slot gacor mudah menang

Sekretaris cabang terbaik

cara agar shopee pinjam muncul

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

Kegilaan budidaya

autobet4d

Kulkas Diskon Gede******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Sale balik lagi akhir pekan ini. Kali ini hadir selama dua hari pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) dengan diskon gede buat berbagai kebutuhan.

Produk elektronik yang banting harga salah satunya kulkas. Kulkas side by side berbagai merek ternama mulai Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit di Transmart. Hematnya sampai Rp3,2 jutaan!

Lihat Juga : Borong Belanjaan Gak Takut Boncos Asal di Transmart Full Day Sale

Semua harga diskon tersebut bisa didapatkan dengan syarat pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank atau Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

game slot yang mudah menang

PUPR soal Jalan Akses IKN Ambles: Ada Truk ODOL Bawa Sawit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal akses jalan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang ambles beberapa waktu lalu.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan jalan akses ke IKN itu amblas imbas truk Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Jalan akses, jalan nasional. Itu kan ada sawit, ada truk ODOL, sawit, sama ada yang bawa alat berat, di satu titik bruk, patah," ucap Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Siangnya sudah kita tindak lanjuti, sorenya sudah bisa lewat. Jalan dari arah Samboja (Kalimantan Timur), menuju ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," tandasnya.

Mengutip detikcom, peristiwa ini terjadi pada Senin (29/1) pagi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.

Bahkan, satu unit truk terperosok tepat di atas gorong-gorong saat insiden tersebut. Sistem buka tutup jalan pun diberlakukan di lokasi kejadian.

Camat Sepaku Gamaliel Abimanyu Arliandito menyebut sempat diberlakukan pembatasan kendaraan yang melintas. Cuma kendaraan bertonase kecil yang direkomendasikan untuk melintasi jalan akses ke IKN tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Invasi Raja Iblis

6d hongkong paito

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Menantikan kedatangan Anda kembali

bo slot baru

Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya mempunyai semangat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah memutuskan perlu adanya perubahan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya Komisi II DPR pada tahun 2019 pun telah mengajukan inisiatif terhadap Undang-Undang tersebut demi penyempurnaan sistem pemilu. Salah satu penyempurnaannya, kata dia, yakni terkait ambang batas parlemen atau parliamentary treshold(PT). "Buat saya, apa yang diputuskan oleh MK tersebut sama dengan semangat yang ada di Komisi II DPR RI," kata Ahmad Doli saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa perubahan itu nantinya harus melalui kajian sehingga penetapan besaran PT memiliki dasar. Selain itu, dia menilai perubahan ambang batas itu dapat mengurangi suara terbuang dalam pemilu. Selain itu, menurutnya MK pun menegaskan bahwa perubahan itu perlu dilakukan dengan pembuatan undang-undang sebelum Pemilu 2029 dilaksanakan. Pembuatan undang-undang itu, kata dia, juga perlu memasukkan pertimbangan penyederhanaan partai politik. "Artinya DPR dan pemerintah harus melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017," kata dia. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

heylink maxwin

PLN UIP Sulawesi klaim TKDN capai 74 persen ******

Makassar (ANTARA) - Setelah tiga infrastrukur ketenagalistrikaan mulai diujicobakan beroperasi, PLN yang membawahi Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mengklaim sudah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 74 persen.

"PLN sukses bangun tiga gardu dan jaringan listrik tegangan tinggi di Sulteng, TKDN kini sudah mencapai 74 persen," kata General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, Josua Simanungkalit dalam.keterangan persnya di Makassar, Jumat.

Ketiga proyek kelistrikan itu adalah Gardu Induk (GI) bertegangan 150 kilo volt (kV) yang terletak di Kecamatan Palu Utara, GI 150 kV di Kecamatan Sindue dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 150 kV sepanjang 24,8 kilometer sirkuit (kms) yang terbentang dari kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala sampai dengan Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Ketiga proyek strategis nasional (PSN) tersebut sudah dialiri tegangan listrik perdana untuk selanjutnya mulai beroperasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengimbuhkan, keberhasilan ini menjadi wujud komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri smelter, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, dan juga bagi pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan, listrik merupakan jantungnya perekonomian di Indonesia, keberhasilan _energize_ ini sangat penting khususnya dalam mendukung Pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri smelter, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, sekaligus mendorong roda perekonomian di Sulawesi Tengah.

Sementara itu Josua mengatakan, pembangunan jaringan ini berhasil terealisasi dengan TKDN sebesar 74 persen. Keberadaan ketiga infrastruktur ini akan berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari pembangkit listrik Palu 3 berkapasitas 2x50 megawatt (MW) yang direncanakan beroperasi di tahun ini.

“Jaringan yang telah berhasil dirampungkan akan berkontribusi dalam menyalurkan daya dari Pembangkit Listrik Palu 3 kepada masyarakat sekaligus industri yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung kelancaran pekerjaan ini,” ujar Josua.

Dirinya menambahkan, pekerjaan ini merupakan lanjutan dari pembangunan GI dan SUTT 150kV Tawaeli – Talise yang telah beroperasi lebih dulu pada bulan Januari 2024.

Josua menjelaskan, pihaknya akan terus menyelesaikan jalur transmisi lainnya guna mewujudkan sistem interkoneksi kelistrikan dari Sulawesi Tengah ke arah Gorontalo.

“Selanjutnya kami akan menyelesaikan jalur transmisi ini sampai dengan Gardu Induk 150kV Tambu di Kabupaten Donggala, di mana pembangunan ini menjadi bagian dari rencana interkoneksi sistem kelistrikan Sulawesi Tengah ke arah Gorontalo ke depannya,” pungkas Josua.

Baca juga: Kurangi Impor dan Gairahkan Ekonomi Nasional, Ini Gebrakan PLN Bangun Ekosistem Industri Lokal
Baca juga: Berhasil Realisasi TKDN di Atas Target, Menko Airlangga Terus Dukung PLN Serap Produk Dalam Negeri
Baca juga: PLN UIP Sulawesi dorong capaian TKDN untuk infrastruktur KEK Likupang
 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024