daftar situs slot terpercaya

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Erick Respons Prabowo Mau Pangkas Subsidi Energi Demi Makan Gratis******

Menteri BUMNErick Thohirmerespons isu rencanaPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memangkas subsidi energi demi program makan siang gratis.

Ia mengatakan belum mendengar isu itu. Tapi ia mengakui ada anggaran subsidi energi yang cukup besar digelontorkan oleh negara saat ini.

Total anggaran mencapai Rp540 triliun. Erick menegaskan program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran sejatinya beda konteks dengan subsidi energi itu.

"Saya belum dengar (rencana pemangkasan subsidi energi untuk makan siang gratis). Yang pasti Indonesia sudah beri subsidi energi sampai Rp540 triliun, di mana penggunaannya itu harus tepat sasaran," ucap Erick, dikutip dari detikcom, Minggu (18/2).

"Soal alokasi dananya kan itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa efisiensi ya nanti, saya tidak berhak bicara itu karena saya ini masih bekerja dan melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi, saya pastikan pembicaraan itu masih dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan," tambahnya.

Isu Prabowo-Gibran akan memotong subsidi energi untuk melaksanakan program makan siang gratis muncul dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Eddy Soeparno. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sempat melakukan wawancara dengan sebuah stasiun televisi internasional.

Usai ramai dan menjadi perdebatan, Eddy mengklarifikasi pernyataannya. Melalui Instagram, ia menegaskan bahwa yang akan dilakukan tim Prabowo-Gibran adalah mengevaluasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.

"Dari Rp350 triliun subsidi energi, subsidi terbesar untuk Pertalite dan LPG 3 kg. Padahal, 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu, kita akan evaluasi," kata Eddy, Sabtu (17/2).

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Sandi: Pungutan Rp150 Ribu ke Turis Asing di Bali Buat Tangani Sampah******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno mengatakan pungutan Rp150 ribu bagi turis asingdi Balibakal digunakan untuk mengatasi masalah sampah.

Pungutan sebesar Rp150 ribu bakal diberlakukan pada 14 Februari mendatang. Ia mengatakan pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan destinasi pariwisata di Pulau Dewata dapat menangani permasalahan sampah dengan baik.

"Mulai tanggal 14 Februari, kita akan ada pungutan, yaitu pungutan sebesar Rp150 ribu khusus untuk menangani sampah," katanya di Kabupaten Badung, Bali, dikutip Antara, Rabu (31/1).

"Oleh karena itu, dengan adanya pungutan ini tidak ada alasan lain bahwa kita harus menangani sampah kita dengan lebih baik," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Pasangan abadi yang lahir di surga

Luhut Janji Proyek KA Cepat Jakarta******

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berjanji biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Surabayabakal lebih murah dari Whoosh.

"Sekarang studinya sedang jalan, kita minta (bantuan) Prof. Satrio yang ikut menangani LRT, orang Indonesia. Dari China, Tiongkok juga (ikut studi)," katanya di Kemenko Marves, Jumat (26/1).

"Sekarang bicara soal bunganya. Kita berangkat dari pengalaman (Kereta Cepat Whoosh) Jakarta-Bandung, pasti kita bikin lebih murah, karena dulu masalah tanah. Kita udah tahu kiat-kiatnya, terowongan misalnya, seminim mungkin bikin terowongan misal," imbuh Luhut.

Terpisah, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) masih enggan mengungkap titik atau trase yang akan dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Namun, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pembangunan tahap awal mungkin baru akan sampai ke DI Yogyakarta.

"Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya," tutur Dwiyana usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Menara Kekacauan

Demi Investor, Bahlil Berharap Pilpres Hanya Berlangsung 1 Putaran******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap pemilu 2024 bisa segera selesai. Hal itu lantaran investoringin segera dapat kepastian.

"Sekarang ini kita terjadi wait and seedi 2024 karena kita masuk pemilu. Saran saya pemilu ini boleh panas tapi jangan terlalu panas lah," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

"Kalau boleh supaya ekonomi kita tumbuh sekalipun pesta politik, kalau bisa lebih cepat lebih baik pemilu ini," imbuhnya.

"Siapapun yang terpilih, mau pasangan nomor satu, dua, tiga, enggak apa-apa. Tapi kita sudah ada kepastian di awal supaya kita bisa menata langka strategis untuk mendatangkan investasi," imbuhnya.

Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.418,9 triliun sepanjang 2023. Bahlil mengungkapkan realisasi investasi mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun.

"Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulilah tercapai sebesar Rp1.418 triliun," katanya.

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

[Gambas:Video CNN]