inter303

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

buku keabadian

Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******

SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).

Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).

Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.

Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.

“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.

Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.

Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.

Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”

Ujung pedang

Gibran Akui Proyek Food Estate Ada yang Gagal, Tetapi Ada yang Panen******

SOLO —Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menjawab tudingan dari cawapres nomor urut 01 dan 03 yang menyebut food estatemerupakan proyek yang gagal dalama cara Debat Cawapres 2024 yang digelar di JCC Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Gibran mengakui memang food estateada yang gagal, tetapi tidak semua. Dia mencontohkan proyek food estatedi Kalimantan Tengah yang berhasil.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

“Program-program yang sudah berjalan ekarang nomor 1 dan 3 kompak menyebut food estategagal. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil penan. Di Gunung Mas, Kalteng, jagung singkong panen,” sebut Gibran yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu.

Dia juga menyebut food estatemerupakan program jangka panjang sehingga tidak bisa dinilai di panen pertama, kedua, dan selanjutnya.

“Cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan, harus optimis. Jangan memberikan narasi yang menakutkan pada warga dan masyarakat,” tambah Gibran.

Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan food estatemerupakan program yang merugikan. Bahkan, dia juga menyebut proyek yang gagal.

“Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan itu semua untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Jangan misalnya seperti food estateyang gagal dan merusak linkgungan. Yang benar saja, rugi dong kita,” jelas Mahfud MD.

Kemudian, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga menyebut hal serupa di Debat Cawapres 2024. “Upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat dan menghasilkan konflik agararia. Bahkan, merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” jelas Cak Imin.

Kepala Penyihir

Polisi Siapkan 2.000 Personel saat Debat Cawapres di JCC Senayan******

JAKARTA –Polda Metro Jaya menyiapkan 2.000 personel untuk mengamankan debat keempat calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.

“Menyiapkan 2.000 personel untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan debat ke-4 cawapres yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Untuk pengaturan lalu lintas di lokasi sekitar acara debat, Ade Ary menjelaskan, tidak ada rekayasa lalu lintas. Tidak ada buka-tutup jalan dan pengaturan lalu lintas dilakukan secara normal.

“Kami mohon dukungan dan kerja sama dari semua pihak dari masyarakat agar kegiatan bisa berlangsung aman dan tertib,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tempat debat keempat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang mempertemukan para cawapres dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu.

“Debat keempat yang dilaksanakan pada 21 Januari (2024) akan dilaksanakan di JCC,” kata Komisioner KPU RI August Mellaz saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Mellaz menyebutkan JCC dipilih karena alasan ketersediaan lokasi (venue) dan para tim pasangan calon telah familiar. Apalagi debat kedua yang mempertemukan cawapres pada Jumat (22/12/2023) juga digelar di lokasi yang sama.

“Kalau lihat pengalamannya di JCC, selain karena availability [tersedia], kemudian secara teknis juga bisa sangat membantu tim penyelenggara debat, dan juga tim pasangan calon sangat familiar dengan tempat itu,” ujarnya.

KPU RI mengumumkan 11 nama panelis debat tersebut. Ke-11 nama itu telah mengonfirmasi kesediaan menjadi panelis dan dikarantina dua hari sebelum acara debat, yaitu pada Jumat (19/1/2024).

Para panelis itu terdiri atas mayoritas akademisi dan beberapa di antaranya praktisi yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Rangkaian debat itu merupakan bagian dari kampanye Pilpres 2024 yang diwadahi KPU.

Debat keempat KPU menampilkan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar (cawapres nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (cawapres nomor urut 2) dan Mahfud Md. (cawapres nomor urut 3).

Debat ini mengangkat isu-isu sumber daya alam, masyarakat adat, lingkungan hidup, energi dan agraria.

Dewa Abadi yang Tak Tertandingi

Mahfud Md Cari Momen untuk Mundur dari Menteri******

SEMARANG —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI Mahfud Md menyebut sudah sejak lama berencana mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Namun, sampai saat ini dia masih mencari momen yang tepat untuk merealisasikan keinginannya tersebut.

“Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” kata Mahfud Md. usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.

Promosi Jadi Financial Supermarket, Wealth Management BRI Beri Layanan Lengkap dan Aman

Jika sudah tidak menjadi menteri, Mahfud Md merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan membaca data-data karena sudah tidak berada di pemerintahan.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden RI Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

“Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Mahfud melanjutkan, “Dan saya harus mempersiapkan diri dengan baik-baik karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo.”

Pertimbangan kedua, kata dia, selama menjadi cawapres tidak pernah sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

“Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye,” katanya.

Selain itu, Mahfud juga tidak meminta protokoler lebih dari yang sudah diberikan pemerintah sebagai cawapres saat melaksanakan kegiatan kampanye.

“Saya juga tidak minta protokoler yang lebih dari yang diberikan oleh Pemerintah sehingga saya tidak minta penjemputan, didampingi pejabat, atau apa pun, kecuali yang melekat secara hukum kepada saya,” katanya.

Pada acara tersebut, Mahfud mendapatkan pertanyaan dari hadirin mengenai tanggapannya atas saran dari pasangannya, Ganjar Pranowo, agar mundur dari menteri untuk menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menjawab bahwa dirinya akan mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam menunggu waktu dan momentum yang tepat, serta akan dilakukan dengan baik-baik.

“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” katanya.

Strategi Nanchen

Pengamat Politik Sebut Gibran Bikin Debat jadi Ajang Pamer Ego******

SOLO —Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal, menilai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mempertontokan debat menjadi ajang untuk mengumbar niretika pada Debat Cawapres 2024 yang digelar KPU RI pada Minggu (21/1/2024).

“Cawapres nomor urut 2 sekedar wow effectyang problematik dan niretika dalam debat,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (22/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Gibran beberapa kali menyentil cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, seperti membaca catatan hingga memperagakan gerakan pantomim lantaran merasa tidak menemukan jawaban dari cawapres nomor urut 3, Mahfud Md.

“Sayangnya patut disesalkan Gibran justru masih menjadikan arena debat itu merupakan panggung kampanye sebagai sarana untuk menampilkan ego sentrisnya seolah dirinya merasa sebagai anak muda mampu ‘mengalahkan’ dalam debat,” tuturnya sebagaimana dilansir Antara.

Pakar komunikasi politik itu menilai bahwa Debat Cawapres 2024 tersebut semakin memberikan pendidikan politik yang kuat untuk calon pemilih untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemungutan suara 14 Februari 2024.

“Calon pemilih diberikan ruang untuk menilai seberapa etika lingkungan, etika kepemimpinan untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk masa depan bangsa dan lingkungan,” katanya.

Iqbal mengatakan cawapres Muhaimin dan Mahfud tampak sangat kuat komitmen dan konsistensinya sepanjang proses debat untuk menjaga kualitas acara itu sebagai media kampanye, media untuk mengalirkan gagasan, dan mengelaborasi agar membumi kepada calon pemilih.

Sementara Gibran dinilai sibuk membuat gimik yang tidak patut secara etika, karena justru menonjolkan kesan arogan.

“Cawapres Gibran malah atraksi gimik yang tidak patut secara etika karena muncul semacam arogansi, merasa dirinya bisa menguasai debat dan menguasai panggung debat,” ujarnya.

Ia mengatakan Mahfud Md dan Cak Imin terlihat memiliki komitmen dan konsisten menjaga nuansa debat sebagai ajang adu gagasan berkelas policy maker, bukan sebagai sekadar panggung wow effectyang problematik dan niretik.