tafsir mimpi togel mancing ikan 4d

Dewa kekayaan kota

Zulhas soal Harga Cabai Mahal: Belum Ada Sistem Tanam Greenhouse******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan alasan harga cabaimasih melambung. Menurutnya, hal ini terjadi karena Indonesia belum banyak memiliki sistem pertanian greenhouse.

"Cabai itu bisa mahal karena kita belum ada sistem tanam yang greenhouse. Ada tapi belum banyak. Sehingga akan tergantung musim," katanya di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (17/3).

Pertanian greenhouse merupakan sistem pertanian yang tidak kenal musim yang penanamannya di dalam lingkungan yang terkontrol. Dengan begitu kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, hingga sirkulasi udara teratur dan terkendali.

"Oleh karena itu, kita harus kembangkan penanaman yang tak terpengaruh cuaca," ucap Zulhas.

Sementara untuk harga telur, Zulhas mengklaim sudah mulai turun. Ia menyebut harga komoditas itu turun dari Rp32 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

"Telur Rp32 ribu, sekarang ada yang Rp29 ribu. Jadi berangsur turun," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam hingga cabai melonjak pada awal Maret 2024 atau jelang memasuki bulan puasa.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga telur ayam ras naik signifikan hingga 5,26 persen dibandingkan Februari 2024.

Kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota, di mana rata-rata harga telur ayam ras dibanderol Rp32.096 per kg.

"Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras juga jauh meningkat, dari semula 229 kabupaten/kota, di minggu ini kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota. Jadi, 69,44 persen wilayah di Indonesia ini mengalami kenaikan harga telur ayam ras," jelas Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain itu, harga cabai merah juga naik signifikan pada Maret ini, yakni sebesar 9,15 persen dibanding rata-rata Februari 2024.

"Ada 68 persen wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga cabai merah (mencapai Rp65.161 per kg)," ungkap Pudji.

Cabai rawit juga mengalami lonjakan harga mencapai 15,94 persen dengan rata-rata harga nasional Rp62.760 per kg. Pudji mengatakan ada 65,56 persen wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan harga alias 236 kabupaten/kota.

BPS mencatat daerah terdampak kenaikan harga cabai rawit ini naik pesat. Padahal, semula hanya 130 kabupaten/kota di akhir Februari 2024 lalu.

Huang Quan tidak akan menyerah

Pengusaha RI Digugat di Pengadilan Singapura Buntut Utang Rp3,1 T******

Sejumlah perusahaan berskala internasional menggugat pengusahaIndonesia David Salim buntut utangUS0 juta atau sekitar Rp3,1 triliun (asumsi kurs Rp15.789 per dolar AS).

Melansir Bloomberg, Jumat (22/3), pengadilan Singapura sudah menerima berkas gugatan tersebut. Dalam berkas itu diketahui gugatan dilayangkan terhadap David Salim buntut sengketa hukum atas tunggakan utang Rp3,1 triliun yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu.

Adapun penggugat pertama David merupakan perusahaan aset manajemen terkenal bernama Ares Management Corp.

Direktur Utama Setia Law Danny Ong yang juga sebagai penggugat, terlihat kesal kepada David, lantaran meminta tambahan waktu kepada pengadilan untuk mempersiapkan tanggapan pribadinya.

Ia curiga ini merupakan trik jitu dari David agar pengadilan mengundur kembali keputusan sidang gugatan.

Gugatan sejumlah perusahaan itu direspons David dengan mengajukan petisi secara terpisah untuk mencabut perintah anti-gugatan dari Tor Investment Management.

Langkah hukum sejumlah perusahaan menggugat David sebelumnya juga pernah dilakukan di Indonesia. Namun, upaya hukum mereka kandas karena pengadilan Indonesia justru menolaknya.

Tak berhasil di negeri asal David, mereka mencoba kembali di Singapura pada tahun lalu. Tapi gugatan sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN

Senjata ilahi

Staf Airlangga Klaim PIK 2 dan BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Jadi PSN******

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tidak akan menggunakan uang negara atau APBN meski ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 14 PSN baru pada tahun ini, di antaranya PIK 2 dan BSD.

Dukungan yang dimaksud, imbuhnya, terkait dengan percepatan proses untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.

"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.

Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.

"Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya," kata dia.

Lanjutnya, kawasan BSD akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).

Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.

Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dankomisarisdalam perusahaan pelat merah di tahun politik. Yang ditunjuk pun tak jelas kompetensinya.

Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Erick dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3).

Mulanya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Utamanya, hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu beberapa waktu lalu.

"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.

Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.

"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.

Anggota Komisi VI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan hal serupa. Ia menilai Erick sudah mulai berubah karena kerap menempatkan sejumlah orang yang dianggap tidak jelas latar belakangnya di bangku komisaris BUMN.

"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," ujarnya.

"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," sambungnya.

Karenanya, ia berharap Erick sebagai menteri BUMN bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di perusahaan pelat merah. Sebab, menurutnya Erick harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN.

"Kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya ngurusin bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ikut komisaris ngawasin perusahaan besar," ujar Darmadi.

"Ini catat, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan. Sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik. Tapi konsisten saja, Pak," tegasnya.

Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Sebelum Siti Zahra masuk jajaran komisaris BUMN, suaminya, Arief Rosyid, sudah lebih dulu mencicipi jabatan bos perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.

Namun, suami dari Siti Zahra itu memutuskan resign demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun didapuk sebagai komandan untuk tim pemilih muda alias TKN Fanta. Sebelum menjadi timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Arief Rosyid tercatat sebagai Wakil Direktur TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]