new slot88

Bisikan Penyihir

Harga Emas Antam Lesu ke Rp1,085 Juta di Akhir Pekan******

Harga emasPT Aneka Tambang(Persero) Tbk alias Antam bertengger di Rp1,085 juta per gram pada Senin (20/3). Harga tersebut turun Rp3.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp3.000 dari Rp977 ribu per gram menjadi Rp974 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp592,5 ribu, 2 gram Rp2,1 juta, 3 gram Rp3,1 juta, 5 gram Rp5,2 juta, 10 gram Rp10,3 juta, 25 gram Rp25,7 juta, dan 50 gram Rp51,3 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,04 persen menjadi US.990 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot turun 0,86 persen ke US.972 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas berpotensi turun pada perdagangan pagi ini setelah menguat tajam pada akhir pekan lalu. Hal ini ditopang oleh meredanya kekhawatiran pasar akan krisis perbankan di AS setelah UBS membeli Credit Suisse.

"Saya melihat kenaikan tajam emas akhir-akhir ini berpotensi aksi profit taking, namun rallyakan kemudian berlanjut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.950 per troy ons dan resistance US.990 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Dua bintang besar

Perusahaan Jusuf Kalla Gugat PKPU Waskita Karya******

Perusahaan milik keluargaJusuf Kalla, PT Bukaka Teknik Utama Tbk menggugat PT Waskita Karya Tbk terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pada 17 Maret 2023 dengan nomor perkara 93/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam petitumnya, pemohon meminta pengadilan mengabulkan seluruh permohonan PKPU.

"Menyatakan Termohon PKPU (PT Waskita Karya (Persero) Tbk), yang beralamat di Gedung Waskita Heritage Jl MT Haryono Kav 10 RT 11/RW 11 Cawang Kec Jatinegara Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13340 berada dalam keadaan PKPU Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain itu, pemohon juga meminta pengadilan untuk menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

Kemudian menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus dalam proses PKPU dan selanjutnya sebagai kurator apabila PT Waskita Karya jatuh dalam keadaan pailit.

Tim pengurus tersebut yakni Dr Sahat Marulitua Sidabukke, SH, LLM, Drs Bonari, SH, MM, Jansen Kristoper Ginting, SH, MH, Firman Otniel Nababan, SH dan Zockye Moreno Untung Silaen, SH.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada termohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi SVP Corporate Secretary Waskita Karya Karya Ermy Puspa Yunita untuk meminta tanggapan. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

Wapres soal Impor Baju Bekas: Industri Tekstil RI Bisa Mati******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah melarang impor pakaian bekasadalah demi kesehatan masyarakat dan melindungi industri tekstil dalam negeri.

Menurutnya, impor pakaian bekas tersebut sangat mengganggu industri dalam negeri. Jika dibiarkan saja, industri lokal bisa terbunuh.

"Impor baju bekas itu membahayakan industri nasional kita, industri tekstil kita. Nanti produk-produk dalam negeri terganggu kalau ada impor pakaian bekas. Industri tekstil kita bisa terganggu dan mati," ujarnya di Riau yang ditayangkan melalui youtube Wapres RI, Senin (20/3).

"Di samping itu juga ada hal-hal lain dianggapnya, meski nggak potensial, seperti kurang kebersihan, kesehatannya. Kemudian juga tidak baiklah lah," jelasnya.

Ma'ruf tak lupa mengimbau masyarakat mulai sekarang membeli pakaian produksi lokal saja. Harganya juga terjangkau dan masih baru.

"Jadi kita sedang menggiatkan bangga produk sendiri. Saya kira Pak Presiden sudah katakan itu ya, kita majukan industri dalam negeri dan beli produk dalam negeri," jelasnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, pada 2022 volume impor pakaian bekas (dengan HS Code 63090000) memang melonjak hingga 227,75 persen menjadi 26,22 ton dibanding tahun sebelumnya yang hanya 8 ton, dengan nilai devisa impor sejumlah US2.146 atau setara Rp4,21 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

14 Syarat Pengusaha Bisa Urus dan Dapat Sertifikasi Halal Gratis******

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) Kementerian Agamamenggelar Kampanye Wajib Sertifikasi Halal2024 pada Sabtu (18/3) kemarin. Kampanye tak hanya digelar di Jakarta tapi juga 1.000 titik di seluruh Indonesia.

Dalam kampanye, ada 3.000 pelaku usaha yang langsung mendaftarkan sertifikasi halal atas produk mereka.

"Alhamdulillah, antusiasme pelaku usaha cukup baik. Di hari kampanye kemarin, ada 3.000 pelaku usaha yang langsung mendaftarkan sertifikasi halal gratis produknya," ujar Kepala BPJPH M. Aqil Irham dalam keterangan resminya Minggu (19/3) seperti dikutip dari website Kementerian Agama.

Lalu apa saja syaratnya sehingga masih ada pelaku usaha yang belum bisa memenuhinya. 

Mengacu kepada Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban) Nomor 150 tahun 2022, berikut syarat sertifikasi halal gratis;

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam lampiran keputusan ini;
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya;
9. Tidak menggunakan bahan berbahaya;
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
13. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan;
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL. 

"Mereka belum bisa mendaftar karena masih ada persyaratan yang belum bisa dilengkapi, contohnya Nomor Induk Berusaha (NIB)," ujar Aqil.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Jokowi Bubarkan Dua BUMN, Salah Satunya Karena Pailit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Istaka Karya yang dibubarkan karena pailit dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Pembubaran itu masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Kedua aturan itu diteken Jokowi pada Jumat (17/30. Dalam aturan yang membubarkan PT Istaka Karya disebutkan, pembubaran dilakukan karena perusahaan berpelat merah itu dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Dalam aturan itu, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 13/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan. Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara dengan alasan likuidasi dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

"Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi pasal 2.

Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Lihat Juga : Alasan Jokowi Bubarkan BUMN Istaka Karya

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun, terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.