daftar judi slot online terbaru

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Gunung Agung Bantah PHK Sepihak 350 Karyawan: Tidak Benar, Menyesatkan******

PT GA Tiga Belas alias Toko Buku Gunung Agung membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 350 karyawannya, seperti yang dituduhkan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek).

Direksi Gunung Agung menegaskan sudah menerima surat dari Aspek tertanggal 24 Maret 2023 dan telah memberikan seluruh balasan sesuai kondisi perusahaan. Namun, pihak Gunung Agung mengklaim tidak mendapat balasan dari Aspek maupun para eks pekerja.

PT GA Tigas Belas menyinggung 16 orang eks pekerjanya yang diklaim mengajukan tuntutan kepada perusahaan melalui Aspek. Namun, para pekerja tersebut sejatinya telah habis kontrak pada 2022.

Gunung Agung mengklaim menjunjung proses bipartit dan tripartit di setiap perselisihan hak ketenagakerjaan. Namun, mereka tidak menampik adanya penutupan toko di beberapa daerah, bahkan menyusul di seluruh outlet Gunung Agung di Indonesia.

"Terkait pemberitaan yang beredar, di mana Toko Buku Gunung Agung seolah-olah dianggap telah melakukan PHK massal sebanyak 350 orang secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, karena kami selalu mengikuti pelaksanaan proses efisiensi dan efektivitas usaha sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandas perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Aspek Mirah Sumirat menyebut pihaknya mendapat laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal di Gunung Agung. Aduan tersebut diklaim mencakup proses PHK hingga hak-hak normatif yang wajib dibayarkan perusahaan.

"Ironisnya para pekerja yang di-PHK tersebut tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji," ungkap Mirah dalam keterangannya.

Mirah juga mengungkapkan manajemen Toko Buku Gunung Agung telah mempekerjakan karyawan kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku selama bertahun-tahun. Pekerja dikontrak berulang-ulang dengan masa kerja terus-menerus.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Putri tertua dari keluarga terkenal

Masayoshi Son, Investor Kelas Kakap Incaran Pebisnis Startup******

Masayoshi Son bukan nama asing di bisnis startup Tanah Air. Taipan asal Jepang ini menyalurkan pendanaan ke banyak perusahaan rintisan dalam negeri.

Son dikenal sebagai investor kelas kakap. Melalui SoftBank, ia banyak mendanai hingga mengakuisisi perusahaan teknologi. Kejelian Son dalam memilih perusahaan untuk dikucur modal membuatnya meraup keuntungan jauh lebih besar.

Tak ayal, ia menjadi orang terkaya ke-69 di dunia pada 2023 versi Forbes. Di level Jepang, Son menduduki rangking ketiga dengan nilai kekayaan bersih yang ditaksir mencapai US,9 miliar atau setara Rp313 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

Son lahir di Tosu, Jepang, pada 11 Agustus 1957. Meski lahir dan berkewarganegaraan Jepang, Son merupakan keturunan Korea Selatan. Keluarganya berimigrasi ke Korea dan bekerja sebagai penambang batu bara.

Son sendiri merupakan nama keluarga Korea. Ya, ia lebih memilih menggunakan identitas Koreanya ketimbang memakai nama keluarga Jepang yang dipakai ayah dan kakeknya, Yasumoto.

Opsi itu ternyata membuat Son kerap jadi korban perundungan di sekolah. Gara-gara nama Koreanya, Son kecil menjadi korban bully hingga diskriminasi dari kawan-kawannya. Kala itu, hubungan Korea-Jepang memang tak akur. Apalagi, ia tidak lahir dalam keluarga kaya. Ayahnya mencari nafkah sebagai penjual ikan dan mengurus peternakan babi.

Lihat Juga : TAIPANSavitri Jindal, Wanita Terkaya di Asia Berharta Rp259,8 T

Namun pengalaman pahit masa kecilnya menguatkan tekad Son: suatu hari, ia akan sukses.

Saat berusia 16 tahun, Son nekat menemui Den Fujita, taipan yang membawa McDonald's ke Jepang. Son ramaja begitu terinspirasi saat membaca buku karya Fujita.

Setelah ditolak beberapa kali, ia akhirnya bertemu Fujita meski hanya diberi waktu 15 menit. Dalam kesempatan langka nan singkat itu, Son bertanya kita sukses agar bisa seperti sang taipan. Kuncinya bahasa Inggris dan belajar mengenai informatika, begitu jawab Fujita.

Son pun hijrah ke AS. Ia melanjutkan kuliah di University of California, Berkeley, pada 1976 dan mengambil jurusan ekonomi dan ilmu komputer.

Setiap hari, isi kepalanya sibuk merancang rencana bisnis yang prospektif dan bakal ngetrendi masa depan. Ia pun menjajal bisnis distributor perangkat lunak, meski kala itu software belum populer.

Son lalu membuat aplikasi penerjemah 8 bahasa. Kamus elektronik iti dibuat seukuran kalkulator. Karya tersebut dibeli Sharp Corporation seharga US juta.

Setelah lulus, Son pulang kampung ke Jepang dan mendirikan perusahaannya sendiri, Nihon Softbank, pada 1981. Masih sebagai distributor software, bisnisnya fokus pada telekomunikasi dan internet. Di awal merintis, hanya ada dua pekerja lepas di kantor kecilnya. Lama-lama, Nihon Softbank berubah menjadi Softbank.

Berkat kegigihan Son, Softbank terus berekspansi dari sekedar distributor perangkat lunak. Softbank berinvestasi di beberapa perusahaan teknologi. Yang paling masyur kala itu investasi Softbank di Yahoo, lalu membangun Yahoo Jepang.

Kini, sudah banyak perusahaan rintisan yang telah mencicipi gelontoran modal Softbank. Sebut saja Grab, Coupang (raksasa e-commerce Korea) dan Paytm (India), Grab hingga Tokopedia.

Ada lebih dari 100 perusahan yang mendapat pendanaan dari Softbank. Modal itu kucur melalui Vision Funds. Investor yang menanam modal di perusahaan Son antara lain Apple, Qualcomm, Foxconn, Larry Ellison, dan Dana Kedaulatan Arab Saudi.

Namun, bisnis tak selalu mulus. Kinerja Softbank pernah sangat terpukul pada 2021. Kala itu, perusahaan ride-hailing Didi Chuxing, mendapat tekanan luar biasa dari pemerintah China. Softbank mencatat kerugian hingga miliar.

Lanjut ke halaman sebelah...

Bertemu Jokowi, kepincut berinvestasi di IKN

produser superstar

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]

Invasi Raja Iblis

Bos Cabul Syaratkan Karyawati Staycation Dipecat dan Diproses Hukum******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap bos cabul perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang mensyaratkanstaycationkepada karyawati untuk mendapatkan perpanjangan kontrak sudah dipecat.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyebut bos cabul itu adalah salah satu manajer dari PT Ikeda selaku penyalur tenaga kerjaoutsourcing, termasuk karyawati AD yang melaporkan pelecehan tersebut ke polisi.

"PT KAO itu tempat dia (AD) bekerja. PT KAO ini dalam melakukan rekrutmen untuk tenaga outsourcingmereka menunjuk salah satu PT, namanya PT Ikeda. PT Ikeda ini yang merekrut pekerja yang bekerja di PT KAO, termasuk si AD (korban) ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/5).

Afriansyah menyebut dirinya dan tim melakukan sidak langsung ke lokasi PT KAO tempat AD bekerja pada Kamis (11/5) kemarin. Lokasi perusahaan berada di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ia menegaskan modus yang dilakukan bos PT Ikeda adalah mengajak AD serta para korban lainnya pergi kencan berdua. Jika menolak, korban diancam tidak akan diperpanjang kontraknya.

"AD ini baru kerja mau 6 bulan, 13 Mei ini tepat 6 bulan. Tetapi pada saat mau perpanjangan kedua ini, si manajer (PT Ikeda) selalu menggoda dia, mengajak pergi keluar berdua, makan bareng berdua, intinya begitu. Kan kontrak ini per 3 bulan, 3 bulan pertama aman, masuk 3 bulan kedua yang mau 6 bulan ini terjadilah persoalan," jelasnya.

Menurut informasi yang didapat Afriansyah dari PT KAO, AD sejatinya bekerja dengan baik dan tidak bermasalah di perusahaan. Namun, manajer cabul dari PT Ikeda selalu menggoda sang korban.

Kendati, Afriansyah mengatakan belum tahu soal siapa nama manajer PT Ikeda tersebut. Ia hanya menegaskan proses hukum di kepolisian bakal terus berlanjut.

"Banyak juga korban lain menurut keterangan AD. Cuma mereka tidak mau cerita, menyangkut harga diri dan aib. Manajer ini memang kurang ajar begitu. Jadi memanfaatkan posisi dia untuk melakukan tindakan asusila, dengan jabatan dia menekan perempuan-perempuan yang bekerja melalui dia," kata Afriansyah.

"Kapolres berjanji menangani dengan seadil-adilnya... Biasanya kita menunggu dari pihak kepolisian. Kalau pihak kepolisian sudah memutuskan pidana ya kita akan memberikan sanksi, terutama ke PT Ikeda, bukan PT KAO," tutup Afriansyah.

[Gambas:Video CNN]