prediksi nomor togel

Sistem ortodoksi terkuat

PUPR Pastikan Infrastruktur Lintas Jawa Siap Dilalui saat Libur Nataru******

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menghadapi arus kendaraan pada libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2023.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Akhmad Cahyadi mengatakan di Jawa ada tiga lintas utama, yaitu lintas pantai utara (Pantura) sepanjang 1.430 kilometer (km), lalu jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.403 km, dan lintas pantai selatan (Pansela) yang telah terbangun dari Banten-Jawa Barat-Jawa Tengah- DIY, dan Jawa Timur dengan panjang 1.167 km.

"Ketiga lintas itu kita siapkan sebaik mungkin untuk menghadapi arus mudik Natal dan tahun baru ini," ungkapnya melalui keterangan resmi, Kamis (1/12).

Seperti misalnya dari Pantura ke Selatan itu ada dari Pejagan, Prupuk, dan Purwokerto. Kemudian, yang di Timur ada dari Rembang, Blora, Cepu, dan Ngawi.

"Rata-rata kemantapan jalan nasional kita adalah 92 persen. Memang masih ada beberapa ruas yang belum mantap di lintas selatan seperti Jladri, kemudian di Purwokerto ada beberapa km yang masih perlu kita tingkatkan," ujar Cahyadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan ada beberapa kegiatan yang masih berlangsung sampai Nataru nanti, salah satunya kegiatan penggantian jembatan Callender Hamilton (CH).

Cahyadi menyebut ada 38 unit jembatan di Jawa, yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi.

"Memang ada beberapa yang mengganggu dan mengurangi kapasitas jalan kita sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang diantaranya di Jawa Tengah ini ada Jembatan CH Juana. Namun nanti pada saat arus Nataru akan kita siapkan jalur-jalur detour / Jalur pengganti nya," imbuhnya.

Pihaknya juga tengah menyiapkan penambahan kapasitas di bahu jalan, sehingga pembangunan Jembatan CH Juana ini tidak terlalu mengganggu arus Nataru.

Karena saat ini musim hujan, kata dia, beberapa tempat yang terjadi longsoran seperti arah ke Wonosari sedang ditangani. Sedangkan, longsor-longsor lain Cilacap, Purwokerto, dan perbatasan Jawa Barat sudah tertangani.

Ditjen Bina Marga juga akan menyiapkan alat berat (Disaster Relief Unit/DRU) untuk antisipasi jika terjadi bencana alam seperti longsor, gempa, dan lain sebagainya.

Menurut Cahyadi jalur Pansela bisa menjadi alternatif apabila jalur-jalur lainnya dalam kondisi yang cukup padat. Namun, ia menyarankan untuk melintas di waktu siang hari karena penerangannya cukup.

Sedangkan untuk malam hari, ia menyarankan pengendara tetap melintas melalui jalur Pantura maupun jalan tol.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Bahlil 'Titip' Investor ke Pemda: Layani Baik******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melayani investordengan baik.

Menurutnya, pemerintah berusaha mendorong kolaborasi antara investor dengan pengusaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Sehingga, memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang mau masuk daerah menjadi sangat penting.

"Investor yang datang kita harus layani baik-baik. Tujuannya satu. Mereka datang, kita harus layani baik. Mereka juga punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman di daerah supaya hidup, besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam Rakornas Investasi 2022 yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Tak hanya Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga meminta agar semua pihak bisa kompak dan jangan persulit investor yang datang. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menekankan jangan sampai ada conflict of interest (kepentingan) yang bisa menghancurkan momentum investasi positif saat ini.

"Saya titip bapak dan ibu semua untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi. Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti 'buldozer'," kata Luhut.

"Jadi jangan bapak dan ibu sekalian ada yang memperlambat izin, tapi juga jangan melanggar aturan. Di hilirisasi itu, ada total pipeline investasi sebesar US,9 miliar sampai dengan 2026 yang harus bisa kita eksekusi. Pemutakhiran sistem OSS pun perlu terus dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi lintas K/L," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya pemerataan investasi dan perubahan peraturan bagi kemudahan berusaha di daerah. Ia menekankan perlunya dibuat kebijakan serta pengoptimalan anggaran untuk menunjang investasi yang ada di daerah tersebut.

Dalam kesempatan ini, Tito menegaskan para kepala daerah agar dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaik mungkin untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

"Kuncinya adalah kita bisa memperbanyak pendapatan dan belanjanya lebih kecil daripada pendapatan. Salah satunya dengan mengundang pihak swasta untuk menanamkan investasinya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita juga harus permudah perizinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

Bawa Nama Anies, Buruh Desak Heru Budi Revisi Aturan Kenaikan UMP 2023******

Sejumlah organisasi buruh mendesak Penjabat (Pj) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Mereka turut menyinggung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah melakukan revisi UMP pada 2022 lalu.

"Tuntutan kami adalah hari ini meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor 1153 yang mana menjadi sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Unsur Serikat Pekerja, yaitu 10,55 persen," ujar Wakil Ketua FSPMI Jakarta Tri Widyanto saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12).

"Pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Tahun lalu Gubernur DKI Jakarta juga sudah merevisi Keputusan Gubernur terkait upah minimum di DKI Jakarta," sambung Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah meminta Heru bertemu dengan para buruh, seperti yang pernah dilakukan Anies selama memimpin DKI.

"Kami meminta hari ini beliau bertemu dengan kami seperti yang dilakukan oleh pak Anies dulu. Bertemu, dengar aspirasi kami, dengar keluhan buruh," kata Andre.

Elemen buruh menilai kenaikan yang layak untuk DKI Jakarta senilai 13 persen. Namun, akhirnya menoleransi di angka 10,55 persen.

Kenaikan upah di daerah-daerah penyangga seperti Karawang dan Bekasi pun ikut disorot.

"Di Karawang atau Bekasi upahnya bisa dipastikan Rp 5,1 juta sd Rp 5,2 juta, sementara di DKI Jakarta sudah diputuskan Rp 4,9 juta, ini yang membuat kami mengambil sikap hari ini," kata Tri.

Tri mengatakan sekitar 500 massa aksi hadir dalam demo kali ini. Elemen buruh tersebut berasal dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Garda Metal.

[Gambas:Video CNN]

Ada empat tuntutan yang dibawa demo buruh hari ini, yaitu tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang UMP DKI Jakarta Tahun 2023, naikkan UMP DKI Jakarta tahun depan sebesar 10,55 persen, jadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan penetapan upah tahun 2023, tolakomnibus law/UU Cipta Kerja.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp4,9 juta per bulan pada tahun depan. UMP DKI tersebut tercatat naik 5,6 persen dibandingkan UMP tahun ini yang sebesar Rp4,6 juta.

"Sudah bisa dipastikan kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 persen," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (28/11).

Taihuang Tianshoujue

UMK Kabupaten Bekasi Naik Jadi Rp5,1 juta, Lebih Tinggi dari Jakarta******

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menetapkan Upah MinimumKabupaten (UMK) Bekasi 2023 naik sebesar 7,2 persen menjadi Rp5.137.575. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Tanah Air.

Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

"Ada selisih Rp345.731 dari tahun 2022 yakni Rp4.791.843 menjadi Rp5.137.575 atau naik 7,2 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi di Cikarang, dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

"Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada," katanya.

Ia mengakui penetapan besaran nominal UMK tidak akan mampu memuaskan seluruh pihak namun bagaimana pun juga aturan tetap harus ditegakkan.

"Semua kelihatannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu hal biasa. Namun ini sudah sesuai aturan dan rencananya akan segera ditandatangani oleh bupati untuk dilanjutkan pada gubernur," ucapnya.

Edi menjelaskan kenaikan besaran UMK tahun ini dihitung berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah masing-masing.

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi sebesar 3,65 persen sedangkan inflasi 6,12 persen sehingga kenaikan upah minimum menjadi sebesar 7,22 persen.

Dengan penetapan ini, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi ketiga di Jabar. UMK terbesar pertama Karawang yang mencapai Rp5.176.179 kemudian Kota Bekasi Rp5.158.248.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Jokowi soal RI Kalah di WTO: Nggak Apa******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan Uni Eropa mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di Uni Eropa, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]