slot paling cepat menang

cara pengajuan cicilan akulaku 303Jutaan kata 68586Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot paling cepat menang》

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Kodam Udayana upayakan jalur damai sikapi insiden penyerangan TNI******

Denpasar (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodam) IX/Udayana mengupayakan jalur damai untuk menyelesaikan permasalahan antara sekelompok orang muda dengan anggota Kompi A Yonif 900/Satya Bhakti Wirottama dalam insiden penyerangan di Lapangan Futsal Kerobokan, Badung, Bali. Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Infantri Agung Udayana saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Jumat mengatakan upaya damai tersebut diupayakan oleh Kodam Udayana setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap anggota TNI dan juga para terduga pelaku yang saat ini masih diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Badung.
"Rencana siang ini (Jumat 9/2) akan ada mediasi dan jalan damai. Kemarin (Kamis 8/2) di kantor polisi sudah diperiksa baik dari warga sipil maupun dari militer, polisi militer juga sudah memeriksa akhirnya dari keduanya bersepakat untuk berdamai menempuh jalan kekeluargaan," kata Kapendam Udayana.

Kolonel Agung mengatakan Komandan Satuan akan mewakili militer untuk menempuh penyelesaian masalah dengan perdamaian. Menurutnya, berdasarkan hasil temuan di lapangan berdasarkan keterangan kedua belah pihak, insiden tersebut terjadi akibat kesalahpahaman hingga berujung pada upaya penyerangan.

"Hasil temuan di lapangan ditemukan kesalahpahaman jadi ada dua komunikasi pemuda kebetulan yang satu militer yang satu sipil. Ada persepsi yang salah dalam berkomunikasi jadi kesimpulannya ada miskomunikasi. Persepsi yang keliru  berujung pada kesalahpahaman," kata Kapendam.

Kapendam Udayana menyatakan insiden tersebut mendapat perhatian dari Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Harfendi. Pangdam Harfendi menurut Udayana, melihat insiden tersebut secara lebih humanis dan menyeluruh agar tidak terjadi perpecahan atau konflik yang berkepanjangan mengingat hari pemungutan suara sudah angkat dekat.

Pangdam Harfendi sendiri memandang upaya damai adalah langkah strategis untuk meminimalisasi terjadinya konflik sosial menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024.

Pangdam Udayana Harfendi bahkan telah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran untuk tidak terprovokasi dengan insiden tersebut dan tidak mengaitkan insiden tersebut dengan gerakan politik tertentu.

"Panglima memerintahkan agar menghindari konflik fisik atau konflik dengan masyarakat. Panglima mengingat baik lisan maupun tertulis, juga surat atas nama panglima untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini tidak dibawa ke ranah politik. Ini yang kadang orang salah, seolah-olah ini mengarah ke sana," katanya.

Pangdam Udayana pun berharap insiden tersebut tidak mempengaruhi kondisi pariwisata Bali yang kian membaik pada awal tahun 2024 ini.

Terkait dengan Serda STV yang menjadi korban penyerangan tersebut sudah keluar dari RS dan kembali bertugas seperti biasa di kesatuannya.

Sebelumnya, peristiwa penyerangan terhadap anggota Raider 900 dengan sekelompok orang tak dikenal tersebut terjadi pada Rabu (7/2) malam di Big Ball Futsal Arena Jalan Raya Kerobokan, Kabupaten Badung.

Dalam insiden itu, sekitar 30 orang muda tak dikenal melempari para anggota TNI yang ada di dalam lapangan futsal dengan batu. Akibatnya salah satu anggota TNI Serda STV mengalami luka.

Polres Badung yang menanganinya kasus tersebut telah mengamankan 10 terduga pelaku dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Badung.
Baca juga: Polres Badung periksa 10 terduga pelaku penyerangan anggota TNI
Baca juga: Anggota DPR apresiasi TNI dan Polri usut penyerangan Polres Jeneponto
 

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：trik bermain mahjong、pinjol ilegal gampang cair、wasiat4d akun demo

Terkait：buku mimpi menangkap ikan dengan tangan、voucher ongkir shopee、sarangbobet、cara dapat uang 3 juta、situs slot gacor minggu ini、octabet88、bisaqq、my voucher lazada、cara dapat uang cepat dan halal、slot mudah jackpot

---

---

bab terbaru：yuk main slot（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09