gacor 777

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Bapanas soal Setop Sementara Bansos Beras 10 Kg: Tidak Ada Politisasi******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap alasan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disetop sementara pada 8-14 Februari 2024, jelang Pemilu 2024.

Menurutnya, penundaan penyaluran itu karena menghormati Pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serta pemutakhiran data.

"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan. Dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemutakhiran data," kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (7/2).

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 117/TS.03.03/B/02/2024, yang diteken Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan I Gusti Ketut Astawa pada 6 Februari 2024.

Dalam surat tersebut, Bapanas juga meminta Bulog menjaga target penyaluran bantuan pangan beras tepat waktu. Penyaluran sebelum 8 Februari pun dikebut, lalu dilanjutkan pada 15 Februari atau sehari setelah pencoblosan Pemilu.

"Mohon Perum Bulog dapat mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara serta mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota," isi surat itu.

Lihat Juga : Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

Bansos beras 10 kg sejatinya bakal digelontorkan oleh pemerintah hingga Juni 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memastikan bantuan pangan itu disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Gelontoran bansos yang disalurkan Jokowi jelang Pemilu 2024 menuai sorotan kencang. Termasuk, sikap Jokowi yang turun langsung membagikan bantuan kepada masyarakat.

Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Sementara, bantuan-bantuan itu diberikan di masa kampanye Pemilu.

Lihat Juga : Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

Menanggapi kritik itu, Jokowi berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

Ia membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu.

"(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023)," ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

"Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan," terang Jokowi.

Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.

"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.

Menurutnya, bansos beras ini dikucurkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.

"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkap Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

DKI kemarin, perkuat sinergi BUMD hingga persaingan di Pilkada DKI******

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir kembali pada tahun 1993

Mengecek Fakta Impor Ponsel RI Tembus Rp30 T, Benarkah?******

Impor telepon seluler (ponsel) menjadi salah satu pembahasan dalam debat kelima capres yang berlangsung pada Minggu (4/2) malam. Sebab, nilai impornya disebut tembus Rp30 triliun sepanjang 2023.

"Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam, impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?," isi pertanyaan debat untuk tema teknologi.

Lalu berapakah realisasi impor Indonesia dan dari mana saja?

Realisasi tersebut meningkat tajam dari 2022 yang senilai US.082.133.207 atau Rp16,98 triliun. Nilai impor ponsel memang terus naik setidaknya dari 2019 lalu.

Pada 2019 hanya senilai US5.600.894 atau Rp4,16 triliun. Lalu naik jadi US6.980.185 atau Rp9,21 triliun pada 2020 dan di 2021 naik lagi menjadi US3.168.270 atau Rp13,08 triliun.

Sepanjang 2023, impor terbesar terjadi pada Oktober dengan nilai US8.671.904 atau Rp3,90 triliun. Lalu disusul pada November sebesar US7.267.748 atau Rp3,72 triliun.

Sedangkan, untuk asal negaranya paling banyak berasal dari China sebesar US.951.423.709 atau Rp30,63 triliun. Kedua berasal dari Singapura sebesar US.236.768 atau Rp286,31 miliar dan dari Hong Kong sebesar US0.060 atau Rp6,43 miliar.

Berikut daftar impor ponsel Indonesia sepanjang 2023:

1. China US.951.423.709
2. Singapura US.236.768
3. Hong Kong US0.060
4. Amerika Serikat US8.062
5. Vietnam US6.282
6. Korea Selatan US6.216
7. Australia US.028
8. Jerman US.532
9. Malaysia US.049
10. Inggris US.866

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Luhut: Antara Hidup Mati Itu Tipis, Jangan Terlalu Ambisius******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mendapat hikmah besar usai sakit beberapa waktu lalu. 

Hikmah salah satunya terkait kehidupan dan kematian. Ia mengatakan sesudah sakit menyadari bahwa jarak antara kematian itu sangat tipis. 

"Antara hidup dan mati itu tipis kok. Jadi jangan kita terlalu ambisius, jangan kita dendamin orang, atau merasa paling hebat. At the end, semua yang ada di bawah langit akan ada waktunya," katanya dalam Podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (7/2).

"Mungkin saya overloadapalagitravellingke banyak negara. Itu betul-betul melelahkan. Tapi saya enggak sadar rupanya bagaimanapun batas manusia itu ada," katanya.

"Saya harus menyelesaikan Kereta Cepat Jakarta Bandung, waktunya kita kejar, ada negosiasi segala macam. Dan orang kan banyak berharap tidak berhasil. Tapi alhamdulilah sih bagus. Dan banyak lagi seperti e-catalog dan kelapa sawit. Itu kan hal-hal yang kita ingin selesaikan," imbuhnya.

Setelah sakit, Luhut mengaku mulai mengurangi kesibukannya. Jika dulu dalam sehari ia bisa menerima 12-18 orang tamu, saat ini Luhut hanya menerima lima orang tamu.

Ia juga mengatur pola tidurnya dengan tidur 8 jam di malam hari dan 2 jam di siang hari. Luhut juga rutin berolahraga.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pulau Gurun

Luhut Enggan Ladeni Tantangan Faisal Basri soal Debat Hilirisasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan ogah meladeni tantangan debat hilirisasi dari Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Luhut menyebut Faisal cukup adu data dengan anak buahnya. Ia menyebut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto sudah mumpuni untuk meladeni ekonom senior tersebut.

"Nantang? Ya dia ngomong sama si Seto, cukup," tegas Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Faisal sebelumnya menilai konsep hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesat. Faisal ingin mengajak Tom Lembong melawan Luhut dan Seto.

Menurutnya, masyarakat bisa sepaham dengan dirinya bahwa hilirisasi adalah konsep sesat usai debat itu terealisasi.

"Konsep (hilirisasi) yang sangat sesat, saya bisa debat deh sama Luhut, saya terbuka gitu, Anda organisir saja. Saya sama Tom Lembong deh berdua lawan Luhut dengan Seto," tantang Faisal dalam diskusi publik INDEF 'Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres' di Jakarta, Senin (5/2).

"Semua bisa selesai menunjukkan betapa sesatnya hilirisasi ini," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Faisal Basri Sebut 15 Menteri******

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengomentari para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang malah ikut berkampanye di Pemilu 2024.

Menurut Faisal, tindakan para menteri tersebut membuat mereka tidak fokus untuk bekerja.

"Tahun ini, Anda bayangkan 15 menteri atau wakil menteri gak kerja, mereka jadi tim sukses," kata Faisal dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024 di Jakarta, Rabu (7/2).

Tak hanya itu, Faisal juga menyinggung nama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang lebih getol kampanye. Faisal menilai seharusnya para menteri tersebut mundur.

"Sudah klotokan gak karu-karuan, gak mundur, gak malu lagi. Pokoknya sudah gak ada yang kerja ini menteri-menteri," ucapnya.

Faisal menilai dalam keadaan tersebut secara tidak langsung investor pun bakal wait and seeuntuk berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya, para investor bakal menunggu sampai Pemilu selesai dan ada presiden baru terpilih.

"Pengusaha niscaya akan menunda misalnya investasi tahun ini, niscaya akan dia tunda sampai jelas hasilnya," ucap Faisal.

Selain yang disebutkan Faisal di atas, tercatat ada beberapa menteri lain yang terlibat kampanye salah satu paslon tertentu. Terbaru ada Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut hadir dalam kegiatan bersama capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Begitu juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), ia terang-terangan kampanye mendukung Prabowo.

Selain itu, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Azwar Anas yang ikut berkampanye bersama capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Jokowi sendiri tak mempermasalahkan menteri hingga kepala daerah untuk berkampanye.

Namun, ia mewajibkan menteri hingga wali kota mengajukan cuti saat hendak berkampanye di hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, menteri hingga wali kota tak perlu mengajukan cuti. 

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pengajuan cuti menteri, gubernur, wali kota/bupati untuk kampanye Pilpres 2024.

"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan Cuti," bunyi pasal 31 ayat (3) PP 53/2023.

[Gambas:Video CNN]