petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

lgtoto

slot 2020 online 988Jutaan kata 300559Orang-orang telah membaca serialisasi

《lgtoto》

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Wisata "campervan" Malang jadi alternatif baru tarik wisatawan******

Wisata "campervan" Malang jadi alternatif baru tarik wisatawan
Bupati Malang M Sanusi (kanan) pada saat peluncuran inovasi wisata Campervan Wisata Kabupaten Malang, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Prokopim Setda Kabupaten Malang.
Harapannya, keberadaan fasilitas ini nantinya mampu menambah alternatif wisata di Kabupaten Malang, atau bahkan mungkin menjadi tren wisata baru, yang pada gilirannya dapat mengungkit geliat sektor wisata di Kabupaten Malang secara keseluruhan
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Malang meluncurkan program inovasi Campervan Wisata Kabupaten Malang, yang diharapkan mampu menjadi alternatif baru untuk menarik kunjungan wisatawan dan mengoptimalisasi potensi pada sektor tersebut.

Bupati Malang M Sanusi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan bahwa dengan adanya inovasi wisata menggunakan kendaraan yang memiliki fasilitas akomodasi untuk beristirahat tersebut menjadi tren wisata baru yang mampu mengungkit geliat sektor wisata setempat.

"Harapannya, keberadaan fasilitas ini nantinya mampu menambah alternatif wisata di Kabupaten Malang, atau bahkan mungkin menjadi tren wisata baru, yang pada gilirannya dapat mengungkit geliat sektor wisata di Kabupaten Malang secara keseluruhan," kata Sanusi.

Paket Campervan Wisata Kabupaten Malang tersebut merupakan pengembangan layanan wisata yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata, utamanya wisata Pantai Balekambang di Kecamatan Bantur dan Pantai Ngliyep di Kecamatan Donomulyo.

Sanusi menjelaskan, saat ini ada tiga unit campervan yang dioperasikan untuk menunjang sektor pariwisata wilayah Kabupaten Malang tersebut. Ia berharap, perawatan kendaraan wisata tersebut bisa dilakukan secara optimal, sehingga bisa dipergunakan dalam jangka panjang.

"Saya berharap ke depan inovasi-inovasi seperti ini terus dimunculkan. Tidak hanya bagi Perumda saja, namun juga bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang," katanya.

Ia menambahkan, inovasi tersebut dinilai sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan memperluas dampak pembangunan, sehingga masyarakat Kabupaten Malang dapat merasakan manfaat nyata dari hasil kinerja yang telah diupayakan.

"Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi pedoman bersama, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan, dalam membangun daerah menuju cita-cita kemakmuran," ujarnya.

Layanan Wisata Campervan Kabupaten Malang yang merupakan terobosan dan hasil kolaborasi antara salah satu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dengan pihak swasta dan dinilai cocok bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman liburan dengan menggunakan kendaraan Campervan.

Kawasan selatan Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah tujuan wisata pantai yang menjadi salah satu destinasi unggulan di wilayah tersebut. Beberapa pantai lain memiliki potensi untuk pengembangan wisata antara lain adalah Pantai Batu Bengkung, Pantai Kondang Merak, Pantai Sendang Biru, dan Pantai Bajul Mati.

Baca juga: Bunga anggrek asal Malang tembus pasar Taiwan

Baca juga: Wagub Jatim sebut KEK Singhasari dukung percepatan hilirisasi digital

Baca juga: Pemkab Malang luncurkan Kampoeng Durian buka potensi pariwisata
 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:saranghoki

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
depo 100 bonus 100 to rendah
slot gacor terus
game slot tergacor hari ini
mongolia paito
trik mahjong ways 1 hari ini
bintaro88
nagasaon prediksi togel
bo maxwin slot
trik main slot 5 lion megaways
Daftar isi semua bab
Bab 1 daftar pinjol ilegal 2023
Bab 2 terus slot
Bab 3 indobet88
Bab 4 kangtoto
Bab 5 pedasbet
Bab 6 aplikasi bayar bulan depan
Bab 7 ambon4d
Bab 8 demo slot 888 gold
Bab 9 slot paling gacor saat ini
Bab 10 rumus togel
Bab 11 pemain168
Bab 12 demo slot 303
Bab 13 live slot 77
Bab 14 situs judi slot gacor malam ini
Bab 15 slot gacor rtp tinggi
Bab 16 agen slot gacor
Bab 17 situs slot terbesar di dunia
Bab 18 slot 212 terbaru
Bab 19 daftar game slot terbaik
Bab 20 mpo76
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1341bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Catatan Mencuri Surga

cara dapat uang langsung masuk rekening
JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan
Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan menteri pertanian itu telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.
Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

"SYL meminta Momon untuk pindah mobil karena Momon tidak dapat memenuhi kepentingan terdakwa, yang mana selanjutnya Momon turun dan pindah mobil," ujar Masmudi saat pembacaan dakwaan SYL dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem

Selanjutnya pada Februari 2020, bertempat di ruang kerja Menteri Pertanian, lanjut Masmudi, SYL melalui Panji Harjanto selaku ajudannya memanggil Momon. SYL menyampaikan jika Momon tidak sejalan dengan keinginannya, Momon dipersilakan mengundurkan diri.

Keesokan harinya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2020 Kasdi Subagyono menyampaikan kepada Momon bahwa atas arahan SYL, Momon tidak perlu mendampingi dan ikut kunjungan kerja bersama SYL, kecuali atas perintah SYL.

"Disampaikan juga oleh Kasdi kalau SYL ke timur, Pak Momon ke barat atau diam di kantor saja," katanya.

Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dengan demikian, Masmudi menambahkan sejak saat itu tugas Momon sebagai Sekjen Kementan dalam mendampingi SYL selaku Mentan diambil alih oleh Kasdi selaku orang yang lebih dipercaya oleh SYL.

Kemudian pada Mei 2021, Kasdi dipromosikan oleh SYL menjadi Sekjen Kementan menggantikan Momon. Setelah menjabat Sekjen Kementan, Kasdi meneruskan perintah SYL melakukan pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan untuk pembayaran serta kepentingan SYL dan keluarganya.

Atas perintah SYL tersebut, para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan SYL karena khawatir pimpinannya itu marah, takut dipindahtugaskan, demosi jabatan, atau diberhentikan.

Baca juga: SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru

Dalam kasus ini, SYL didakwa JPU KPK melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Pengumpulan uang secara paksa tersebut diduga dilakukan sejak awal SYL menjabat sebagai Mentan pada awal 2020.

Pemerasan di lingkungan Kementan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023. Untuk itu, ketiganya didakwa secara bersamaan.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Nona seksiku

nx303
Hoaks! Dokter Terawan promosikan obat radang sendi
Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (20/6/2022). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Jakarta (ANTARA/JACX) – Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr Terawan Agus Putranto tampil dalam sebuah iklan obat pereda nyeri sendi.

Dalam gambar yang dirilis di Facebook itu, Terawan terlihat menggunakan seragam TNI, sambil memperlihatkan sebuah layar ponsel. 

Gambar itu juga menyematkan sebuah obat oles yang diklaim dapat menyembuhkan nyeri sendi.

Berikut isi narasinya:
"Tidak perlu minum obat. Berkat metode ini, ibu saya sembuh dari radang sendi dan tidak lagi pergi ke rumah sakit. Ucapkan selamat tinggal pada semua masalah persendian setelah 7 hari pemakaian,".

Lalu, benarkah Dokter Terawan promosikan obat radang sendi?
 
Tangkapan layar narasi berisi hoaks yang menyatakan mantan Menkes Terawan promosikan obat radang sendi (Facebook)


Penjelasan:
Kementerian Kesehatan menyebutkan kemunculan mantan Menkes Terawan dalam iklan pereda radang sendi itu tidak resmi.

"#Healthies, hati-hati ya terhadap berita hoaks Menteri Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan RI tidak pernah mempromosikan produk apapun," demikian isi  unggahan keterangan di laman resmi Kemenkes pada 24 Februari 2024.

Kementerian bidang kesehatan itu juga mengimbau agar masyarakat hanya menggunakan rujukan informasi dari situs serta akun resmi media sosial Kemenkes RI.

Dari penelusuran ANTARA, gambar dokter Terawan di Facebook itu identik dengan yang ada di berita yang dirilis pada 2022. Gambar tersebut terlihat telah dimanipulasi di sejumlah bagian.

Klaim: Dokter Terawan promosikan obat radang sendi
Rating: Hoaks  

Cek fakta: Cek Fakta: Menkes Terawan terima piala penghargaan dari WHO?

Cek fakta: Hoaks! Pendaftaran penerima Vaksin Nusantara

Baca juga: Dokter Terawan duduk di barisan Prabowo-Gibran di debat terakhir

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

apakah aku tuhan

skor kredit kredivo
Telkomsel luncurkan paket JKT48 hingga periksa gula darah saat puasa
JKT48 tampil pada peluncuran “Paket kuWOTA” kolaborasi dengan Telkomsel di JKT48 Theater, FX Mall, Jakarta, Kamis (29/2/2024). (ANTARA/Pamela Sakina)
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita di kanal hiburan, gaya hidup, teknologi dan otomotif yang tayang pada Kamis (29/2) masih menarik dan relevan untuk dibaca kembali, mulai dari Telkomsel luncurkan paket istimewa kolaborasi JKT48 hingga anjuran waktu untuk periksa gula darah mandiri saat berpuasa. Berikut rangkumannya
 

1. Telkomsel luncurkan paket istimewa kolaborasi JKT48
 

Telkomsel meluncurkan program istimewa kolaborasi dengan JKT48 bernama “Paket kuWOTA” yang dihadirkan untuk para Wota, sebutan fansgrup idola tersebut.

2. Rekomendasi tabir surya yang cocok untuk bayi dan anak-anak
 

Dokter spesialis kulit dan kelamin dr. Saskia Retno Ayu Hapsari, Sp.DV.E memberikan rekomendasi tabir surya atau sunscreenyang cocok digunakan bayi dan anak-anak untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet (UV).
 

3. Drama Korea "Gangnam B-Side" bakal tayang pada akhir tahun ini
 

Drama Korea bertema kriminal "Gangnam B-Side" akan tayang perdana secara eksklusif di platform pemutaran film Disney+ Hotstar pada akhir tahun ini
 

4. Pengamat otomotif nilai rasio ideal SPKLU dan BEV adalah 1 banding 10
 

Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menilai rasio ideal Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan total kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang beredar di masyarakat adalah 1 berbanding 10.
 

5. Ini anjuran waktu untuk periksa gula darah mandiri saat berpuasa
 

Dokter spesialis penyakit dalam dr. Muhammad Ikhsan Mokoagow Sp.PD-M.Med, Sci, FINASIM. membagikan rekomendasi waktu untuk memeriksakan kadar gula darah secara mandiri saat menjalankan ibadah puasa bagi penderita diabetes.

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Archon misterius

cr7vip
Wamenaker dan Dubes RI bahas perluasan kesempatan kerja di Jepang
Wamenaker Afriansyah Noor (kanan) dan Duta Besar Republik Indonesia  untuk Jepang Heri Akhmad dalam pertemuan di Tokyo, Jepang, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Kemnaker
Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bertemu Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi membahas program pemagangan dan perluasan kesempatan kerja di Tokyo, Jepang pada Senin.

"Kemnaker terus berperan meningkatkan kompetensi SDM melalui pemagangan luar negeri, serta perluasan kesempatan kerja di luar negeri," kata Wamenaker Afriansyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari ini.

Dalam pertemuan yang diadakan di KBRI Tokyo itu, Wamenaker mengatakan jumlah peserta program pemagangan dari Indonesia ke Jepang senantiasa menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 telah diberangkatkan sebanyak 8.736 peserta pemagangan ke Jepang.

Kemudian pada tahun 2023, peserta yang mengikuti program pemagangan bertambah menjadi 13.396 orang.

"Peningkatan jumlah peserta pemagangan menunjukkan besarnya antusias anak muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensinya melalui pemagangan," tutur Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker minta pengembangan potensi generasi muda terus dilakukan

Baca juga: Kunjungi Jerman, Menaker ingin kembangkan kerja sama ketenagakerjaan

Sementara dalam hal penempatan tenaga kerja, Kemnaker memastikan berupaya mengembangkan kerja sama untuk memudahkan pekerja migran Indonesia agar dapat mengikuti program Specified Skilled Workers (SSW).

Terkait partisipasi Indonesia dalam program SSW dalam hal ini Kemnaker telah memiliki Memorandum of Cooperation (MoC) dengan pemerintah Prefektur Miyagi tentang Percepatan Penempatan dan Penerimaan Pemagangan Teknis Indonesia, Specified Skilled Workers dan Teknisi ke Jepang.

Selain MoC dengan Prefektur Miyagi, Kemnaker juga telah menandatangani MoC dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) bertujuan untuk mengembangkan SDM agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di kedua negara. Termasuk solusi untuk meningkatkan jumlah peserta program SSW dari Indonesia.

"Saya ingin melalui MoC ini hubungan diplomasi di bidang ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang semakin diperkuat," ujar Wamenaker Afriansyah.

Baca juga: Wamenaker: Perusahaan wajib mengumumkan lowongan pekerjaan

Baca juga: Menaker-Dubes RI bahas kelanjutan penempatan PMI kesehatan di Kuwait
 

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

gacor jam ini
Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN
Arsip Foto - Foto udara suasana pembangunan jembatan duplikasi Pulau Balang bentang pendek penghubung Balikpapan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz/aa.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut saat ini banyak investor antre untuk berinvestasi di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Yang antre ini banyak, hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup," ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN, Kamis.

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis, Presiden pada kesempatan itu mengingatkan pentingnya pengaturan lahan dan ekosistem yang baik untuk memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan. "Kalau yang mengantre ini ya diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk," katanya.

Presiden pun menyatakan optimisme bahwa investor akan meningkat pasca-Pemilu. "Saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu dan sekarang semuanya akan kita atur groundbreaking-nya tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ditetapkan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menunjukkan peta Kawasan IKN berikut dengan posisi tiap klasternya. Peta tersebut menunjukkan padatnya titik-titik rencana pembangunan di IKN, terutama di IKN bagian barat.

"Yang lebih padat sebetulnya di IKN barat, hanya ini titik-titiknya belum ditunjukkan di sini, tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam dua-tiga bulan ini yang paling padat," jelasnya.

 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

istri yang penyayang

slot gacor slot gacor
Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menunjukkan lima jenis surat suara pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024