pinjol cair 5 menit

Dosa Lumen

Pabrik Disebut Relokasi karena Upah, Berapa Beda UMP Banten******

Tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Tiga perusahaan itu yakni; PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," kata Firman.

Jika ditelusuri, UMP Banten dan Jawa Tengah memang berbeda jauh. Pada tahun 2022, UMP Banten sebesar Rp2.501.203,11, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.280-huk/2021.

Dari keputusan tersebut juga diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banten 2022 tertinggi ada di Kota Cilegon dengan nilai sebesar Rp4.430.254,18.

Kemudian disusul Kota Tangerang sebesar Rp4.285.789,90, dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp4.280.214,51. Sedangkan, UMK Banten 2022 terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp2.773.590,40.

Sementara, UMP Jateng pada tahun 2022 hanya sebesar Rp1.813.011. Angka ini masih jauh di bawah dari UMK di Kabupaten Lebak, Banten.

UMK tertinggi di Jawa Tengah pada 2022 adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp2.835.021,29.

Kemudian, disusul Kabupaten Demak sebesar Rp2.513.005,89, dan Kabupaten Kendal sebesar Rp2.340.312,28. UMK Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 menjadi yang terendah di Jawa Tengah dengan nominal sebesar Rp1.819.835,17.

Untuk Kota Pekalongan yang jadi lokasi baru PT Nikomas Gemilang, UMK pada tahun 2022 sebesar Rp2.156.213,77.

Kemudian, UMK Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung yang jadi lokasi baru PT KMK Global Sport masing-masing Rp2.128.523,19 dan Rp1,887.832,11.

Selanjutnya, UMK tahun 2022 Kabupaten Pati yang jadi lokasi baru PT PWI I dan II sebesar Rp1.968.339,04.

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Pengusaha Sepatu Ungkap Alasan Pabrik 'Lari' ke Jateng******

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang keJawa Tengah(Jateng) adalah upah yang murah.

Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.

"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com,Jumat (11/11).

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.

Kendati demikian, kata Firman,  relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.

"Kemudian relokasi juga bukan bedol pabrik. Pindah total boyongan terus yang asalnya tutup. Tapi lebih pada bangun pabrik baru, dan pabrik baru di daerah yang upah masih kompetitif, kemudian fokus pengembangan di daerah baru tersebut," jelasnya.

Firman menekankan bahwa relokasi ini sudah terjadi sejak lama. Meski pertumbuhan ekonomi tinggi sejak awal tahun, namun permintaan ekspor dari negara mitra dagang turun akibat perang Rusia-Ukraina. Utamanya perusahaan yang berada di wilayah tinggi upah ke rendah upah.

"Jadi hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Pabrik di Banten Pelan tapi Pasti Setop Operasi******

Sebanyak tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng) tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Pengusaha memperingatkan perlahan tapi pasti seluruh pabrik yang ada di Banten bakal setop operasi dan pindah ke wilayah lain, salah satunya Jateng.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri  mengungkapkan hal itu terjadi lantaran pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan menyusul penurunan permintaan dari negara mitra dagang imbas perang Rusia-Ukraina.

Kenaikan upah yang makin tinggi tiap tahunnya di wilayah, misalnya di Provinsi Banten tersebut dinilai tak sejalan dengan harga alas kaki atau sepatu yang cenderung tetap. Karenanya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja makin memakan porsi besar.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Tak ayal, pelaku usaha memutuskan untuk memindahkan pabriknya ke wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) rendah, seperti Jateng. Tujuannya, perusahaan ingin mengurangi biaya.

"Hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif. Secara bertahap maka fokus pengembangannya akan bergeser ke pabrik satelit yang baru," ujarnya.

Saat ini, ia menyebutkan perusahaan, utamanya alas kaki di Tanah Air masih menjalankan usahanya dengan posisi pabrik di dua wilayah. Pertama di wilayah dengan UMP tinggi dan wilayah yang tengah dijajaki dan dikembangkan usahanya.

Namun, ia tak memungkiri pekerja dari pabrik yang direlokasi pada akhirnya lebih berisiko terkena PHK ketika ada penurunan permintaan (demand).

"Pada pabrik yang sudah ada relokasi, karena beban di pabrik asal lebih berat beban gajinya maka ketika ada penurunan demandmereka (pekerja pabrik yang direlokasi) menjadi korban pertama PHK," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Luhut Optimistis Kontribusi Ekonomi G20 Pulihkan Luka Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, khususnya di Bali.

Menurut Luhut penyelenggaraan G20 akan memberikan kontribusi mencapai $US533 juta atau sekitar Rp7,5 triliun terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2022.

Lihat Juga : Jokowi Akan Bertemu Biden di KTT G20, Bahas Isu yang Digodok 1,5 Tahun

Apalagi, Bali jadi salah satu wilayah Indonesia yang paling terdampak pandemi. Oleh karena itu, ia berahrap G20 dapat mengobati luka yang mendalam itu.

"Kita tahu, selama pandemi kemarin Bali sangat menderita, sekarang kita berharap ini dapat mengobati luka yang mendalam selama dua tahun," jelas Luhut.

Ia menambahkan konsumsi domestik yang didorong rangkaian G20 ini juga diperkirakan naik sampai Rp1,7 triliun. Selain itu, G20 juga membangkitkan serapan tenaga kerja lebih dari 33 ribu orang, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions), dan UMKM.

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Fenghuang

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]