slot388

Teknik Kelahiran Kembali Kuno

Harga Kripto Terbakar Awal Pekan Ini******

Harga mayoritas kripto lesu pada awal pekan ini.

Mengutip coinmarketcap.com, dari 10 kripto papan atas, hanya 2 yang menguat. Pelemahan pertama dialami oleh bitcoin.

Harga kripto tersebut melemah 0,59 persen dalam 24 jam terakhir. Sementara dalam sepekan, bitcoin sudah melemah 4,20 persen. Dengan pelemahan itu, kini bictoin bertengger di US.900 per keping.

Pelemahan ketiga dialami oleh BNB. Dalam 24 jam terakhir, kripto tersebut sudah terkulai 1,42 persen ke US1,76 per keping. 

Dengan pelemahan itu, BNB sudah terkulai 4,34 sepekan belakangan ini. Pelemahan keempat dialami cardano yang terkulai lemas 0,83 persen ke USPengusaha Ungkap Pasir Laut Sudah Diekspor Sebelum Diizinkan Jokowi******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan ekspor pasir lautsebetulnya sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Namun, ekspor tersebut masih terbatas. 

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjutnya.

Diana mengatakan saat ini pengusaha masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut. Ia menyebut pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja.

Lihat Juga : Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi

"Cuannya gede," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Lihat Juga : Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[Gambas:Video CNN]

Pelemahan kelima dialami oleh dogecoin. Kripto ini tercatat melemah 1,49 persen dalam 24 jam terakhir dan 2,51 persen dalam sepekan terakhir. 

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu pelemahan keenam dialami oleh polygon yang terpuruk 2 persen dalam 24 jam terakhir. Meskipun demikian, ada juga kripto yang masih bisa perkasa di tengah kondisi tersebut.

Salah satunya, XRP. Di tengah keterpurukan kripto, XRP masih bisa menguat 1,99 persen 24 jam terakhir dan 9,9 persen dalam sepekan terakhir.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

tahun semenanjung

Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor******

PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli buka suara soal denda Rp40,88 miliar dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) imbas terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Corporate Secretary PT Salim Ivomas Pratama Tbk Meyke Ayuningrum mengatakan pihaknya belum membayar denda tersebut. Perusahaan berkode SIMP ini masih menunggu salinan putusan KPPU tersebut.

"Sampai dengan saat ini, perseroan belum menerima salinan putusan KPPU tersebut sehingga belum mengetahui dasar pertimbangan dan alasan pengenaan denda oleh KPPU," ujar Meyke dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Meyke mengatakan pihaknya berhak mengajukan upaya hukum untuk merespons putusan denda KPPU tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga. Namun, ia menyebut perusahaan masih perlu mempelajari terlebih dahulu putusan KPPU tersebut.

Di masa mendatang, Meyke menjamin PT Salim Ivomas Pratama Tbk akan mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Ia lantas menepis soal kabar bahwa putusan denda tersebut mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan. Meyke juga menegaskan tidak ada fakta bahwa putusan denda tersebut yang mengganggu harga saham SIMP.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan dan material terhadap operasional dan keuangan perseroan," tutupnya.

Lihat Juga : Hartono Bersaudara Kembali Jadi Orang Terkaya Nomor Wahid di RI

Nama PT Salim Ivomas Pratama Tbk masuk dalam daftar 7 perusahaan yang diputuskan bersalah karena menimbun minyak goreng pada 2022 lalu. Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia yang diumumkan Jumat (26/5).

Majelis Komisi menemukan bahwa para pelapor tidak patuh kepada kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET). Ketujuh perusahaan itu juga melakukan penurunan volume produksi dan/atau volume penjualan selama periode pelanggaran.

Selain itu, mereka menyimpulkan struktur pasar dalam industri minyak goreng adalah oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar tinggi, yakni konsentrasi rasio empat grup pelaku usaha sebesar 71,52 persen.

"Ini mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar termasuk potensi terjadinya penetapan harga minyak goreng yang diduga dilakukan oleh para terlapor," jelas Majelis Komisi dalam keterangan resmi KPPU, Sabtu (27/5).

"Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi kebijakan HET. Ketidakpatuhan ini menimbulkan kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan (deadweight loss) masyarakat," sambungnya.

Kasus ini adalah inisiatif KPPU yang sudah bergulir sejak 2021. Pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini dilakukan Majelis Komisi sejak 20 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan sejak 25 November 2022, serta perpanjangan pemeriksaan lanjutan hingga 4 April 2023.

Berikut 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

[Gambas:Video CNN]

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

BEI Panggil Waskita dan WIKA soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan******

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memanggil jajaran direksi PTWaskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA untuk mengklarifikasi dugaan manipulasi laporan keuangan.

"Informasi sudah kami peroleh. Satu, lewat ketemu langsung dengan jajaran direksi (Waskita dan WIKA). Kedua, kami sudah mengirimkan inquiry(pertanyaan). Biarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi ini. Tentu bukan perusahaan saja, kami juga memanggil pihak terkait," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di BEI, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Namun, Nyoman mengatakan belum bisa membuka apa hasil pertemuan dengan jajaran direksi Waskita dan WIKA tersebut. Menurutnya, saat ini proses klarifikasi masih berlangsung.

"Enggak, engak arah ke sana (sanksi), kan prosesnya masih berjalan. Jangan ke sana dulu, lebih baik tunggu dulu saja. Jangan berandai-andai," tegas Nyoman.

Nyoman juga menolak mengamini apakah selama ini laporan keuangan Waskita dan WIKA terbukti janggal. Ia meminta seluruh pihak menunggu keterangan resmi perusahaan atas penyelidikan BEI tersebut.

"Saya enggak boleh ke substansi karena ini masih dalam proses. Onceada informasi yang nanti perlu mereka sampaikan, semua itu akan disampaikan lewat website kami. Jadi, bisa dibaca apa yang kami lakukan, apa yang kami emphasizing, substansi apa yang menjadi pertanyaan kami di bursa. Nanti akan ada di tanggapan mereka," tutup Nyoman.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA ini dihembuskan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ia menyampaikan kecurigaan tersebut di depan Komisi VI DPR RI.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan dua BUMN karya itu selalu mengklaim untung dalam laporan keuangannya. Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Tiko menegaskan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perdamaian di akhir dunia

BEI Panggil Waskita dan WIKA soal Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan******

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memanggil jajaran direksi PTWaskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA untuk mengklarifikasi dugaan manipulasi laporan keuangan.

"Informasi sudah kami peroleh. Satu, lewat ketemu langsung dengan jajaran direksi (Waskita dan WIKA). Kedua, kami sudah mengirimkan inquiry(pertanyaan). Biarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi ini. Tentu bukan perusahaan saja, kami juga memanggil pihak terkait," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di BEI, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Namun, Nyoman mengatakan belum bisa membuka apa hasil pertemuan dengan jajaran direksi Waskita dan WIKA tersebut. Menurutnya, saat ini proses klarifikasi masih berlangsung.

"Enggak, engak arah ke sana (sanksi), kan prosesnya masih berjalan. Jangan ke sana dulu, lebih baik tunggu dulu saja. Jangan berandai-andai," tegas Nyoman.

Nyoman juga menolak mengamini apakah selama ini laporan keuangan Waskita dan WIKA terbukti janggal. Ia meminta seluruh pihak menunggu keterangan resmi perusahaan atas penyelidikan BEI tersebut.

"Saya enggak boleh ke substansi karena ini masih dalam proses. Onceada informasi yang nanti perlu mereka sampaikan, semua itu akan disampaikan lewat website kami. Jadi, bisa dibaca apa yang kami lakukan, apa yang kami emphasizing, substansi apa yang menjadi pertanyaan kami di bursa. Nanti akan ada di tanggapan mereka," tutup Nyoman.

Dugaan manipulasi laporan keuangan Waskita dan WIKA ini dihembuskan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Ia menyampaikan kecurigaan tersebut di depan Komisi VI DPR RI.

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan dua BUMN karya itu selalu mengklaim untung dalam laporan keuangannya. Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Tiko menegaskan saat ini pihaknya tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

Zulhas soal Ekspor Pasir Laut: Saya Enggak Ikut, Itu Inisiatif KKP******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara soal kebijakan pemerintah kembali mengizinkan ekspor pasir laut.

Ia mengaku tidak ikut membahas izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Menurutnya, aturan itu merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya enggak ikut membahas itu. Tapi saya cek ke Setkab (Sekretariat Kabinet) memang betul (ekspor pasir laut diizinkan). Itu inisiatifnya Kementerian Kelautan," kata Zulhas di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Zulhas menyebut posisinya sebagai menteri perdagangan membuatnya mau tak mau harus mengikuti PP soal izin ekspor pasir laut.

"Kalau sudah ada PP kan saya ini menteri ya gimana. Kalau enggak suka saya kan mesti keluar, ya mau enggak mau," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Melalui Pasal 6 PP tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Sementara pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha; dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

<句子>