slot88jp

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Nestle PHK Karyawan, Klaim Beri Kompensasi Lebih Tinggi dari Industri******

PT Nestle Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur.

Perusahaan tidak menyebutkan secara pasti jumlah karyawan yang terdampak. Namun, sebelumnya dikabarkan jumlah korban PHK mencapai 126 orang.

Berdasarkan keterangan tertulis manajemen, Selasa (12/12), Nestle menyebutkan hampir seluruh karyawan menerima penawaran PHK yang ditawarkan perusahaan.

Nestle juga berjanji memperlakukan setiap karyawan yang terdampak dengan adil dan penuh rasa hormat. Untuk itu, manajemen telah menawarkan paket kompensasi yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata industri maupun yang diwajibkan peraturan perundang-undangan kepada para karyawan yang terdampak.

Selain itu, Nestle juga memberikan pendampingan bagi karyawan yang terdampak untuk bersiap menghadapi dunia kerja baru.

Berbagai topik disampaikan dalam sesi pembekalan, termasuk ilmu pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga sesi motivasi, khususnya bagaimana mengelola transisi dalam karir.

"Sebelum dilakukannya program ini, kami telah mengkomunikasikan secara transparan kepada seluruh karyawan, baik yang terdampak maupun tidak, termasuk di dalamnya komunikasi dengan serikat buruh/pekerja. Perusahaan akan terus melakukan yang terbaik kepada karyawan terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnisnya di Indonesia," pungkas manajemen.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

Daftar Pilihan Saham Cuan Pekan Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) menguat 24,97 poin atau plus 0,35 persen ke level 7.159 pada perdagangan pekan lalu. Namun, investor asing masih mencatat jual bersih (net sell) Rp876,8 miliar selama sepekan.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat empat kali dan hanya melemah sekali. Secara total, performa indeks saham melesat 1,41 persen pada pekan lalu.

Pjs Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan penguatan paling besar dirasakan rata-rata volume transaksi harian sebesar 41,5 persen. Selama sepekan, data menunjukkan peningkatan dari 23,42 miliar menjadi 33,14 miliar lembar saham.

"Kapitalisasi pasar bursa juga meningkat sebesar 3,13 persen menjadi Rp11,47 triliun dari Rp11,12 triliun pada pekan sebelumnya," kata Kautsar, seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (8/12).

Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan meningkat 2,89 persen menjadi Rp14,12 triliun. Ini meningkat dibandingkan rata-rata nilai transaksi pekan lalu sejumlah Rp13,72 triliun.

Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan data perdagangan pekan lalu menunjukkan penguatan tren, bahkan tertinggi sejak 26 September 2022. Kendati, ia mewanti-wanti ada potensi koreksi sehat pada pekan ini dengan perkiraan pergerakan di rentang 7.025-7.280.

Audi menyebut ada dua sentimen utama dari dalam negeri yang bakal membayangi. Pertama, rilis data penjualan eceran Oktober 2023 yang diyakini tumbuh 1,9 persen secara tahunan.

Meski begitu, pertumbuhan dinilai melambat dibandingkan tahun lalu. Audi melihat pasar akan merespons secara moderat data ekonomi ini, di mana dari sisi harga bakal mengalami kenaikan di akhir 2023 seiring periode libur akhir tahun.

Kedua, rilis data neraca perdagangan November 2023. Konsensus mencatat akan ada surplus US,06 miliar alias lebih rendah dari catatan sebelumnya sebesar US,48 miliar.

Sementara itu, ada satu sentimen dari luar negeri yang berpotensi mempengaruhi gerak IHSG pekan ini. Audi menyebut rilis inflasi AS edisi November 2023 yang diperkirakan melambat bakal mendapatkan respons positif dari pasar.

"Investor dapat mengantisipasi terjadinya koreksi wajar pada IHSG, di mana saya melihat potensi penguatan masih akan terbuka seiring dengan sikap bank sentral diperkirakan akan lebih dovish," tuturnya kepadaCNNIndonesia.com, Sabtu (9/12).

[Gambas:Video CNN]

"Sektor yang dapat diperhatikan adalah energi karena kenaikan harga komoditas," saran Audi.

Ada 4 saham yang direkomendasikan jika dilihat dari sisi teknikal.Pertama, saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk yang naik 7,34 persen ke level 1.170 pada pekan lalu.

Ia menyarankan melakukan trading buypada saham emiten berkode PGEO tersebut. Audi meramal gerak saham ini akan berada di rentang 1.070-1.365.

Kedua, Audi merekomendasikan trading buy saham PT Adaro Minerals Indonesia Tbk alias ADMR. Saham emiten yang melesat 4,98 persen ke 1.370 pada pekan lalu diramal bisa tembus ke posisi 1.555.

Ketiga, ada PT United Tractors Tbk yang naik 2,76 persen ke level 22.300. Emiten berkode UNTR ini diyakini bisa tembus 23.550 dan disarankan untuk menggunakan skema speculative buy.

Keempat, Audi merekomendasikan saham PT Dharma Satya Nusantara Tbk yang tumbuh 3,77 persen ke level 550. Ia menyarankan speculative buypada saham emiten berkode DSNG ini karena diprediksi pekan ini bisa meningkat sampai posisi 600.

Di lain sisi, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat masih ada peluang indeks saham menguat terbatas selama sepekan ini. Ia mematok support IHSG di posisi 7.110 dan resistance 7.200.

Herditya mewanti-wanti beberapa sentimen utama yang diyakini bakal meramaikan naik turun IHSG. Salah satunya rilis neraca dagang di tanah air.

Sedangkan dari mancanegara ada tiga sentimen utama, yakni rilis data inflasi AS, inflasi China, serta Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed.

Ada tiga saham yang bisa dikoleksi selama sepekan ini versi Herditya. Pertama, PT Erajaya Swasembada Tbk alias ERAA.

Meski pekan lalu anjlok 0,55 persen ke posisi 362, Herditya yakin saham ERAA akan bangkit pekan ini. Ia meramal emiten ini bisa tembus ke level 420.

Kedua, saham PT Medikaloka Hermina Tbk yang stagnan di level 1.470 pekan lalu. Emiten berkode HEAL ini diyakini bergerak di rentang 1.525-1.600 pada sepekan ini.

Ketiga, Herditya menyarankan saham PT Aneka Tambang Tbk alias ANTM. Saham perusahaan pelat merah ini naik 3,06 persen ke posisi 1.685 pekan lalu dan dianggap bakal melesat ke level 1.810.

Jenderal Dinasti Song

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Peramal Tai Chi

Eks Bos TransJakarta Respons soal Klaim Pengguna Kendaraan Umum Anies******

Eks bos TransJakarta ikut bersuara usai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim ada kenaikan pengguna kendaraan umum di DKI Jakarta menjadi 1 juta orang per hari pada masa jabatannya.

Direktur Utama PT TransJakarta 2018-2020 Agung Wicaksono mengamini pembenahan transportasi umum yang dilakukannya berjalan seiring dengan pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kala itu, Anies menjadi orang nomor satu di DKI pada 2017-2022.

"Saya waktu di TransJakarta (menjadi dirut), waktu itu kebetulan gubernurnya sudah Pak Anies. Juga dengan mandat dari beliau kita lakukan solusi di TransJakarta waktu itu jumlah penumpang meningkat menjadi 1 juta (per hari), beberapa hari setelah saya selesai di sana," jelas Agung dalam Virtual Zoom bersama CNNIndonesia.com,Rabu (13/12).

Oleh karena itu, eks bos TransJakarta itu sepakat bahwa masalah yang masih tersisa di Jakarta harus dibereskan. Kendati, Agung yang kini menjabat sebagai deputi bidang pendanaan dan investasi Otorita IKN tak sepakat bila pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dibenturkan dengan penanganan masalah Jakarta.

Menurutnya, penanganan masalah, termasuk urusan transportasi umum bakal tetap berjalan meski ibu kota akhirnya pindah. Agung berpendapat Jakarta yang rencananya akan menjadi daerah khusus setelah ibu kota pindah ke IKN harus tetap berbenah.

"Kalau dibilang jangan tinggalkan Jakarta, justru itu, saya setuju. Masalah Jakarta harus diatasi, ini bukan berarti kita pindah ke IKN masalah Jakarta gak diatasi kok. Kan Pemerintah Jakarta masih ada, nanti menjadi daerah khusus rencananya, sedang digodok rancangan undang-undang (RUU)-nya," jelas Agung.

"Masalah di Jakarta tetap perlu ditangani, dilanjutkan apa yang sudah dikerjakan para gubernur-gubernur, Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 Joko Widodo), Basuki (Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama), Djarot (Gubernur DKI Jakarta 2017 Djarot Syaiful Hidayat), Anies (Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan), dan sekarang Pak Heru (Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono), itu harus terus ditangani. Sedangkan kami di IKN akan membangun sesuatu yang baru untuk masa depan yang membuat kita nanti bisa unggul di kancah internasional," tandasnya.

Sebelumnya, Anies mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang penanganan polusi udara di Jakarta berbekal anggaran Rp80 triliun. Pada debat pertama itu, Anies memamerkan prestasi yang dicapainya selama menjadi gubernur DKI Jakarta.

Anies mengatakan polutan muncul disebabkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terbang ke Jakarta. Karena Jakarta punya indikator atau alat ukur, akhirnya muncul data polusi udara tersebut.

Ia menilai berbeda ketika angin bergerak ke arah Lampung, Sumatra, atau Laut Jawa yang tidak punya alat ukur polusi. Pada akhirnya, tidak muncul data polusi udara di wilayah-wilayah tersebut.

"Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu (orang) per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta," balas Anies kepada Prabowo dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]