download klikwin88

Keluarga Pengharum Mayat

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Gaji PNS Naik di Singapura, di Atas Inflasi Loh!******

Menteri Pelayanan Publik SingapuraChan Chun Sing mengatakan pemerintah akan menaikkanupahhampir semua pegawai negeri sipil (PNS) melebihi tingkat inflasi negara itu yang sudah tembus 5,1 persen.

Hal tersebut menyusul perhitungan penyesuaian gaji pegawai negeri baru-baru ini. Chan mengatakan kenaikan gaji akan ditambah dengan kenaikan gaji tahunan dan pembayaran komponen variabel tahunan (AVC) pada pegawai yang memenuhi kriteria.

Chan juga menyebut upaya ini sebagai langkah tambahan dari berbagai bantalan sosial yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Adapun bantalan sosial yang diberikan sebelumnya, yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan tambahan voucher Community Development Council (CDC).

"Pemerintah memiliki semua paket lain ini untuk semua rumah tangga Singapura, yang menurut kami akan dapat memenuhi kebutuhan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan," kata Chan seperti dikutip dari CNA, Senin (28/11).

Menurutnya, kenaikan gaji ini dapat membantu meredam dampak dari tingkat inflasi yang tinggi dan memberikan bantuan lebih lanjut bagi warga Singapura, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Lebih lanjut, Chan juga mengatakan Divisi Pelayanan Publik (PSD) akan mempertimbangkan penyesuaian tambahan upah akhir tahun untuk semua PNS demi mengimbangi mengantisipasi tingkat inflasi inti yang tinggi tahun ini.

Pekan lalu, PSD mengumumkan bahwa PNS akan menerima gaji akhir tahun sebagai penghargaan atas kerja keras mereka.

PNS akan menerima bonus akhir tahun sebesar 1,1 bulan gaji. Sedangkan pejabat tingkat junior akan mendapatkan tambahan satu kali pembayaran sebesar 700 dolar Singapura atau setara Rp7,98 juta (asumsi kurs Rp11,4 ribu per dolar Singapura). Pembayaran juga akan mempertimbangkan prospek ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Yutian

Kalah dari Obligor di PTUN, Satgas BLBI Bakal Banding******

Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) Rionald Silaban mengatakan akan mengajukan banding terhadap kekalahan dalam gugatan yang ditujukan oleh obligor BLBI.

Pekan lalu, Satgas BLBI kalah dalam gugatan yang diajukan oleh Setiawan Harjono, besan eks Ketua DPR Setya Novanto dan saudaranya Hendrawan Harjono terkait dengan penyitaan aset lapangan golf dan properti di Bogor sebagai jaminan utang bos PT Bank Asia Pacific (Aspac).

"Kita banding. Secepatnya," kata Rionald singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Menyatakan batal keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berupa pencatatan blokir terhadap bidang tanah 1-274," demikian bunyi putusan PTUN Bandung tersebut yang dikutip pada Jumat (18/11).

Sebelumnya, Satgas BLBI memang menyita tanah dengan total luas 89,01 hektare (Ha) di Bogor pada Juni 2022. Penyitaan dilakukan karena Satgas meyakini aset itu milik obligor BLBI duo Harjono.

Penyitaan dilakukan terkait utang dana BLBI Harjono bersaudara kepada negara sebanyak Rp3,57 triliun.

Aset yang disita berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development dan anak usahanya PT Bogor Real Estatindo. Di atas tanah yang disita itu berdiri perumahan, padang golf, hingga beberapa hotel.

Adapun kekalahan gugatan ini tak hanya sekali dialami oleh Satgas BLBI. Sebelumnya, satgas juga kalah dari gugatan yang diajukan oleh Irjanto Ongko, anak obligor BLBI Kaharudin Ongko, karena tidak terima tindakan penyitaan yang dilakukan pemerintah.

PTUN Jakarta memenangkan gugatan Irjanto Ongko pada 2 November setelah mengajukan pada 7 Juli 2022 lalu. Dengan putusan ini, maka PTUN menyatakan aset yang disita oleh Satgas BLBI dari penggugat dengan total luas 2.800 meter persegi batal atau tidak sah.

Adapun aset tanah yang disita sebelumnya dari obligor Kaharudin Ongko dan diakui sudah menjadi milik Irjanto Ongko adalah:

Pertama, sebidang tanah seluas 1.825 meter persegi di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kav. No. 15 dan 16, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045 yang ia klaim sudah menjadi hak miliknya.

Kedua, sebidang tanah seluas 1.047 meter persegi di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kav. No. 14, RT. 008, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128 yang ia klaim sudah menjadi miliknya.

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Menko Airlangga: Indonesia Akan Jadi Negara Energi Hijau Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan menjadi negara energi hijau dunia di masa mendatang.

Hal itu itu diutarakan Airlangga saat menghadiri pembukaan PLN Locomotion 2022 bertema "Building Synergy of Local Content for Indonesia Future Energy" yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

"Semoga acara ini bisa menjadi dorongan, pemicu, dan penyemangat, bahwa Indonesia bisa menjadi mandiri dan Indonesia akan menjadi the green energy of the world. At least, di level ASEAN saya yakin kita akan menjadi juaranya," kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan, komponen utama kelistrikan yang dulu hanya bisa diimpor, kini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Alhasil anggaran belanja yang sebelumnya mengalir ke luar negeri kini didorong untuk mengalir dan berputar di dalam negeri.

Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah yang dulu hanya menjadi penonton, kini juga dapat terlibat langsung menjadi bagian dalam rantai pasok industri kelistrikan. Teknisi dan tenaga ahli yang dulu berasal dari asing, kini didorong berasal dari teknisi dan tenaga ahli lokal.

"Semuanya butuh mesin, peralatan, dan perlengkapan. Terlebih sekarang Indonesia sedang melakukan transisi energi yang akan membentuk banyak perubahan di sektor ketenagalistrikan," ungkapnya.

Adapun Airlangga mengawali kegiatan dengan mengunjungi pameran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mempertemukan pelaku bisnis lokal dengan target market, melalui exhibition, diskusi, dan kerja sama. Tujuannya untuk mendorong peningkatan ekosistem produk lokal dan membangun sinergi antar instansi dan produsen, serta UMKM lokal.

Pemerintah, kata Airlangga, mengapresiasi upaya PLN yang capaian TKDN-nya sudah di atas target tahun ini, yaitu mencapai 49% dari target 42%. Airlangga berharap TKDN dapat terus didorong dan ditingkatkan lagi.

"Jika konsisten separuhnya adalah komponen dalam negeri, maka transisi energi yang dilaksanakan PLN ke depan bisa jadi dorongan kemunculan industri dan ekonomi baru nasional," ucapnya.

Peningkatan produk dalam negeri di sektor ketenagalistrikan merupakan tantangan bersama. Tingkat komponen dalam negeri terus diupayakan untuk mencapai target, menuju 2024 diharapkan TKDN-nya mencapai minimal 50%.

"Tentunya ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak," tambahnya.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa TKDN ini jangan sampai hanya menjadi jargon. Ini adalah gerakan nasional, gerakan gotong royong. Dengan TKDN ini, Pemerintah mendorong komponen-komponen produk untuk bisa dikerjakan SDM dalam negeri.

"Bahan-bahan dan penggunaan peralatannya juga harus dari dalam negeri. Sehingga inilah yang disebut TKDN, bukan hanya mereknya, tetapi kandungannya adalah yang bisa menggerakan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Memanggil dewi dari dunia lain

Ganjar Naikkan UMP Jateng 8,01 Persen Jadi Rp1,9 Juta******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan UMPdi daerahnya naik 8,01 persen menjadi Rp1.958.169,69 pada 2023 mendatang.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/50 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

"Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp.1.958.169,69," bunyi ketentuan tersebut, dikutip Senin (28/11).

"Berpedoman pada struktur dan skala upah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan," demikian dikutip.

Sejumlah provinsi lainnya juga telah menetapkan kenaikan UMP 2023. Misalnya UMP Yogyakarta yang naik dari naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 dan UMP DKI Jakarta naik 5,6 persen menjadi sebesar Rp4,9 juta pada 2023.

Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimal 10 persen.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

5 Direktur Jakpro Dicopot, Termasuk Dirut******

Sebanyak 5 direktur PT Jakarta Propertindo (JakPro) dicopot pada Senin (28/11). Posisi Widi Amanasto sebagai Direktur Utama JakPro digantikan oleh Iwan Takwin yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis.

Pencopotan tersebut dilakukan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat jajaran direktur perusahaan.

Mengutip situs PPID Jakarta, pergantian jajaran Direktur JakPro dan kepengurusan perusahaan lain adalah hal wajar sebagai upaya perbaikan dan penyegaran perusahaan untuk bisnis mendatang.

Para pemegang saham lantas menyetujui I Gede Adi Adnyana T, Adrian Rusmana, Solihin, dan Adi Santosa sebagai Direktur Perseroan. Sementara itu, Dwi Wahyu Daryoto ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan.

"Dengan pembaruan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) mengupayakan percepatan pembangunan atas proyek-proyek strategis sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Senin (28/11).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambung Fitria.

Berikut ini nama-nama Direksi dan Komisaris baru JakPro:

Direktur Utama: Iwan Takwin
Direktur: I Gede Adi Adnyana T
Direktur: Adrian Rusmana
Direktur: Solihin
Direktur: Adi Santosa

Komisaris: Dwi Wahyu Daryoto

[Gambas:Video CNN]