petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

link togel dan slot

tajirqq 768Jutaan kata 450727Orang-orang telah membaca serialisasi

《link togel dan slot》

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku
Ilustrasi - Palu sidang di pengadilan. ANTARA/Pixabay/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten******

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten
Masyarakat menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Aris Wasita/aa.
Klaten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," katanya di depan ratusan penerima manfaat di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," katanya.

Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ratusan nasabah Mekaar PNM di Klaten

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.

Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.

"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.

Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.

"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.

"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.

Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.


Baca juga: Presiden Jokowi pimpin peletakan batu pertama Kampus MBZ CFS

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku
Ilustrasi - Palu sidang di pengadilan. ANTARA/Pixabay/pri.
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:sistem kerja kredivo

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
situs slot terpercaya di asia
sohoslot
slot robot hoki
qq589
kredivo tidak bisa cicilan
pinjaman belanja online
sumber 88 slot
slot gacor pagi
qq1x2
Daftar isi semua bab
Bab 1 sl0t gacor
Bab 2 tafsir mimpi 41
Bab 3 slot demo 777
Bab 4 pastiwin777
Bab 5 atta4d
Bab 6 raja188 slot
Bab 7 npwp kredivo
Bab 8 pinjol kirim ke dana
Bab 9 rekomendasi situs slot terpercaya
Bab 10 123slot
Bab 11 link slot domino island
Bab 12 buku mimpi kucing
Bab 13 daftar bo slot tergacor
Bab 14 pinjol tunaiku legal atau ilegal
Bab 15 xyz club slot
Bab 16 piala88 rtp
Bab 17 akslot
Bab 18 live casino bonus new member
Bab 19 789 slot
Bab 20 slot jp terbaru
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6919bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Kaisar Aogu

bocoran trik gacor
Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo
Arsip foto - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melambaikan tangan saat orasi politik pada senam sehat dan tasyakuran harlah partai Hanura ke-17 di Stadion Wiradadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengakui bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, di Jakarta, Senin malam (29/1).

Menurut Pratikno, dalam kesempatan itu Mahfud Md mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. "Tadi malam beliau (Mahfud Md) dan saya bertemu. Menko (Mahfud Md) mohon menghadap Bapak Presiden," kata Pratikno dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: TPN tegaskan Ganjar-Mahfud fokus penegakan supremasi hukum

Namun dia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Mahfud Senin malam, Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri. "Belum (menyampaikan surat pengunduran diri)," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD janjikan berantas mafia sawit kebal hukum di Riau

Mahfud Md sebelumnya menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Ia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Baca juga: Mahfud: Anak tak berakhlak yang berdosa kita yang membiarkan

Presiden Joko Widodo sendiri saat ini masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan baru tiba di Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Keinginan Iblis

pola mahjong way
Istana sebut Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. ANTARA/Mentari Dwi Gayati/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum ada rencana berkampanye meskipun Undang-Undang Pemilu memperbolehkan keterlibatan Presiden dalam kampanye.

"Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye," kata Ari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Ari menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga beberapa hari ke depan termasuk dalam agenda kunjungan kerja.

Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan menghadiri peresmian Graha Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Kepala Negara juga dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1), sekaligus peluncuran sekolah dalam acara tersebut.

"Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, di antaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang," kata Ari.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden menekankan pernyataannya beberapa waktu lalu mengenai Presiden boleh berkampanye, dilontarkan untuk menjawab pertanyaan wartawan dan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1), sebagaimana dipantau di Jakarta, Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ini saya tunjukin (menunjukkan kertas). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas?" kata Presiden.

Adapun Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".

Baca juga: Presiden Jokowi bersama AHY sarapan gudeg di Yogyakarta
Baca juga: Dukung timnas di Piala Asia, Jokowi bermain bola dengan warga Sleman
Baca juga: Ganjar khawatir konflik kepentingan terkait presiden boleh kampanye

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

angka main fajar toto
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

kapital4d
NU gelar puncak Harlah ke-101 di UNU Yogyakarta
Arsip foto - Bendera Nahdlatul Ulama (NU) dikibarkan di sela Harlah Ke-78 Muslimat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim/aa.
Yogyakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1).

"Kegiatan ini akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Sheikh Suhail Mohammed Al Mazroei," kata Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi dalam keterangannya di Yogyakata, Sabtu.

Puncak harlah yang bertepatan dengan Harlah ke-98 NU berdasarkan kalender Masehi itu juga bakal dihadiri duta besar dari beberapa negara, serta tamu-tamu kehormatan lain yang merupakan mitra strategis UNU Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo, kata Syarif, dijadwalkan meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta dalam rangkaian awal acara puncak harlah tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada KH Ahmad Shiddiq (Rais Aam PBNU 1984-1991) sebagai Tokoh Pelopor Persaudaraan Kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu juga berlangsung prosesi "Kickoff" Pembangunan MBZ College for Future Studies, prosesi peresmian Galeri Seni Nusantara, peresmian Industry Hub oleh Presiden RI, pertunjukan Teknologi Imersif: Ekspedisi Masa Depan, hingga penampilan Teatrikal "NU Masa Depan".

Menurut Syarif, sebelum acara puncak di UNU Yogyakarta, rangkaian Harlah Ke-101 NU tersebut bakal dibuka dengan istigasah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul pada Ahad (28/1).

Istigasah ini akan dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Baca juga: Ganjar yakin PBNU dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2024

Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman.

"Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah SWT bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia," ujar Syarif.

"Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijriah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama," kata dia lagi.

Pada Senin (29/1), kegiatan dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Kegiatan ini akan diisi oleh empat pembicara yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir, COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA, H Muhammad Cholil dan, pengajar di Boston University, USA Prof Robert W Hefner, serta anggota Lakpesdam PBNU Prof Ismail Fajrie Alatas.

Selain halaqah, PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Selasa (30/1).

Kegiatan Konbes NU tersebut akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

"Hal lain yang dibahas adalah perihal Perkum tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, serta penyempurnaan Perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja," ujar Syarif.

Baca juga: PBNU sebut Lampung menjadi terbaik ketiga masalah kaderisasi 

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Anda dan saya berbeda

slot gacor pagi hari ini
Presiden Jokowi: NU berkontribusi luar biasa jaga keutuhan NKRI
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam agenda peresmian gedung Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, bertepatan dengan perayaan hari lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kontribusi luar biasa dalam membela dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi mengawali pidato sambutannya dalam agenda perayaan hari lahir (harlah) NU ke-101 di Yogyakarta, Rabu.

"Kontribusi NU sangat luar biasa dalam menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Bineka Tunggal Ika," katanya.

Presiden pun menyampaikan ucapan selamat atas hari lahir NU serta rasa terima kasih pemerintah, bangsa, dan negara, atas komitmen NU dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI.

"Saya mengucapkan selamat harlah yang ke-101 kepada seluruh keluarga besar NU dan sekaligus terima kasih atas komitmen NU dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta pas Harlah NU

Baca juga: Gus Yahya: UNU Yogyakarta dimulai dari visi pribadi Presiden Jokowi

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa sikap toleran bangsa Indonesia melalui ajaran moderat dalam beragama telah menjadi inspirasi dunia.

"Ini adalah berkat komitmen dan kerja keras para kyai dan ibu nyai, juga para santri di seluruh tanah air Indonesia," ujarnya.

Presiden meminta NU untuk terus berkontribusi untuk keutuhan sekaligus kemajuan NKRI ke depan.

Hari lahir NU ke-101 tahun ini mengusung tema "Memacu Kinerja, Mengawal Kemenangan Indonesia".

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni melalui laman resmi NU menjelaskan, tema ini bermakna menekankan pentingnya memanfaatkan momentum peringatan harlah ke-101 NU untuk memacu kinerja organisasi NU.

Peringatan ini juga menjadi momen meningkatkan performa jam'iyah melalui konsolidasi, penguatan organisasi, dan jaringan. Sehingga bisa menjadi bagian upaya mengawal kemenangan Indonesia, yang nantinya ditandai dengan Indonesia Emas tahun 2045.

​​​​​Hadir dalam agenda peresmian tersebut, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei beserta delegasi, Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Turut mendampingi Presiden perwakilan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Presiden nilai NU perlu bangun dana abadi

Baca juga: Jokowi berperan besar bagi NU, Khofifah ucapkan terima kasih

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

link judi terpercaya
Jalan lintas Riau-Sumbar sudah bisa dilewati dengan lancar
Jalan lintas Riau-Sumatera Barat (Sumbar) di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau kini sudah bisa diakses dengan baik, karean material longsor yang menimbun badan jalan sudah dibersihkan Kastker PJN Wilayah I Provinsi Riau. ANTARA/HO-Humas BPBD Riau/pri.
Pengendara perlu hati-hati dan waspada ketika melewati jalan lintas Riau-Sumbar yang berada di titik longsor.
Pekanbaru (ANTARA) - Kendaraan roda empat dan dua kini sudah bisa kembali mengakses jalan lintas Riau-Sumbar, Kilometer 90, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, setelah Jumat (26/1) pukul 05.00 WIB tertimbun material longsor.

"Jalan tersebut kembali normal setelah Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau menurunkan alat berat dan petugas di lokasi untuk membersihkan material longsor terdiri dari tanah, kayu, pohon tumbang, pasir dan batu yang menimbun badan jalan itu," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau M Edy Afrizal dalam keterangannya, di Pekanbaru, Sabtu.

Menurut Edy, jalan lintas Riau-Sumbar sudah bisa dilewati dua jalur sejak Jumat (26/1) sore dan Sabtu (27/1), karena badan jalan sudah bersih dari material longsor.

Akan tetapi, katanya mengingatkan, pengendara tetap harus waspada dan berhati-hati karena pada musim hujan cenderung bisa memicu bencana longsor pada titik lokasi tertentu yang potensial terjadi longsor.

"Pengendara perlu hati-hati dan waspada ketika melewati jalan lintas Riau-Sumbar yang berada di titik longsor. Karena daerah ini rawan longsor, dan sepanjang jalan tersebut banyak tebing ditumbuhi rumput dan pohon kayu Apalagi hujan masih sering terjadi di lokasi rawan longsor," katanya.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Riau Rudisman mengatakan proses pembersihan jalan tertimbun material longsor adalah untuk memastikan akses transportasi dapat kembali beroperasi lancar.

"Penanganan badan tertimbun longsor didukung dua unit ekskavator dan dua unit wheal loader, serta satu unit motor greader serta 1 unit water pump diturunkan untuk membersihkan lokasi longsor yang cukup tinggi," katanya pula.

Jalan Lintas Riau-Sumbar tepatnya di Kilometer 90, Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau terjadi longsor pada Jumat (26/1) pukul 05.00 WIB. 
Baca juga: Jalan lintas Curup-Lebong Bengkulu bisa dilalui kembali
Baca juga: Bengkulu optimis perbaikan jalan nasional ambles rampung akhir Januari

Pewarta: Frislidia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024