cara dapat kan uang

Pedang dan Lan

Harga Emas Antam Naik ke Rp1,078 Juta per Gram Pagi Ini******

Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam bertengger di Rp1,078 juta per gram pada Jumat (31/3). Harga tersebut naik Rp6.000 ribu dibandingkan hari sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp8.000 dari Rp957 ribu per gram menjadi Rp965 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp589 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp3,1 juta, 5 gram Rp5,1 juta, 10 gram Rp10,2 juta, 25 gram Rp25,5 juta, dan 50 gram Rp51 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,08 persen menjadi US.996 per troy ons. Senada harga emas di perdagangan spot juga turun 0,07 persen ke US.978 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas berpotensi naik pada perdagangan pagi ini. Hal ini disebabkan pelemahan dolar AS dan dan ekspektasi data inflasi AS yang lebih rendah.

"Emas diperkirakan akan naik oleh pelemahan dolar AS dan ekspektasi data inflasi PCE AS yang lebih rendah. Namun sentimen risk-on justru akan membatasi kenaikan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.965 per troy ons dan resistance US.000 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

Bappebti soal Progres Bursa Sawit RI: Tidak Semulus yang Dibayangkan******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap proses minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas terganjal salah satu kendala, yakni pungutan pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada perusahaan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko yang mengaku sudah merancang sedemikian rupa proses CPO masuk bursa. Namun, Didid tidak mau bursa malah membebani pengusaha CPO.

Didid mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

"Ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan ... CPO masuk bursa tidak semudah yang kami buat desain awal. Ternyata ini ada kena pajaknya. Tentu kami juga tidak ingin melanggar aturan pajak, di sisi lain kami tidak ingin memberatkan pelaku usaha," katanya di Ciasem 12, Jakarta Pusat, Jumat (31/3).

"Tidak akan ada pelaku usaha yang mau masuk bursa kalau kena pajak, walau nanti direstitusi. Karena restitusi butuh waktu 6 bulan hingga 1 tahun dan diperiksa," tegas Didid.

Selain itu, Didid menyampaikan kendala utama CPO masuk bursa, yakni aturan antideforestasi Uni Eropa (UE). Ia khawatir tingkat ekspor CPO RI malah anjlok ketika harus masuk bursa komoditas.

Oleh karena itu, Bappebti masih mempertimbangkan setidaknya tiga alternatif. Pertama, bursa hanya akan melakukan pencatatan, tetapi pasar tidak bertemu di situ. Didid menyebut opsi ini sama seperti yang terjadi di bursa komoditas Rotterdam.

Didid kemudian menggunakan data ekspor CPO RI pada 2022 sebesar 26 juta ton untuk membuat alternatif kedua dan ketiga. Alternatif kedua adalah hanya sebagian saja dari 26 juta ton tersebut yang wajib masuk bursa. Sedangkan opsi ketiga adalah seluruhnya masuk bursa.

"Kami sedang berdiskusi mana alternatif yang mungkin. Tidak menutup kemungkinan kami akan menggabungkan beberapa alternatif tersebut," tandas Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U******

FIFA resmi mencoret status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-202023. Akibat pembatalan tersebut, Indonesia berpotensi merugi setidaknya Rp175 miliar.

Nilai Rp175 miliar merupakan biaya revitalisasi stadion yang disiapkan dalam menggelar Piala Dunia U-20 itu.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Februari kemarin.

"Sudah (direvitalisasi), April sudah siap dan tempat untuk latihan juga sudah," kata Menteri Basuki, saat mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Baturiti, di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2) lalu.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata.

Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kementeri PUPR untuk mengupdate nilai kerugian usai Indonesia resmi batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun belum ada respons hingga berita ini naik.

Ambisi Rhodes

Neraca Dagang RI Surplus US,48 M pada Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI kembali mencatat surplus sebesar US,48 miliar pada Februari 2023.

Neraca perdagangan kembali surplus untuk ke-34 kalinya dikarenakan kinerja ekspor yang lebih baik dibandingkan impor.

"Jadi neraca perdagangan Indonesia sampai Februari 2023 telah membukukan surplus selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dan masih dalam tren yang meningkat," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Ekspor

Ekspor Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar US,40 miliar. Nilai ini naik 4,51 persen jika dibandingkan Februari 2022 yang sebesar US,47 miliar.

Kenaikan ekspor secara tahunan ini ditopang oleh ekspor migas yang naik 19,27 persen dari US0 juta menjadi US,19 miliar dan ekspor non migas naik 3,76 persen dari US,48 miliar menjadi US,21 miliar.

Jika dirinci menurut sektornya, ekspor non migas dari industri pertanian, kehutanan dan perikanan turun 2,08 persen dan industri pengolahan turun 0,09 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan lainnya masih tumbuh 20,93 persen

Namun, jika dibandingkan Januari 2023 yang tercatat sebesar US,32 miliar, kinerja ekspor turun 4,15 persen. Hal ini dikarenakan ekspor migas turun 20,26 persen dari US,49 miliar menjadi US,19 miliar dan non migas turun 3 persen dari US,83 miliar menjadi US,21 miliar.

Secara bulanan, semua sektor ekspor tercatat turun. Migas turun 20,26 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan turun 2,62 persen, tambang dan lainnya turun 9,46 persen, serta industri pengolahan turun 0,86 persen.

Impor

Impor Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar US,92 miliar. Realisasi ini turun 4,32 persen dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar US,64 miliar.

Secara tahunan, kinerja impor melambat disebabkan oleh penurunan impor migas maupun nonmigas. Impor migas turun 17,08 persen dari US,90 miliar menjadi US,41 miliar. Sedangkan, impor nonmigas turun 1,63 persen dari US,74 miliar menjadi US,51 miliar.

Jika dilihat menurut penggunaannya, impor nonmigas secara tahunan turun terbesar adalah bahan baku/penolong minus 8,10 persen. Sedangkan impor barang modal naik 6,10 persen.

Dibandingkan Januari 2023 yang tercatat US,44 miliar, kinerja impor lebih melambat lagi dengan realisasi turun 13,68 persen. Impor migas juga turun 17,19 persen dari US,91 miliar menjadi US,41 miliar dan nonmigas turun 13,03 persen dari US,54 miliar menjadi US,51 miliar.

Secara bulanan, jika dilihat menurut penggunaan barangnya, semua nya mengalami penurunan. Impor bahan baku/penolong turun 15,09 persen dan barang modal turun 6,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Rincian Tarif Baru Tol Bogor Ring Road, Naik Mulai Hari Ini******

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad resmi menaikkan tarif jalan tolBogor Outer Ring Road (BORR) sejak Minggu (12/3), mulai pukul 00.00. Kenaikan tarif baru berkisar antara Rp500 hingga Rp2.000.

Kenaikan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.310/KPTS/M/2023 tentang Penyesuaian Tarif Pada Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi I, II, dan III A.

"Pemberlakuan tarif ini juga mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan membayar pemakai jalan tol, pengembalian investasi yang kondusif, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan pelayanan dari Ruas BORR," tulis pernyataan resmi Jasa Marga, dikutip Senin (13/3).

Di lain sisi, PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku pengelola jalan tol BORR mengklaim terus melakukan peningkatan layanan di seluruh bidang pelayanan jalan tol.

Untuk bidang transaksi, pihak MSJ melakukan peningkatan kapasitas transaksi dengan penambahan jumlah titik layanan bergerak berupa Mobile Reader (MR), layanan penyediaan area (Top Up Center/TUC), satu gardu reversible (gardu layanan dua arah), serta pembangunan Simpang Susun Sentul integrasi Jagorawi.

Langkah-langkah tersebut membuat transaksi cukup dilakukan satu kali melalui Gerbang Tol (GT) Sentul Barat. Inisiatif ini diklaim bisa memperlancar pengguna dari Jalan Tol Jagorawi menuju Jalan Tol BORR.

Sementara itu, di bidang layanan lalu lintas, PT MSJ melakukan penggantian marka bahu dalam menjadi warna kuning. Lalu, di bidang pemeliharaan mereka melakukan pemeliharaan jalan berupa Scrapping Filling Overlay (SFO) dan beautifikasi taman di sepanjang jalan tol.

Berikut daftar tarif baru Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang berlaku mulai hari ini:

1.Penyesuaian Tarif BORR Segmen Sentul Selatan-Simpang Semplak (Seksi 1-2.B + 3.A):

Gol I: Rp15 ribu (naik dari Rp14 ribu)

Gol II: Rp22.500 (naik dari Rp21 ribu)

Gol III: Rp22.500 (naik dari Rp21 ribu)

Gol IV: Rp30 ribu (naik dari Rp28 ribu)

Gol V: Rp30 ribu (naik dari Rp28 ribu)

2.Tarif Tol Segmen Cibadak-Simpang Semplak (Seksi 3.A):

Gol I: Rp5.500 (naik dari Rp5.000)

Gol II: Rp8.000 (naik dari Rp7.500)

Gol III: Rp8.000 (naik dari Rp7.500)

Gol IV: Rp11 ribu (naik dari Rp10 ribu)

Gol V: Rp11 ribu (naik dari Rp10 ribu)

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]