pola maxwin starlight

Forum hiburan super

Respons Wika Usai Dicurigai Wamen BUMN Manipulasi Laporan Keuangan******

PTWijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika buka suara soal tuduhan manipulasi laporan keuanganyang diarahkan Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo kepada mereka.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Terkait Kementerian BUMN yang tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut, Mahendra menegaskan menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin, Kartika Wirjoatmodjo mencurigai laporan keuangan WIKA dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah dimanipulasi.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut kecurigaan muncul karena laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatementkarena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujarnya.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang ada frauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Jusuf Hamka Akan Denda Negara 2 Persen per Bulan Buntut Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka sudah habis kesabaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal utangRp800 miliar yang ditagihnya ke negara.

Ia mengaku sudah tidak mau berdamai lagi dengan Kemenkeu. Apalagi, setelah Kemenkeu melontarkan serangan balik dengan menyatakan akan menagih utang ratusan miliar milik perusahaan grup Jusuf.

Ia mengatakan akan kembali ke putusan MA dalam menagih utang itu. Artinya, ia akan mengenakan denda 2 persen per bulan sebagaimana diputuskan oleh MA kalau pemerintah tak segera membayar utang itu.

Jusuf Hamka menagih utang Rp800 miliar kepada pemerintah.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah putusan MA itu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucap Jusuf.

Janji tak dipenuhi. Jusuf mengatakan utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Namun, di tengah upaya menagih utang, Jusuf malah mendapatkan serangan balik dari Kemenkeu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menagih balik utang ratusan miliar ke grup usaha milik Jusuf Hamka setelah negara ditagih Rp800 miliar oleh bos jalan tol itu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan tagihan kepada grup PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf itu terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Meski begitu, Rio menyebut pemerintah tetap memperhatikan tagihan dari Jusuf. Namun, ia menegaskan negara harus berhati-hati.

Ia merinci gugatan dari Jusuf sudah diajukan sejak 2004, sampai akhirnya maju ke peninjauan kembali (PK) pada 2010. Kendati, ia menyebut pihaknya masih harus memastikan secara detail tuntutan tersebut.

Menurutnya, CMNP milik Jusuf terafiliasi atau dalam pengendalian pemegang saham pemilik Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Meski begitu, Rio tidak menutup mata bahwa sudah ada putusan pengadilan terkait utang negara ke Jusuf tersebut.

"Sebagaimana diketahui ada banyak tuntutan sejenis kepada pemerintah. Intinya kita pastikan dulu, yang punya negara itu sudah tuntas apa belum. Kalau enggak kan repot," tutur Rio.

Putri penjelajah waktu mencari posisi resmi

Sambut Iduladha, Tol Krian******

PT WaskitaToll Road melalui anak usahanya, PT Waskita Bumi Wira (WBW), memberikan diskon tarif TolKrian - Gresik berkisar 11 persen hingga 35 persen dari tarif normal. Diskon berlaku mulai Kamis (22/6) pukul 06.00 WIB.

Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu mengungkapkan tarif diskon tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan di Ruas Tol Krian - Gresik.

"Dengan diskon tarif tersebut, maka pengguna jalan dengan kendaraan Golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per km, di mana tarif normal adalah Rp1.506 pe km," ujar Alex dalam keterangan resmi.

Adapun diskon tarif tol jarak terjauh dari Gerbang Bunder ke Gerbang Lebani golongan I yang semula bertarif Rp43.500 menjadi Rp37.500. Kemudian, kendaraan golongan II dan III yang semula bertarif Rp65.500 didiskon menjadi Rp56.500, sedangkan untuk kendaraan golongan IV dan V yang semula bertarif Rp87.500, akan dikenakan tarif sebesar Rp56.500.

Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Iduladha dan Libur Sekolah.

"Pemberlakuan diskon tarif tersebut juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap WBW, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian - Gresik secara keseluruhan," ujarnya.

Adapun pada Junction Wringinanom yang sudah beroperasi sejak 22 Februari 2023 tetap dikenakan tarif normal dengan besaran tarif dari Junction Wringinanom menuju Lebani Gresik dan sebaliknya sebesar Rp5.500 (Gol. IV dan V), Junction Wringinanom menuju Belahanrejo dan sebaliknya sebesar Rp10.500 (Gol. I), Rp15.500 (Gol. II dan III), dan Rp21 ribu (Gol. IV dan V).

Lalu, Junction Wringinanom menuju Cerme dan sebaliknya sebesar Rp32 ribu (Gol. I), Rp48 ribu (Gol. II dan III), dan Rp64 ribu (Gol. IV dan V), serta Junction Wringinanom menuju Bunder dan sebaliknya sebesar Rp42 ribu (Gol. I), Rp63 ribu (Gol. II dan III), dan Rp84 ribu (Gol. IV dan V).

Direktur Pengendalian & K3LMP Mokh Sadali menyampaikan kehadiran Tol Krian - Gresik saat ini mempermudah akses pengguna jalan khususnya masyarakat Gresik yang akan berpergian ke wilayah lainnya di Jawa Timur.

"Adanya Tol Krian - Legundi - Bunder mempermudah akses dari Krian ke Bunder di Gresik, ditambah adanya Junction Wringinanom, tentunya akses masuk dan keluar Jalan Tol Krian - Gresik semakin mudah, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat." jelas Sadali pada keterangan yang sama.

Ruas Tol Krian - Gresik terdiri dari 3 seksi yaitu Krian - Kedamean, Kedamean - Boboh dan Boboh - Bunder, dengan total panjang 29 km dan telah beroperasi secara penuh.

Saat ini, Tol Krian - Gresik menjadi akses pendukung peningkatan perekonomian bagi kelancaran logistik, barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, serta kawasan industri Krian.

[Gambas:Video CNN]

Masakan dari dunia lain

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tersenyum bangga di dunia keabadian

Menaker Wajibkan Perusahaan Bentuk Satgas Kekerasan Seksual******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mewajibkan pengusaha untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual imbas kasus staycation dengan bos sebagai syaratkontrak kerja, yang viral beberapa waktu lalu.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, yang diteken 29 Mei 2023.

"Iya (wajib), semua perusahaan harus membuat Satgas," katanya, dikutip Detikcom, Kamis (1/6).

Sanksi tersebut antara lain mulai dari pemberian surat peringatan (SP), pemindahan penugasan ke unit kerja lain, pengurangan atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kewenangannya di perusahaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Melalui Satgas ini, perusahaan, satgas bisa merekomendasikan sanksi-sanksi yang saya sebutkan tadi," imbuhnya.

Selain membentuk satgas, Kemnaker juga mendorong pengusaha membentuk satu kanal pengaduan demi memastikan para korban terjaga kerahasiaanya. Kanal ini dapat membuat para korban yang ingin melapor jauh dari rasa takut serta malu yang kebanyakan menghantui para korban kekerasan seksual.

[Gambas:Video CNN]