permainan slot yang gacor hari ini

Sistem pemburuku yang ganas

Blibli Patok Harga IPO Rp450 per Saham******

PT Global Digital Niaga Tbk, perusahaan e-commerce merek Blibli mematok harga penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp450 per saham.

Perusahaan akan menerbitkan sebanyak 17,77 juta saham baru yang merupakan saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel.

"Ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp450 per saham," terang VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan dalam keterangan resminya, dilansir Antara, Rabu (2/11).

Selama masa penawaran awal (bookbuilding) yang telah berlangsung sejak 17-24 Oktober 2022, perusahaan mengklaim mendapat respons positif dari berbagai investor institusi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Masa penawaran umum akan berlangsung pada 2-4 November 2022 di mana itu merupakan periode yang tepat bagi para calon investor ritel (individual) yang ingin berpartisipasi untuk memiliki saham emiten yang akan menggunakan kode BELI tersebut.

Adapun, pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan akan dilakukan pada 8 November 2022.

"Melalui IPO, perusahaan memiliki aspirasi untuk mendukung iklim investasi pasar modal di Indonesia, serta optimis dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, mulai dari pemerintah, mitra bisnis, hingga pelanggan dalam ekosistem Blibli," terang Yolanda.

Yolanda melanjutkan dana yang diperoleh dari aksi korporasi IPO tersebut setelah dikurangi biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk keperluan pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan sebesar Rp5,5 triliun.

Sementara sisanya akan digunakan perusahaan dan entitas anak sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama dan pengembangan usaha perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Kemnaker Sebut Pengusaha Potong Gaji Penerima BSU Bisa Dipidana******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan perusahaan bisa kena sanksi ancaman pidana alias masuk bui jika nekat memotong gaji pekerja penerima bantuan subsidi upah (BSU).

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan itu adalah sanksi paling berat yang bisa diterima oleh pelaku usaha. Namun sebelum sanksi dijatuhkan, pemerintah dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan akan terlebih dahulu memberikan sanksi ringan, yakni mengembalikan gaji yang dipotong.

"Karena menyangkut pemotongan upah, maka (sanksi) bisa ke pidana, tapi pasti pertama kita akan cari titik temu dulu agar jangan sampai begitu (pidana)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Setelah dipastikan aduan yang disampaikan benar, maka Kemenaker telah mengeluarkan surat kepada manajemen Waroeng SS untuk membatalkan surat pemotongan gaji. Manajemen diberikan waktu tiga hari untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan manajemen waroeng SS. Pasalnya, BSU adalah hak pribadi pekerja yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan atau UMP.

"Kemarin, 1 November kita keluarkan surat perintah dari Dinas Ketenagakerjaan DIY dan pengawas ketenagakerjaan DIY untuk membatalkan edaran pemotongan gaji itu. Itu tentu tidak boleh, karena BSU perorangan dan tidak ada kaitan dengan gaji," tegasnya.

Pemotongan gaji pekerja penerima BSU dilakukan oleh Waroeng SS. Pemotongan ini mencuat setelah surat berisi kebijakan manajemen tersebut viral di media sosial.

Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu, pemotongan gaji karyawan penerima BSU dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

dunia cermin tertinggi

Daftar Harga Rokok Usai Kenaikan Tarif Cukai Tembakau******

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukaihasil tembakau (CHT) untuk rokokdengan rata-rata 10 persen pada 2023 dan 2024. Setiap kelompok rokok memiliki persentase kenaikan cukai rokokyang berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 persen hingga 11,75 persen, SPM I dan SPM II naik di 12 persen hingga 11 persen, sedangkan SKT I, II, dan III naik 5 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Jokowi juga meminta kenaikan cukai rokok elektrik serta produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL).

Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani menuturkan kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

"Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun naik 15 persen, selama 5 tahun ke depan," lanjutnya.

Kepastian kenaikan cukai rokok ini tinggal menunggu diundangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Hal itu diamini oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. "Iya tunggu PMK terbit," jawabnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/11).

Sebelumnya, tarif cukai yang berlaku pada 2022 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Jika mengacu pada persentase kenaikan harga yang telah diumumkan Sri Mulyani, berikut adalah perkiraan daftar tarif cukai rokok pada 2023 dan 2024:

Sigaret Kretek Mesin (SKM) naik 11,5 persen hingga 11,75 persen
1. SKM golongan I
Tarif cukai: Rp1.098 (sebelumnya Rp985, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp1.100 (perkiraan naik 11,75 persen)
2. SKM golongan II
Tarif cukai: Rp669 (sebelumnya Rp600, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp670,5 (perkiraan naik 11,75 persen)

Sigaret Putih Mesi (SPM) naik 11 persen hingga 12 persen
1. SPM golongan I
Tarif cukai: Rp1.182 (sebelumnya Rp1.065, perkiraan naik 11 persen) atau Rp1.192 (perkiraan naik 12 persen)
2. SPM golongan II
Tarif cukai: Rp704,8 (sebelumnya Rp635, perkiraan naik 11 persen) atau Rp711,2 (perkiraan naik 12 persen)

Sigaret Kretek Tangan (SKT) naik 5 persen
1. SKT golongan I, HJE I
Tarif cukai: Rp462 (sebelumnya Rp440)

2. SKT golongan I, HJE II
Tarif cukai: Rp362,2 (sebelumnya Rp345)

3. SKT golongan II
Tarif cukai: Rp215,2 (sebelumnya Rp205)

4. SKT golongan III
Tarif cukai: Rp120,7 (sebelumnya Rp115)

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

KSPI: Tidak Benar Ada PHK 45 Ribu Buruh Tekstil******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 45 ribu karyawan di industri tekstil sepanjang tahun ini.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/11).

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK.

"Apalagi otomotif, itu berita bohong. Kalau ada berita PHK di otomotif, itu berita bohong," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan PHK tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut. "Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Bintang Kuno

Badan Perlindungan Konsumen Minta BPOM Setop Izin Edar Produk Sirop******

Ketua Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Rizal E Halim meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangguhkan izin edar produk obat sirop.

Permintaan menyusul kasus gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirop.

"Kami akan minta audit total mulai dari hulu ke hilir dan kami minta BPOM untuk melakukan moratorium izin edar produk sirop," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Ia juga menyinggung apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman sebesar-besarnya kepada para industri farmasi yang 'nakal' dalam temuan kasus ini.

"Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny menjelaskan dalam teknis pengawasan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

[Gambas:Video CNN]

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM baru boleh masuk ke Indonesia. Ia juga menyebut pengawasan itu sejauh ini sudah dilakukan secara ketat.

Sementara bahan pelarut seperti PG dan Polietilen glikol (PEG) yang merupakan bahan pelarut dan diimpor melalui kategori non-Lartas, sehingga bukan masuk pemeriksaan BPOM, melainkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Sementara itu, Direktur Impor Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan PG dan PEG pada obat sirop.

Menurut Pohan, PG dan PEG tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Dengan begitu, Kemendag meloloskan saja impor bahan baku tersebut.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya.

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.