amanqq

erek2 4d bergambar 720Jutaan kata 110970Orang-orang telah membaca serialisasi

《amanqq》

Kemenkes: 95 persen anak Indonesia harus sudah imunisasi******

Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan mengatakan, 95 persen anak-anak di Indonesia harus sudah imunisasi, karena itu pihaknya menambah jumlah vaksin dalam imunisasi rutin, dari 11 menjadi 14 jenis.

“Karena saya lihat ada beberapa kabupaten/kota yang bisa mendekati -target- nasional, tapi ada kabupaten/kota yang sangat jauh sekali imunisasi dasar lengkapnya,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dr Maxi Rein Rondonuwu D H S M MARS dalam keterangan dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Maxi menjelaskan, penambahan jumlah vaksin tersebut selaras dengan program utama Kementerian Kesehatan, yaitu transformasi kesehatan dalam akses layanan primer. Hal tersebut bertujuan untuk menguatkan upaya preventif pada layanan primer.

Tiga vaksin tambahan tersebut, katanya, yaitu Human Papillomavirus Vaccine (HPV) untuk penyakit kanker, Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) untuk penyakit pneumonia, dan Rotavirus Vaccine (RV) untuk penyakit diare.

Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak lebih dari 103 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas di Indonesia berisiko terkena penyakit kanker serviks. Selain itu, sekitar 36.000 perempuan terdiagnosis kanker serviks setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen di antaranya berada pada stadium lanjut. Angka kematian akibat kanker serviks pun tergolong tinggi, yakni sekitar 21.000 kematian pada 2020.

Adapun data Globocan mencatat pada 2021 terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia, dengan angka kematian yang semakin meningkat.

Menurutnya, imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling murah. Karena itu anak perempuan berusia 11 dan 12 tahun perlu segera mendapatkan vaksin tersebut.

“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50 persen, karena mereka datang sudah terlambat,” katanya.

Adapun pneumonia dan diare, ujarnya, merupakan dua dari lima penyebab kematian balita yang tertinggi di Indonesia. Hal itu dapat dicegah dengan imunisasi PCV dan Rotavirus.

Pada 2022, cakupan imunisasi PCV diperluas secara nasional dan diberikan dua kali saat anak berusia 0-11 bulan, dan satu kali saat anak usia 12-24 bulan. Sementara itu, pemberian imunisasi Rotavirus (RV) direkomendasikan sebanyak 3 kali, yakni saat bayi berusia 2, 3, dan 4 bulan, guna memberikan perlindungan yang tinggi dan merata.

Awalnya, imunisasi tersebut hanya mencakup 21 kabupaten dan kota di RI. Namun, untuk mempercepat penurunan kesakitan dan kematian akibat diare, Kementerian Kesehatan memperluas pemberian imunisasi RV di seluruh Indonesia sejak 2023.

“Introduksi imunisasi Rotavirus memang sudah dilakukan sejak 2022, namun kita lakukan pencanangan dan perluasan secara nasional,” kata Maxi.

Kemenkes juga memberikan imunisasi polio suntik dosis kedua atau IPV2 untuk memperkuat perlindungan dari polio.

Dengan tambahan tersebut, 14 jenis vaksin yang diberikan pada imunisasi rutin meliputi BCG (Bacillus Calmette-Guérin) untuk penyakit tuberkulosis (TB), DPT-Hib untuk penyakit difteri, tetanus, pertusis (batuk rejan), hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b.

Kemudian, imunisasi hepatitis B, MMR dan MR untuk campak rubella, OPV atau vaksin polio tetes serta IPV dan IPV2 atau vaksin polio suntik, vaksin TT, DT, dan TD untuk penyakit difteri tetanus, vaksin Japanese Encephalitis (JE) untuk penyakit radang otak, serta HPV, PCV, dan Rotavirus.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Bamsoet ajak semua pihak jaga situasi kondusif di masa tenang******

Alhamdulillah sejauh ini kondisi kebangsaan masih kondusif

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat, para kontestan Pemilu 2024 dan semua pihak terkait untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif di masa tenang seiring berakhirnya masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Mari kita jaga agar selama masa tenang, pencoblosan hingga selesainya rekapitulasi suara dan penetapan pemenang, kondisi kebangsaan masih dalam keadaan kondusif," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Imbauan ini disampaikan Bamsoet dalam kunjungan hari ke-24 di Dapil-7 Jawa Tengah usai silaturahim ke rumah berbagai tokoh di Kabupaten Purbalingga siang tadi.

Bamsoet memaparkan, ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden melaksanakan kampanye akbar terbuka di beberapa tempat berbeda. Anies-Muhaimin di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta, Prabowo-Gibran di Gelora Bung Karno (GBK), sedangkan Ganjar-Mahfud di Benteng Vastenburgm, Solo dan di Lapangan Pancasila, Semarang.

"Alhamdulillah sejauh ini kondisi kebangsaan masih kondusif," ucapnya.

Berakhirnya masa kampanye ini, Bamsoet mengajak para kontestan politik dan pendukungnya mulai dari capres-cawapres, caleg DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota dan DPD RI untuk mengakhiri kampanye terbuka dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian.

Baca juga: Mahfud Md harapkan masa tenang digunakan kontemplasi tentukan pilihan

Baca juga: Muhaimin imbau relawan untuk lebih banyak doa selama masa tenang

Baca juga: Ganjar sebut akan temui relawan di masa tenang kampanye

Ia mengingatkan, berakhirnya masa kampanye, maka pesta demokrasi memasuki minggu tenang dari tanggal 11-13 Februari, dengan kondusif sehingga warga bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang dengan aman dan nyaman.

Ketua DPR RI ke-20 itu menyebut, besok sudah saatnya para kontestan politik untuk cooling down, setelah beberapa bulan berkutat dalam kampanye untuk menjelaskan visi, misi, program kerja dan berbagai halnya kepada masyarakat.

Bamsoet juga berpesan agar masyarakat cerdas memilih, jangan memilih pemimpin hanya karena uang Rp50 ribu atau Rp100 ribu, menjual masa depan bangsa. Pilihan masyarakat menentukan masa depan bangsa, untuk menyelamatkan demokrasi pancasila.

"Dengan menjadi pemilih cerdas, kita bisa menyelamatkan demokrasi Pancasila agar tidak terjebak dalam demokrasi angka-angka yang menjurus kepada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III itu juga mengingatkan jajaran TNI-Polri untuk tetap waspada. Karena dibalik harapan dan upaya mewujudkan Pemilu 2024 yang damai, berbagai potensi upaya mengganggu proses pesta demokrasi masih tetap ada. Khususnya terkait ancaman terorisme.

Hal ini, kata dia, berkaca dari Pemilu 2019, terdapat enam aksi serangan teror. Oleh karena itu, peristiwa seruan tidak boleh terjadi pada Pemilu 2024.

Bamsoet menambahkan, kondisi pemilu semakin membuat teroris mudah memiliki celah dalam melancarkan aksinya. Seperti di Pemilu 2019, masyarakat terbelah dengan terminologi cebong, kampret dan kadrun, tidak boleh terjadi lagi di Pemilu 2024.

"Sejarah membuktikan, karena kuatnya ikatan kebangsaan, hingga hari ini Indonesia masih tegak berdiri. Namun kita juga tidak boleh terlena, karenanya kewaspadaan harus tetap dikedepankan," ujar Bamsoet.

Sementara itu, dalam kunjungan hari ke-24 di Dapil-7 Jawa Tengah, Bamsoet silaturahim ke sejumlah tokoh di Kabupaten Purbalingga, yakni Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Sudono, serta keluarga besar Widji Laksono (putera almarhum Soetarto yang merupakan mantan Wakil Bupati Purbalingga dan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga) serta Keluarga Sambas Purbalingga.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：52 erek erek togel、beli iphone pakai kredivo、star toto slot

Terkait：cicilan blibli tanpa kartu kredit、mantul69、rtp ole388、rajakoi88、dana 268 slot、awanslot、erek erek gelang、mpo1121 slot、slot judi resmi、unyil4d

---

---

bab terbaru：sea bank bisa pinjam uang（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08