main game slot online 262Jutaan kata 871907Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs terpercaya togel》
Belanja Pas Tanggal Tua? Ke Transmart Aja Mumpung Ada Full Day Sale******Jakarta, CNN Indonesia--
Masuk tanggal tua dan masih jauh menuju gajian? Tenang, tetap bisa belanja kok! Selama ada diskon dari Transmart, dompet pasti aman meski belanja di tanggal tua.
Catat, ya! Transmart Full Day Sale datang lagi pada Sabtu (20/5) mulai pukul 10.00 - 22.00 WIB. Promo bertajuk 'Diskon Kebangkitan Bangsa' ini menawarkan diskon 50 persen + 20 persen.
Lihat Juga :Siap-Siap, Transmart Full Day Sale Besok Diskon Gede Seharian |
Tak ketinggalan, diskon juga berlaku untuk pembelian kulkas side by side 472L, dari harga normal Rp9,62 jutaan menjadi Rp7,69 jutaan.
Selain elektronik, perlengkapan dapur di TransLiving juga diskon gede-gedean. Salah satunya produk fry pan cream granite 20 cm, dari harga normal Rp249 ribu jadi Rp149 ribu aja.
Mau belanja makin hemat, bebas ribet, dan dijamin aman? Bayarnya pakai AlloPayLater atau kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah aja, karena ada diskon tambahan 20 persen untuk setiap transaksi selama gelaran Transmart Full Day Sale.
Periode Transmart Full Day Sale ini berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia selama satu hari penuh.
Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, nggak perlu khawatir. Soalnya tersedia unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.
Sementara bagi yang belum memiliki aplikasi Allo Bank dan ingin mengaktifkan AlloPayLater, tinggal download aja di PlayStore atau AppStore dan upgrade ke Allo Prime.
Jadi tunggu apalagi? Yuk, segera belanja dan nikmati diskon gede-gedeannya di Transmart Sabtu besok!
Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.
Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Lihat Juga :2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik. |
Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Label:situs judi online、rgo303、indonesia gacor
Terkait:danaslot、abgbet88、menang slot 88、juraganselot、buku arti mimpi、blibli kredit、rtp vbcash88、perbedaan kredivo dan akulaku、slot 118、sgpliveresult
bab terbaru:betwin88(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《situs terpercaya togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pro taiwan situs slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs terpercaya togel》bab terbaru。