situs judi slot online

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

slot terbaru 2022 resmi

Gunung Semeru erupsi lagi pagi ini, lontarkan abu setinggi 1.000 meter******

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 101 detik

Jakarta (ANTARA) - Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, meletus dan melontarkan abu vulkanik setinggi lebih kurang 1.000 meter di atas puncak gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut.
 Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi itu terjadi pagi ini pukul 06.28 WIB menghasilkan kolom abu berwarna putih hingga kelabu ke arah timur laut. "Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 101 detik," kata Sigit dalam laporan yang diterima di Jakarta, Kamis. Sepanjang pagi ini pada periode 00.00 hingga 06.00 WIB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui laman Magma Indonesia mencatat Gunung Semeru telah mengalami dua kali erupsi. Letusan terjadi pukul 01.13 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik lebih kurang 700 meter mengarah ke utara. Amplitudo maksimum erupsi itu adalah 22 milimeter dengan durasi selama 143 detik.

Baca juga: Gunung Semeru erupsi lagi dengan ketinggian letusan tak teramati Selanjutnya letusan yang juga terekam pada pukul 04.59 WIB dengan tinggi kolom abu mencapai lebih kurang 800 meter mengarah ke timur laut. Alat seismogram mencatat erupsi itu memiliki amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 132 detik. PVMBG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak. PVMBG juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Awan panas, guguran lava, dan lahar, perlu diwaspadai di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Berdasarkan catatan PVMBG, Gunung Semeru merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia pada tahun 2023 lalu dengan jumlah erupsi terjadi sebanyak 29.131 kali.

Baca juga: Gunung Semeru meletus lagi pagi ini, luncurkan abu setinggi 800 meter
 

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

daftar slot tergacor hari ini

Petugas KPPS di Kabupaten Tangerang meninggal diduga kelelahan******

Tangerang (ANTARA) - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Tangerang, Banten dilaporkan meninggal dunia, dan diduga akibat kelelahan saat melaksanakan tugas pada Pemilu 14 Februari 2024.

Informasi yang diperoleh  di Tangerang, Kamis, bahwa petugas KPPS itu bernama Satriawan dengan usia sekitar (44), warga Pasar Kemis.

Kepala Puskesmas Pasar Kemis dr Salwah, membenarkan kabar meninggalnya seorang petugas KPPS tersebut.

"Iya, betul. Ada petugas KPPS dilaporkan meninggal, dari informasi yang kami terima meninggal pada pukul 19.30 WIB," katanya.

Ia menerangkan, sebelum dinyatakan meninggal dunia, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) itu tidak sadarkan ketika proses penghitungan surat suara berlangsung. Para petugas di lokasi langsung memberikan bantuan medis dengan membawanya ke klinik terdekat sebagai upaya penanganan.

Namun, tak lama setelah diperiksa petugas kesehatan, kondisinya kian kritis hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya.

"Dari laporan, petugas KPPS ini awalnya pingsan, kemudian dibawa ke klinik terdekat. Dan begitu sampai dan diperiksa sudah meninggal," jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa  almarhum Satriawan  bertugas sebagai KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 86, Kelurahan Sindang Sari.

Ia diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi.

"Dari keterangan pihak keluarga memang dia ini memiliki darah tinggi, karena hasil pemeriksaan tensi tekanan darahnya itu sampai 140," ujarnya.

Mengenai penyebab pasti atas meninggalnya petugas KPPS itu, tim kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan penelitian lebih dalam.

"Untuk lebih pastinya nanti kami sampaikan lagi, karena sekarang petugas medis juga masih di lapangan untuk pengecekan," kata dia.

 

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

link slot 5000

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Karier

mega mpo slot

KPU: Ketua KPPS TPS 70 Rawa Badak Utara meninggal karena kurang sehat******

kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor

Jakarta (ANTARA) - Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Rawabadak Utara yang meninggal dunia memang dalam kondisi kurang sehat saat bertugas.

"Kami dapat info dari KPPS di sana yang bersangkutan memang kurang sehat dan sempat minta izin untuk beristirahat saat bertugas," katanya di Jakarta,Kamis.

Ia mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Kelurahan Rawa Badak Utara Iyos Rusli meninggal dunia pada Rabu malam saat memimpin pelaksanaan penghitungan suara.

"Ini tentu hal yang tidak diinginkan dan kami sangat berduka atas kejadian ini," kata dia.

Abie menjelaskan dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), KPU sudah melakukan pembatasan usia maksimal petugas 55 tahun serta harus melalui pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Utara untuk memberikan petugas vitamin untuk suplemen penambah imun dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Ia mengakui kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor.

Hal ini, lanjutnya berdampak pada jadwal penghitungan yang semakin larut.

"Malamnya petugas masih sibuk melakukan penghitungan suara sehingga ini mempengaruhi kondisi fisik yang bertugas sejak Selasa malamnya," kata dia

Sebelumnya Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 70 Kelurahan Rawa Badak Utara, Iyos Rusli meninggal dunia saat menjalankan tugas melakukan penghitungan suara pada Rabu (14/2) malam.

"Iya kami tadi sudah melayat ke rumah duka," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.

Ia mengatakan laporan dari Kapolsek Koja Muhammad Syahroni Iyos Rusli (50) meninggal saat melaksanakan tugas di TPS tersebut.

Dirinya sedang membacakan dan menghitung surat suara dan tiba tiba merasakan tidak enak badan lalu pamit pulang.

Ia mengatakan sesampai di rumahnya di Jalan Jalan Rawabinangun VIII Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, korban langsung pingsan.

Terkait hal itu Bhabinkamtibmas Kelurahan Rawa Badak Utara Aipda Sigit Kamseno berinisiatif memanggil dokter.

"Setelah pengecekan kemudian dokter menyampaikan Iyos Rusli sudah meninggal dunia," kata dia.
Baca juga: Heru ingatkan petugas KPPS untuk mengutamakan kesehatan dalam bertugas
Baca juga: DKI diminta siagakan tenaga kesehatan di TPS
Baca juga: Wakil Wali Kota minta KPU ingatkan KPPS Pemilu agar jaga kesehatan

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Penerus Tuhan

gmwin alternatif

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Super ajaib serba bisa

keluaran semua togel hari ini

Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun******

Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya. 

Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara

Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia. 

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit

Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi. 

Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024