erek 15

Dewa Koki Tertinggi

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Setelah Wu Zhou Daxian

Rusun Untuk PNS di IKN Bisa Diisi Sampai dengan 6 Orang******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan akan membangun 47 tower rumah susun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk para ASN dan PNS.

Jumlah itu terdiri dari 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) itu memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi. Iwan mengatakan masing-masing towernya dibangun setinggi 12 lantai.

"Setiap unit bisa untuk diisi 1 keluarga yang isinya 4-6 orang," kata Iwan kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/8).

Namun katanya, masalah pengaturan hunian rumah susun dan pemanfaatannya di IKN sepenuhnya nanti diatur Otorita IKN.

Lebih lanjut, Iwan menyebut pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024.

Rusun ASN-Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," kata Iwan.

[Gambas:Video CNN]

Ia juga menyampaikan Kementerian PUPR bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN. Sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut.

Iwan menambahkan Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR. Hal tersebut perlu dilakukan agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Kelahiran Kembali Era Kapur

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Jalan peri berkabut

Beras Sumo Setop Produksi Mulai 11 September******

PT Tiga Sedulur Djaja menyatakan Beras Sumo akan berhenti diproduksi oleh pabrik milik perusahaan, PT Sinar Makmur Komoditas, mulai 11 September 2023.

"Hal ini dikarenakan banyaknya tantangan yang sangat tidak mudah harus dihadapi pada bisnis komoditas beras," ujar Chief Business Officer PT Tiga Sedulur Djaja Hengky Wibowo dalam surat kepada pelanggan tertanggal Rabu (4/9) yang dikutip dari unggahan akun Instagram @berassumo.

Hengky mengungkapkan tantangan itu mulai dari penurunan pasokan beras yang signifikan hingga kenaikan harga bahan baku yang semakin sulit dikendalikan.

"Kami telah mencoba mengusahakan yang terbaik agar SUMO tetap bisa hadir dan dinikmati oleh seluruh konsumen kami. Namun, perjuangan kami akhirnya telah sampai ke batas maksimal kemampuan yang dapat kami tanggung, yang sudah tidak mungkin mampu kami kendalikan dan kontrol lagi," ujarnya.

[Gambas:Instagram]

Perusahaan, yang juga distributor utama Beras Sumo, sudah memberhentikan distribusi produk ke seluruh wilayah distributor per September hingga waktu yang belum ditentukan.

"Kami memohon maaf jika selama ini banyak kesalahan yang terjadi pada produk dan pelayanan kami. Semoga di waktu yang akan datang kami bisa hadir kembali dan membawa inovasi-inovasi ke produk terbaru lainnya," ujarnya.

Beras Sumo adalah produk beras premium yang mengandalkan keunggulan tekstur nasi yang halus dan pulen.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

LRT, Asa Baru Mathilda Menembus Macet Jakarta Demi Sesuap Nasi******

Masyarakat Jakartadan daerah penyangganya mendapatkan harapan baru akan tersedianya alat transportasimassal yang nyaman.

Hal ini seiring selesainya pembangunan LRT Jabodebek. Kementerian Perhubungan menyebut setelah selesainya pembangunan LRT tersebut, moda transportasi yang menelan dana Rp32 triliun itu selanjutnya akan dioperasikan akhir bulan ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap moda transportasi massal itu bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalan.

Terkait tarif LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan sebesar Rp5.000 untuk satu kilometer pertama. Lalu selanjutnya Rp700 setiap kilometer berikutnya.

Dengan perhitungan itu, maka tarif LRT Jabodebek untuk jarak terjauh berkisar di Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap  dengan tarif dan kehadiran LRT ke depan bisa membuat 140 ribu orang yang selama ini naik kendaraan pribadi beralih ke LRT.

Dengan hal itu diharapkan jumlah kendaraan pribadi beredar di Jakarta bisa ditekan sehingga polusi bisa dikurangi. Maklum, data Kemenhub, jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta memang cukup besar.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang beredar di Jabodetabek yang meliputi mobil, bus, motor dan truk saja sudah tembus 21,76 juta unit.

Jumlah itu tumbuh 7 persen lebih setiap tahun. Besarnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan ibu kota tersebut berdampak ke kemacetan.

Akibat kemacetan, masyarakat Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan ibu kota. Masalah itu menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp71,4 triliun di Jakarta.

Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.

Namun, Jokowi menyebut tarif LRT Jabodebek perlu diberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, setiap transportasi publik harus disubsidi.

Subsidi LRT, kata Jokowi, nantinya akan diatur oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang jelas ada itu urusannya menteri perhubungan. Masak presiden suruh hitung-hitung seperti itu," katanya.

Lantas bagaimana pendapat masyarakat soal LRT Jabodebek?

Salah satu warga Bekasi, Mathilda mengatakan LRT Jabodebek memang memberikan harapan baru baginya dalam mendukung mobilitasnya dari rumahnya di Bekasi ke ke Jakarta Selatan demi mencari sesuap nasi.

Memang, selama ini ada KRL yang bisa ia gunakan. Ada juga sarana transportasi lain. Tapi katanya, kehadiran LRT memberikan semakin banyak pilihan baginya untuk menuju tempat kerja.

Apalagi kabarnya, dengan moda transportasi ini, jarak Jakarta-Bekasi yang biasanya harus ditempuh berjam-jam bisa dijangkau hanya dalam 45 menit saja.

"Soalnya kalau pulang ke Bekasi naik KRL kan suka lama ya dan desak-desakan. Jadi harapannya kalau pakai LRT tuh lebih nyaman," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/8).

Meski memberikan harapan baru, ia masih berharap agar pemerintah bisa menekan harga tiket LRT. Ia merasa tarif tiket Rp20 ribu masih terlalu mahal.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi kalau bisa sih harga tarifnya lebih murah dong. Soalnya kan biaya hidup mahal ya, tapi gaji enggak naik-naik. Ya kalau bisa ongkos transportasi juga jangan mahal-mahal ya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Mathilda, salah satu warga Depok bernama Naely mengatakan warga di sekitar Jakarta perlu LRT Jabodebek karena KRL saat ini sudah terlalu penuh. Namun ia menilai tarif LRT Jabodebek masih terlalu mahal.

"Selisihnya sangat jauh dari tarif KRL, jadi kalau bisa harganya diturunkan lagi," katanya.

Ke depan, Naely berharap LRT Jabodebek bisa beroperasi lebih baik lagi.

"Semoga transportasi baru ini bisa dijangkau lebih banyak orang," katanya.

Jueji

Jangan Ketinggalan Transmart Full Day Sale, Masih Ada Waktu Belanja******

Jangan sampai ketinggalan promo Transmart Full Day Sale bertajuk Merdeka Belanja hari ini, Selasa (15/8). Masih ada waktu buat kamu borong belanjaan!

Pesta diskon gede-gedean ini berlangsung selama satu hari saja dari mulai toko buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Mainan Anak Diskon Up to 70% di Transmart Full Day Sale Hari Ini

Selain itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk metode pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank. Begitu juga dengan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Kamu juga bisa banget juga pakai Allo Paylater biar bisa belanja sekarang, bayar nanti. Caranya tinggal unduh saja aplikasi Allo Bank di ponsel, registrasi, dan upgrade ke Allo Prime atau ajukan Allo Paylater.

Prosesnya dijamin cepat dan bisa langsung dipakai untuk belanja di Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja.

Sementara untuk pelanggan yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

Masih ada waktu buat borong produk impian kamu. Langsung saja kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga!