mitra 123 slot

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

Bintang ramalan

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka lowongan kerjadi 30 perusahaan. Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 sendiri dibuka mulai 1-7 Desember 2022. Apabila tertarik melamar, Anda wajib mengetahui syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

Adapun rekrutmen tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan Kementerian BUMN. Lowongan tersedia untuk lebih dari 890 posisi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMN.

Lihat Juga : 21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Cek Syarat Daftarnya

Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Ilustrasi. Syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Untuk mendaftar, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelamar. Mengutip laman Rekrutmenbersama, berikut ini sejumlah syarat untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2.

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni,digital creator,dan start-upapabila ada.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Demikian syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Semoga bermanfaat.

Jiang Pingchuan Su Yan

Daftar 10 Bahan Pokok yang Persediaannya di Bulog******

Data Badan Pangan Nasional (BPN) menunjukkan cadangan panganpemerintah di Bulogdan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis.

Berikut daftarnya;

Pertama, beras. Kebutuhan beras per bulan di Indonesia mencapai 2.575.730 ton. Tapi, persediaan beras di Bulog hanya 514.160 ton dan ID Food hanya 959 ton.

Kedua, daging sapi dan kerbau. Total kebutuhan dua komoditas tersebut di tanah air mencapai 60.011 ton. 

Tapi persediaan untuk daging sapi hanya 4,69 ton di Bulog dan 692,34 ton di ID Food. Sementara itu, untuk daging kerbau hanya ada 23.157,20 ton di Bulog dan tidak ada sama sekali di ID Food.

Ketiga, jagung. Dari total kebutuhan jagung yang mencapai 1.271.698 ton per bulan, tidak ada cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan. 

Keempat, Kedelai. Dari total kebutuhan 247.455 ton per bulan, tidak ada sama sekali cadangan yang dimiliki pemerintah baik di Bulog maupun BUMN pangan.

Kelima, cabai. Dari total kebutuhan cabai yang mencapai 165.077 ton per bulan, Bulog hanya memiliki 3,20 ton saja. 

Keenam, daging ayam. Dari total kebutuhan daging ayam per bulan yang mencapai 266.287 ton, pemerintah melalui Bulog hanya memiliki cadangan 12,01 ton. Sedangkan di ID Food hanya ada 76,66 ton.

Ketujuh, minyak goreng. Dari total kebutuhan minyak goreng yang mencapai 332 ribu kiloliter per bulan, saat ini pemerintah hanya memiliki cadangan sebanyak 21.125,74 kiloliter. Cadangan itu tersimpan di Bulog sebanyak 4.372,27 kliliter, ID Food 828,37 kiloliter, dan PTPN 15.925,10 kiloliter. 

[Gambas:Video CNN]

Kedelapan, bawang merah. Dari total kebutuhan bawang merah yang mencapai 90.150 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 34,64 ton.

Kesembilan, bawang putih. Dari kebutuhan sebanyak 50.185 ton per bulan, pemerintah hanya memiliki cadangan di Bulog sebanyak 29,55 ton. 

Kesepuluh, telur ayam. Dari total kebutuhan sebanyak 458.557 ton per bulan, cadangan yang dimiliki pemerintah di Bulog hanya 110,08 ton per bulan.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) ArifPrasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12) kemarin.

Ia mengatakan Badan Pangan Nasional, Bulog dan BUMN Pangan sekarang sedang berupaya mengatasi masalah itu.

"Ini adalah tugas Badan Pangan Nasional nanti tentunya bersama BUMN di bidang pangan termasuk Bulog, ID Food, dan PTPN 3. Dalam prosesnya kita juga sudah mempersiapkan dan sudah jadi Perpres 125/2022 tentang cadangan pangan pemerintah yang selama ini kita punya hanya beras, sehingga paralel kita kerjakan stok komoditas lainnya," tutur Arif.

Undian amplop merah langsung

Pengusaha Buka******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.

"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.

"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.

Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.

Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.

"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).

Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Pembunuhan tanpa batas

Erick Putuskan Hubungan Bina Karya dari BUMN, Jadi Milik Otorita IKN******

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan PT Bina Karya(Persero), perusahaan konsultan teknik konstruksi, lepas dari statusnya sebagai BUMNkemudian beralih menjadi milik OtoritaIbu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Sudah. Sudah selesai (proses pengalihan). Jadi kan begini, rencana IKN itu salah satunya kan bagaimana mempunyai badan usaha yang bisa mengelola aset-aset secara transparan," tutur Erick di Istana Presiden Jakarta, dilansir Antara, Selasa (6/12).

"Kalau membentuk (perusahaan) baru itu kan di BUMN, masih banyak perusahaan yang memang sudah tidak masuk menjadi 'blue-printnya' BUMN. Nah, salah satunya itu diambil, saya rela. Kan makin bagus, orang mau nutup ratusan (BUMN) kok," lanjut Erick.

Itu berarti, aset Bina Karya pun akan menjadi milik Otorita IKN sepenuhnya. "Pemegang saham bukan di saya, kan asetnya kita sudah lepas semua. Kita hanya memberikan PT-nya dan itu dijadikan tentu cangkang buat kegiatan di IKN," terang Erick.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut memerlukan badan usaha agar hubungan dengan pengusaha dan calon investor menjadi lebih lincah. Sementara Otorita IKN nantinya akan mengatur dari sisi pemerintahannya.

Untuk memuluskan hal itu, tujuan dan fokus Bina Karya nantinya akan dirumuskan ulang. Salah satu upayanya, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara.

Proses merumuskan ulang tujuan dan fokus Bina Karya, lanjut Bambang, akan dimatangkan dalam waktu 2-3 pekan ke depan, sehingga badan usaha tersebut akan sesuai dengan kebutuhan Otorita IKN.

Adapun, untuk mendekati calon investor, penjajakan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu.

Dari jajak pasar itu, diharapkan mampu menjaga kepercayaan dan keyakinan pasar, terutama para calon investor yang sudah memberikan Letter of Interest untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

Cara Daftar Jakpreneur yang Bikin Usaha Makin Moncer******

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Jakarta memajukan usahanya dengan bergabung dengan Jakpreneur. Sebab, program ini memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha di Jakarta.

Jakpreneur, platform milik Pemprov DKI Jakarta yang mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif bisa memajukan usaha berskala UMKM. Dengan begitu, diharapkan UMKM yang ikut program Jakpreneur bisa mengembangkan potensi bisnisnya dan meningkatkan perekonomian Jakarta.

Selain itu, melalui Jakpreneur para pelaku UMKM di Jakarta bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti ilmu berwirausaha, memperoleh pendampingan usaha, dapat mengikuti bazar/pameran secara gratis, fasilitas sertifikasi Halal, BPOM sampai HKI, cara membuat laporan keuangan dan akses permodalan. Dengan demikian, Jakpreneur punya banyak manfaat bagi pelaku usaha. Bahkan, program ini bisa membantu para pelaku usahanya makin maju dan berkembang dari sebelumnya.

Sementara syarat mendaftar Jakpreneur sebagai wirausaha naik kelas antara lain, memiliki KTP DKI Jakarta; bukti kepemilikan usaha; dan surat pernyataan rencana mengembangkan usaha yang dapat berupa pernyataan secara daring melalui website Jakpreneur.

Bukan hanya itu, wirausaha pemula dan wirausaha naik kelas yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta bisa mendaftar sebagai peserta Jakpreneur dengan syarat:

- Berdomisili serta beraktivitas di Jakarta paling sedikit dua tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah; dan

- Mendapat fasilitas kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga atau pihak lainnya.

Berikut Tata Cara Daftar Jakpreneur

Berikut cara mendaftarkan usahakamu untuk mengikuti program Jakpreneur.

1. Buka laman jakpreneur.jakarta.go.id.

2. Klik tombol "Daftar".

3. Pilih "Warga DKI Jakarta" bila KTP kamu terdaftar di DKI Jakarta atau pilih "Warga Non DKI Jakarta" bila KTP kamu terdaftar di luar DKI Jakarta. Setelah itu, isi data diri dan klik "Daftar".

4. Jika memilih "Warga Non DKI Jakarta", kamu diminta mengunggah data dan berkas tambahan. Pilih SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) peminatan sesuai dengan kategori usaha yang kamu jalankan.

5. Jika pendaftaran sudah divalidasi, cek e-mail balasan yang berisi user akses untuk login ke sistem.

6. Buka kembali laman jakpreneur.jakarta.go.id. Klik tombol "Masuk".

7. Masukkan user id dan password yang sudah dikirimkan melalui email.

8. Pilih harapan bergabung pada form pendaftaran peserta. Centang pula surat pernyataan.

9. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Pemula, lengkapi isian form untuk Wirausaha Pemula.

10. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Naik Kelas, lengkapi isian form untuk Wirausaha Naik Kelas.

11. Jika kamu memilih harapan bergabung Wirausaha Pemula, pilih pelatihan sesuai kategori usaha. Lalu, centang Surat Pernyataan dan klik "Simpan".

12. Jika kamu mengklik tombol pelatihan, akan muncul daftar pelatihan dari SKPD. Pilih pelatihan yang kamu inginkan. Tekan tombol "OK".

13. Setelah memilih pelatihan, checklist pernyataan. Klik "Simpan".

14. Di laman, akan muncul pelatihan yang kamu pilih. Berikutnya, tahap pemberkasan. Kamu akan diinfokan jadwal dan lokasi pemberkasan. Jika perlu, kamu masih bisa mengubah harapan bergabung atau jenis pelatihan pada lama ini dengan klik tombol "Ganti Harapan Bergabung".

15. Jika sudah dilakukan set jadwal pelatihan dan pendamping oleh user Kepala Satuan Pelaksana Tugas (Kasatpel), maka tahapan selanjutnya adalah pelatihan. Kamu akan memiliki pendamping dalam proses kewirausahaan.

16. Jika hasil verifikasi pada tahapan yang kamu ikuti sudah ada, silakan pilih tahapan selanjutnya sesuai kebutuhan.

17. Kamu bisa pilih tahapan yang ingin kamu selesaikan pada menu Tahapan. Setelah itu, klik "Ajukan" untuk mengirim permintaan tahapan ke pendamping Anda.

Diharapkan program Jakpreneur bisa meningkatkan perekonomian Jakarta pada masa pandemi ini dapat segera bangkit.

Sebelum mendaftar, Anda bisa akses fitur Pelatihan, Pendampingan, Pemasaran, Pemodalan, Perizinan, dan Produk Jakpreneur lewat aplikasi JAKI.