game slot no 1 di dunia

Dekan Elit

Penumpang Pesawat Tak Lagi Wajib Pakai Masker******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperbolehkan seluruh maskapai mencabut larangan penggunaan masker. Kini, penumpang yang naik pesawatdiperbolehkan tidak menggunakan masker apabila penumpang dalam keadaan sehat dan sedang tidak terinfeksi virus covid-19.

Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE 16 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Udara Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Surat Edaran tersebut mengatur tentang protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dalam negeri (PPDN) dan luar negeri (PPLN). Karenanya, sebagai operator Bandara PT Angkasa Pura I dan II siap menerapkan hal tersebut.

Hal yang sama berlaku di seluruh Bandara kelolaan Angkasa Pura II. VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan SE Nomor 16 Nomor 2023 itu diterapkan di 20 bandara yang dikelola perseroan.

"Seluruh bandara PT Angkasa Pura II beroperasi dengan mematuhi regulasi, termasuk regulasi yang diberlakukan di tengah masa transisi endemi covid-19," jelasnya.

Namun, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Lihat Juga : ANALISISMenanti Kejujuran Jokowi soal Jadwal Molor Operasi Kereta Cepat

Kemudian, bagi penumpang yang sedang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.

"Sesuai SE Nomor 16 Nomor 2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," imbuhnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengimbau agar setiap operator penerbangan tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan covid-19.

Selain itu, ia meminta operator penerbangan tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan covid-19.

"Tentunya aturan baru ini harus kita sosialisasikan secara massif kepada pengguna jasa transportasi udara, agar selalu tumbuh kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku," pungkasnya.

Dengan terbitnya SE Kemenhub Nomor 16 Tahun 2023 ini, maka tiga surat edaran yang mengatur aturan perjalanan udara, yakni SE Kemenhub Nomor 13 tahun 2020, SE Kemenhub Nomor 82 Tahun 2022, dan SE Kemenhub Nomor 88 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

Impor Sapi dan Kambing Hidup Naik Jelang Idul Adha******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sapidan kambing atau domba hidup naik jelang Hari Raya Iduladha yang jatuh pada 29 Juni 2023.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud mengatakan untuk impor sapi hidup pada Mei 2023 naik sekitar 4,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Jadi nilainya sebesar US,99 juta untuk (impor) yang sapi hidup," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

"April tidak tercatat adanya impor, ini baru Mei ada (impor kambing/domba) ya. Aprilnya tidak ada, tapi Mei kami mencatat ada US9,93 ribu," jelasnya.

Adapun impor kambing/dombang ini hanya berasal dari Australia. Sama seperti impor daging sapi beku juga ada berasal dari Australia.

Selain sapi dan kambing/domba hidup, BPS juga mencatat ada kenaikan impor untuk komoditas buah-buahan segar seperti leci, kiwi dan anggur.

Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian ada buah itu kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

"Jadi ini Mei ada peningkatan atau kami mencatat impor buah segar seperti ini," jelasnya.

Secara total, impor Indonesia pada Mei 2023 memang meningkat tajam hingga 38,65 persen menjadi US,28 miliar dibandingkan April 2023 sebesar US,35 miliar.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semuanya tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.

Komoditas pendorong kenaikan impor tertinggi adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84); mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85); kendaraan dan bagiannya (HS 87); besi dan baja (HS 72); plastik dan barang dari plastik (HS 39).

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

Neraca Dagang Surplus US0 Juta pada Mei 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatat surplus sebesar US0 juta pada Mei 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan April 2023 yang surplusnya mencapai US,94 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2023 surplus 37 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang April 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada Mei ini tercatat US,72 miliar atau naik 12,61 persen dibandingkan April 2023. Sedangkan, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,51 miliar, kinerja ekspor turun tipis 0,96 persen.

Adapun pertumbuhan ekspor secara month to month(mtm) ini mengalami kenaikan sejalan dengan pola tiga tahun terakhir di mana ekspor selalu meningkat satu bulan pasca libur lebaran.

Sementara itu, nilai ekspor secara tahunan di Mei 2023 mengalami kontraksi dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas. Namun, ekspor ini meningkat dibandingkan penurunan dua bulan berturut-turut.

Secara bulanan, hanya satu komponen ekspor yang terkontraksi, yakni tambang dan lainnya turun 7,17 persen. Sedangkan, migas tumbuh 4,48 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 33,76 persen; dan industri pengolahan tumbuh 20,17 persen.

Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor migas turun 12,10 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 32,38 persen; tambang dan lainnya turun 20,97 persen; dan industri pengolahan tumbuh 10,34 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Mei 2023 tercatat sebesar US,28 miliar atau naik 38,65 persen dibandingkan April 2023. Senada, dibandingkan Mei 2022 yang sebesar US,61 miliar, impor ini juga naik 14,35 persen.

Secara bulanan, impor dalam tiga tahun terakhir memiliki pola yang sama, yaitu meningkat satu bulan pasca libur lebaran. Sedangkan, secara tahunan impor meningkat setelah turun selama tiga bulan berturut-turut.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semua tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.

Mengikuti, secara tahunan impor barang juga tumbuh. Impor konsumsi tumbuh 36,51 persen, bahan baku/penolong tumbuh 4,42 persen, dan barang modal tumbuh 60,30 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Cerita Bahlil soal Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan gaji menterihanya Rp19 juta per bulan dan dana operasionalnya Rp100 juta lebih. 

Karena itu, ia menyarankan para mahasiswa agar menjadi pengusaha saja.

"Teman-teman semua, yang kuliah, saya menyarankan kalian menjadi pengusaha. Saya sudah rasa, gaji menteri kalian tahu berapa? Menteri ini cuma gaya aja, gaji menteri itu cuma Rp19 juta," ujar Bahlil dalam acara Research & Innovation Expo 2023, dikutip Detik, Kamis (15/6).

Bahlil lantas membagikan pengalamannya. Ia pernah menjadi karyawan dan hingga direktur di sebuah perusahaan pada usia 26-27 tahun dengan gaji Rp60 juta.

Namun, ia memilih mundur dan membangun bisnis sendiri. Setelah itu, Bahlil terjun ke dunia politik, menjadi ketua HIPMI hingga akhirnya menjadi menteri yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sederet pengalaman tersebut, Bahlil mengaku menjadi pengusaha merupakan pekerjaan paling mulia. Kemudian, gajinya pun tidak terbatas.

"Menurut saya, inisharingpengalaman, menjadi pengusaha itulah pekerjaan paling mulia, independen, gajinya tidak terbatas. Bosnya sendiri, mau bangun tidur jam berapa, mau tidur jam berapa, mau kemana, tidak ada yang atur," katanya.

"Jadi menteri tidur aja diatur, mau kemana-mana tidak bisa. Kalau kita ke mal, menteri ke mal, dibilang menteri enggak ada kerjaan, bayangin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Kontribusi Pelindo Petikemas untuk Negara: Setor Kewajiban Rp1,36 T******

Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberi kontribusi kepada negara melalui setoran kewajiban sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,36 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp1,17 triliun setoran pajak, Rp5,4 miliar penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan Rp179,6 miliar berupa konsesi.

"Kontribusi kepada negara sebesar Rp1,36 triliun merupakan jumlah keseluruhan (konsolidasi) antara PT Pelindo Terminal Petikemas dengan entitas anak perusahaan yang ada di bawah pengelolaan perseroan," kata Corporate Secretary SPTP Widyaswendra dalam keterangan tertulis, Jumat (16/6).

Jumlah setoran terbesar selanjutnya berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 25 sebesar Rp277,3 miliiar. Kemudian kontribusi pajak terbesar ketiga berasal dari pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar Rp179 miliar.

"Selain PPN, PPh pasal 25 dan PPh pasal 21 masih terdapat beberapa pajak lainnya yang juga disetorkan oleh PT Pelindo Terminal Petikemas, sehingga jumlah keseluruhan dari setoran pajak sepanjang tahun 2022 sebesar Rp1,17 triliun," terang Widyaswendra.

Sebagai informasi, dilansir dari laman Kementerian Keuangan RI, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (3/1) lalu, mengatakan bahwa pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun.

Realisasi ini tumbuh 30,6 persen, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi.

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,4 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun.

Adapun realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6 persen berdasarkan target Perpres 98/2022, tumbuh 34,3 persen jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3 persen.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3 persen target, tumbuh 18 persen.

Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara juga membukukkan catatan positif. Realisasi PNBP tahun 2022 menunjukkan Rp588,3 triliun atau 122,2 persen dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3 persen dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp458,5 triliun.

"Jadi kita lihat, memang kinerja penerimaan negara pajak, bea dan cukai, dan PNBP sungguh luar biasa dua tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, kita juga memulihkan seluruh penerimaan negara," ujar Sri Mulyani.