pola gacor mahjong ways hari ini

Jalan menuju kebangkitan

Sofyan Djalil dan Suhardi Alius Diangkat Jadi Komisaris Ancol******

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RISofyan A Djalil diangkat menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pembangunan Jaya Ancol.

Selain itu, Eks Kepala BNPT Suhardi Alius diangkat menjadi komisaris.

Pengangkatan itu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (1/2).

"Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta, Fitria Rahadiani, dalam keterangan tertulis Rabu ini.

Fitria mengatakan perubahan susunan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, dilaksanakan atas pertimbangan penyegaran dalam struktur organisasi perusahaan.

Ia menyebut pengangkatan Sofyan A. Djalil dan Suhardi Alius diharapkan bisa memberikan energi untuk meningkatkan kapasitas dan nilai tambah perseroan.

"PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dengan pembaharuan kepengurusan ini, diharapkan agar Direksi bersama Dewan Komisaris mengupayakan percepatan recoverybisnis Perseroan sesuai tata kelola perusahaan yang baik," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Sandiaga Sambut ATF 2023 di Yogyakarta, Jadi Momen Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 bermakna besar, karena akan menjadi event pembuka pertemuan antar menteri serta stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif se-ASEAN.

Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menerima estafet dari Kamboja pada ATF untuk periode 2023. Sesuai tradisi, keketuaan Indonesia di forum pariwisata ASEAN akan diakhiri dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ATF, yang tahun ini bertema "ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations".

Adapun Yogyakarta terpilih sebagai lokasi puncak kegiatan ATF 2023, karena memiliki beragam kapasitas dan fasilitas yang memadai, seperti bandara udara internasional, hotel, hingga destinasi pariwisata unggulan dan destinasi super prioritas Borobudur.

Menurut Sandiaga, momentum keketuaan Indonesia ini dapat menghasilkan berbagai inisiatif baru dalam menghadapi tantangan.

"Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua penyelenggara ATF 2023 di Yogyakarta diharapkan dapat menjadi puncak momentum pemulihan perekonomian nasional dan regional, pembukaan lapangan kerja, dan menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," lanjutnya.

Kolaborasi pun menjadi salah satu langkah Sandiaga memanfaatkan momen, antara lain bersama Grab Indonesia berupa wrapping brandWonderful Indonesia pada 50 unit armada Grab Car di Yogyakarta.

Wrapping brand, wujud kolaborasi Kemenparekraf dan Grab Indonesia terhadap salah satu dari 50 armada Grab Car di Yogyakarta. (Foto: Kemenparekraf)

Wrapping brandyang menampilkan beragam destinasi wisata super prioritas Indonesia itu juga turut menghiasi bus transportasi publik Trans Jogja, yang melewati lokasi penyelenggaraan ATF.

Tak sampai di sana, Kemenparekraf turut meluncurkan program aktivasi Numpang Pesona Jogja Istimewa, di mana masyarakat bisa membuat dan berbagi konten kreatif di media sosial terkait destinasi wisata dan produk unggulan Yogyakarta. Tak hanya voucher makan, peserta Numpang Pesona Jogja Istimewa juga bisa mendapatkan uang tunai hingga puluhan juta rupiah.

Sandiaga menjelaskan, wujud gerak bersama dan kolaborasi ini merupakan salah satu wujud implementasi program kemitraan co-brandingWonderful Indonesia. Pada saat bersamaan, hal ini juga menegaskan kehadiran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan.

"Kita harapkan masyarakat dapat menikmati kuliner khas Yogya melalui voucher GrabFood yang dimenangkan, ini bisa juga membantu UMKM kuliner. Selain itu melalui Numpang Pesona Jogja Istimewa juga dapat menciptakan konten-konten kreatif promosi wisata #DiIndonesiaAja khususnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia," kata Sandiaga.

Yuan Zun

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

keyakinan abadi

Harga Kripto Anjlok Parah, Polygon Paling Merah******

Harga mayoritas aset kriptodengan kapitalisasi pasarterbesar memerah pada perdagangan Selasa (31/1).Polygon mengalami pelemahan paling dalam.

Mengutip coinmarketcap, Polygon terperosok dalam ke harga US,09 per koin, setelah tergelincir 5,48 persen. Namun dalam sepekan, koin dengan market share terbesar kesepuluh ini masih tercatat naik 8,9 persen.

Bitcoin yang menjadi market leader, merosot ke harga US.875 per keping imbas pelemahan 3,32 persen. Penurunan Si Raja Koin diikuti koin lainnya.

XRP tergelincir dalam sebesar 4,74 persen ke harga USKemnaker Janji UU PPRT Jamin Hak Upah Hingga Cuti Pekerja Rumah Tangga******

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bakal mengatur sejumlah hak mendasar yang diperoleh PRT.

Hak dasar itu mulai dari kepastian upah, jaminan sosial, hingga hak cuti.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan selama ini tidak ada perlindungan bagi hak-hak mendasar PRT. Oleh sebab itu, ia berharap kehadiran UU PRT dapat memberikan perlindungan itu.

Tak hanya soal hak PRT, RUU PPRT juga akan mengatur hak pemberi kerja. Mereka akan mendapatkan kepastian data-data yang jelas terkait PRT yang bekerja dengan mereka.

Pemberi kerja juga diberikan kepastian untuk bisa berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga terkait mengenai kontrak kerja mereka dengan PRT.

RUU PPRT sudah mandek di parlemen selama 19 tahun. Rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.

Pada 2020, pembahasan ruu tersebut rampung di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).

Setelahnya, pemerintah dan DPR bersepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Namun, rencana itu pupus. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.

Presiden Jokowi kemudian menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan.

[Gambas:Video CNN]

Ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menaker Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.

"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/1).

Tether, USD Coin dan Binance USD masih setia sebagai koin berharga 1 dolar AS. Trio satu dolar AS ini berfluktuasi tipis di bawah 1 persen.

Di antara rapot merah perdagangan hari ini, hanya Dogecoin yang hijau. Si Koin Meme ini bergerak naik 3,27 persen ke harga USMinyakita Langka, Warga Makassar Berburu Minyak Goreng hingga ke Gowa******

Langkanya minyak goreng Minyakita di pasaran diikuti hilangnya minyak curah membuat masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, harus berburu minyak goreng hingga ke Kabupaten Gowa.

Habisnya minyak goreng curah di sejumlah daerah seperti dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Sinjai, Maros hingga Kota Makassar, membuat masyarakat dan pelaku UMKM harus menempuh perjalanan hingga 6 jam demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga tertinggi Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.

Warga dan pelaku UMKM yang berburu minyak goreng baik jenis curah maupun Minyakita harus mengantre di salah satu distributor minyak goreng yang berada di Gowa demi mendapatkan minyak goreng sesuai harga yang telah ditentukan pemerintah.

Namun, hanya warga yang memiliki kartu anggota yang dapat membeli minyak goreng tersebut.

Salah satu warga asal Kabupaten Takalar, Syamsiah mengaku kesulitan mendapatkan Minyakita di Takalar untuk menggoreng jualan berbagai jenis gorengan.

"Memang (Minyakita) langkah, saya saja dari Takalar ke Gowa untuk beli minyak. Kita jual gorengan tapi di sana (Takalar) susah minyak. Kadang ada tapi mahal," kata Syamsiah, Selasa (31/1).

Syamsiah yang memiliki usaha makanan gorengan pun mengaku sudah beberapa bulan terakhir di Takalar ketersediaan Minyakita sudah langkah.

"Sudah beberapa bulan Minyakita kosong. Kita cari yang murah kasihan, dua minggu sekali beli minyak di Gowa. Jadi dalam sebulan bisa sampai 3 sampai empat kali. Pemakaian tergantung, bisa satu hari dua jeriken. Kalau pakai minyak premium mahal," jelasnya.

Sementara itu, pedagang kerupuk, Tomo Sumaryono mengaku dari Makassar rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng curah yang sudah langka di Makassar.

"Saya beli minyak sekitar 25 jeriken, satu jeriken kapasitas 8 liter. Di sana (Makassar) tidak ada dan susah. Awal Januari mulai tidak ada," kata Tomo.

Distributor dan pengecer minyak goreng, Noviana mengaku stok minyak goreng curah di Kabupaten Gowa masih aman. Namun, ia mengutamakan penjualan minyak goreng curah saat ini diutamakan hanya untuk pemakaian sehari-hari maupun pelaku UMKM.

"Stoknya masih aman untuk sementara di Gowa. Kita utamakan dulu ibu rumah tangga dan UMKM," kata Noviana.

Sedangkan untuk tingkat pengecer, kata Noviana pihaknya telah membuat perjanjian lebih dulu sebelum mengantarkan minyak goreng pesanan para pengecer.

"Untuk yang jual kembali kita antarkan dan harus tandatangan serta memasang spanduk agar mereka tidak jual melewati harga HET," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

<句子>

Saya memiliki Kuil Dewa Kota

<句子>