petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

dewa slot 303

neonwin386 352Jutaan kata 911386Orang-orang telah membaca serialisasi

《dewa slot 303》

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Bahlil kaget pajak hiburan naik hingga 75 persen. Ia meminta penerapan aturan ini ditunda dulu.
Bahlil kaget pajak hiburan naik hingga 75 persen. Ia meminta penerapan aturan ini ditunda dulu. (Foto: CNN Indonesia/Khaira Ummah JP)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga :
Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Kasur Berkualitas Turun Harga di Transmart, Beli Auto Tidur Nyenyak******

Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon gede. Kasur berkualitas turun harga jadi sejutaan. Auto tidur nyenyak kalau beli!
Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon gede. Kasur berkualitas turun harga jadi sejutaan. Auto tidur nyenyak kalau beli! (iStockphoto/baytunc)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kaum rebahan yang lagi nyari kasur berkualitas, beli aja di Transmart karena lagi turun harga mulai Rp1 jutaan aja. Auto tidur nyenyak kalau beli!

Jangan sampai lewatkan promo menarik ini ya. Harga kasur sejutaan ini berlangsung selama satu hari aja di gelaran bertajuk Transmart Full Day Sale.

Lihat Juga :
Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart Hemat 20%
  • Tote Bed Box Spring Mattress 160x200 cm harga sale Rp1.759.200 dari harga normal Rp6.109.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa dan Bali.
  • Tote Bed Box Spring Mattress 160x200 cm, harga sale Rp1.852.000 dari harga normal Rp7.498.000 per unit. Harga berlalu di Makassar, Lampung, dan Jambi.
  • Ocean 2in1 Grand Symphony 120x200 cm harga sale Rp3.119.200 dari harga normal Rp9.747.500 per unit. Harga berlaku di Jabodetabek.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai nyesel deh karena melewatkan promo kasur satu jutaan di Transmart Full Day Sale ini.

Mumpung lagi diskon, langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat dan bawa pulang kasur impianmu.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Gif banner Allo Bank
(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui Maruarar Sirait pernah ikut Konsorsium Nusantara ke IKN. Tapi ia belum tahu apakah Ara investor IKN.
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui Maruarar Sirait pernah ikut Konsorsium Nusantara ke IKN. Tapi ia belum tahu apakah Ara investor IKN. (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan belum mengetahui pasti peran eks politisi PDIP Maruarar Sirait di ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Ia mengatakan Maruarar memang sempat berkunjung bersamanya ke IKN bersama dengan Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Grup Sugianto alias Aguan.

"Pak Maruar saya coba cek ya, memang waktu itu ikut sama saya temanin kelompok konsorsium," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

"Saya enggak baca pemilik sahamnya (konsorsium), karena saya kan bicara tentang izin dan investasi. Pemilik sahamnya kan enggak bagus juga kalau aku bongkar di sini," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan ia menanamkan modal di ibu kota baru melalui Konsorsium Nusantara.

"Kita tetap investasi di sana (IKN), saya kan ikut konsorsium-nya kita bareng dengan Pak Aguan dan teman-teman yang lain. Kita kan investasi di situ sama-sama (sebagai pengusaha)," ujar Ara, sapaan akrabnya, seperti dikutip Detik, Selasa (16/1).

Saat ini, konsorsium tersebut tengah membangun hotel bintang lima Nusantara. Proyek tersebut telah disambangi Jokowi pada Desember lalu.

"Ya orang saya sudah investasi, sudah setor uang. Kalau investor kan setor modal, ya kan, gimana kita jadi investor kalau nggak setor modal? kalau nggak salah 20 Desember (2023 kemarin) Pak Jokowi sudah mengunjungi (proyek hotel Nusantara di IKN)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)




bab terbaru:erek banjir

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
liga138
tutorial pasang togel online
slot terbaik dan terpercaya
situs slot mudah menang
angka jitu orang hamil
mpoagen
tempat jp slot
cara kredit jd id
respin123
Daftar isi semua bab
Bab 1 168jackpot
Bab 2 raja555 slot
Bab 3 depo4d
Bab 4 tombolbet
Bab 5 kaya33
Bab 6 best188
Bab 7 asoka88
Bab 8 walet789
Bab 9 ringan pinjaman online
Bab 10 indoslot 388
Bab 11 superstarqq88
Bab 12 erek erek coklat
Bab 13 slot topup 5000
Bab 14 abutoto
Bab 15 paiza99
Bab 16 rajawali303
Bab 17 slot pandora188
Bab 18 slotking69
Bab 19 pinjol pencairan lewat dana
Bab 20 game slot bisa tarik dana
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3595bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Tempat Perburuan Gen Super

xlslot88
Pajak kendaraan pribadi berbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum.
Pajak kendaraan pribadi berbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum. Ilustrasi. (StockSnap/Pixabay).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pajak kendaraan pribadiberbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan usul kenaikan tarif pajak tersebut bakal dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan pendapatan dari kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti LRT maupun kereta cepat.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi meluruskan maksud Luhut adalah memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut). Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," tegas Jodi.

Lantas, apakah bisa jika seluruh pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta dialihkan menggunakan kendaraan umum?

Lihat Juga :
Anak Buah Luhut Klarifikasi Wacana Pajak Motor Bensin Naik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 21,06 juta kendaraan pribadi di DKI Jakarta pada 2022. Rinciannya, 3,76 juta mobil penumpang dan 17,30 juta lainnya sepeda motor.

DKI Jakarta punya beberapa moda kendaraan umum dengan beragam kapasitas penumpang. Mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT Jakarta

Berdasarkan data resmi Transjakarta, pada September 2021 lalu mereka mengangkut 8,6 juta penumpang per bulan. Rata-rata penumpang harian Transjakarta sejumlah 288 ribu orang.

Penumpang harian Transjakarta lebih banyak pada saat jam kerja, yakni sejumlah 319 ribu orang. Sedangkan pada weekend rata-rata hanya 204 ribu penumpang harian.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Di lain sisi, KRL menjadi yang paling banyak mengangkut penumpang per hari jika dibandingkan tiga moda transportasi lain. Pengguna Commuter Line pada Februari 2023 lalu mencapai 20,62 juta dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 736 ribu orang.

Pada hari kerja, KRL mengangkut 795 ribu orang per hari. Sedangkan di hari libur agak lengang, yakni sebanyak 613 ribu penumpang.

Lalu, MRT melaporkan pada 2022 lalu ada lebih dari 19,7 juta orang yang menggunakan layanan mereka. Ada sekitar 50 ribu penumpang harian dengan 87 ribu jumlah perjalanan kereta.

Sedangkan LRT Jakarta mampu menampung 685 ribu orang selama 2022. Dengan kata lain, moda transportasi ini melayani 1.877 orang per hari.

Lihat Juga :
Pemerintah Kaji Insentif Pajak Sektor Pariwisata Diskon Jadi 12 Persen

Jika kapasitas penumpang harian keempat transportasi umum itu ditotal, ada 1,07 juta orang yang menaiki kendaraan umum setiap harinya di Jakarta.

Akan tetapi, jumlah penumpang harian dari sejumlah moda transportasi itu belum sepenuhnya memenuhi okupansi. Misalnya, okupansi KRL yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih 62,75 persen pada 2023.

Meski data okupansi sejumlah transportasi umum belum penuh 100 persen, fakta di lapangan menampilkan hal lain. Pasalnya, orang-orang memakai kendaraan umum di saat yang bersamaan, yakni pagi dan sore hari alias peak hour.

Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan usul Luhut tidak sepenuhnya keliru.

Secara konsep dan kebijakan, kenaikan pajak motor bensin memang bisa memindahkan atau menarik pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Akan tetapi, ada dua faktor krusial jika ingin memaksakan hal tersebut. Pertama, Indonesia tidak hanya Jabodetabek yang kualitas dan jaringan angkutan umumnya sudah cukup luas serta intens.

Menurutnya, kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar bensin yang diterapkan di luar Jabodetabek akan terhambat dalam proses transisi ke kendaraan umum. Pasalnya, layanan angkutan umumnya belum disiapkan dengan baik.

"Kedua, kapasitas angkutan umum di Jakarta masih belum memadai bila pun terjadi perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi secara signifikan. Pada jam puncak kepadatan aktivitas (peak hours), kapasitas angkutan seperti Transjakarta dan KRL sudah sangat padat," jelasnya.

Lihat Juga :
Airlangga Sebut Isu Sri Mulyani Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi Hoaks

Aditya menegaskan penuh sesaknya angkutan umum di Jakarta perlu diatasi dengan penambahan kapasitas moda transportasi.

Selain itu, ia berharap layanan angkutan umum seharusnya bisa ditemui pengguna pada kisaran jarak 200 meter hingga 500 meter. Menurutnya, mewujudkan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

"Selain itu, karena pada dasarnya layanan angkutan umum itu tidak bersifat door to door seperti kendaraan pribadi, maka keterjangkauan tarif, waktu tempuh, dan kemudahan berpindah moda juga masih menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan kualitasnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

juara jp slot
Gibran Rakabuming Raka menyebut istilah smart farming dalam debat cawapres Minggu (21/1) malam. Berikut arti smart farming.
Gibran Rakabuming Raka menyebut istilah smart farming dalam debat cawapres Minggu (21/1) malam. ( CNN Indonesia/Adi Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia--

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut istilah smart farmingdalam debat cawapres yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

Terkaitsmart farming, Gibran mendorong anak muda untuk masuk sektor itu. Menurutnya, dengan smart farmingproduktivitas pertanian diharapkan meningkat.

"Generasi muda akan kita dorong melaluismart farming," kata Gibran.

Lantas, apa sebenarnya smart framing?

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengartikansmart farmingmerupakan sistem pertanian yang memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas.

Peneliti Ahli Madya PRHP BRIN Joko Pitono secara spesifik menjelaskan smart farmingyaitu suatu konsep pertanian yang menggunakan teknologi digital dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan dalam produksi tanaman serta peternakan.

Menurutnya, konsep ini juga bisa diandalkan untuk menarik minat anak muda menjadi petani. Maklum, kata dia, saat ini tren sumber daya manusia di sektor pertanian kian menyusut.

Joko menilai desai aplikasi smart farmingcukup kompleks, sehingga memerlukan keterlibatan dan sinergi dari berbagai bidang kepakaran seperti elektro, fotonik, agronomi fisiologi, hama penyakit, agroklimat, tanah, dan mekatronika.

Lihat Juga :
Profil Tom Lembong, 'Eks Orang' Jokowi yang Disebut Gibran di Debat

"Smart farmingyang berbasisInternet of Thing (IoT)memerlukan dukungan cloud server yang ditunjang oleh beberapa unit untuk proses monitoring parameter penting, big data & analitik, kontrol manajemen dan aktivasi aktuator," kata Joko dalam acara HortiEs Talk Seri ke-12, dengan topik 'Penerapan Smart Farming dan Teknologi Pengendalian Residu Pestisida' beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa aplikasi smart farmingakan berfungsi untuk pengaturan input produksi tanaman. Contohnya untuk irigasi, aplikasi hara, penyiapan lahan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pencahayaan, iklim mikro, panen, dan evaluasi hasil.

Menurut Joko, banyak tantangan pengembangan SF untuk menjawab permasalahan riil pertanian ke depan seperti smart air water generator (aplikasi di lahan kering), smart crop pollinator, smart crop lighting, dan virtual screen protector.

Sementara itu, Peneliti Ahli Pertama Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PREMK) BRIN Agung Budi Santoso menuturkan penggunaan smart farmingdari sisi marketing yaitu petani bisa memangkas distribusi langsung ke konsumen.

Namun, konsekuensinya aktivitas ekonomi pedagang pengepul dan pedagang eceran akan berkurang.

Oleh karena itu, perlu ada regulasi penerapan smart farmingdalam transformasi tenaga kerja dan kompensasi perubahan marginal physical product (MPP)pada sektor pemasaran.

Selain itu,smart farmingjuga perlu dikembangkan dalam bentuk komunitas, bukan individual. Komponen penerapan smart farming yang perlu diperhatikan adalah penyedia teknologi, teknologi dan kesiapan petani.

"Karena tingkat adopsi yang rendah, kita sudah memiliki varietas-varietas unggul tetapi produktivitas masih rendah. Secara ekonomi, pelaku ekonomi melakukan proses produksi berdasarkan optimal quantityyang bisa memaksimalkan keuntungan," kata Agung.

[Gambas:Video CNN]



(del/agt)

Kiamat Pembunuh

maxwin slot login
Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas
Tangkapan layar saat Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana memberikan paparan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat (1/3/2024) (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Ruang dan Waktu Super

07 di erek erek
Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan 40-75 persen karena telah membuat Presiden Jokowi marah.
Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan 40-75 persen karena telah membuat Presiden Jokowi marah. (CNN Indonesia/Dela Naufalia).
Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).



(skt/agt)

Sejarah perjuangan putri saudagar

cheat pola maxwin
Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas
Tangkapan layar saat Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana memberikan paparan dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat (1/3/2024) (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas hadir sebagai jawaban atas tanggung jawab platform digital dalam mendistribusikan konten berkualitas.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan dengan adanya Perpres ini, proses jurnalisme yang meliputi pengumpulan informasi, produksi, dan penerbitan konten kini dapat diimbangi dengan proses distribusi yang etis dan bertanggung jawab.

"Distribusi konten platform digital concern kita. Sebelum Perpres jadi, banyak bertebaran konten tidak pantas, seperti pornografi, hoaks dan sebagainya. Dan ini inline dengan pengaduan Dewan Pers lima tahun terakhir," ucap Yadi dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"

Dari data yang dia sampaikan, selama lima tahun terakhir, ada lebih dari 3.600 pengaduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers. Dari jumlah tersebut, 60 persen dilakukan oleh media tidak profesional. Sementara aduan untuk media profesional mencapai 40 persen.

Oleh karena itu, Yadi menekankan verifikasi media menjadi langkah penting dalam menyaring media yang benar-benar mengembangkan jurnalisme berkualitas.

"Saat ini, hanya 1.700 media yang telah terverifikasi dari total yang seharusnya mencapai 6.000 media. Dewan Pers berperan aktif dalam memastikan bahwa media yang profesional dapat terus mengembangkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan kode etik," kata dia.

Dengan adanya Perpres ini, lanjut Yadi, diharapkan bisnis media yang berkembang ke depannya dapat meningkatkan kualitas jurnalisme. Menurut dia, pada akhirnya produk jurnalisme yang bermutu akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

"Yang penting saat ini setelah perpres ini ditandatangani oleh presiden kita harus bersama-sama membuat implementasi Perpres ini tepat sasaran, artinya betul-betul nanti akan mengembangkan jurnalisme berkualitas dan kita bisa bersama-sama duduk dengan platform bahwa ini adalah kepentingannya bukan untuk kepentingan siapa-siapa, ini adalah kepentingan publik, masyarakat luas," kata Yadi.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali modern setiap hari

pinjaman online kilat rupiah
LMAN menegaskan aset-aset negara di Jakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
LMAN menegaskan aset-aset negara di Jakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (Foto: CNN Indonesia/Poppy Fadhilah)
Jakarta, CNN Indonesia--

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menegaskan aset-aset negara diJakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menegaskan siap mendukung penuh pengamanan aset-aset negara di Jakarta.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut saat ini DJKN Kemenkeu tengah menginisiasi grand design nasib barang milik negara (BMN) di Jakarta. LMAN juga sudah melakukan beberapa kajian.

Candra menegaskan konsep pengelolaan aset negara di Jakarta akan tetap sama, meski ibu kota pindah ke IKN. Barang milik negara itu bakal tetap dimanfaatkan dengan baik.

Namun, bagaimana pemanfaatannya nanti masih harus menunggu hasil kajian dan diskusi yang diinisiasi DJKN Kemenkeu.

"Pemanfaatannya tentunya sesuai highest and best use-nya, yang mana hal ini memang sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan DJKN yang berkolaborasi dengan beberapa pihak tentunya, dengan Pemerintah Provinsi DKI serta kementerian/lembaga (K/L) lain," tutup Candra.

Sebelumnya, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan semua gedung pemerintah pusat di Jakarta yang nanti ditinggalkan bakal dikelola oleh Kemenkeu. Bahkan, ada opsi untuk menyewakannya.

Beberapa opsi yang disiapkan, antara lain build operate and transfer (BOT), build transfer operation (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai.

Encep menyebut total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, aset yang kelak bakal dikelola ulang saat ibu kota pindah adalah sekitar Rp300 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)