bersama4d

Ning Zhanyan Qiao Cang

slot maxwin gacor

Polisi paksa turun delapan drone terbang liar di venue F1 Powerboat******

Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memaksa turun sebanyak delapan drone yang terbang liar tanpa izin penyelenggara di venue F1 Powerboat, Balige, Sumatera Utara.

"Kami mengambil tindakan tegas terhadap drone liar yang tidak memiliki izin terbang di sekitar venue F1 Powerboat," ujar Kasubag Satgas Anti Drone Satuan Brimob Polda Sumut Iptu Nur Saleh di Balige, Sumut, Sabtu.

Nur Saleh melanjutkan penurunan drone ini secara paksa dilakukan karena melanggar aturan terbang di kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

"Drone liar tersebut mengganggu keamanan dan privasi serta potensial mengancam jalannya even internasional yang digelar di wilayah tersebut," katanya.

Tindakan itu merupakan bagian dari upaya Polda Sumut untuk dalam memastikan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya kegiatan F1 Powerboat tersebut.

"Kami tidak menolerir keberadaan drone liar yang dapat mengganggu jalannya perlombaan, serta tindakan ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi pihak yang berpotensi melanggar peraturan terbang drone," ucapnya.

Brimob Polda Sumut telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi potensi gangguan keamanan, termasuk dari penggunaan drone yang tidak sah.

"Kami siap bertindak cepat dan efisien untuk melindungi wilayah dan kegiatan internasional yang berlangsung di Sumut," ucapnya.

Ajang internasional F1 Powerboat ini melibatkan 1.170 personel terdiri dari Kodam I/Bukit Barisan, Polda Sumut, dinas lalu lintas jalan raya baik provinsi maupun Kabupaten Toba, Satpol PP, BPBD, Basarnas dan lainnya.

Untuk pengamanan maksimal, Polda Sumut memasang sebanyak 40 kamera pengintai (CCTV) untuk memantau pengamanan dalam kejuaraan internasional perahu cepat F1Powerboat.

Serta pemasangan CCTV portable di Veneu, pintu masuk, Pelabuhan Balige, Simpang Siliwangi, Bundaran Balige, Simpang Jalan TD Pardede dan tempat lainnya.

F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Setelah kualifikasi, penyelenggara akan menggelar sesi latihan bebas (free practice) resmi yang digelar Sabtu pada pukul 07.00-08.30 WIB dan balapan final Minggu pada pukul 11.15-12.00 WIB.

 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

finmas pinjol

Banjarmasin siap sambut tujuh negara pada gelaran MTQ Antar Bangsa******

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,”

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin siap menyambut para peserta perwakilan dari tujuh negara pada gelaran kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antar Bangsa yang dilaksanakan pada 28-31 Maret 2024.

“Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) dari pusat datang ke Banjarmasin beberapa waktu lalu. Selain membicarakan gelaran MTQ antar bangsa, kami membahas tentang upaya memajukan islam di kota multikultural seperti Banjarmasin,” kata Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Sabtu.

Ia menyebutkan pada pertemuan itu, BKPRMI pusat memintanya aga menjadi penasehat pengurus organisasi Dunia Melayu dan Dunia Islam (DMDI) Kalimantan Selatan.

“Kita berupaya mendorong kemajuan islam dan melayu dengan berbagai kegiatan, termasuk melalui pelaksanaan MTQ antar bangsa ini,” ujarnya.

Ibnu Sina menyatakan Pemkot Banjarmasin mendukung penuh kegiatan yang berkaitan kemajuan islam di Kalimantan Selatan khususnya di daerah yang berjuluk “Kota Serbu Sungai” tersebut.

Ia mengungkapkan Kota Banjarmasin merupakan daerah yang sangat toleransi terhadap perbedaan, yang mana memiliki sebanyak 34 etnis suku bangsa dan beragam agama.

Keberagaman suku dan agama itu, kata dia, merupakan warisan sejarah yang luar biasa dan telah terpelihara sejak dahulu sehingga kerukunan antar golongan masih terjaga dengan harmonis.

Lebih lanjut, keberagaman itu pula yang mengantarkan Kota Banjarmasin memperoleh predikat sebagai kota toleran.

Ibnu Sina menekankan meskipun Banjarmasin dinobatkan sebagai kota toleran, tetapi harus belajar lebih banyak lagi dari daerah lain dalam upaya mencegah konflik sosial agar tidak terjadi gesekan kecil yang dapat menimbulkan perpecahan.

“Saya mengajak semua pihak khususnya kepala daerah di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk menyukseskan acara MTQ antar bangsa yang akan digelar pada akhir bulan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPKRMI Said Aldi Alaydrus saat silaturahmi dengan Wali Kota Banjarmasin, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh MTQ antar bangsa yang akan digelar di Kota Banjarmasin.

Dia menyebutkan Wali Kota Banjarmasin merupakan kepala daerah yang mendukung penuh kegiatan islam, bahkan DMDI akan menganugerahi Wali Kota Banjarmasin penghargaan Tun Perak yang rencananya diberikan saat kegiatan di Bangkok, Thailand, pada September mendatang.

“Wali Kota Banjarmasin telah memberikan dedikasi terhadap kemajuan islam, sehingga perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan,” kata Said.
Baca juga: Kalsel jadi contoh sukses gelar MTQ Nasional di tiga kota
Baca juga: 34 provinsi ikuti kompetisi hapal Al-Quran 10-20 juz MTQN ke-29
Baca juga: 13 provinsi ikut cabang hafal Al-Quran 30 juz di MTQN ke-29 Kalsel

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2024

Menikah dengan keluarga kaya

bunga kredit hp di erafone

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

slot bonus new member 100

Kemendag bahas hambatan perdagangan dalam putaran ke******

Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia dan Uni Eropa membahas penyelesaian kerja sama sistem pangan berkelanjutan, hambatan teknis perdagangan, dan ketentuan institusional pada putaran ke-17 perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(I-EU CEPA).

Direktur Perundingan Bilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, pada putaran kali ini Indonesia dan Uni Eropa berhasil menjaga momentum positif, sehingga hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

"Diskusi di beberapa isu runding berhasil kita selesaikan secara teknis dan isu-isu sulit yang tersisa juga mulai mengerucut. Kami sepakat untuk terus berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan serta mengedepankan sikap pragmatis dalam perundingan," ujar Johni melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Wamendag Jerry sebut penyelesaian IEU CEPA diharapkan rampung 2024

Sebanyak 12 isu perundingan dibahas dalam putaran ini. Isu tersebut diantaranya perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerja sama sistem pangan berkelanjutan, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, ketentuan asal barang, energi dan bahan mentah, hambatan teknis perdagangan, subsidi, kekayaan intelektual, ketentuan institusional, dan klausul antipenipuan.

"Saya berharap tren positif dalam dua putaran terakhir dapat terus dipertahankan sehingga target Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk menyelesaikan perundingan I-EU CEPA di tahun ini dapat dicapai. Untuk itu, kami terus mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan pertemuan oleh kelompok runding," kata Johni.

Di sela-sela perundingan, kedua Ketua Delegasi yakni Johni Martha dan Deputy Head of Unit for South and South East Asia, Australia, and New Zealand European CommissionFabien Gehl melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha Indonesia dan Eropa.

Baca juga: Kemenkumham bahas kekayaan intelektual pada Perundingan ke-17 IEU CEPA

Tidak kurang dari 25 perwakilan kamar dagang, asosiasi, dan perusahaan Indonesia dan Eropa turut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan dukungan untuk segera menyelesaikan perundingan.

IEU CEPA merupakan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa terkait perdagangan yang pada klausul-nya terdapat berbagai isu tentang kekayaan intelektual. Adapun penyelenggaraan Perundingan Putaran ke-17 IEU CEPA digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 26 Februari hingga 1 Maret 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Wuhuangjing

akun slot tergacor saat ini

Postecoglou nilai Tottenham harusnya menang lebih mudah******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Ange Postecoglou menilai Tottenham Hotspur seharusnya bisa menang lebih mudah saat menekuk Crystal Palace 3-1 pada pertandingan Liga Inggris pekan ke-27 di London, Sabtu (2/3).

Pada pertandingan di kandang yang disaksikan sekitar 62 ribu penonton itu, The Lily White justru tertinggal lebih dahulu melalui gol Eberechi Eze dari tendangan bebas.

Namun untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan kandang terakhir di liga, Spurs meraih kemenangan meski kebobolan lebih dulu. Kemenangan itu diraih berkat gol Timo Werner, Cristian Romero dan Son Heung-min.

"Pertandingan yang seharusnya kami menangkan dengan lebih mudah, namun kami memiliki keyakinan nyata dalam prosesnya dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan kami. Saya pikir mentalitas adalah yang utama," kata Postecoglou sebagaimana diwartakan AFP seusai pertandingan.

Baca juga: Tottenham Hotspur balikkan keunggulan Palace untuk menang 3-1

"Jelas kami kebobolan lebih dulu dan itu mengecewakan. Anda mencari reaksi dan saya pikir reaksinya luar biasa," kata juru taktik asal Australia itu.

Postecoglou juga puas dengan penampilan Werner kendati penyerang asal Jerman itu menyia-nyiakan peluang emas pada babak pertama saat gagal mengonversi umpan silang Brennan Johnson menjadi gol.

"Bagi semua penyerang, gol itu penting. Saya pikir dia bermain bagus secara umum,” tambah Postecoglou.

Tottenham bertahan pada posisi lima dengan 50 poin, terpaut lima angka dari Aston Villa pada peringkat empat atau zona Liga Champions. Pasukan Postecoglou itu juga masih unggul enam angka dari Manchester United yang menempati posisi keenam.

Baca juga: Fans Chelsea sebut nama Mourinho saat serukan pecat Pochettino 
 

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Hutan belantara fantasi

slot paling mantap

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024