jingga888

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Bulog Bakal Utamakan Beras Lokal Penuhi Pasokan Dalam Negeri******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso akan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk memenuhi cadangan beraspemerintah (CBP) tahun ini sebanyak 2,4 juta ton.

Penyerapan beras produksi dalam negeri akan dioptimalkan saat musim panen raya pada Maret mendatang.

"Kita akan mengutamakan produk dalam negeri yang oleh prediksi baik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementan (Kementerian Pertanian) bahwasanya mulai Februari pertengahan sudah mulai ada panen di beberapa wilayah, tapi mulai panen startnya itu yang dianggap panen raya mulainya Maret," ujar Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas menambahkan petani nantinya tidak lagi perlu menjual gabah kering giling (GKG) ke Bulog, tetapi cukup gabah kering panen (GKP). Nantinya GKG akan diolah di infrastruktur milik Bulog dari mulai pengeringan hingga diolah menjadi beras.

"Harapan saya tentunya kita akan membuat beras sendiri dengan harga yang murah," ujar Buwas.

Adapun jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini adalah sebanyak 594 ribu ton termasuk sisa beras impor yang sedang dalam perjalanan. Jumlah ini disebut sangat cukup untuk membanjiri pasar sampai dengan panen raya yang akan berlangsung sebentar lagi.

Sementara beras impor yang sedang dalam perjalanan berjumlah sekitar 200 ribu ton yang berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar. Beras impor tersebut ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama 15 Februari 2023.

Buwas mengatakan dari awal tahun hingga sekarang Buwas udah menggelontorkan sebanyak 186 ribu ton beras operasi pasar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin ketersediaan beras di masyarakat.

"Kami pantau secara terus menerus situasi sekarang ini dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP saat ini dimana sudah ada tambahan dari beras impor," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

Laju IHSG Melambat ke 6.839 Bersama Bursa Asing******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level  6.839 pada Selasa (31/1) ini. Indeks saham melemah 33,13 poin atau minus 0,48 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12.086 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18.723 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 232 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 193 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak merah. Indeks S&P 500 minus di 1,30 persen disusul indeks NASDAQ Composite pun ikut melemah 1,96 persen. Indeks NYSE Composite ikut loyo 0,90 persen.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, bursa saham Eropa terpantau rata-rata melemah. Hanya indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,25 persen. Sementara, indeks DAX di Jerman minus 0,16 persen disusul indeks CAC 40 di Prancis dengan persentase minus 0,21 persen.

Kemudian, bursa saham Asia juga kompak loyo. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang melemah di 0,39 persen. Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong ambruk di 1,19 persen disusul indeks Kospi di Korea Selatan ikut minus 1,04 persen.

Raja Makanan

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Toko Hitam Tuhan Tuhan

Kemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Pengubah saya yang tidak terbatas

Minyakita Langka, Warga Makassar Berburu Minyak Goreng hingga ke Gowa******

Langkanya minyak goreng Minyakita di pasaran diikuti hilangnya minyak curah membuat masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, harus berburu minyak goreng hingga ke Kabupaten Gowa.

Habisnya minyak goreng curah di sejumlah daerah seperti dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Sinjai, Maros hingga Kota Makassar, membuat masyarakat dan pelaku UMKM harus menempuh perjalanan hingga 6 jam demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga tertinggi Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.

Warga dan pelaku UMKM yang berburu minyak goreng baik jenis curah maupun Minyakita harus mengantre di salah satu distributor minyak goreng yang berada di Gowa demi mendapatkan minyak goreng sesuai harga yang telah ditentukan pemerintah.

Namun, hanya warga yang memiliki kartu anggota yang dapat membeli minyak goreng tersebut.

Salah satu warga asal Kabupaten Takalar, Syamsiah mengaku kesulitan mendapatkan Minyakita di Takalar untuk menggoreng jualan berbagai jenis gorengan.

"Memang (Minyakita) langkah, saya saja dari Takalar ke Gowa untuk beli minyak. Kita jual gorengan tapi di sana (Takalar) susah minyak. Kadang ada tapi mahal," kata Syamsiah, Selasa (31/1).

Syamsiah yang memiliki usaha makanan gorengan pun mengaku sudah beberapa bulan terakhir di Takalar ketersediaan Minyakita sudah langkah.

"Sudah beberapa bulan Minyakita kosong. Kita cari yang murah kasihan, dua minggu sekali beli minyak di Gowa. Jadi dalam sebulan bisa sampai 3 sampai empat kali. Pemakaian tergantung, bisa satu hari dua jeriken. Kalau pakai minyak premium mahal," jelasnya.

Sementara itu, pedagang kerupuk, Tomo Sumaryono mengaku dari Makassar rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng curah yang sudah langka di Makassar.

"Saya beli minyak sekitar 25 jeriken, satu jeriken kapasitas 8 liter. Di sana (Makassar) tidak ada dan susah. Awal Januari mulai tidak ada," kata Tomo.

Distributor dan pengecer minyak goreng, Noviana mengaku stok minyak goreng curah di Kabupaten Gowa masih aman. Namun, ia mengutamakan penjualan minyak goreng curah saat ini diutamakan hanya untuk pemakaian sehari-hari maupun pelaku UMKM.

"Stoknya masih aman untuk sementara di Gowa. Kita utamakan dulu ibu rumah tangga dan UMKM," kata Noviana.

Sedangkan untuk tingkat pengecer, kata Noviana pihaknya telah membuat perjanjian lebih dulu sebelum mengantarkan minyak goreng pesanan para pengecer.

"Untuk yang jual kembali kita antarkan dan harus tandatangan serta memasang spanduk agar mereka tidak jual melewati harga HET," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

Zulhas Bakal ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia untuk membahas rencana larangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Ia mengatakan akan berkunjung ke Malaysia pada Maret mendatang.

Namun, ia mengatakan masih akan melihat apakah Menteri Malaysia akan terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia. Pasalnya Menteri Malaysia juga disebut akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Saya rencananya nanti Maret awal ke Malaysia. Nanti mana yang luang (dengan menteri Malaysia ke Indonesia)," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]