petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

1001 buku mimpi

tempat kredit hp tanpa aplikasi 618Jutaan kata 564387Orang-orang telah membaca serialisasi

《1001 buku mimpi》

Gunung Semeru di Lumajang erupsi dua kali******

Gunung Semeru di Lumajang erupsi dua kali
Gunung Semeru erupsi pada Sabtu (20/1/2024) pukul 10.02 WIB yang terpantau dari Pos Pengamatan Gunung api Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang. ANTARA/HO-PVMBG/pri.
Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi sebanyak dua kali pada Sabtu pagi yakni pukul 08.13 WIB dan 10.02 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru Liswanto yang berada di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang, dalam laporan tertulisnya menyebutkan bahwa terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu pukul 08.13 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 300 meter di atas puncak (3.976 meter di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," katanya.

Kemudian pada pukul 10.02 WIB kembali erupsi dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak (4.176 meter di atas permukaan laut).

Baca juga: Delapan gunung api mengalami erupsi 66.197 kali sepanjang tahun 2023

Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan 600 meter

"Kolom abu juga teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah timur laut dan saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung," tuturnya.

Status gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih pada Level III atau siaga, sehingga petugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

"Kemudian warga juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," katanya.

Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Sementara Kepala Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Wawan Hadi Siswoyo mengatakan tidak ada dampak yang terjadi akibat dua kali erupsi Gunung Semeru.

"Tidak ada sebaran abu vulkanik yang mengarah ke permukiman warga dan aktivitas warga berjalan normal, meskipun Gunung Semeru erupsi," tuturnya.

Baca juga: Gunung Semeru erupsi lagi, warga sisi tenggara diminta menjauh 13 km dari puncak

Baca juga: BPBD: Luncuran awan panas Semeru tidak berdampak ke permukiman warga

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke******

Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK
Suasana Harlah Muslimat NU ke-78 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). Dalam rangka menyambut Harlah Muslimat NU ke-78, Pimpinan Pusat Muslimat Nadhlatul Ulama mengadakan dzikir, doa dan sholawat untuk kemaslahatan bangsa. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ratusan ribu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meramaikan kegiatan hari lahir (harlah) ke-78 organisasi itu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu. Berdasarkan perhitungan panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU, terdapat sekitar 150.000 anggota yang dibawa ke lokasi acara itu dengan menggunakan 2.995 bus. Mereka berasal dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 534 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU. Acara tersebut juga dihadiri Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU berasal dari 11 negara, antara lain Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Jerman, Inggris, dan Jepang.

Sejak Jumat (19/11) malam, peserta kegiatan harlah mulai memadati kompleks Stadion GBK Jakarta dengan mengenakan gamis hijau dan syal sesuai dengan daerah masing-masing.

Baca juga: Presiden hadiri Harlah ke-78 Muslimat NU Rangkaian acara dimulai pada Sabtu, sekitar pukul 00.00 hingga 02.30 WIB dengan khataman Al Quran sebanyak 2024 kali yang dipimpin Hajah Romlah Widayati, dilanjutkan pada pukul 02.30 hingga 04.20 WIB berupa Shalat Tahajud dan Hajat berjamaah dengan imam KH A Muzakky Alhafidz. ​​​​​​ Shalat Subuh berjamaah dilangsungkan pada pukul 04.20 hingga 04.45 WIB, dilanjutkan pembacaan  Pada pukul 04.45 WIB hingga 05.30 WIB acara diisi dengan pembacaan istighatsah, tahlil, dan doa khatam Al Quran dipimpin KH Asep Syaifuddin Chalim. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 06.45 WIB dan dilanjutkan dengan pembukaan pada pukul 07.15 WIB yang disambung dengan sambutan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Kemudian, Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dijadwalkan mengisi tausiah pada pukul 07.45 hingga 08.00 WIB dan dilanjutkan dengan arahan Presiden Jokowi hingga 08.15 WIB.
Kemudian dilanjutkan dengan persembahan lagu Hymne Muslimat NU dan Padamu Negeri. Acara akan ditutup dengan pembacaan doa oleh Habib Luthfi Bin Yahya pada pukul 08.20 WIB.
Baca juga: Khofifah minta maaf Harlah Muslimat NU sebabkan macet sekitar GBK
Baca juga: Muslimat NU santuni 500 anak yatim jelang harlah ke-78

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda
Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat diwawancara soal kenaikan pajak spa di Denpasar, Rabu (10/1/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.
Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen 
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak
 

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:asiabet118 link

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
bonus new member slot 100 to 5x
slot bonus new member tanpa to
parlay situs judi bola
erek erek76
slotvigor
bet365dk
bo slot terbaru
cara nyicil di tokopedia
dewabingo
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpo188 slot
Bab 2 cara login kredivo dengan email
Bab 3 mpo138
Bab 4 judi slot88 link alternatif
Bab 5 taipan99
Bab 6 indoslot 77
Bab 7 pelita slot login
Bab 8 game slot adalah judi
Bab 9 situs slot online terbaik dan terpercaya
Bab 10 mafiabola77
Bab 11 gbo777
Bab 12 game gacor hari ini
Bab 13 46 situs slot
Bab 14 seribu mimpi 68
Bab 15 slot gacor 328
Bab 16 gacor93
Bab 17 slot gacor mudah maxwin
Bab 18 pinjam online resmi
Bab 19 paduka138
Bab 20 doaqq
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6751bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Strategi Suster Mayat

togel venice lottery
KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Liu Wuxie Xu Lingxue

qqgaming
Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Xuan Zhou Youwei

138 slot gacor
Mahfud sering singgung soal "impor" dan "data" di debat cawapres
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan pandangannya di hadapan dua cawapres lainnya Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/Spt.
“Sekarang faktanya per hari ini, catatan datanya harus dibaca impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, daging sapi 160 juta ton,”
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md tercatat cukup sering menyinggung soal “impor” dalam pangan, pentingnya “keterbukaan informasi” serta “data” dalam debat keempat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Minggu (21/1).

Sepanjang debat, ANTARA mencatat Mahfud mengucapkan kata “impor” setidaknya sebanyak delapan kali di debat kali ini.

Adapun “impor” paling banyak ia singgung pada segmen dimana ia dan calon presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, saling memberikan pertanyaan dan tanggapan satu sama lain.

“Sekarang faktanya per hari ini, catatan datanya harus dibaca impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4 juta ton, beras 2,8 juta ton, daging sapi 160 juta ton,” kata Mahfud saat menanggapi Gibran.

Lebih lanjut, sesuai dengan tema debat keempat yang meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, Mahfud juga cukup sering menyebutkan kata “petani” dan "data" sebanyak tujuh kali.

Pria yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut menilai “data” merupakan salah satu basis penting dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, data juga ia sebut saat membahas soal impor bahan pangan, kepemilikan lahan, jumlah petani, hingga konflik agraria yang telah terjadi di Indonesia.

Berikut adalah tabel dari 10 besar kata/subtema yang paling banyak disebut Mahfud di debat keempat ini.

No.Kata/subtemaJumlah
1.Impor8
2.Data7
3.Petani7
4.Aparat4
5.Ekonomi hijau4
6.KINAG4
7.Lahan/tanah adat4
8.Subsidi4
9.Sumber daya alam (SDA)4
10.Deforestasi3

Seperti terpampang di tabel, terdapat beberapa kata/subtema yang Mahfud sebutkan masing-masing sebanyak empat kali, yaitu “sumber daya alam”, “subsidi”, “aparat”, “lahan atau tanah adat”, “KINAG” (Keputusan Kepala Inspeksi Agraria), dan “ekonomi hijau”.

Yang menarik dari enam kata/subtema tersebut, “ekonomi hijau” banyak Mahfud sebutkan ketika lagi-lagi menanggapi pertanyaan dari cawapres nomor urut dua, mengenai inflasi hijau (greenflation), yang merupakan istilah soal kenaikan harga bahan baku dan energi sebagai bagian dari transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan.

Lebih lanjut, ada pula “mafia”, “redistribusi tanah”, “reforma agraria”, “ekonomi sirkuler”, “keterbukaan informasi agraria”, dan “deforestasi” yang ia ucapkan sebanyak masing-masing tiga kali dalam debat kali ini.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa deforestasi di Indonesia mencapai 12,85 juta hektare dalam 10 tahun terakhir yang mana lebih luas dibandingkan negara Korea Selatan.

“Data 10 tahun terjadi deforrestasi 12,85 juta ha. itu lebih luas dari Korsel dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. ini deforestrasi dalam 10 tahun terakhir,” katanya.

Menutup rangkaian debat, Mahfud menyanyikan penggalan lagu dari Ebiet G. Ade berjudul “Berita kepada Kawan”, yang turut dirayakan oleh warganet setelah acara debat yang berlangsung selama 2,5 jam tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

pasar suci

angka jitu air
Geledah Kantor Bupati Labuhan Batu, penyidik KPK temukan alat bukti
Arsip foto - Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/1/2024). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, terkait penyidikan perkara dugaan korupsi suap dengan tersangka Bupati Labuhan Batu nonaktif Erik Adtrada Ritonga (EAR).

"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Ali menerangkan dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti, antara lain dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023.

Lokasi lainnya yang digeledah penyidik KPK adalah rumah pribadi tersangka RSR dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek dan setoran feeuntuk tersangka RSR dan EAR selaku bupati dan bukti slip transaksi perbankan.

Baca juga: KPK OTT pejabat Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Selanjutnya penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah pribadi pihak terkait perkara dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek pekerjaan tahun anggaran 2023, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Berbagai alat bukti yang ditemukan penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis untuk kemudian disertakan ke dalam berkas perkara.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (12/1), mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada tersangka korupsi

Selain Erik, penyidik KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) serta dua pihak swasta, yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS).

Penetapan tersangka itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tindak lanjut atas laporan dan informasi masyarakat atas dugaan korupsi oleh penyelenggara negara, berupa pengondisian pemenangan kontraktor yang mengerjakan proyek pengadaan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Pada Kamis (11/1), tim penyidik KPK mendapatkan informasi telah terjadi pemberian berupa penyerahan sejumlah uang secara tunai maupun melalui transfer rekening bank ke salah satu orang kepercayaan EAR.

Atas informasi tersebut, KPK langsung bergerak untuk mengamankan para pihak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu.

Baca juga: KPK sebut Erik Adtrada syaratkan fee 15 persen untuk menangkan tender

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp551,5 juta sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara sekitar Rp1,7 miliar.

Tersangka FS dan ES, sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK sebut OTT di Labuhan Batu terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: KPK sebut lebih dari 10 orang terjaring OTT di Labuhan Batu

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Raksasa zaman

nusa8et
Konflik Rusia-NATO tak terelakkan jika pasukan Barat ada di Ukraina
Arsip - Juru bicara Kremlin Dimtry Peskov (kedua dari kiri) bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden Vladimir Putin, 28 Juni 2019. (Dokumentasi Kremlin)
Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Rusia pada Selasa (27/2) menyatakan bahwa konflik dengan NATO tak terelakkan apabila negara-negara Barat anggota pakta pertahanan tersebut mengirimkan pasukannya ke Ukraina.

"Terkait hal ini, yang perlu dibahas bukan kemungkinannya, tapi keniscayaannya; dan beginilah kami akan mengkajinya," kata Juru Bicara Pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers di Moskow.

Pernyataan Peskov disampaikan sebagai respons pertanyaan wartawan terkait kemungkinan terjadinya konflik langsung antara Rusia dan NATO apabila tentara Barat diterjunkan ke Ukraina.

Juru bicara Kremlin itu mengatakan, negara-negara anggota NATO harus dapat mengkaji konsekuensi yang dapat muncul atas keputusan tersebut dan menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Peskov mengatakan sejumlah negara Barat sudah cukup sadar terkait potensi konsekuensi dan ancaman yang dapat muncul apabila pengiriman pasukan ke Ukraina dijalankan. Apalagi, mufakat terkait hal tersebut masih belum tercapai di antara mereka, katanya.

Pemerintah Rusia, ucapnya, juga memerhatikan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Perang Rusia-Ukraina yang disampaikan baru-baru ini, yang salah satu isinya menekankan pentingnya menimbulkan "kekalahan strategis" terhadap Rusia.

Meski demikian, Peskov mengakui bahwa usulan untuk mengirim pasukan dari negara-negara Barat yang disampaikan Macron kala itu merupakan "hal baru".

Sebelumnya, dalam sebuah rapat yang membahas persoalan Ukraina di Paris, Prancis, pada Senin (26/2), Macron mengatakan bahwa opsi mengirimkan pasukan untuk membantu Ukraina tidak boleh dikesampingkan.


Sumber: Anadolu
Baca juga: Menhan AS: NATO dukung Ukraina untuk jangka panjang
Baca juga: Menhan Denmark: Rusia bisa serang negara NATO dalam 3-5 tahun
Baca juga: NATO tampik ancaman militer Rusia terhadap aliansi tersebut

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

situs aman slot
Kejagung tetapkan Budi Said sebagai tersangka transaksi ilegal emas
Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Budi Said berjalan menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (18/1/2024). Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan seorang pengusaha asal Surabaya, Budi Said sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi transaksi ilegal pembelian 1,135 ton logam mulia yang merugikan PT Aneka Tambang (Antam) sekitar senilai Rp1,1 triliun. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nz/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menetapkan "crazy rich"Surabaya Budi Said (BS) sebagai tersangka kasus transaksi ilegal pemufakatan jahat transaksi jual beli emas ANTAM.

Pengusaha yang bermukim di Surabaya itu ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar (Jampidsus) Jakarta, Kamis, kemudian langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dalam rangka mempercepat penyidikan.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif pada hari ini status yang bersangkutan kami naikkan sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi.

Kuntadi menjelaskan, perkara ini bermula sekitar bulan Maret sampai dengan November 2018, tersangka Budi Sai bersama-sama sejumlah oknum berinisial EA, AP, EKA dan MD telah melakukan pemufakatan jahat, merekayasa transaksi jual beli emas.

"Beberapa di antara sejumlah nama tadi merupakan oknum pegawai PT ANTAM," kata Kuntadi.

Adapun rekayasa transaksi jual beli emas yang dilakukan tersangka dan beberapa oknum tadi, lanjut Kuntadi, dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan PT ANTAM, dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT ANTAM.

"Padahal saat itu PT ANTAM tidak melakukan itu (diskon)," kata Kuntadi.

Kemudian, untuk menutupi transaksi ilegal tersebut maka tersangka dan para oknum menggunakan pola transaksi di luar mekanisme yang telah ditetapkan PT ANTAM.

Sehingga, kata Kuntadi, PT ANTAM tidak bisa mengontrol jumlah logam mulia dan jumlah uang  ditransaksikan yang mengakibatkan antara jumlah uang yang diberikan oleh tersangka dan logam mulia yang diserahkan, ada selisih begitu besar.

"Akibat adanya selisih tersebut guna menutupinya, para pelaku selanjutnya membuat surat diduga palsu yang pada pokoknya seolah-seolah bahwa benar transaksi itu sudah dilakukan dan bahwa benar PT ANTAM ada kekurangan dalam menyerahkan logam mulia," kata Kuntadi.

Dengan adanya pemufakan jahat oleh tersangka dan para oknum membuat PT ANTAM mengalami kerugian sebesar 1,136 ton logam mulia atau sekitar Rp1,1 triliun.

"Adapun pasal yang dilanggar diduga Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipidkor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP," kata Kuntadi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan kasus ini merupakan perkara baru yang ditangani Jampidsus Kejaksaan Agung sejak Desember 2023.

"Jadi ini kasus baru berdasarkan temuan kami, belum ada satu bulan penyidikan khusus dan langsung kita tetapkan tersangka," kata Ketut.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024