link baru slot

Brahmacharya

Kemenhub Prediksi Minat Mudik 2024 Lebih Besar dari Tahun Lalu******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan minat mudik lebaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan survei proyeksi jumlah pemudik masih berjalan. Ia memperkirakan hasilnya baru bisa dipublikasikan pada awal Maret 2024 nanti.

"Untuk sementara, hasilnya memang memperlihatkan minat mudik lebih besar dibandingkan tahun lalu," ucap Adita kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/2).

"Mengenai tanggalnya (puncak mudik lebaran) diperkirakan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira seminggu sebelum lebaran sudah akan mulai terjadi peningkatan mobilitas," imbuhnya.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan pemudik pada lebaran tahun ini akan lebih banyak ketimbang 2023 lalu. Ia menyebut Kemenhub tengah bersiap untuk berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait persiapan infrastruktur maupun transportasi saat mudik.

Mengutip Antara, survei sementara Korps Lalu Lintas Polri mencatat bahwa jumlah pemudik lebaran 2024 diperkirakan mencapai 200 juta orang.

Jumlah ini lebih tinggi 6 persen dibandingkan pemudik lebaran tahun lalu yang hanya 187 juta orang.

Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.

Sedangkan 1 Syawal 1445 Hijriah versi kalender Kemenag dan Muhammadiyah jatuh pada hari yang sama, yakni 10 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Dalih Bulog soal Beras Mahal: Sekarang Orang Eropa Juga Makan Nasi******

Perum Bulog 'menyalahkan' orang Eropayang mulai ikut makan nasi di balik lonjakan harga beras global.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan orang Eropa yang biasanya makan gandum kini mulai memakan nasi. Mereka juga memborong beras dari Vietnam dan Thailand.

"Sekarang saja (orang) Eropa jadi makan beras (nasi). Aneh juga, biasanya dengan gandum," dalih Febby soal harga beras mahal saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/2)

Menurutnya, harga beras yang mahal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia lain. Apalagi, India selaku eksportir terbesar beras juga membatasi ekspornya.

"(Sebanyak) 40 persen kebutuhan beras dunia itu kan (dipasok) dari India," katanya.

El Nino memang mengganggu produktivitas pertanian, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino ini juga terasa di negara-negara pengekspor beras, termasuk Thailand.

Fenomena iklim yang memicu kekeringan ekstrem di sejumlah negara ini terjadi sejak Juli 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprediksi sisa efek ganasnya masih bakal bertahan hingga Maret 2024.

Lihat Juga : Inflasi Tembus 2,75 Persen pada Februari 2024 Gara-gara Beras Mahal

Akan tetapi, El Nino tidak bisa menjadi justifikasi minimnya stok beras di Indonesia. Terlebih, beras di Tanah Air masih surplus tipis sekitar 100 ribu ton pada 2023 lalu.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton imbas El Nino. Di lain sisi, konsumsi sepanjang tahun lalu cuma 30,8 juta ton.

Meski begitu, pemerintah malah ngotot jor-joran impor beras. Tahun lalu sudah diketok impor 3 juta ton, bahkan keputusan impor 2 juta ton di 2024 juga diketok di 2023.

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa mengkritik keras narasi defisit beras yang sering digaungkan rezim Presiden Joko Widodo. Menurutnya, itu salah kaprah.

"Berkaca di 2023, itu tadi Mbak Eliza (penelita Core) 0,65 juta ton (penurunan produksi imbas El Nino) prognosis Oktober 2023. Prognosis Desember 2023 turunnya (hanya) 0,58 juta ton, sedangkan impornya 3 juta ton," ucap Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

"Masuk di Desember (2023) 2,7 juta ton, lalu yang sisanya barusan masuk awal Februari 500 ribu ton, sehingga keputusan impor 2023 sudah masuk 3,2 juta ton. Maka terjadi kelebihan stok 2,65 juta ton, ini akan menghasilkan stok awal tahun (2024) 6,71 juta ton beras, angka yang sangat besar," bantahnya soal defisit beras Indonesia.

Terlebih, Indonesia akan memasuki masa panen raya mulai bulan ini dan puncaknya di Mei 2024. Tambahan impor 1,6 juta ton, sehingga total beras yang didatangkan dari luar negeri mencapai 3,6 juta ton di 2024, dinilai serampangan oleh Andreas.

Ahli IPB itu memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," tandasnya.

Di lain sisi, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengatakan ada penurunan harga beras di negara produsen. Ia mencontohkan harga beras di Vietnam saat ini sedang berada di level yang rendah, yaitu sekitar US0 per ton alias Rp9,53 juta (asumsi kurs Rp15.628 per dolar AS).

"Sementara, harga eceran tertinggi (HET) beras lokal yang premium Rp13.900 (per kg). Jadi, selisih harga sudah pasti menggiurkan bagi importir," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/2).

Jika menggunakan data tersebut, berarti harga 1 ton alias 1.000 kg beras premium lokal bisa menembus Rp13,9 juta. Ada selisih Rp4,37 juta yang bisa dihemat importir jika memilih mendatangkan beras dari Vietnam.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Puan Sampaikan Pantun Sindiran Soal Pemilu******

Oleh karena itu, Puan berharap praktik demokrasi di Tanah Air akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

“DPR RI melalui alat kelengkapannya dan fungsi konstitusionalnya memastikan bahwa seluruh aparat negara harus dapat menciptakan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang memungkinkan adanya praktik kebebasan memilih secara bebas, jujur, adil, setara, dan rahasia,” terangnya sebagaimana dikabarkan Antara.

Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR melalui alat kelengkapan dewan akan selalu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, serta mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, syarat dan ketentuan berkampanye, KPU, hingga Bawaslu.

Dia juga mengingatkan bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 semakin dekat dan tinggal delapan hari lagi. Menurut Puan, kemeriahan para calon dalam Pemilu 2024 telah hadir menyemarakkan pesta demokrasi sejak tahap kampanye pada 28 November 2023.

“Baliho, spanduk, umbul-umbul, dan lain sebagainya terpasang di setiap tempat. Ada yang dipaku pada pohon-pohon, bergantungan pada pagar-pagar jalan, bahkan ada yang sampai pagarnya roboh,” kata Puan.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki hak suara untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Dukungan dari rakyat terhadap Pemilu 2024 dapat berkontribusi terhadap kemajuan negara.

“Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah jalan untuk menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera, hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih nyaman,” ujar Puan.

Master Kartu Permainan

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

biksu perang terakhir

500 Ribu Ton Beras Impor Telah Masuk ke Indonesia******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sebanyak 500 ribu ton beras impor sudah masuk ke Indonesia per Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan sisa impor dari alokasi tahun lalu.

Tahun ini, sambungnya, kuota impor awalnya diputuskan sebanyak 2 juta ton. Kemudian kuota tambahan 1,6 juta ton.

"Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu kita pikirnya nanti. Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan dari kuota impor 2 juta ton tahun ini, sebanyak 500 ribu ton ditargetkan masuk Maret mendatang sebelum panen raya. Beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Febby mengatakan beras impor digunakan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, penyaluran bantuan pangan, dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Namun, beras impor tidak akan langsung masuk seluruhnya melainkan juga melihat pasokan dalam negeri.

"Jadi enggak ujug-ujug3,6 juta ton dimasukkan semua. Kita juga tetap menyerap (produksi dalam negeri)," katanya.

Febby menjelaskan Bulog menyerap produksi dalam negeri dengan dua skema, yakni public service obligation(PSO) atau penugasan dan komersial. Dengan skema PSO, Bulog dalam melakukan penyerapan dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP saat ini untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.500 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, dan GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg.

"Kalau PSO kita enggak bisa menyerap dengan HPP Rp5.000, maka kita serap untuk komersial. Kalau untuk komersial bisa beli di Rp7.600," katanya.

"Intinya kita punya dua corebisnis, yang kalau PSO-nya enggak masuk HPP, ya komersial," katanya.

Ia mengatakan beras yang diserap dengan skema PSO digunakan untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Sementara, beras komersial dikemas dengan berbagai merek dan dijual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]