situs gacor99

Mengguncang langit

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Penciptaan Bintang

Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Naik Kapal, Ini Jadwalnya******

Kementerian Perhubungan kembali mengadakan program mudik gratissepeda motor menggunakan moda transportasi kapallaut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan program tahunan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri serta mengurangi penggunaan kendaraan roda dua di jalan raya.

"Kami sangat bersemangat untuk kembali menyelenggarakan program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut. Program ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung mobilitas masyarakat Indonesia, terutama selama periode Lebaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

"Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan tiket mudik gratis," jelasnya.

Kemenhub menyediakan kuota sebanyak 9.800 penumpang dan 4.800 sepeda motor. Program ini akan dilaksanakan sebanyak empat kali perjalanan dengan rute dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan sebaliknya.

Keberangkatan arus mudik dijadwalkan pada 5 dan 7 April. Sementara keberangkatan arus balik akan dilaksanakan pada 13 dan 15 April 2024.

"Kami berharap bahwa program Mudik Gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang merencanakan perjalanan mudik mereka. Dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta kondisi perjalanan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut syarat pendaftaran mudik gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut:

1. Satu peserta harus memiliki KTP, Kartu Keluarga, SIM C, STNK
2. Tidak membawa barang dalam ukuran atau jumlah berlebihan, yang dapat mengganggu mobilitas dan stabilitas saat mengendarai motor.
3. Masing-masing peserta dan penumpang wajib membawa helm sebagai kelengkapan keselamatan wajib dalam berkendara.
4. Verifikasi Calon Peserta Arus Mudik, mulai 15 Maret 2024, setiap hari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB (termasuk hari libur dan tanggal merah) di:
* Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jl. Panaitan No. 105, Tanjung Priok - Jakarta Utara
* Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat (wajib menggunakan kemeja atau polo shirt dan menggunakan sepatu. Mengingat keterbatasan lahan parkir maka disarankan untuk tidak membawa kendaraan, atau memarkir kendaraan di tempat lain).
5. Verifikasi Calon Peserta Arus Balik (Hanya untuk Peserta Arus Balik Semarang ke Jakarta saja yang berdomisili di Semarang dan sekitarnya), mulai 22 Maret 2024, (termasuk hari libur dan tanggal merah) di Kantor KSOP Kelas I Tanjung Emas, Jl. Yos Sudarso No.30, Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang - Jawa Tengah.

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Disentil KPK, Petinggi BUMN InJourney Lapor LHKPN Paling Telat Besok******

Petinggi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat Jumat (28/7).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua perusahaan ini memang masuk dalam daftar BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bawah 60 persen.

"Iya semua (pejabat InJourney) dateline-nya Jumat ini paling lama untuk diselesaikan," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono saat ditemui di Gedung Sarinah, Kamis (27/7).

"Pasti ada sanksi, human capital sudah listedsiapa yang sudah lapor dan belum, dan harus diselesaikan," jelasnya.

Senada, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pun mengungkapkan semua pegawainya juga bakal melapor paling telat besok. Bahkan ia mengungkapkan sudah menegur pegawainya yang belum melapor secara langsung.

"Terus terang saya actionsendiri, satu-satu saya ingatkan saya tanyakan. Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara," ungkap Troy.

"Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Diskon Meja dan Kursi Kerja di Transmart, Cocok buat Work from Home******

Kamu balik kerja dari rumah lagi alias work from home? Butuh meja dan kursi kerja baru? Nah, beli aja di Transmart.

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja hari ini, Selasa (29/8).

Lihat Juga : Diskon AC di Transmart Rp1,1 Juta, Bisa Pasang Gratis di Rumah

Selain itu, ada juga diskon untuk pembelian Wallace Office Chair Black dari harga normal Rp1,49 juta menjadi Rp1,03 juta per unit.

Diskon ini bisa didapatkan dengan menggunakan pembayaran Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Nah, cocok banget kan untuk WFH biar suasana dan kenyamanan kerja di rumah tetap kondusif dan bikin kamu fokus.

Tak hanya meja dan kursi kerja, masih ada banyak diskon untuk pembelian produk furnitur di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Total diskonnya juga enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen untuk aneka produk terpilih. Selain itu, ada juga diskon tambahan 20 persen kalau pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Tunggu apalagi? Yuk segera merapat ke Transmart terdekat!

Dunia Gelap Tertinggi

Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini kebijakan Presiden Jokowi yang mewajibkan eksportir 'memarkir' dolar di dalam negeri minimal tiga bulan bisa meningkatkan cadangan devisa hingga US0 miliar.

Dalam aturan itu eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspor minimal US0 ribu di dalam negeri paling tidak selama tiga bulan.

"Diberi bunga oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian cadangan devisa kita saya kira lebih dari US0 miliar dalam setahun ini," kata Luhut di Jakarta, Kamis (27/7).

Dalam Pasal 5 ayat (1), eksportir wajib memasukkan devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Adapun DHE SDA berasal dari hasil barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan penempatan DHE SDA dalam rekening khusus diwajibkan terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada PP itu paling sedikit US0 ribu atau setara dengan nilai tersebut.

Sementara itu, Pasal 7 mencantumkan besaran DHE yang harus disimpan dalam rekening khusus tersebut.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan oleh eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 7.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa mencapai US miliar.

"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan, yang ditahan itu sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan, kita bisa simpan dalam setahun sekitar US sampai US miliar," papar Airlangga, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pelarian Tuan Giveta

Faisal Basri Sebut TKA China di Smelter Nikel Tak Punya Visa Kerja******

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja.

Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.

Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.

Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.

Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.

Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.

"Kenapa saya bilang tolol? Pertama,harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," jelasnya.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Kedua,trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.

"Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan," katanya.

Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.

"Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi," katanya.

Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo.

"Kalau pak Jokowi sudah enggak berkuasa, dan penerusnya bukan orangnya dia, ini skandal wajib dibongkar," tukasnya.

Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim membantah pernyataan Faisal Basri soal TKA China yang tak memiliki visa kerja tersebut. Ia mengatakan sejauh penelusuran Ditjen Imigrasi TKA China yang bekerja di proyek smelter masuk sesuai aturan.

Sejauh yang saya tahu sudah sesuai dengan aturannya. Jika ada yang melanggar tentu kami tindak," katanya. 

[Gambas:Video CNN]