slot gampang maxwin hari ini
akun tergacor 2022 329Jutaan kata 917122Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gampang maxwin hari ini》
Konflik Rempang di Tengah Urgensi Kelanjutan Investasi Asing******
Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang, Kepulauan Riau mendapat penolakan sejumlah warga setempat.
Warga menolak direlokasi demi memuluskan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Penolakan pun berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9) lalu.
Bentrokan menjadi perhatian publik nasional setelah video penembakan gas air mata beredar di media sosial. Sejumlah anak sekolah harus dilarikan ke fasilitas kesehatan karena terkena gas yang membuat dada terasa panas itu.
Berdasarkan konfirmasi dari salah satu pegawai di PT Makmur Elok Graha, perusahaan tersebut adalah anak usaha dari Artha Graha Group milik taipan Tomy Winata.
Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar PSN 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Mengutip situs BP Batam, kawasan ekonomi ini rencananya dikembangkan di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.
Lihat Juga :Bahlil Sebut RI-Warga Rugi Besar Jika Xinyi Batal Investasi di Rempang |
Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.
BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.
Selain itu, kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China, Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.
Xinyi Group bakal membangun pabrik yang digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China. Demi pembangunan ini, warga yang mendiami di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru tersebut harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan.
Lihat Juga :Pontjo Sutowo Blak-blakan soal Rebutan Hotel Sultan dengan Negara |
Jumlah warga tersebut diperkirakan antara 7.000 sampai 10 ribu jiwa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bentrokan di Pulau Rempang terjadi akibat komunikasi yang kurang baik. Ia mengatakan warga yang terdampak telah diberikan ganti rugi berupa lahan dan rumah. Namun terkait lokasi masih kurang dikomunikasikan dengan baik.
"Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengkomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat itu yang harusnya diselesaikan," kata Jokowi dalam acara Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (13/9).
Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk turun tangan terkait persoalan itu. Ia pun mempertanyakan mengapa masalah itu harus sampai ke presiden.
Lihat Juga :Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang |
"Masa urusan begitu harus sampai presiden?" imbuh Jokowi.
Jokowi menekankan dalam pembangunan PSN tidak boleh dilakukan pendekatan represif ke masyarakat. Pasalnya tujuan PSN adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat akan senang jika diberi ganti rugi dengan harga terbaik dalam pembebasan lahan.
Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.
Lihat Juga :Daftar Kompensasi BP Batam ke Warga Terdampak Rempang Eco City |
Bagi masyarakat yang memiliki tempat tinggal di tempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan. Selain itu, BP Batam akan akan memberikan rumah seharga Rp120 juta ukuran 45 meter persegi bagi mereka yang tak memiliki tempat tinggal lain.
Karena konflik terus bergulir, Jokowi pun mengutus Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan kasus di sana. Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.
Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.
Meski demikian, Bahlil mengatakan proyek Rempang Eco-city harus tetap berjalan. Ia menilai akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika Xinyi Group batal berinvestasi.
Lihat Juga :Daftar Masalah dan Korupsi di BUMN yang Terbongkar Belakangan Ini |
Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil.
Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.
Lihat Juga :Bahlil Ungkap Alasan Proyek Rempang Dipercepat, Singgung Singapura |
Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.
"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Tinjau Ulang Proyek Rempang
BACA HALAMAN BERIKUTNYAHALAMAN: 1 2
Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******
Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).
Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.
Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.
Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.
"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.
Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.
Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.
"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.
Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.
"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.
Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.
Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.
[Gambas:Video CNN]
"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.
Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.
Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.
(agt/agt)Label：situs slot yang sering menang、link slot maxwin hari ini、situs slot 22
Terkait：link slot gampang maxwin、slot gacor gampang maxwin pragmatic play、lawastoto、vip4dp、cicil hp tanpa aplikasi、sempurnatoto、bunga pinjaman di akulaku、slot gacor link、main slot 138、syairsidny
bab terbaru：trik bermain higgs domino slot fafafa（2024-07-07）
Perbarui waktu：2024-07-07
- Bab 1 lapakslot777
- Bab 2 slot gacor jam 4 pagi
- Bab 3 gameplay303
- Bab 4 erek erek 97
- Bab 5 aplikasi cicilan barang elektronik
- Bab 6 togel178 login
- Bab 7 buku mimpi 54
- Bab 8 gem188
- Bab 9 slot gacor abis
- Bab 10 slot online gacor terbaru
- Bab 11 bel4d
- Bab 12 rtp merdeka777
- Bab 13 trik menang mega888
- Bab 14 buku mimpi 2d 87
- Bab 15 rtp live palu4d
- Bab 16 303hoki
- Bab 17 asianslot88
- Bab 18 cara membayar kredivo
- Bab 19 selirqq
- Bab 20 slot gacor mudah maxwin
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6851bab
Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah
dewa777
Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengucapkan terima kasih kepada 10investorIndonesia yang rela mengucurkan Rp20 triliun demi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kesepuluh taipan itu adalah konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu buah investasi mereka yang sudah diresmikan Jokowi adalah Hotel Nusantara IKN.
Jokowi menilai kucuran duit tersebut membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan. Ia paham betul Aguan Cs juga mengincar keuntungan dalam investasi ini.
"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," sambungnya.
Lantas, siapa sebenarnya 10 konglomerat tersebut dan bagaimana latar belakang mereka?
Berikut profil singkat 10 pengusaha lokal yang investasi di IKN seperti dikutip dari berbagai sumber:
Lihat Juga :Daftar Direksi dan Komisaris Baru PLN Usai Agus Martowardojo Masuk |
1. Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group)
Wajar jika Aguan didapuk sebagai pimpinan konsorsium nusantara, namanya memang kesohor sebagai pebisnis ulung tanah air. Ia adalah pendiri Agung Sedayu Group yang berkecimpung di industri properti Indonesia, mulai dari apartemen, mal, hotel, hingga industrial estate.
Aguan juga pernah menjadi wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha 1990-1999. Usai penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakomut PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.
Ia dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).
Terlepas dari portofolio bisnisnya yang mentereng, Aguan pernah terjerat kasus korupsi berupa suap rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Pada 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Aguan memberi fee Rp50 miliar kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat raperda tersebut.
Aguan sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Namun, dirinya tak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Lihat Juga :Jokowi Targetkan Jalan Tol Balikpapan-IKN Rampung Juli 2024 |
2. Anthony Salim (Bos Indofood dan Salim Group)
Anthony Salim masyhur sebagai raja perusahaan mie instan di Indonesia. Bahkan, produknya dalam bendera Indofood terkenal hingga mancanegara, mulai dari Nigeria hingga Amerika Serikat.
Cuan Salim juga datang dari kelapa sawit via Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini bergerak di bidang agribisnis, seperti pembibitan, pembudidayaan dan penggilingan kelapa sawit, pemasaran minyak goreng dan margarin, hingga produk turunan minyak sawit lainnya.
Namun, Salim pernah terseret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana kala itu dirinya masih menjadi pengendali PT Bank Central Asia (BCA). Saat krisis keuangan 1997-1998, BCA mendapat dana bailout Rp53 triliun dari pemerintah.
Pada 2007 lalu, Kejagung sempat beberapa kali memanggil Anthony Salim terkait dugaan penyelewengan dana BLBI tersebut. Akar masalahnya adalah jumlah utang Salim Group dengan yang dibayarkan ke pemerintah tidak sesuai alias lebih sedikit.
Utang Salim Group dibayar dengan penyerahan 92,8 persen saham BCA dan saham 108 perusahaan kelompok usaha Salim lain kepada pemerintah. Jumlah jaminan kewajiban pemegang saham itu ditaksir senilai Rp52,7 triliun.
"Walaupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan nilai aset yang diserahkan obligor hanya Rp19 triliun, tim tidak menemukan unsur korupsi," kata pihak Kejagung kala itu, dikutip dari situs Kementerian Keuangan.
Lihat Juga :Bos AdaKami Klaim Peminjam yang Bunuh Diri Bukan Nasabah |
3. Franky Wijaya (Sinar Mas)
Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja. Franky meneruskan bisnis keluarganya, terlebih karena sang ayah meninggal pada 2019 lalu.
Berdasarkan situs Sinar Mas, Franky merupakan CEO Golden Agri-Resources Ltd, yang merupakan anak usaha grup tersebut. Ia bersama dua saudaranya, Indra dan Muktar Widjaja saling mengisi posisi tertinggi di Sinar Mas Group.
Namun, konflik internal menyulut keluarga Eka Tjipta pada 2020 lalu, di mana salah satu anaknya Freddy Widjaja menggugat kelima kakak tirinya terkait hak waris senilai Rp672,61 triliun. Bahkan, pengacara Freddy melaporkan Franky Cs dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun lalu.
Mengutip CNBC Indonesia, Sinar Mas diduga melawan hukum dengan menghindari pajak melalui perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Selain merugikan Freddy Widjaja, para terlapor diklaim berpotensi menipu atau menggelapkan uang Rp1 triliun dan pajak Rp40 triliun.
Lihat Juga :Pemerintah Gelar Sayembara Logo Kereta Cepat 'WHOOSH', Dapat 3 Calon |
4. Pui Sudarto (Pulauintan)
Pui Sudarto merupakan salah satu raja konstruksi di Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi yang berdiri sejak 1990 lalu.
Mengutip detikcom, Pui sempat sulit orderan di masa krisis moneter 1998. Namun, perusahaannya kala itu masih sanggup menerima proyek pembangunan gedung parkir di Pasaraya Blok M.
Ia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak 2004. Pui mengantongi saham di berbagai proyeknya, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung kantor, jasa pembersih gedung, apartemen, hotel hingga rumah sakit.
Lihat Juga :Menhub Klaim Nama WHOOSH Lebih Bagus dari Shinkansen |
5. Prajogo Pangestu (Barito Pacific)
Prajogo Pangestu adalah orang terkaya keempat di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya menyentuh US,5 miliar yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi.
Terlepas dari pundi-pundi hartanya, Prajogo pernah berkasus dalam dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatra Selatan senilai Rp331 miliar.
Bahkan, Prajogo sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Namun, ia bebas usai kasusnya di-surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejagung.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Garibaldi Thohir hingga Djoko Susanto
BACA HALAMAN BERIKUTNYAHALAMAN: 1 2
Dewa segala alam
slot jamin jp
Para penggemar buah naga merah merapat, ada diskon besar-besaran dari Transmart nih di pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria.
Buah naga merah mulai dari Rp1.400 per 100 gram aja. Promo ini berlaku di Transmart Pontianak.
Lihat Juga : Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini! |
Tapi, promo diskonnya cuma berlaku hari ini, Selasa (19/9) aja ya! Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.
Nah, biar enggak kehabisan, yuk buruan ke gerai Transmart terdekat di kotamu dan buru diskon Buah Naga Merah-nya. Mumpung diskon nih!
Selain diskon ini, ada juga tambahan diskon sebesar 20 persen untuk pengguna metode pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
Berikut daftar harga Buah Naga Merah di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.
1. Buah Naga Merah Rp1.400 per 100 gram berlaku di Pontianak.
2. Buah Naga Merah Rp2.040 per 100 gram berlaku di Jawa Timur, Mataram, dan Palu.
3. Buah Naga Merah Rp2.120 per 100 gram berlaku di Makassar.
4. Buah Naga Merah Rp2.288 per 100 gram berlaku di Jawa Tengah.
5. Buah Naga Merah Rp2.392 per 100 gram berlaku di Manado dan Medan.
6. Buah Naga Merah Rp2.632 per 100 gram berlaku di Jambi, Palembang, dan Balikpapan.
7. Buah Naga Merah Rp2.792 per 100 gram berlaku di Jabodetabek dan Padang.
8. Buah Naga Merah Rp2.952 per 100 gram berlaku di Bandung, Karawang, dan Lampung.
9. Buah Naga Merah Rp3.080 per 100 gram berlaku di Pangkal Pinang dan Pekanbaru.
10. Buah Naga Merah Rp3.360 per 100 gram berlaku di Denpasar.
11. Buah Naga Merah Rp4.552 per 100 gram berlaku di Kupang.
Tunggu apalagi? Yuk segera ke Transmart Full Day Sale: September Ceria! Cuma hari ini aja loh ya!
(uli/fef)[Gambas:Video CNN]
Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire
online 138 slot
Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco akhirnya buka suara di tengah kisruh perebutan Hotel Sultan dengan negara.
Indobuildco memang sempat mengelola tanah tersebut. Namun, hak guna bangunan (HGB) tersebut berakhir hingga tanah tempat berdirinya Hotel Sultan tersebut harus kembali ke negara.
Meski Pontjo sudah beberapa kali menggugat demi meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tanah tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Mahfud pun meminta Indobuildco mengosongkan kawasan tersebut.
Menurutnya, lokasi Hotel Sultan yang strategis menimbulkan kecemburuan banyak pihak. Ia pun membeberkan bahwa semula lahan tersebut bukanlah primadona.
Pontjo mengatakan sang ayah dulu diminta Pemda DKI Jakarta membangun Hotel Hilton Internasional di dekat Lapangan Banteng, bukan di lokasi Hotel Sultan sekarang. Akan tetapi, proyek tersebut akhirnya dibangun di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan diklaim menjadi motor penggerak kemajuan lingkungan.
"Kalau enggak itu (proyek Hotel Sultan) kan, ada apa di sini, siapa yang mau kemari? Dulu tahun 60-an, mayat apa dibuang di sini. Begal apa, dibuang di sini. Ketemu mayat mah bukan jarang, sering. Itu yang menurut saya, kan kita sudah mengubah dari kondisi itu ke kondisi ini, itu yang saya sesalkan," katanya, dikutip dari Detik, Senin (18/9).
Lihat Juga :REKOMENDASI SAHAMPilihan Saham Ciamik Pekan Ini, Sektor EBT Berpeluang Cuan |
Ia berdalih polemik timbul karena Pemerintah Indonesia sudah banyak berganti pejabat sehingga ada perbedaan tafsir kepemilikan tanah tersebut. Pontjo merasa sah-sah saja jika ada perbedaan, tetapi ia menolak dikriminalisasi.
Pontjo heran mengapa dirinya dikriminalisasi dalam kasus Hotel Sultan ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dirinya selama ini tidak merugikan negara dan lingkungan.
"Ya artinya kita bersengketa kan hak bukan bersengketa kriminal, kalau dulu saya ngerampok ya saya kriminal. Jadi, saya enggak ngerti kenapa bolak-balik saya dipakai-pakai cara kriminal," kritik Pontjo.
Ia merasa seharusnya mendapatkan bintang jasa karena telah membangun industri pariwisata di tanah air. Pontjo menegaskan membangun gedung mudah, tetapi tidak dengan membangun industrinya.
Lihat Juga :Profil Pontjo Sutowo yang Bersengketa Dengan Negara soal Hotel Sultan |
Menurutnya, harus segera dicari solusi atas masalah ini, bukan hanya ribut-ribut semata. Pontjo berharap tidak timbul masalah baru dari pengelolaan tanah tersebut.
"Jadi, saya sekarang lagi berbeda pendapat. Hanya kalau saya lagi berbeda pendapat tuh ya saya inginnya dikasih dong kesempatan yang fairuntuk menjelaskan kepada publik apa sih yang terjadi. Jangan one sidedseolah-olah satu sumber aja gitu dan saya merasa ini bukan pekerjaan yang sekedar make money, ini kan membangun lingkungan," tutur Pontjo tentang alasan muncul ke publik sekarang.
Pontjo pun menyinggung soal kontribusinya kepada negara melalui pajak bumi dan bangunan (PBB). Ia menegaskan dirinya taat pajak dalam pengelolaan Hotel Sultan selama ini.
Ia menyebut tidak mungkin lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bisa menyumbang duit ke negara jika dibiarkan kosong. Pontjo pun merasa tidak dihargai dalam kasus ini.
"Sekarang dengan begini (dengan berdirinya Hotel Sultan), Rp80 miliar tiap tahun. Kok enggak dihargai? 'Soalnya dulu kamu enggak bayar ini, enggak bayar ini'. Apanya yang enggak bayar?" bantah Pontjo.
"Ini saya bayar Rp80 miliar tiap tahun. Itu loheconomic impact-nya yang penting. Masa ngeributin 'Eh rupa kamu enggak bagus, baju kamu enggak bagus'. Itu enggak penting buat saya, yang penting itu lingkungan ini terangkat atau tidak," tandasnya.
Ia pun mengancam akan investasi di tempat lain jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian hukum. Pontjo menegaskan di mana dirinya berdiri bisa menjadi lingkungan yang baik, terbukti dari keberadaan Hotel Sultan.
Pontjo juga mewanti-wanti pemerintah investor akan kabur jika negara masih terus bersengketa soal HGB dan hak pengelolaan atas tanah (HPL). Bahkan, calon-calon pengembang baru juga diklaim tak akan minat membangun di tanah air.
Lihat Juga :TAIPANGina Rinehart, Orang Terkaya Australia yang Digugat Anak soal Warisan |
Pemerintah sendiri secara gamblang telah menyatakan bakal mengambil alih Hotel Sultan dari PT Indobuildco milik Pontjo.
Terlebih, MA sudah membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.
Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbanganMA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.
Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGBNomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.
Lihat Juga :Menteri ESDM Wanti-wanti Cadangan Nikel RI Habis 15 Tahun |
Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya akan mengawal proses ini.
"Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara," kata Listyo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (8/9).
Di sisi lain, Listyo menyebut ada potensi pidana baru terkait sengketa lahan tersebut. Potensi pidana baru itu, meliputi pidana umum maupun terkait UU Tindakan Pidana Korupsi (Tipikor).
"Kami juga melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor," ujarnya.
Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.
"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.
[Gambas:Video CNN]
Baca artikel lengkapnya di sini.
(skt/sfr)Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat
cicilan kredit hp
FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.
Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.
Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.
Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.
Lihat Juga :Uji Coba Gratis Kereta Cepat Berakhir September, Setelah Itu Bayar |
"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.
Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.
Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.
Lihat Juga :Teten Kejar Revisi Aturan Dagang Online Terbit Pekan Ini |
Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.
"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.
Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.
Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.
Lihat Juga :DJP Respons soal Pajak Pengusaha Diperiksa Usai Bantu Anies |
Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor
Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.
"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.
Bersambung ke halaman berikut...
Atur Social Commerce di Indonesia
BACA HALAMAN BERIKUTNYAHALAMAN: 1 2
Kelahiran Kembali dan Balas Dendam
duniabet
Transmart kembali menggelar promo diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada hari ini, Selasa (19/9) di seluruh gerai se-Indonesia.
Pesta diskon dimulai sejak jam buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di semua gerai.
Lihat Juga :Siap-siap, Kejutan Transmart Full Day Sale Hadir Lagi Hari Ini! |
Nggak cuma itu aja nih, pelanggan masih dapat diskon tambahan sebesar 20 persen jika bertransaksi menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
Tunggu apalagi? Yuk segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan serbu diskon kebutuhan hariannya cuma di Transmart Full Day Sale: September Ceria hari ini.
 |
[Gambas:Video CNN]
Dewa Badai
slot189
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas sebagai tersangka baru dugaan kasus korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevatedalias Tol MBZ.
"Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik pada hari ini menetapkan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama, SB, sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/9) lalu.
Kuntadi mengatakan penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.
Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramppada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Sofiah Balfas?
Dikutip dari situs resmi Bukaka, Sofiah Balfas adalah wanita kelahiran 1 April 1967. Ia merupakan jebolan Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990.
Lihat Juga :Mengintip Proyek LNG yang Menyeret Karen Agustiawan ke Pusaran Korupsi |
Sofiah disebut sibuk ke sana kemari memperkaya kemampuan manajerialnya melalui berbagai pelatihan. Ia diklaim aktif mengikuti sejumlah kegiatan terkait tata kelola perusahaan (GCG), kepemimpinan, hingga seminar standar pelaporan keuangan internasional (IFRS).
Ia lantas bergabung di Bukaka sejak 1992 lalu. Mulanya, Sofiah masuk ke dalam tim pemasaran di unit usaha road construction equipment(RCE) hingga 2001.
Setelah 9 tahun menjadimarketing, Sofiah didapuk sebagai Kepala Unit Usaha Peralatan Pembangunan Jalan (RCE) Bukaka pada 2001. Ia mengemban jabatan tertinggi di unit RCE tersebut tujuh tahun lamanya sampai 2008.
Lihat Juga :Erick Thohir soal Korupsi Tol MBZ: Bagus, Bersih-bersih BUMN Terbukti |
Usai pengabdian di unit RCE, Sofiah secara resmi diangkat menjadi Direktur Operasional Bukaka pada 11 Juni 2008. Pengangkatan tersebut tercatat dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 13 yang disetujui notaris bernama Masnah Sari.
"Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC); pemasaran; serta operasi dan produksi, saat ini beliau (Sofiah) juga dipercaya menduduki posisi direktur di anak perusahaan, yaitu PT Bukaka Mandiri Sejahtera sejak 2008 dan PT Bukaka Forging Industries sejak 2009," rinci di situs Bukaka.
Kendati, Bukaka menegaskan Sofiah Balfas tidak punya saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan.
Emiten berkode BUKK itu juga menekankan sang direkturnya tersebut tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, serta pemegang saham utama alias pengendali perseroan.
[Gambas:Video CNN]
《slot gampang maxwin hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，ampmbetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gampang maxwin hari ini》bab terbaru。