pokerqaqa

Gadis cantik dan menawan

lady slot88 login

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Perhatikan saya

game slot mudah

Produsen mobil China catat lonjakan penjualan di Januari******

Changchun (ANTARA) - Produsen mobil terkemuka China, FAW Group Co., Ltd., melaporkan lonjakan penjualan kendaraan dalam dua bulan pertama tahun ini, membawa perusahaan tersebut mencatatkan awal yang baik untuk 2024.

Penjualan mobil FAW Group menembus 448.000 unit dalam dua bulan pertama 2024, naik 17,7 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut produsen mobil tersebut.

Dari total penjualannya, Hongqi, merek mobil yang berada di bawah naungan FAW Group, menyumbang 65.300 unit sendiri, naik sebesar 37,56 persen (yoy). Hongqi berencana meluncurkan lebih banyak model kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) tahun ini, yang akan semakin meningkatkan penjualannya.

FAW Group merupakan perusahaan milik negara China dan berkantor pusat di Changchun, ibu kota Provinsi Jilin, China timur laut. Perusahaan ini telah memproduksi dan menjual lebih dari 54 juta unit kendaraan selama lebih dari enam dekade.


 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

erek 21

Klub Baggot dan Sandy petik tiga poin, Asnawi gagal bawa Port menang******

Jakarta (ANTARA) - Dua pemain timnas Indonesia, Elkan Baggot dan Sandy Walsh sama-sama mengantarkan tiga poin untuk timnya, Bristol Rovers dan KV Mechelen pada laga tandang yang dimainkan Sabtu.

Sementara itu, kapten Garuda Asnawi Mangkualam yang mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya, gagal membawa timnya Thai Port FC meraih kemenangan. setelah hanya bermain sama kuat 0-0 dengan Khon Kaen United 0-0 pekan ke-20 Thai League 1 atau kasta tertinggi sepak bola Thailand, Sabtu.

Baggot bersama Bristol Rovers pada ajang League One atau kasta ketiga sepak bola Inggris, memetik kemenangan tipis 1-0 saat bertamu ke di Stadion Brisbane Road, Sabtu, melawan Layton Orient.

Satu-satunya gol Bristol dicetak pada menit ke-30 melalui Christopher Hugh Martin. Keunggulan satu gol The Pirates berhasil dijaga hingga akhir laga meskipun mereka sempat bermain dengan 10 pemain setelah patner Baggot di jantung pertahanan, James Wilson, dihukum kartu merah pada menit ke-83.

Baggot bermain penuh pada laga itu dengan penampilan solid 13 sapuan, dua cegatan, tiga tekel, membuat 54 sentuhan, memiliki 68 persen akurasi umpan , memenangkan empat  duel dari lima kesempatan, dan melakukan satu tembakan tidak tepat sasaran, demikian catatan Sofascore.

Kemenangan ini membawa Bristol berada di posisi ke-11 klasemen sementara League One dengan 49 poin.

Baca juga: Asnawi, Elkan, dan Idzes berikan kemenangan untuk klubnya di liga

Beralih ke Belgia, Sandy Walsh yang hanya tampil pada menit-menit akhir mengantarkan timnya KV Mechelen meraih kemenangan dengan skor 3-2 atas Cercle Brugge pada pekan ke-28 Pro League atau kasta tertinggi sepak bola Belgia di Stadion Jay Breydel, Sabtu.

Bilal Bafdill menjadi penentu kemenangan melalui gol pada menit akhirnya (85') setelah sebelumnya Alan Minda (21') dan Felipe Ausgusto (44') dari Brugge dan Kerim Mrabti (41') dan Geoffry Hairemans (45+1') dari Mechelen membuat laga sama kuat 2-2.

Kemenangan ini membuat posisi Mechelen mendekati zona Championship Round atau peringkat satu sampai enam, dengan menempati posisi ke delapan dengan koleksi 42 poin, terpaut satu poin dari Genk yang berada di posisi keenam.

Dari Thailand, Asnawi mempersembahkan tiga poin timnya setelah hanya bermain imbang kacamata dengan tim tuan rumah Khon Kaen United pada pekan ke-20 di Stadion Khon Kaen Provincial, Sabtu.

Asnawi bermain 87 menit pada laga itu bermain 87 menit dengan statistik 63 sentuhan, membuat 69 akurasi passing, satu tembakan tidak tepat sasaran, memenangkan lima ground duel dari delapan kesempatan, tiga duel udara dari empat kesempatan, enam clearances, lima interceptions, dan tiga tekel.

Hasil ini membuat Port FC terus menempel Buriram United di posisi kedua dengan 40 poin, selisih dua poin dari sang pemuncak klasemen itu yang menyimpan satu laga belum dimainkan.

Baca juga: Baggot:Kami dapatkan pembelajaran berharga dari laga melawan Iran

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

pinjaman online resmi ojk cepat cair

Polisi paksa turun delapan drone terbang liar di venue F1 Powerboat******

Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memaksa turun sebanyak delapan drone yang terbang liar tanpa izin penyelenggara di venue F1 Powerboat, Balige, Sumatera Utara.

"Kami mengambil tindakan tegas terhadap drone liar yang tidak memiliki izin terbang di sekitar venue F1 Powerboat," ujar Kasubag Satgas Anti Drone Satuan Brimob Polda Sumut Iptu Nur Saleh di Balige, Sumut, Sabtu.

Nur Saleh melanjutkan penurunan drone ini secara paksa dilakukan karena melanggar aturan terbang di kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

"Drone liar tersebut mengganggu keamanan dan privasi serta potensial mengancam jalannya even internasional yang digelar di wilayah tersebut," katanya.

Tindakan itu merupakan bagian dari upaya Polda Sumut untuk dalam memastikan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya kegiatan F1 Powerboat tersebut.

"Kami tidak menolerir keberadaan drone liar yang dapat mengganggu jalannya perlombaan, serta tindakan ini juga sekaligus sebagai peringatan bagi pihak yang berpotensi melanggar peraturan terbang drone," ucapnya.

Brimob Polda Sumut telah dipersiapkan secara matang untuk menghadapi potensi gangguan keamanan, termasuk dari penggunaan drone yang tidak sah.

"Kami siap bertindak cepat dan efisien untuk melindungi wilayah dan kegiatan internasional yang berlangsung di Sumut," ucapnya.

Ajang internasional F1 Powerboat ini melibatkan 1.170 personel terdiri dari Kodam I/Bukit Barisan, Polda Sumut, dinas lalu lintas jalan raya baik provinsi maupun Kabupaten Toba, Satpol PP, BPBD, Basarnas dan lainnya.

Untuk pengamanan maksimal, Polda Sumut memasang sebanyak 40 kamera pengintai (CCTV) untuk memantau pengamanan dalam kejuaraan internasional perahu cepat F1Powerboat.

Serta pemasangan CCTV portable di Veneu, pintu masuk, Pelabuhan Balige, Simpang Siliwangi, Bundaran Balige, Simpang Jalan TD Pardede dan tempat lainnya.

F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Setelah kualifikasi, penyelenggara akan menggelar sesi latihan bebas (free practice) resmi yang digelar Sabtu pada pukul 07.00-08.30 WIB dan balapan final Minggu pada pukul 11.15-12.00 WIB.

 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Tahta Dewa Darah Asli

ivoji legal atau ilegal

Tim SAR lakukan penyelaman cari satu warga dilaporkan hilang******

akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua

Ambon (ANTARA) - Tim SAR gabungan melakukan penyelaman pada kedalaman 25-30 meter di sekitar Perairan Pantai Pintu Kota, Dusun Air Louw (Negeri Eri) Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) untuk mencari seorang warga yang tenggelam pada Sabtu dinihari.

"Dalam operasi SAR hari pertama, tim SAR gabungan dibagi dalam dua SRU dan SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban sementara SRU II yang dibantu warga melakukan pencarian korban di permukaan air," kata Kepala Basarnas Ambon, Maluku Muhammad Arif Anwar di Ambon, Sabtu malam.

Identitas korban yang dilaporkan tenggelam dan masih dalam pencarian tim SAR adalah Josy Balubun yang merupakan mantri kesehatan dan menjadi ASN di RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Menurut dia, korban bersama tiga rekannya antara lain Yongker Diaz (almarhum), Stevy Hattu, dan Jeky Uneberua menyewa sebuah perahu fiber glass untuk memancing ikan, namun perahu mereka akhirnya terbalik akibat arus laut yang kencang.

Commando Centre Basarnas Ambon sekitar pukul 08.30 WIT, menerima informasi dari Aiptu Tony Lesnussa Anggota Polsek Nusaniwe melaporkan, bahwa sekitar pukul 03:00 WIT, empat orang terjatuh dari perahu saat melaut di sekitar lokasi kejadian.

Baca juga: Basarnas Ambon selamatkan 18 ABK MT Koan yang tenggelam
Baca juga: Basarnas Ambon evakuasi nelayan Desa Tawiri yang ditemukan tewas

Peristiwa naas tersebut menyebabkan Yongker meninggal dunia, Josy Balubun dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian tim SAR, sementara Jeky yang merupakan pegawai RSUD Haulussy Ambon dan rekannya Stevy berhasil diselamatkan warga.

Pukul 08.45 WIT, satu tim Rescuer Basarnas Ambon dikerahkan menuju lokasi kejadian guna melaksanakan Operasi SAR pada koordinat 3° 46' 13.95 " S - 128° 9' 9.47 " E, jarak kurang lebih 31.6 KM, dan Heading 340.96° arah Barat Laut dari Kantor Basarnas Ambon.

Tiba di lokasi kejadian, dua SRU pun dibentuk guna melaksanakan Operasi SAR diantaranya SRU I melakukan penyelaman di sekitar lokasi tenggelamnya korban.

Sedangkan SRU II yang menggunakan Rubber BoatBasarnas Ambon dan beberapa longboatmasyarakat melakukan pencarian dari permukaan air.

Begitu juga dengan tim yang melakukan pencarian dari permukaan air sejauh kurang lebih 5 NM hingga sore hari belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

"Tim SAR Gabungan menghentikan sementara pencarian dan akan dilanjutkan besok pagi pada Operasi SAR hari kedua," ujarnya.

Baca juga: Seorang pemancing tenggelam di Pantai Otan Kabupaten Kupang
Baca juga: Basarnas Lampung temukan dua pemancing yang tenggelam di laut
Baca juga: Tim SAR mencari pemancing yang hilang di Bima
 

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Toko Kelontong Dewa dan Setan

prediksi togel 5d hari ini

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024