trik judi tanpa kalah 614Jutaan kata 959080Orang-orang telah membaca serialisasi
《paten77 login》
Anggaran Makan Siang Gratis Dihitung Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres******
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebutkan anggaran program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan dimasukkan secara resmi ke APBN setelah hasil perhitungan Pilpres 2024 resmi keluar.
Menurutnya, saat ini hanya sampai tahap pembahasan rencana untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Namun, keputusan final setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres.
"Sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang," ujarnya dalam media briefing Kemenko Perekonomian, Jumat (8/3).
Ia menyebutkan bahkan simulasi yang sudah dilakukan tidak menggunakan APBN. Namun, pemerintah tetap ikut andil melaksanakan sembari menghitung perkiraan kebutuhan anggaran.
Menurutnya, simulasi program adalah inisiatif pemerintah daerah, di mana Kemenko Perekonomian hanya hadir sebagai tamu undangan.
"Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima Bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan, kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan," kata dia.
Airlangga menekankan pemerintah hadir dalam simulasi untuk mempelajari dan melihat apa saja yang perlu diperbaiki dari makan siang gratis yang sudah dilaksanakan oleh pemda.
"Jadi beda lagi itu semua inisiatifnya adalah dari daerah dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar," pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) lalu. Ia mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.
"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.
"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.
Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.
"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.
Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.
Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.
Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.
Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.
"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.
"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.
Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.
"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Label:bunga easy cash、permainan slot yang gacor hari ini、81 di erek erek
Terkait:voucher gopay hari ini、omtogel login、kupon diskon、arena889、togel prediksi togel、slot yang terpercaya、lebah4d、pinjaman online langsung cair dalam hitungan menit 2021、slot 555、slot gacor yang sering menang
bab terbaru:voucher gocar september 2022(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Wakil PresidenMa'ruf Aminbuka suara soal penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk programmakan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Wacana penggunaan dana BOS usai simulasi makan gratis digelar di Tangerang, Banten, Kamis (29/2) lalu. Acara uji coba itu dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ma'ruf menegaskan hal tersebut belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah.
Ia menjelaskan program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya akan menggunakan APBN 2025. Namun, penyusunan APBN 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini.
Meskipun begitu, Ma'ruf memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk mengongkosi program tersebut.
Wacana penggunaan dana BOS, imbuh Ma'ruf, muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.
"Kata presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang atau ini atau itu, belum. Apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," ujarnya.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.
Lihat Juga :![]() |
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.
"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).
"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.
Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.
Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.
"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.
Sebelumnya, pada simulasi di Tangerang itu Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari APBN.
Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.
"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.
Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.
"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan teguran keras kepada maskapaiBatik Air buntut pilotdan co-pilot tidur 28 menit saat pesawat sedang terbang .
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M. Kristi Endah Murni mengatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan.
"Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus tersebut," kata lewat keterangan resmi, Sabtu (9/3).
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merilis masalah 'serius' yang terjadi saat salah satu pesawat Batik Air terbang di udara menuju Jakarta.
Hal ini berkaitan dengan kedua pilot dalam penerbangan ID6723 'tidak sengaja' tertidur selama 28 menit, hingga menyebabkan serangkaian kesalahan navigasi.
Insiden tersebut terjadi pada 25 Januari lalu dalam penerbangan dari Kendari di Sulawesi ke Jakarta menggunakan pesawat Airbus A32 dengan nomor lambung BTK6723.
Penerbangan tersebut memiliki waktu blok selama 2 jam 35 menit hingga sampai tujuan, sesuai dengan jadwal Batik Air Indonesia.
KNKT mendesak Batik Air Indonesia "mengembangkan prosedur rinci untuk melakukan pemeriksaan kokpit untuk memastikan bahwa pemeriksaan kokpit dapat dilaksanakan dengan benar."
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menyelenggarakan konser eksklusif musisi internasional, seperti yang dilakukan Singapura untuk turTaylor Swift.
Ia menyebut Indonesia harus berani bersaing dengan negara lain.
"Apa yang diberikan Singapura, kita berikan sama dia (artisnya). Kita harus berani bersaing, kalau Singapura bisa untung, masa kita tidak bisa?" katanya pada penutupan Business Matching 2024 di Bali, dikutipAntara,Kamis (7/3).
"Enam bulan, dia (pelaku usaha) sudah dapat izin, kontrak saja (artinya). Saya ada satu pemain dalam bidang hiburan ini, saya bilang cari (artis) yang lain, itu sudah, kontrak saja berapa lama," ucapnya.
Luhut juga menyinggung aksi Singapura mengontrak Taylor Swift memang mendatangkan keuntungan bagi negara tersebut, termasuk hotel-hotel yang penuh dengan pengunjung.
"Selama dua minggu tidak bisa ke Singapura karena ada Taylor show di sana. Sembilan hari hotel penuh, kenapa? Karena di Indonesia tidak bisa (gelar) pertunjukan dia," katanya.
Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang disambangi Taylor Swift dalam tur dunianya, The Eras Tour. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengaku bahwa dirinya melobi Taylor Swift untuk konser selama enam hari di Negeri Singa.
Lee mengaku memberi dana subsidi kepada Taylor Swift dan tim demi menjadikan Singapura sebagai perhentian satu-satunya sang penyanyi di Asia Tenggara.
"Agensi (kami) menegosiasikan perjanjian dengan dia (Taylor Swift) untuk datang ke Singapura dan tampil dan menjadikan Singapura satu-satunya tempat singgah turnya di Asia Tenggara," kata Lee pada Selasa (5/3), seperti dikutip Reuters.
Lee mengeluarkan pernyataan ini setelah negara tetangganya, Thailand, sempat mengeluh bahwa Singapura bermain curang terkait konser Taylor Swift.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin bulan lalu menuduh Negeri Singa telah membuat kesepakatan eksklusif agar Taylor Swift hanya tampil di Singapura dan tidak di negara Asia Tenggara lainnya.
Seorang anggota legislatif Filipina juga mengeluhkan hal yang sama dengan menyebut tindakan Singapura bukanlah hal yang boleh dilakukan oleh negara tetangga yang baik.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menghentikan sementara operasional penerbangan komersial pada Hari Raya NyepiTahun Baru Saka 1946.
Penghentian tersebut dilakukan mulai Senin, 11 Maret 2024 pada pukul 06.00 WITA sampai Selasa, 12 Maret 2024 pada pukul 06.00 WITA.
General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan menyampaikan penghentian operasional sementara tersebut sudah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait.
Handy menerangkan hal ini merupakan wujud penghormatan perusahaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat Pulau Bali.
"Seperti di tahun-tahun sebelumnya, kami selalu laksanakan penghentian operasional bandara sementara pada saat Hari Raya Nyepi. Dapat kami sampaikan ini juga menjadi sebuah berkah bagi kami untuk mengistirahatkan semua fasilitas di bandara yang sangat sibuk pada hari-hari lainnya," ujarnya.
Handy juga memastikan, untuk kelancaran dan ketertiban peringatan Hari Raya Nyepi, pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder di lingkungan bandara seperti kepolisian daerah Provinsi Bali, Pangkalan TNI AU Bandara I Gusti Ngurah Rai, Pemerintah Kabupaten Badung, Desa Adat, serta seluruh maskapai.
Kemudian, selama masa penghentian operasional Hari Raya Nyepi, penutupan bandara dikecualikan pada penerbangan yang bersifat darurat dan juga medical evacuation. Untuk penerbangan-penerbangan tersebut masih dapat dilayani bandara dengan persyaratan tertentu.
Pihak bandara menyiagakan 70 orang personel untuk bersiaga selama pelaksanaan Nyepi.
Handy melanjutkan, sepanjang 2024, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani rata-rata harian 55 ribu hingga 60 ribu penumpang domestik dan internasional serta 380 pergerakan pesawat per harinya.
"Untuk itu, demi kenyamanan dan keamanan kita semua, kami sampaikan kepada seluruh pengguna jasa untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan atau kedatangannya pada saat Hari Raya Nyepi," ujarnya.
Adapun penerbangan domestik terakhir yang berangkat sebelum penutupan Nyepi adalah Super Air Jet dengan nomor penerbangan SJV 745 tujuan Jakarta (CGK) pada Minggu, 10 Maret 2024 pukul 21.15 WITA. Kemudian, pesawat yang datang terakhir adalah Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan AWQ 184 dari Jakarta (CGK) pada Senin, 11 Maret pukul 00.20 WITA.
Sementara, untuk penerbangan internasional, pesawat berangkat terakhir adalah maskapai Cebu Pacific dengan nomor penerbangan CEB 282 tujuan Manila, Filipina pada Senin pukul 01.35 WITA dan untuk kedatangan terakhir adalah Indonesia Air Asia dengan nomor penerbangan AWQ 555 dari Kuala Lumpur, Malaysia pada pukul 01.30 WITA.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
DirekturEksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti ikut menyoroti targetPrabowo Subianto yang bakal menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen jika terpilih jadi presiden.
Menurut Esther, target tersebut tidak realistis dan ambisius. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja memiliki target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tidak pernah tercapai.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di level 5 persen.
Ia menuturkan sejumlah PR itu seperti hilirisasi industri yang kini keuntungannya lebih banyak dinikmati asing. Padahal, kalau nilai tambah hilirisasi sepenuhnya dinikmati Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun akan terdongkrak.
"Nah, pertumbuhan ekonomi kan bisa di-drive sampai 8 persen kalau Indonesia bisa menikmati seluruh nilai tambah yang dibuat dari hilirisasi tadi," ucapnya.
Esther juga mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi mayoritas masih ditopang oleh konsumsi. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang dapat membuka lapangan kerja lah yang harus diprioritaskan.
Selain itu, kata Esther, impor juga sebaiknya tidak terlalu masif. Kalau bisa, dikurangi.
Dalam keadaan seperti saat ini, Esther menilai target pertumbuhan ekonomi Ri selama 5 tahun pemerintahan baru yang realistis adalah 6 persen saja.
"Boleh lah naik 6 persen walaupun untuk 5 tahun ke depan ya masih make sense," kata Esther.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)《paten77 login》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs judi online slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《paten77 login》bab terbaru。