letsbet303

Grup Monster Hadiah

Harga Mayoritas Pangan Kompak Meroket Awal Pekan Ini******

Mayoritas harga pangankompak melonjak pada awal pekan ini kecuali beberapa komoditas seperti daging sapi dan ayam ras segar.

Mengutip hargapangan.id, Senin (6/3), harga cabai-cabaian kompak melonjak. Cabai merah keriting naik dari Rp46.360 per kg menjadi Rp46.800 per kg.

Kemudian cabai rawit merah naik dari Rp63.250 per kg menjadi Rp67.700 per kg. Cabai merah besar naik menjadi Rp45.750 per kg.

Selain dua komoditas itu, harga bawang merah juga turun tipis dari Rp38.750 per kg. menjadi Rp38.550 per kg. Harga telur ayam ras segar turun dari Rp28.600 per kg menjadi Rp28.450 per kg.

Berikutnya, cabai rawit hijau naik dari Rp48 ribu per kg menjadi Rp48.050 per kg. Bawang putih ukuran sedang naik Rp31.800 per kg menjadi Rp32.500 per kg.

Di sisi lain, harga daging ayam ras segar turun dari Rp33.800 per kg menjadi Rp33.600 per kg.

Untuk daging sapi kualitas 1 juga turun dari Rp137.800 per kg menjadi Rp137.700 per kg.

Lebih lanjut, harga daging sapi kualitas 2 masih stabil di angka Rp128.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Wuxian Agung dari Dinasti Tang

Pelindo Respons Ide Ma'ruf Amin Pindahkan Depo Plumpang ke Pelabuhan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo buka suara terkait rencana Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang ingin depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik Pelindo.

Wacana ini seiring dengan kebakaran yang terjadi di depo Plumpang pada Jumat (3/3) malam. Peristiwa itu menghanguskan pemukiman warga yang berada di sekitarnya.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pihaknya masih perlu menunggu pernyataan dari Pertamina selaku pengelola depo Plumpang.

Di sisi lain, Ali mengatakan pihaknya turut mendoakan masyarakat yang menjadi korban kebakaran supaya tetap tabah dan mendapatkan kehidupan lebih baik nantinya.

"Kami, Pelindo Group, telah bergerak cepat dengan memberikan kepada masyarakat dan berharap kami cukup membantu," imbuhnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya mengubungi Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan untuk meminta tanggapan lebih lanjut terkait usul relokasi depo Plumpang ke pelabuhan milik Pelindo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan Depo Pertamina Plumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ia mengatakan hal itu langsung kepada warga yang terdampak insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang.

"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo (Depo Plumpang) ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, saya kira begitu Pak Erick (Menteri BUMN)," ucapnya saat meninjau langsung lokasi kebakaran, Sabtu (4/3).

Di sisi lain, ia mengatakan lokasi permukiman warga di Koja itu akan ditata ulang. Penataan ulang permukiman demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik, dan aman.

Ia juga menawarkan warga untuk relokasi rumah saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Terlebih lagi sebelum kejadian ini Depo Plumpang juga pernah terbakar pada 2009 silam.

"Kalau dipindahin,mau ya? Sabar ya, namanya musibah. Nantidibikinkanseperti apa? Apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

Kemendag Siap Jika China Gugat Larangan Ekspor Bauksit RI ke WTO******

Kementerian Perdagangan menyatakan pemerintah siap jika kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan dijalankan Presiden Jokowi mulai Juni 2023 nanti dipermasalahkan negara sahabat, termasuk Chinake WTO.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan gugatan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia dari setiap kebijakan yang ditempuh.

"Saya ingin mengatakan bahwa Kemendag juga, saya di sini sebagai Staf Khusus Menteri Perdagangan menyatakan, kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan akan diambil oleh presiden dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata Bara seperti dikutip dari detik.com, Kamis (2/3).

Jokowi akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi sadar kebijakannya itu kemungkinan akan mendapatkan perlawanan. Termasuk dari China.

Maklum, China merupakan salah satu konsumen terbesar bauksit Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menyebut 90 persen bijih bauksit RI dinikmati China.

Karena besarnya ketergantungan itu, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk berhati-hati dan waspada jika larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan.

"Hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita ke China. Tidak tahu dia gugat kita (ke WTO) atau tidak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat China karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (28/2).

[Gambas:Video CNN]

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Kemendag Siap Jika China Gugat Larangan Ekspor Bauksit RI ke WTO******

Kementerian Perdagangan menyatakan pemerintah siap jika kebijakan larangan ekspor bauksit yang akan dijalankan Presiden Jokowi mulai Juni 2023 nanti dipermasalahkan negara sahabat, termasuk Chinake WTO.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan menjelaskan gugatan merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh Indonesia dari setiap kebijakan yang ditempuh.

"Saya ingin mengatakan bahwa Kemendag juga, saya di sini sebagai Staf Khusus Menteri Perdagangan menyatakan, kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan akan diambil oleh presiden dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata Bara seperti dikutip dari detik.com, Kamis (2/3).

Jokowi akan melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi sadar kebijakannya itu kemungkinan akan mendapatkan perlawanan. Termasuk dari China.

Maklum, China merupakan salah satu konsumen terbesar bauksit Indonesia. Presiden Jokowi bahkan menyebut 90 persen bijih bauksit RI dinikmati China.

Karena besarnya ketergantungan itu, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk berhati-hati dan waspada jika larangan ekspor bijih bauksit diberlakukan.

"Hati-hati, 90 persen ekspor bahan mentah bauksit kita ke China. Tidak tahu dia gugat kita (ke WTO) atau tidak. Kalau digugat, nikel digugat Uni Eropa, bauksit digugat China karena 90 persen ekspor bahan mentah kita ke sana." ungkap Presiden Jokowi dalam pembukaan Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) seperti dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (28/2).

[Gambas:Video CNN]

Guizhi Tongjian

INKA Buka Suara soal Pesanan Kereta KCI******

PT Industri Kereta Api (INKA) buka suara soal 16 train set alias rangkaianKRL pesanan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Senior Manager TJSL & Stakeholder Relationship PT INKA (Persero) Bambang Ramadhiarto mengatakan setiap rangkaian terdiri dari 12 kereta. Sehingga, pesanan KCI tersebut mencapai 192 kereta.

"Kontrak akan ditandatangani. Delivery rangkaian pertama bulan ke-22 setelah effective date of contract (EDC). Sedangkan delivery rangkaian ke-16 adalah bulan ke-31 setelah EDC," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/3).

Namun, ia membantah ada hambatan dalam produksi kereta INKA. Bambang menegaskan INKA bakal memberikan yang terbaik, meliputi quality cost, delivery, dan services.

"Kapasitas INKA sangat memadai, InsyaAllah tidak ada hambatan. Dari berbagai aspek, jadwal tersebut sangat normal," tandasnya.

Di lain sisi, Vice President Corporate Secretary KCI Anne Purba menjelaskan pihaknya telah memesan 16 train set KRL dengan nilai kurang lebih Rp4 triliun. KCI bahkan mengklaim MoU sudah ditandatangani sejak 2022.

Anne menyebut kereta pesanan tersebut bakal dioperasikan mulai 2025. Ia menegaskan pemesanan produk KRL buatan INKA itu diperlukan untuk menambah armada dan meningkatkan kapasitas angkut.

Namun, KCI tetap berniat mengimpor KRL bekas dari Jepang untuk mengganti rangkaian yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 2024. Setidaknya ada 10 rangkaian yang harus pensiun pada tahun ini dan 19 rangkaian lain pada tahun depan.

"Impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi (pensiun). Terdapat pilihan lain dengan melakukan upgrade teknologi pada kereta yang akan dikonservasi, hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya," jelas Anne dalam keterangannya.

Berdasarkan surat permohonan izin impor dari KCI, rencananya mereka ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

KCI sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh INKA.

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.