pragmatic77

Jalan menuju pagi berbintang

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil Miliaran Dewa dan Iblis dari Dunia Lain

18 Perusahaan Teken MoU di B20, Investasi Rp75T untuk RI******

Ketua B20 Shinta W Kamdani mengungkapkan 18 perusahaan dari 11 negara menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) investasi di sektor EBT dan energi bersih dengan total nilai Rp75 triliun.

Kesepakatan ini dicapai dalam gelaran B20 Investment Forum yang diselenggarakan pada Jumat (11/11) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I.

Shinta memastikan bahwa pelaksanaan B20 memberikan dampak bagi peningkatan investasi Indonesia, tidak hanya dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Ia menyebut Kementerian Investasi bersama dengan KADIN Indonesia juga terus meyakinkan investor untuk melihat peluang investasi di daerah yang menggandeng perusahaan daerah serta UMKM. Hal ini juga sebagai komitmen dari B20 Indonesia yang mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berhasil mencapai target Investasi pada 2021 di tengah tingginya pandemi covid-19.

"Di era Presiden Joko Widdodo, FDI atau investasi asing tumbuh terbesar sepanjang masa sesudah reformasi. Investor tidak perlu ragu dengan Indonesia, karena reformasi struktural kami mampu membuat ekonomi kami tetap tumbuh, inflasi tetap terkendali dan juga proses pengurusan izin berusaha hanya melalui satu pintu serta adanya beragam insentif," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pembangunan infrastruktur dibuat merata untuk mendorong pemerataan investasi agar tak lagi bertumpu di Pulau Jawa.

Bahlil menambahkan pemerintah selalu menggandeng dan berkolaborasi dengan swasta terutama KADIN Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional, baik dengan cara mengundang investor asing maupun dalam negeri.

Bagi investor asing, Bahlil bahkan hanya memberikan syarat agar mengikuti aturan yang berlaku, membawa teknologi terbarukan dan menggandeng pengusaha daerah serta UMKM sebagai mitra.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Biden Bawa 'Oleh******

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan besaran investasidi Indonesia, termasuk perjanjian US,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) antara ExxonMobil dengan Pertamina.

Pengumuman itu bertepatan dengan kehadirannya di KTT G20 di Bali.

Investasi yang dilakukan AS berbentuk kesepakatan antara ExxonMobil dengan Pertamina. Kerja sama akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia.

Penurunan emisi karbon dalam investasi AS ini juga diklaim bakal memastikan peluang ekonomi bagi para pekerja Indonesia serta membantu cita-cita RI mencapai net-zero emisi pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Studi bersama yang dilakukan Pertamina dan ExxonMobil ini dilaporkan telah menemukan potensi kapasitas penyimpanan karbon sebesar 1 miliar ton di ladang minyak dan gas milik Pertamina. Kawasan itu disebut bisa menyimpan emisi RI secara permanen selama 16 tahun ke depan.

Selain itu, AS dan Indonesia juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US8 juta untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi RI serta tujuan pengembangan lainnya.

Rincian dana dalam kerja sama program MCC tersebut adalah US9 juta disumbang oleh AS dan US juta sisanya dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kedatangan Presiden AS Joe Biden dalam KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 14-16 November 2022. Apresiasi itu diutarakan Jokowi saat menggelar pertemuan bilateral dengan Biden di Nusa Dua Bali pada Senin (14/11) siang.

"Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia, saya sangat menghargai kehadiran Presiden Biden di KTT G20 di Bali," kata Jokowi kepada Biden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi berharap bahwa hasil KTT G20 di Bali ini dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu pemulihan ekonomi global pascapandemi covid-19.

[Gambas:Video CNN]

"Senang bertemu lagi dengan Anda (good to see you again), saya sangat senang menyambut Anda di Gedung Putih beberapa waktu lalu," kata Biden merespons Jokowi.

Biden juga mengutarakan sejumlah harapannya tentang KTT G20 tahun ini yang berlangsung di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan mengkhawatirkan.

Presiden AS itu juga mengangkat isu soal kerja sama negara G20 dalam mempercepat pemulihan dan ketahanan ekonomi global pasca pandemi covid-19, salah satunya seperti peluncuran pandemic fund atau dana pandemi.

Lancer dari Arad

Indonesia Pede Pertemuan Tingkat Sherpa Hasilkan Deklarasi Pimpinan******

Pemerintah yakin pertemuan Sherpa G20keempat yang berlangsung pada 11-14 November di Jimbaran, Baliakan menghasilkan kesepakatan leader's declaration(deklarasi pimpinan).

Adapun pertemuan ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan pada 15-16 November 2022. Leader's declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

"Teman-teman sherpa semua negara sepakat mengupayakan menghasilkan output document atau yang sering kita sebut leader's declarationterutama untuk KTT G20 Indonesia 2022. Itu tujuan utamanya. Masih berproses, masih berjuang," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan resmi, Senin (14/11).

"Kalau melihat perkembangan yang ada sampai siang ini kita optimis bisa menghasilkan satu output documentdi mana Indonesia menjadi presidensi tahun 2022. Masih ada beberapa waktu ke depan menjelang KTT. Mudah-mudahan sesuai harapan kita," jelasnya.

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diketahui dari pembahasan sherpa keempat ini. Pertama, semua perwakilan sherpa hadir secara fisik di Indonesia.

Kedua, semua sherpa memiliki komitmen kuat di tengah dinamika dan perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia 2022 sejak awal akan berbeda dari pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya.

"Perbedaan yang paling nyata adalah di dalam semua pembahasan kita ingin forum G20 sebagai premiere forum ekonomi dan keuangan betul-betul menghasilkan dokumen yang menghasilkan manfaat nyata baik itu untuk kepentingan nasional kita maupun untuk solusi dinamika tantangan ke depan," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Susiwijono, sejak awal hasil pertemuan dan pembahasan sherpa juga akan menghasilkan lampiran (annex) yang disebut concrete deliverables.

[Gambas:Video CNN]

"Concrete deliverablesitu nanti akan ada namanya mungkin akan teknis ya ada basket 1, basket 2. Basket 1 itu proyek yang sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral," jelasnya.

Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi lampiran dari deklarasi pimpinan. Di dalamnya terdapat kurang lebih 226 proyek maupun inisiatif. Dari jumlah tersebut ada 115 yang terkait dengan prioritas isu Presidensi Indonesia 2022.

"Arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, yang ketiga transisi energi plus isu ketahanan pangan. Itu yang kita desain menjadi proyek inisiatif yang konkret terutama untuk membantu, solusi menyelesaikan berbagai krisis dunia seperti pangan, energi, dan finance," jelasnya.

Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 Working Groups (WG) dan 10 Engagement Groups (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti culture and creative economy, Research and Innovation Ministers' Meeting, Side Event, dan Joint Ministerial Meeting yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga.

Peralatan dari dunia lain

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Benua Faying

Tingkatkan Ekonomi, Sulbar Percepat Konektivitas ke Pelabuhan Malaysia******

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.

"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).

Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.

"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik

Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.

Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.

"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.

Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.

"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.