daftar pinjol resmi ojk 2022 terbaru

Kiamat Pembunuh

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Agen Ratu: Selir Backgammon

Pengusaha Prediksi Okupansi Hotel Bali Naik 5 Persen Berkat KTT Asean******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi okupansi hotel di Pulau Dewata naik 5 persen berkat gelaran KTT Asean ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 hingga 11 Mei 2023.

"Peningkatan pasti ada cuman tidak signifikan. Karena kan sebagian besar juga delegasinya menginap di Labuan Bajo. Lima persen (peningkatan) sudah bersyukur," ujar Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi Selasa (9/5).

Menurut Suryawijaya, sejumlah delegasi KTT ASEAN berpeluang menginap di hotel Bali. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo masih terbatas.

Ia juga meyakini ada kepala negara yang akan menginap di hotel Bali di sela gelaran konferensi tersebut. Pasalnya, salah satu negara seperti Brunei Darussalam memiliki hotel di Bali yaitu Hotel Nusa Dua Beach.

"Kalau saya lihat pasti ada (kepala negara yang menginap di hotel Bali). Karena ada yang punya hotel juga di Bali, contohnya Negara Brunei, itu Nusa Dua Beach hotel punyanya Brunei. Kemungkinan besar warga Brunei bisa saja (atau) sultan Brunei bisa ke sana (dengan anggotanya)," imbuhnya.

Kendati demikian, ia memperkirakan durasi menginap delegasi di Pulau Bali tidak akan lama.

"Acara resminya dua hari kalau dia memasuki weekendnanti tentu akan ditambah dua hari lagi. Biasanya kepala negara tidak bisa meninggalkan negaranya lama, apalagi mereka bawa pesawat pribadi banyak," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier

IHSG Mendaki ke Level 6.811 Ditopang Penguatan 257 Saham******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.811 pada Rabu (10/5). Indeks saham menguat 31,92 poin atau 0,47 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 249 terkoreksi, dan 224 lainnya stagnan. Terpantau, empat dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor properti, yakni minus 0,63 persen.

Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika kompak melemah. Indeks S&P 500 minus 0,46 persen, indeks NYSE Composite minus 0,25 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,63 persen.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Pengangguran di RI Terbanyak Lulusan SMK******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 7,99 juta penganggurandi Indonesia. Jumlah itu mencapai 5,83 persen dari usia penduduk kerja per akhir Februari 2023.

Berdasarkan data BPS yang dirilis pada Jumat (5/5), dari jumlah tersebut, pengangguran terbanyak dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pengangguran dari lulusan SMK tercatat sebanyak 9,60 persen per Februari 2023. Jumlah ini turun signifikan dibandingkan data Februari 2022 yang sebesar 10,38 persen dan 2021 sebesar 11,45 persen.

Pengangguran kedua tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sebesar 7,69 persen. Meski cukup tinggi, namun jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 dan 2021 yang masing-masing 8,35 persen dan 8,55 persen.

Selanjutnya, pengangguran lulusan Diploma I/II/III tercatat sebanyak 5,91 persen, dan lulusan Diploma IV, S1, S2, S3 sebanyak 5,52 persen, serta tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tercatat sebanyak 5,41 persen.

Sementara, pengangguran yang paling rendah adalah tamatan SD ke bawah yaitu sebesar 3,02 persen. Ini dikarenakan, penduduk usia kerja memang terbanyak dari jenjang pendidikan tersebut.

Namun, secara keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan semua kategori pendidikan mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.

"Dibandingkan Februari 2022, penurunan terbesar ada pada kategori pendidikan SMK yaitu sebesar 0,78 persen," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

Saudagar Muslim Sebut Gangguan BSI Lumpuhkan Ekonomi Aceh******

Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Provinsi Aceh Nurchalis mengatakan gangguan layanan perbankan yang terjadi pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak Senin (8/5) hingga Selasa (9/5) ini telah melumpuhkan ekonomidi Bumi Nanggore Aceh Darussalam.

Maklum, sejak Pemda Aceh memberlakukan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sejak 2021 lalu, semua bank konvensional yang tak memiliki unit syariah harus hengkang dari Aceh. Alhasil, masyarakat Aceh harus bertumpu kepada layanan perbankan syariah dalam kegiatan ekonomi sehari-hari mereka.

Ketika layanan bank syariah bermasalah, otomatis kehidupan mereka akan terganggu.

Menurutnya, dampak dari gangguan layanan perbankan dengan alasan 'maintenance'tersebut, telah menyebabkan ratusan ribu masyarakat Aceh tidak bisa melakukan transaksi ekonomi melalui perbankan.

Pasalnya, imbas gangguan, layanan BSI tersebut tidak bisa diakses sama sekali.

Akibat hal tersebut, banyak kalangan pelaku usaha di Aceh yang mengalami kerugian besar karena sebagian besar masyarakat dan pelaku usaha di Aceh menggunakan layanan PT Bank Syariah Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan.

Selain itu, kata Nurchalis, banyak kalangan mahasiswa dan orangtua di Aceh yang tidak bisa mengirim uang melalui rekening BSI. Ia mengatakan harusnya jauh-jauh hari sebelumnya manajemen dan direksi BSI memperhitungkan secara matang dampak pemeliharaan jaringan yang mereka lakukan.

"Perbankan merupakan faktor utama dalam menggenjot ekonomi, namun di Aceh malah menyebabkan kerugian di masyarakat, karena akses perbankannya tidak bisa diakses publik," kata Nurcahlis.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah secara tepat dan terukur, agar persoalan ini segera teratasi dan masyarakat di Aceh segera bisa melakukan transaksi keuangan melalui perbankan.

Nurchalis juga mendesak kepada Direksi PT Bank BSI agar dapat mempertanggungjawabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat di Aceh dengan menjelaskan kepada publik secara detail dan terbuka soal masalah yang terjadi. Termasuk, kesanggupan mereka melayani masyarakat.

"Sanggup kah BSI memberi pelayanan terbaik bagi Aceh, jangan sekadar memberi alibi. Kalau tidak sanggup beri pelayanan yang profesional, kami minta agar BSI tidak lagi beroperasi di Aceh karena persoalan ini sangat merugikan semua pihak termasuk masyarakat Aceh," kata Nurchalis.

Ia juga mendesak kepada kalangan legislatif di Aceh dan Pemerintah Aceh agar bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan tersebut, sehingga akses perbankan di Aceh kembali normal.

ISMI juga meminta kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat agar kembali mengizinkan layanan perbankan konvensional beroperasi di Aceh, sehingga apabila terjadi kelumpuhan layanan perbankan syariah di Aceh, maka ekonomi masyarakat di Aceh tetap bisa bergerak.

[Gambas:Video CNN]

Sejumlah nasabah BSI mengeluh tak bisa menarik dan bertransaksi di BSI mereka pada Senin kemarin. Di Twitter, keluhan nasabah BSI yang berteriak tidak bisa menarik uang seharian ini trending.

Mereka mengeluhkan gangguan lama terjadi karena belangsung sejak pagi hingga sore. Gangguan tersebut membuat para nasabah kecewa lantaran tidak bisa mengambil dananya.

Pasalnya, selain aplikasi mobile banking error, ATM pun tak bisa dipakai. BSI meminta maaf kepada para nasabah atas gangguan itu.

Mereka menyatakan kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan sistem pemeliharaan (maintenance system). Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada nasabah atas ketidaknyamanannya dalam melalukan transaksi keuangan pada hari ini," tulis BSI melalui akun Twitter resminya, @bankbsi_id, Senin (8/5) kemarin.

Era Sihir Super Abadi

Kebakaran Kapal Feri di Merak, ASDP Sebut Api Sudah Padam******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) membenarkan insiden kebakaransebuah kapalferi di Meraktak jauh dari Pelabuhan Merak, Banten, Sabtu (6/5).

Corporate Secretary PT ASDP Shelvy Arifin mengatakan kapal yang terbakar adalah KMP ROYCE 1 milik PT DLB.

" ...(terbakar) sekitar jam 15.45 WIB saat pelayaran dari merak menuju Bakauheni, Lampung," kata Shelvy dalam keterangan tertulis.

"Namun saat ini api telah dapat dipadamkan. Rencananya KMP ROYCE 1 akan disandarkan dan dievakuasi di Merak," katanya.

Shelvy mengatakan Tim Badan Pengelola Transportasi Daerah (BPTD), ASDP,  Basarnas dan instansi terkait telah berkoordinasi untuk segera membawa kapal sandar di Merak. Selanjutnya akan segera dilakukan evakuasi kepada seluruh pengguna jasa.

Dari foto dan video yang beredar melalui aplikasi instan, tampak panumpang panik. Mereka sudah mengenakan jaket pelampung dan menunggu untuk dievakuasi.

Dari rekaman suara yang juga beredar, kapal yang terbakar adalah kapal yang dari Merak menuju Bakauheni. Api diduga berasal dari salah satu bus yang ikut menyeberang di kapal feri ini.

Video, foto dan rekaman yang beredar tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya hingga kini.