sgp slot88

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

Pertamina jamin pasokan BBM di Sumbar cukup selama libur Lebaran******

Pertamina juga memastikan setiap produk akan diisi kembali sebelum memasuki masa kritis atau habis

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Lagu Kebangkitan Jiwa

Argentina Resmi Batal Gabung BRICS******

Argentina resmi mengumumkan tidak akan bergabung dengan organisasi antarpemerintah BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

Keputusan itu menjawab janji kampanye Presiden Argentina Javier Milei yang telah dilantik pada Desember 2023.

Diberitakan Al Jazeera, keputusan Argentina itu tertulis dalam surat yang ditandatangani pada 22 Desember dan baru dirilis Jumat (29/12).

"[Pendekatan saat ini] berbeda dalam banyak aspek dari pendekatan pemerintahan sebelumnya," tulis surat Javier Milei kepada anggota BRICS.

"Dalam hal ini, keputusan yang telah disepakati oleh pemerintahan sebelumnya akan ditinjau ulang," lanjut pernyataan tersebut.

Namun, dalam suratnya kepada para pemimpin BRICS, Milei mengatakan bahwa Argentina tetap berupaya membangun hubungan bilateral menjadi semakin intensif.

Argentina juga disebut berkomitmen meningkatkan arus perdagangan dan investasi, meski batal bergabung dengan kelompok tersebut.

Keputusan itu menjadi bagian dari sederet reformasi ekonomi radikal yang dilakukan Milei sejak menjabat presiden. Milei yang merupakan seorang liberal sayap kanan sejak awal menyatakan rencananya mengubah pendekatan pemerintah terdahulu yang menjalin hubungan dengan negara berkembang.

Milei lantas menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yang akan dilancarkan selama masa kepemimpinannya cenderung sejalan dengan negara-negara Barat.

Lihat Juga : Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024

BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelimanya membuat blok ekonomi baru dengan tujuan mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara-negara berkembang.

China dan Rusia belakangan ini juga kian mendorong perluasan kelompok BRICS untuk melawan dominasi ekonomi Barat.

Sebut saja ketika Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Uni Emirat Arab turut diundang dalam KTT pada Agustus lalu untuk bergabung dengan BRICS.

Toko Senjata Wanjie

Pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan truk di Cengkareng******

Saat hendak memutar balik, tertabrak kendaraan truk kontainer

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Saya tidak sedang bermain-main

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Penutupan Bursa 2023, Saham BBNI Naik 16,53 Persen******

Saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengalami penguatan positif sepanjang tahun. Bahkan, hingga penutupan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (29/12) saham bank pelat merah ini menguat.

Adapun saham BBNI ditutup pada harga Rp5.375 per lembar atau naik 16,5 persen secara Year to Date(YTD), dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp200,5 triliun.

Pencapaian ini diiringi dengan penguatan nilai market cap hingga Rp200,5 triliun, yang tercatat sebagai pencapaian terbesar dalam sejarah perseroan. Didukung oleh net foreign buysebesar Rp3,5 triliun atau setara dengan 1,75 persen dari total market cap.

"Kami bersyukur dengan penguatan saham BBNI sepanjang tahun ini. Hal ini akan mendorong kami untuk mencatatkan kinerja yang lebih baik di masa depan," ujar Novita dikutip Sabtu (30/12).

Novita menegaskan, komitmen perseroan untuk mencapai profitabilitas yang semakin sehat dan berkelanjutan, memberikan nilai optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama para pemegang saham.

"Secara konsensus, analis menargetkan fair value saham BNI di kisaran Rp5.800 per lembar, dengan ekspektasi harga saham BNI terus meningkat seiring kinerja keuangan yang sehat," ujarnya.

Menurut Novita, 2023 merupakan periode yang menantang bagi BNI dalam menjaga kinerja di pasar modal. Meski menghadapi tantangan ekonomi global, konflik geopolitik, dan peningkatan suku bunga, BNI telah menyiapkan langkah strategis untuk mempertahankan momentum kinerja dan kepercayaan investor.

"Kami konsisten dalam melaksanakan transformasi yang berorientasi pada penguatan fundamental, terlihat dari perbaikan Cost of Fund dan penurunan profil risiko. Kami juga fokus pada transformasi bisnis perusahaan anak, seperti yang sedang diimplementasikan di BNI Finance dan hibank," katanya.

Adapun hingga September 2023, BNI membukukan laba sebesar Rp15,8 triliun, tumbuh 15,1 persen YoY. Pertumbuhan laba didorong oleh penyaluran kredit yang tumbuh 7,8 persen YoY menjadi Rp671,4 triliun hingga September 2023.

Kinerja pertumbuhan kredit tersebut didorong oleh ekspansi di segmen korporasi blue chip, kredit konsumer, dan bisnis Perusahaan Anak.

Kualitas aset BNI juga terus membaik, dengan penurunan rasio NPL per September 2023 ke level 2,3 persen dari 3,0 persen pada periode yang sama tahun lalu, dan rasio LaR yang membaik dari 19,3 persen pada September 2022 menjadi 14,4 persen pada September 2023.

"Kami berkomitmen untuk membukukan pertumbuhan berkualitas guna menghasilkan return optimal bagi para pemegang saham dalam jangka panjang," kata dia.