mpo212

Gelombang naga di zaman makmur

Jokowi soal TikTok Shop: Mestinya Media Sosial, Bukan 'Media Ekonomi'******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kegaduhan TikTok Shopyang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, TikTok seharusnya cukup menjadi media sosial, bukan media ekonomi.

Keberadaan TikTok Shop sendiri belakangan diketahui memukul usaha masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Mestinya ini, kan, dia itu [TikTok] social media. Bukan economy media," kata Jokowi di sela kunjungannya ke IKN, Sabtu (23/9).

"Kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun," katanya.

Para pelaku UMKM mengeluhkan eksistensi TikTok Shop. Sepinya penjualan membuat sejumlah usaha harus bangkrut lantaran tak bisa bersaing dengan produk-produk yang dijual di TikTok Shop dengan harga yang sangat murah.

Akibatnya, barang dagangan pelaku UMKM lokal Indonesia kalah saing, baik di toko offlinemaupun online.

Pertengahan September lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli hasan menyebut bakal rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno guna membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Rapat juga membahas revisi Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Namun, ia belum bisa menjanjikan kapan Permendag yang sudah direvisi terbit.

Kegilaan Evolusi Liar

Luhut Soroti Penebangan Mangrove Bisa Ancam Keberadaan Pulau di Riau******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menyoroti perilaku warga di Kepulauan Riau (Kepri) yang kerap menebang mangrove untuk dijadikan arang.

Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan soal informasi terkait empat pulau yang terancam tenggelam di Kepri. Menurutnya, salah satu strategi untuk mencegah hal tersebut termasuk menanam mangrove.

Awalnya, Luhut memaparkan bahwa pertama yang perlu diperhatikan dari penebangan mangrove yakni meningkatnya temperatur global.

Lebih lanjut, Luhut mengungkap langkah lain dalam mencegah tenggelamnya pulau adalah dengan menanam mangrove. Namun menurutnya penduduk setempat kerap memotong mangrove untuk dijadikan arang. Padahal menurut dia, mangrove sangat bermanfaat mencegah erosi dan abrasi.

"Yang kedua penanaman mangrove di sekeliling garis pantai itu harus sama-sama kita kerjakan tidak bisa pemerintah saja," lanjut Luhut.

Ia meminta warga tidak memotong mangrove dan mencari pekerjaan lain. Hal tersebut dengan tujuan agar warga turut mencegah pulau tenggelam.

"Cari pencarian lain, jangan memotong mangrove karena mangrove itu saya juga baru tahu rupanya makanan-makanan yang berkualitas tinggi itu arang yang paling bagus itu arang mangrove. Repot itu kalau kau mau kayak gitu bikin penanaman mangrove sesuai jumlahnya. Kalau kau potong satu, tanam dua," terang dia lebih lanjut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Riau Hariansyah Usman mengungkap ada empat pulau di Riau yang terancam tenggelam. Hal ini akibat alih fungsi hutan di lahan gambut untuk menjadi perkebunan akasia oleh perusahaan industri kehutanan.

"Ada empat di Riau yang terancam tenggelam, andaikan ekspansi perusahaan yang membuka kebun akasia di daerah tersebut tidak segera dihentikan," ucap Hariansyah, dilansir dari Antara.

Ia menyebut empat pulau tersebut berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Bengkalis dan Meranti. Tiga pulau yang berada di Kabupaten Meranti antara lain Pulau Rangsang, Tebing Tinggi dan Pulau Padang. Sedangkan, satu pulau yang berada di Bengkalis adalah Pulau Rupat.

[Gambas:Video CNN]

Membombardir dunia misterius

Bos Bappenas Usul Sapi Ternak Dipasangi Cip Pantau Mutu Daging******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengusulkan pemasangan cip berteknologi Radio Frequency Identification (RFID) pada sapiternak guna mengawasi kualitas daging atau pangan di Indonesia.

Suharso mengatakan pemasangan teknologi RFID pada flora atau fauna kini tak semata guna mencegah hilangnya keanekaragaman hayati (biodiversity loss). Kini, inovasi itu mampu mendukung aspek ketahanan pangan di Tanah Air lewat pewujudan swasembada daging.

"Ada kemampuan kita untuk membuat robot, saya bilang sekarang bagaimana kalau pembuatan robot dengan RFID itu, RFID-nya itu di sapi, di ternak-ternak," kata Suharso di tengah agenda kunjungan kerja ke Sekolah Vokasi UGM, Sleman, Selasa (26/9).

"Mudah-mudahan akan terjadi perbaikan atas peternakan kita," harapnya.

Dekan Sekolah Vokasi UGM Agus Maryono menambahkan Suharso telah meminta kampusnya untuk menelurkan ide-ide atau teknologi informasi dalam rangka pengembangan pangan. Termasuk, salah satunya pemasangan cip RFID pada hewan-hewan ternak.

Bappenas, menurutnya, juga meminta prodi pascasarjana penanggulangan risiko pembangunan. Kata Agus, UGM segera memikirkan untuk segera mewujudkannya.

"Kemudian juga mendorong sekolah vokasi untuk menjadi centerpengembangan vocational anak-anak kita, supaya menguasai teori, praktik, dan penyelesaian masalah, solusi. Itu yang diperlukan bangsa ini sampai 2045 nanti," imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menargetkan swasembada daging sapi pada 2026 mendatang.

Mengutip situs resmi Ditjen PKH, upaya merealisasikan swasembada itu tidak sebatas pada kemampuan penyediaan daging yang cukup bagi masyarakat, akan tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan bulan lalu mengatakan RI bakal impor sapi pejantan dan anak sapi dari Brasil untuk dikembangbiakkan di dalam negeri. Ini dilakukan demi memajukan kualitas peternakan sapi di Tanah Air.

Selain itu, kata Luhut, Indonesia bakal membuka keran impor daging sapi dari Brasil. Dengan demikian, Indonesia akan punya tiga sumber utama pemasok daging sapi, selain Australia dan India yang juga memasok kerbau ke tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Puncak seni bela diri

Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek. 

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin Luhut.

Dengan organisasi tersebut, Luhut mengatakan transportasi Jabodebek tidak lagi diurus masing-masing oleh BUMN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Organisasi tersebut akan mengurus berbagai hal termasuk karcis moda transportasi.

"Sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah, dari BUMN, dari mana-mana. Jadi satu struktur saja," katanya.

Sementara itu, Jokowi meminta anak buahnya mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung, salah satunya seperti jembatan penghubung antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat di Halim.

Lihat Juga : ANALISISMungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?

"Kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas. Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan," katanya.

Selain rencana integrasi antarmoda, Jokowi juga meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi.

Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Guru Surgawi Penakluk Setan

Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.

"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).

Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.

"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.

Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.

Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengungkap curhatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmen negara maju dalam forum-forum internasional. Menurut Jokowi, banyak forum tersebut yang tak berbuah langkah konkret.

Mulanya, Luhut mengungkap banyak forum internasional yang bicara wacana angka yang akan digelontorkan. Namun tak dibarengi dengan program konkret.

"Kami enggak mau bicara kalau di forum internasional, kan, bicara triliun dolar, low hanging fruit. Ya kita sih enggak usah gitu-gituan lah, yang kecil-kecil. US juta, US juta, US juta tapi konkret kepada masalah," ujar Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

"Misalnya sampah laut, masalah coral reef, misalnya apalagi, replanting mangrove, restore coral reef, itu kan hal-hal yang bagus tadi. Terus kemudian perikanan kita juga coba sharing sama mereka," lanjut dia.

Kepadanya, Jokowi mengaku lelah dengan wacana di forum internasional yang tak berbuah langkah konkret.

"Pak presiden sendiri, Pak Jokowi, sama juga orangnya pragmatic aja, dia bilang, 'Pak Luhut ini bicara udah, capek saya malas bicara begituan itu, saya ingin yang konkret apa Pak Luhut,' itu yang kita tularkan, dan negara-negara, maaf, yang negara-negara berkembang itu kan butuh yang konkret," ujar dia.

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Luhut Tak Setuju Larangan Ekspor Nikel

Luhut mengungkap sejumlah upaya konkret yang sudah terjalin antara Indonesia dan negara lain misalnya pemurnian minyak atau oil refinery dengan negara Afrika.

"Misalnya, Presiden memutuskan kerja sama dengan Kenya untuk oil refinery, kita kerja sama dengan Mozambik, kemudian dengan South Africa itu semua proyek-proyek konkret," kata Luhut.

Tak hanya itu, ada juga kerja sama di sektor pangan. Luhut menyebut kerja sama antarnegara ini membuahkan keuntungan, salah satunya dari sisi harga yang lebih murah.

"Kita impor sapi daging, ya makanan kita impor langsung daripada kita impor tempat lain lebih murah 10-15 persen. Ya, kita impor dari mereka," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Presiden Jokowi lagi-lagi tak hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pada 19-26 September di New York, Amerika Serikat.

Absennya Jokowi ini sudah berlangsung sejak sang Presiden memerintah Indonesia pada 2014 lalu. Jokowi tak pernah sekalipun menghadiri secara langsung rapat besar para pemimpin negara tersebut.

Ia selalu mengirimkan perwakilan mulai dari wakil presiden hingga menteri luar negeri.

Pada 2020 dan 2021, Jokowi sebetulnya ikut untuk yang pertama kalinya dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut. Namun, saat itu dia tak hadir secara langsung melainkan virtual imbas pandemi Covid-19.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga (Unair), Radityo Dharmaputra, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang menganut kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi keuntungan ekonomis.

Menurut Radityo, kunjungan ke PBB tak akan dirasa begitu menguntungkan karena tidak akan langsung menghasilkan investasi maupun benefit ekonomi bagi Indonesia.