cara pinjam uang bri kur

Ketakterbatasan Wisatawan

Bappebti Blokir 1.327 Situs Web Ilegal******

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.327 domain situs web entitas illegal di bidang Perdagangan BerjangkaKomoditi (PBK) pada periode Januari-Agustus 2023. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan langkah tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.

"Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8).

Setelahnya pengajuan izin, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir. Sebab, Didit melihat meski sudah dilakukan pemblokiran masih banyak situs web ilegal yang ditemukan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti. Selain itu, mereka juga harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebti, Bappebti dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Aldison.

Aldison pun mendorong masyarakat untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi keuntungan besar dalam waktu singkat.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, periksa terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya, mengakses website resmi Bappebti di tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/," pungkas Aldison.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

spektrum kebobrokan

Asa Baru Meredam Polusi Ibu Kota dari Kehadiran LRT Jabodebek******

Masyarakat Jakartadan daerah penyangganya seperti Bogor, Depok dan Bekasi mendapat asa baru sarana transportasi massal yang nyaman; LRT Jabodebek.

Sarana transportasi bernilai Rp32 triliun itu akan mulai dioperasikan 28 Agustus mendatang.

Banyak yang berharap kehadiran sarana transportasi massal tersebut bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi macet, hambatan ekonomi di ibu kota.

Jokowi menyebut transportasi publik seperti MRT, LRT merupakan solusi untuk polusi udara di Jabodetabek. Ia karena itu mendorong pengembangan moda transportasi itu.

Harapannya, masyarakat harus didorong menggunakan transportasi publik untuk mengurangi emisi bahan bakar sehingga polusi udara bisa ditekan.

Lalu seberapa parah polusi udara di ibu kota dan apa penyebabnya?

Kualitas udara di Ibu Kota Jakarta memburuk belakangan ini. Bahkan pada Minggu (13/8) kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.

Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut mencatatkan Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Sejumlah wilayah di Jakarta bahkan tercatat masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks kualitas udara di atas 201, yakni Cilandak Timur dengan angka 206 dan Kebayoran Lama dengan angka 206.

Berdasarkan Public Expose: Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta 2022 yang dirilis September lalu, kendaraan bermotor jadi sumber paling signifikan polusi Jakarta.

Ada tujuh jenis polutan yang diteliti yakni karbon monoksida (CO), Nitrogen Oxsida (NOx), Sulfur dioksida (SO2) Partikulat udara 10 mikrometer (PM10), partikulat udara 2,5 mikrometer (PM2,5), karbon hitam (BC), dan Non-methane volatile organic compounds (NMVOC).

CO menjadi polutan udara terbanyak dengan jumlah 298.171 ton. Dari jumlah itu, 96,36 persennya disumbang kendaraan bermotor. 

NMVOC menyusul di urutan kedua polutan paling banyak di Jakarta dengan jumlah 201.871 ton. Dari jumlah itu, 98,5 persen juga disumbang kendaraan bermotor. 

Besarnya jumlah polutan yang ditimbulkan kendaraan itu memang tak bisa dihindari. Maklum, merujuk data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang beredar di Jabodetabek yang meliputi mobil, bus, motor dan truk saja sudah tembus 21,76 juta unit.

Jumlah itu tumbuh 7 persen lebih setiap tahun. Besarnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan ibu kota tersebut berdampak ke kemacetan.

Akibat kemacetan, masyarakat Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan ibu kota. Masalah itu menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp71,4 triliun di Jakarta. 

Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.  

[Gambas:Video CNN]

"Mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal penting. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi," kata Jokowi pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap kehadiran LRT ke depan bisa membuat 140 ribu orang yang selama ini naik kendaraan pribadi beralih ke LRT. Dengan hal itu diharapkan jumlah kendaraan pribadi beredar di Jakarta bisa ditekan sehingga polusi bisa dikurangi.

Pekerja swasta yang mengadu nasib di jalanan ibu kota Nurul menyambut baik hadirnya LRT tersebut. Ia cukup optimis kehadiran LRT bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ibu kota, termasuk bagi pengurangan polusi udara akibat kendaraan bermotor.

"Makin banyak pilihan transportasi publik, bermanfaat mengurangi polusi, macet. Semoga kehadiran LRT yang sekarang ini melengkapi MRT ke depan membuat transportasi di Jakarta makin nyaman," katanya. 

Sistem transformasi tingkat dewa

Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) resmi ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KP-DJKA 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengungkapkan perusahaan menyambut positif penetapan kereta cepat sebagai Obvitnas.

"Sebagai moda transportasi kereta api cepat pertama di Indonesia, KA Cepat memiliki peran dan dampak yang strategis di masyarakat. Peningkatan keamanan di layanan KA Cepat merupakan hal yang utama karena kunci utama transportasi umum adalah keselamatan," ujar Eva dalam keterangan resmi, Senin (28/8).

Proses penetapan kereta cepat sebagai Objek Vital Nasional dimulai sejak Maret 2023. Penetapan ini melalui berbagai tahapan yang ketat mulai dari pengecekan dokumen, pembahasan, hingga verifikasi lapangan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub.

Kereta cepat memiliki berbagai dampak bagi negara dan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, kereta cepat dinilai sebagai aset penting bagi negara, sehingga diperlukan kepastian keamanan dalam melaksanakan fungsinya sebagai sistem transportasi kereta cepat modern di Indonesia.

Dengan ditetapkannya kereta cepat sebagai Objek Vital Nasional, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan pedoman pengamanan objek vital nasional.

[Gambas:Video CNN]

"Sebagai sistem transportasi kereta api cepat modern di Indonesia, diperlukan pengamanan terhadap jalur, stasiun, depo, dan fasilitas operasi lainnya agar kereta api cepat bisa beroperasi dengan baik. Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting dan sebagai tanggung jawab kami terhadap negara untuk melindungi aset bangsa," ujar Eva.

Lebih lanjut, Eva mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kereta cepat sebagai salah satu aset bangsa.

Pasalnya, masyarakat memiliki peran penting dalam keberlangsungan kereta cepat, termasuk ikut menjaga keamanan dengan tidak melakukan aksi vandalisme dan melaporkan jika mengetahui terkait hal yang berpotensi mengganggu keamanan di sekitar area operasional KA Cepat.

Wanita Pedang Cang Lei

Luhut: Orang Barat Tak Perlu Ajari RI soal Climate Change******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil sikap negara-negara barat yang dinilai terlalu mengajari Indonesia soal perubahan iklim.

Luhut menegaskan Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dalam upaya penanganan perubahan iklim. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bagi generasi Indonesia nantinya.

"Kalau kita bicara climate change, orang-orang barat ini kan suka merasa dia yang paling tahu semua. Saya selalu bilang, enggak perlu ajari kami. Kami tahu kok, dan mengerti soal itu. Kan kan punya tanggung jawab juga kepada generasi Indonesia," tutur Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

Menurutnya, Indonesia telah membuktikan keseriusan dalam mengatasi perubahan iklim. Contohnya, selama empat tahun ini Indonesia telah berhasil menurunkan sampah yang masuk ke laut.

"Indonesia ini kaya banget. Kita buktikan kita satu negara yang selama empat tahun ini berhasil menurunkan jumlah plastik garbage di laut 39 koma sekian persen. Indonesia, lho. Itu bukan kita yang bilang, yang bilang UN (PBB)," kata Luhut.

Ia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memproses sampah di darat. Hal ini tentu berdampak terhadap berkurangnya sampah di laut.

"Negara mana di dunia yang bisa melakukan replanting mangrove sampai 600 ribu hektare sampai tahun depan? Enggak ada," terang Luhut.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

Luhut juga menyinggung tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang terus menurun setiap tahun.

"Kita punya sekarang, kalau potensial, clean energi 3.600 gigawatt, termasuk solar panel," kata dia lebih lanjut.

Ia menegaskan Indonesia juga cukup cepat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

"Slowlyenggak juga, kita cukup cepat," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Bos Kadin Ajak Vietnam Kerja Sama Investasi di Sektor Perikanan******

Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid mengatakan negara-negara ASEAN perlu bekerja sama dalam ketahanan pangan.

Salah satu caranya dengan mengajak Vietnam berinvestasi di sektor perikanan Indonesia, khususnya untuk ikan tuna.

Arsjad mengatakan Vietnam kekurangan produk ikan tuna, tetapi mengimpornya dari negara selain Indonesia.

"Kita mengajak yuk investasi bersama saja, investasi di Indonesia, kita buat suatu processing di sini, market-nya ada," kata Arsjad..

Arsjad mengatakan investasi Vietnam di Indonesia nantinya bisa menjadi contoh bagi negara ASEAN untuk tidak hanya berkompetisi, tetapi berkolaborasi.

Pasalnya, selama ini perdagangan antar sesama negara ASEAN masih rendah. Padahal negara-negara ASEAN sebenarnya menjadi salah satu pengimpor pangan terbesar di dunia.

Maka dari itu, kata Arsjad, pemerintah dan sektor swasta sedang mendiskusikan bagaimana setiap negara ASEAN bisa saling membantu dalam ketahanan pangan.

Dengan begitu, negara-negara ASEAN tidak hanya berfokus untuk saling bersaing, tetapi berkolaborasi.

"Jadi mencontohkan, jangan hanya berkompetisi tetapi berkolaborasi," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]