cara pinjam uang di kredit pintar

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Profil KH R. Abdul Malik yang Ada di Balik Lonjakan Harta Ustaz Solmed******

Ustaz Solmed mengklaim bisa mendulang kekayaan berkat terjun ke bisnisrokok herbal. Keputusan itu diambil usai bertemu dan dapat bantuan KH R. Abdul Malik, selaku pemilik rokok herbal bermerek SIN Indonesia.

Solmed belakangan memang menjadi sorotan setelah memamerkan rumah mewah senilai Rp80 miliar di Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku terdorong merambah bisnis rokok setelah didatangi seseorang yang minta beras saat pandemi covid-19, padahal si peminta membawa rokok.

Melihat itu, ia heran kenapa seseorang lebih mampu membeli rokok dari pada beras untuk makan. Kala itu, Solmed menyadari peluang bisnis rokok, di mana orang tidak mampu membeli beras pun, punya jatah untuk membeli rokok.

"Beliau kasih amanah pegang (SIN Indonesia), kita pasarkan banyak rokok. Alhamdulillah, jalanin tuh rokok. Sekarang gue dikasih 'mainan' baru lagi, SIN Kepo. Akhirnya punya uang," imbuhnya.

Lantas, siapa sebenarnya KH R. Abdul Malik yang katanya membantu Solmed terjun ke dunia bisnis rokok?

Melansir detik.com, KH R. Abdul Malik merupakan pemilik sekaligus peracik rokok herbal SIN. Pria asal Malang, Jawa Timur itu memulai bisnis rokok SIN sejak 2005.

Pilihan bisnis itu berawal keprihatinannya melihat banyak pasien mengidap berbagai penyakit yang tidak didukung kecukupan materi untuk berobat.

Lihat Juga : Boy Thohir Respons Djarum-Sampoerna Bantah Dukung Prabowo

Harapannya, pasien tersebut bisa mengonsumsi rokok buatannya sebagai terapi. Ia mengklaim rokok SIN dibuat dari bahan-bahan herbal yang dicampur dan menggulungnya menjadi batang rokok.

"Bahan-bahannya dari herbal, makanya rokok ini untuk kesehatan," ujar Abdul Malik pada 2010 lalu.

Nama Sin sendiri diambil dari sebuah nama gunung di wilayah bukit Thursina.

"Sin mempunyai arti kesehatan," ungkapnya.

Pria yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Munir itu menuturkan produksi rokok juga melibatkan para santrinya. Selain belajar ilmu agama, para santri juga bekerja melinting rokok.

Sebagian warga yang mempunyai ekonomi pas-pasan juga dilibatkan Abdul Malik untuk memproduksi rokoknya. Lokasi pengerjaan sendiri berada satu kompleks dengan pondok pesantren yang dibinanya.

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Deret Saham Berpeluang Cuan Pekan Ini, Konsumer******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 40,9 poin atau minus 0,57 persen ke level 7.137 pada perdagangan Jumat (26/1) lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,05 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,08 miliar saham.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat dua kali, sementara tiga hari sisanya melemah. Tak heran, performa indeks pun terkoreksi 1,25 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan BEI Valentina Simon menuturkan kapitalisasi pasar turun dari Rp11.420,46 triliun pada sepekan sebelumnya menjadi Rp11.345,77 triliun pada penutupan pekan lalu.

Rata-rata frekuensi transaksi harian saham turut melemah, yakni sebesar 8,73 persen dari 1.235.025 menjadi 1.127.246 kali transaksi. Kemudian, rata-rata volume transaksi harian saham melemah 14,75 persen dari 18,25 miliar menjadi 15,56 miliar lembar saham.

"Investor asing pada hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,05 triliun dan sepanjang 2024 investor asing telah mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp5,78 triliun," kata Valentina melalui keterangan resmi, Jumat (26/1).

Di sisi lain, rata-rata nilai transaksi harian saham naik 6,84 persen dari Rp10,68 triliun menjadi Rp11,41 triliun.

Lantas, seperti apa proyeksi pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan?

Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi memperkirakan IHSG melanjutkan tren pelemahan pada pekan ini. Menurutnya, indeks saham bakal bergerak di rentang support6.978 dan resistance7.278.

Oktavianus menuturkan di pekan ini IHSG bakal diwarnai sejumlah sentimen dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, pasar akan mencermati rilis data inflasi RI Januari 2024. Ia pun memperkirakan inflasi Januari bakal naik menjadi 2,7 persen.

"Kami melihat meski kembali naik, inflasi saat ini masih dalam target Bank Indonesia (BI) yakni 3 persen plus minus 1 persen, sehingga pasar akan merespon moderat dengan hasil ini," ucap Oktavianus kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (28/1).

Selain itu, pasar juga akan mencermati rilis data PMI manufaktur Indonesia periode Januari 2024. Ia memperkirakan PMI manufaktur tetap pada level ekspansif yakni di 52,1 atau lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 52,2.

Kendati, Oktavianus menyebut manufaktur yang tetap di zona ekspansif akan menjadi penopang aktivitas ekonomi nasional. Pasar juga bekal mencermati rilis data laporan keuangan emiten sepanjang 2023.

Oktavianus mengatakan rilis yang tak memuaskan bakal mendorong pelemahan IHSG.

"Kami mengantisipasi hasil yang dibawah ekspektasi akan mendorong penurunan harga sahamnya," kata dia.

Adapun menjelang Pemilu dan di masa kampanye saat ini pelaku pasar cenderung wait and see. Di sisi lain, kata Oktavianus, saat ini pasar masih berfokus pada kebijakan moneter bank sentral yang diperkirakan masih akan tetap hawkish.

Sementara, untuk sentimen dari luar negeri Oktavianus mengatakan bank sentral AS (The Fed) disinyalir tidak akan memangkas suku bunga acuan pada Maret 2024 mendatang. Hal ini tercermin dari rilis data harga Indeks Harga Belanja Personal (PCE) inti AS yang naik tipis sebesar 2,92 persen yoy pada Desember dan berada di bawah ekspektasi pasar 3 persen.

"Kami melihat ini akan mendorong kemungkinan the Fed tidak akan memangkas suku bunga di Maret 2024," tutur Oktavianus.

"Potensi penurunan suku bunga saat ini sudah di bawah 50 persen untuk Maret 2024, dampaknya adalah yield obligasi akan tetap bertahan di level tertinggi dan potensi terjadi outflow saham kembali terjadi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikut...

Pasar Masih Diliputi Ketidakpastian

Yutian

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Harga Beras Eceran Naik 16 Persen pada Januari 2024******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik 0,63 persen secara month to month(mtm) atau 16,24 persen secara year on year(yoy) pada Januari 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Januari 2024 naik sebesar 0,97 persen secara mtm dan 16,66 secara yoy," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Januari 2024. Harga gabah kering panen (GKP) naik 2,97 persen secara bulanan dan naik 18,64 persen secara tahunan.

Harga gabah kering giling (GKG) juga naik 4,85 persen secara bulanan dan naik 24,52 persen secara tahunan.

Amalia mengatakan harga beras masih tinggi meski saat ini pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan karena suplai yang lebih rendah dibanding permintaan. Hal itu disebabkan karena sejumlah negara menutup keran ekspor beras.

"Sementara di dalam negeri panen beras relatif rendah karena El Nino yang berkepanjangan. Untuk Januari-Februari, BPS memperkirakan produksi beras masih lebih rendah dari konsumsi atau terjadi defisit," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

H&M Tutup 28 Toko dan PHK 588 Karyawan di Spanyol******

Perusahaan fesyen asal Swedia, H&M, mengumumkan akan menutup 28 toko dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 588 pekerja di Spanyol.

Serikat pekerja mengatakan PHK dilakukan dengan alasan organisasi, produktif dan ekonomi yang tidak ditentukan.

Melansir Reuters, Jumat (26/1), perusahaan memiliki 133 toko dan mempekerjakan hampir 4.000 di Spanyol.

"Hal ini mencakup meningkatkan pengalaman berbelanja di toko-toko kami yang ada, secara aktif mencari peluang baru dan membuat keputusan yang tepat mengenai penutupan toko bila diperlukan," kata perusahaan.

Namun, perusahaan tidak merinci lebih lanjut tentang mengapa mereka memutuskan untuk menutup toko.

Sementara itu, serikat pekerja mengatakan H&M di Spanyol juga menghadapi masalah ketidakhadiran dan para pekerja mengeluhkan beban kerja yang berlebihan. Di Spanyol, perusahaan telah mengurangi gaji sebanyak 400 orang pada 2021.

Pada November 2022 lalu, H&M juga mengumumkan rencana global untuk memangkas 1.500 pekerjaan guna memangkas biaya.

H&M adalah pengecer pakaian terdaftar terbesar kedua di dunia setelah Inditex dan merupakan toko tetap di mal dan jalan raya di seluruh dunia.

Langkah H&M tersebut sejalan dengan perusahaan pengecer fesyen besar lainnya di seluruh dunia yang telah menutup toko-toko kecil dalam beberapa tahun terakhir sambil memperluas cabang-cabang utama yang menarik lebih banyak pengunjung.

[Gambas:Video CNN]

masa depan yang sempurna

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]