jp maxwin slot 10000

wajik777 rtp 649Jutaan kata 635833Orang-orang telah membaca serialisasi

《jp maxwin slot 10000》

Kodam Udayana upayakan jalur damai sikapi insiden penyerangan TNI******

Denpasar (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodam) IX/Udayana mengupayakan jalur damai untuk menyelesaikan permasalahan antara sekelompok orang muda dengan anggota Kompi A Yonif 900/Satya Bhakti Wirottama dalam insiden penyerangan di Lapangan Futsal Kerobokan, Badung, Bali. Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Jumat mengatakan upaya damai tersebut diupayakan oleh Kodam Udayana setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap anggota TNI dan juga para terduga pelaku yang saat ini masih diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Badung.
"Rencana siang ini (Jumat 9/2) akan ada mediasi dan jalan damai. Kemarin (Kamis 8/2) di kantor polisi sudah diperiksa baik dari warga sipil maupun dari militer, polisi militer juga sudah memeriksa akhirnya dari keduanya bersepakat untuk berdamai menempuh jalan kekeluargaan," kata Kapendam Udayana.

Kolonel Agung mengatakan Komandan Satuan akan mewakili militer untuk menempuh penyelesaian masalah dengan perdamaian. Menurutnya, berdasarkan hasil temuan di lapangan berdasarkan keterangan kedua belah pihak, insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman hingga berujung pada upaya penyerangan.

"Hasil temuan di lapangan ditemukan kesalahpahaman jadi ada dua komunikasi pemuda kebetulan yang satu militer yang satu sipil. Ada persepsi yang salah dalam berkomunikasi jadi kesimpulannya ada miskomunikasi. Persepsi yang keliru  berujung pada kesalahpahaman," kata Kapendam.

Kapendam Udayana menyatakan insiden tersebut mendapat perhatian dari Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi. Pangdam Harfendi menurut Udayana, melihat insiden tersebut secara lebih humanis dan menyeluruh agar tidak terjadi perpecahan atau konflik yang berkepanjangan mengingat hari pemungutan suara sudah angkat dekat.

Pangdam Harfendi sendiri memandang upaya damai adalah langkah strategis untuk meminimalisasi terjadinya konflik sosial menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024.

Pangdam Udayana Harfendi bahkan telah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran untuk tidak terprovokasi dengan insiden tersebut dan tidak mengaitkan insiden tersebut dengan gerakan politik tertentu.

"Panglima memerintahkan agar menghindari konflik fisik atau konflik dengan masyarakat. Panglima mengingat baik lisan maupun tertulis, juga surat atas nama panglima untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini tidak dibawa ke ranah politik. Ini yang kadang orang salah, seolah-olah ini mengarah ke sana," katanya.

Pangdam Udayana pun berharap insiden tersebut tidak mempengaruhi kondisi pariwisata Bali yang kian membaik pada awal tahun 2024 ini.

Terkait dengan Serda STV yang menjadi korban penyerangan tersebut sudah keluar dari RS dan kembali bertugas seperti biasa di kesatuannya.

Sebelumnya, peristiwa penyerangan terhadap anggota Raider 900 dengan sekelompok orang tak dikenal tersebut terjadi pada Rabu (7/2) malam di Big Ball Futsal Arena Jalan Raya Kerobokan, Kabupaten Badung.

Dalam insiden itu, sekitar 30 orang muda tak dikenal melempari para anggota TNI yang ada di dalam lapangan futsal dengan batu. Akibatnya salah satu anggota TNI Serda STV mengalami luka.

Polres Badung yang menanganinya kasus tersebut telah mengamankan 10 terduga pelaku dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Badung.
Baca juga: Polres Badung periksa 10 terduga pelaku penyerangan anggota TNI
Baca juga: Anggota DPR apresiasi TNI dan Polri usut penyerangan Polres Jeneponto
 

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sboslot88、depo 25 bonus 25 to kecil、sakura188

Terkait：pola maxwin thor、nagabet123、rekomendasi slot tergacor、raja123、sultan222、jamin gacor、metaplay88、pinjol legal ojk 2021、pinjaman online cepat cair、cara menggunakan voucher google play dari dana

---

---

bab terbaru：sejenis akulaku（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07