petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

macaugacor88

gelora188 411Jutaan kata 909919Orang-orang telah membaca serialisasi

《macaugacor88》

Pemkab Natuna sosialisasikan beasiswa kuliah gratis******

Pemkab Natuna sosialisasikan beasiswa kuliah gratis
Tangkapan layar proses sosialisasi beasiswa (ANTARA/HO-Pemkab Natuna)
Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyosialisasikan beasiswa kuliah gratis di salah satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia.
 Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Faisal Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Batam, Sabtu, mengatakan sosialisasi yang dilakukan berupa penjelasan tentang program studi (prodi) yang ada di perguruan tinggi tersebut. Tujuannya, menurut dia, agar para calon penerima beasiswa tidak kebingungan untuk menentukan prodi atau jurusan saat mendaftarkan diri.

Baca juga: Pemkab Natuna jajaki kerja sama beasiswa dengan Uniba "Sosialisasi dilakukan melalui zoom oleh perwakilan universitas dan saya selaku perwakilan pemerintah memberikan sambutan guna memotivasi anak-anak Natuna," ucap dia. Menurut dia, sosialisasi diikuti oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna.

"Pendaftaran untuk seleksi beasiswa sudah dibuka sejak 1 Maret sampai dengan 10 Mei 2024," katanya.

Baca juga: 200 mahasiswa di Kepri peroleh beasiswa dari BRIN Ia mengatakan, beasiswa dikhususkan untuk anak-anak asli Natuna yang berprestasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Kuotanya sekitar 21 orang," ujar dia. Ia menyebutkan pihaknya juga sudah menyebarkan informasi beasiswa tersebut ke setiap kecamatan dan sekolah-sekolah yang ada di Natuna.

Baca juga: Pemprov Kepri alokasikan dana Rp4,5 miliar untuk beasiswa mahasiswa Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan langsung oleh perguruan tinggi tersebut dan Pemkab Natuna membantu menyiapkan sarana dan prasarana seleksi karena seleksi dilakukan dalam jaringan (daring). "Kita sudah sebarkan informasi beasiswa ini," kata dia.
Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Faisal Firman (ANTARA/HO-Pemkab Natuna)

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pertamina perkenalkan produk UMKM di Toba Expo******

Pertamina perkenalkan produk UMKM di Toba Expo
Salah satu pelaku UMKM binaan Pertamina Patra Niaga Sumbagut di Toba UMKM Expo 2024 di Balige, Kabupaten Toba, yang dilaksanakan bersamaan dengan Kejuaraan Dunia F1 Powerboat, 1-3 Maret 2024. (ANTARA/HO-Pertamina Patra Niaga Sumbagut)
Kami senang sekali bisa mengajak UMKM mitra binaan Pertamina untuk hadir dalam 'event' dunia ini.
Medan (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memperkenalkan produk UMKM Sumut di Toba UMKM Expo 2024 di Balige, Kabupaten Toba, yang dilaksanakan bersamaan dengan Kejuaraan Dunia F1 Powerboat, 1-3 Maret 2024.

"Kami senang sekali bisa mengajak UMKM mitra binaan Pertamina untuk hadir dalam 'event' dunia ini," ujar Area Manager Communication, Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut Susanto August Satria di Toba, Sabtu.

Susanto melanjutkan, keikutsertaan UMKM di Kejuaraan Dunia F1 Powerboat 2024 juga diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi.

Baca juga: Pertamina dukung perekonomian daerah lewat ajang F1 Powerboat 2024Dia mengatakan, ada empat UMKM binaan Pertamina yang berpartisipasi Toba UMKM Expo 2024.

UMKM-UMKM tersebut menghasilkan beragam produk seperti ulos atau tenun Batak, kue, biskuit, keripik, kopi dan lain-lain

"Kami berharap produk UMKM binaan Pertamina ini diminati oleh pengunjung dan dapat menggerakkan ekonomi daerah," kata Satria.

Salah satu pelaku UMKM binaan Pertamina, Stella Florensia Hutajulu mengaku bahagia bisa menjadi salah satu UMKM yang berniaga Toba UMKM Expo.

Stella, yang menjual ulos, batik Batak, baju, syal dan sebagainya, memiliki asa produk buatannya lebih populer.

"Harapan saya, produk UMKM dapat menghasilkan penjualan yang baik dan produk lokal bisa dikenal serta dipromosikan kepada wisatawan asing dan domestik," kata dia.

Baca juga: Pertamina: Stok BBM-avtur Sumut aman saat F1 Powerboat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menargetkan perputaran uang di bisnis UMKM selama Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H2O) 2024, yang digelar 2-3 Maret di Kabupaten Toba bisa mencapai Rp1 miliar.

Untuk itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Sumut benar-benar menyeleksi UMKM yang dapat berdagang di sekitar arena kejuaraan dunia tersebut, termasuk UMKM dari wilayah Kabupaten Toba.

Penyaringan dilakukan demi menyesuaikan produk UMKM, seperti busana, kriya dan kuliner, dengan segmen pasar yang ada di kompetisi tersebut. Selain itu, kualitas pun terjamin.

Ada sekitar 100 UMKM yang beraktivitas di Kejuaraan Dunia F1 Powerboat (F1H2O) 2024.

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jk jp slot

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
slot gacor mudah jackpot
datukplay77
slot online terbaik dan terpercaya
harimau 138 slot
kerasaktislot
situs gacor terbaru hari ini
arus4d
cara kredit hp pakai kredivo
kudaemas88
Daftar isi semua bab
Bab 1 kumpulan situs slot luar negeri
Bab 2 77 mansion
Bab 3 judi bola terpercaya
Bab 4 kumpulan situs slot bonus new member 100
Bab 5 cicilan shopee pinjam
Bab 6 bandar slot terbaru
Bab 7 radium play link alternatif
Bab 8 situs aplikasi aman
Bab 9 situs online gacor hari ini
Bab 10 cara membayar tagihan kredivo
Bab 11 link permainan slot
Bab 12 dapat uang 1 milyar dalam sehari
Bab 13 situs slot kemenangan tinggi
Bab 14 elangwin rtp
Bab 15 simulasi kredit di kredivo
Bab 16 cara belanja di akulaku menggunakan limit kredit
Bab 17 indospin188
Bab 18 link yang gacor
Bab 19 luxury7777
Bab 20 qqpulsa
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9635bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Petani terkuat

menangbet88
Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur
Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Deni Herman memimpin secara langsung apel gelar pasukan, yang bertempat di lapangan apel Mako Lantamal XIII, Tarakan, Senin (29/1). ANTARA/Dispen Lantamal XIII Tarakan.
"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi,"
Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai naiknya predikat beberapa pangkalan utama angkatan laut (lantamal) menjadi komando daerah maritim (kodamar) harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

"Tentu harus ada perbaikan fasilitas-fasilitas di bidang komando dan pengendalian," kata Khairul saat dihubungi di ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kodamar harus dilengkapi dengan fasilitas tempur dan deteksi yang canggih karena bertanggung jawab atas skala yang lebih besar yakni keamanan wilayah maritim.

Tidak seperti lantamal yang berfokus menjadi pangkalan yang hanya sebagai tempat pasukan alutsista, kodamar harus memiliki fasilitas lain yang berfungsi untuk mengawasi seluruh teritorial laut.

Tidak hanya infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia (SDM) para personel yang ditempatkan di kodamar juga harus dipersiapkan.

"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi," kata dia.

Karenanya, dia berharap peningkatan dua unsur itu harus diutamakan Panglima TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali sebelum mendapuk beberapa lantamal menjadi kodamar.

Sebelumnya, Laksamana Ali menyebut belum semua pangkalan utama TNI AL (lantamal) berubah nomenklatur-nya menjadi komando daerah maritim (kodamar) pada Tahun 2024.

Dia menjelaskan lantamal yang berubah menjadi kodamar hanya pangkalan utama yang siap dari segi fasilitas dan berada di daerah yang rawan terhadap ancaman.

"Untuk lantamal, seperti yang disampaikan Bapak Panglima TNI, beberapa lantamal menjadi kodamar, terus ada lanal (pangkalan TNI AL) kelas A. Kalau dari validasi organisasi itu yang kami siapkan. Kodamar-kodamar mungkin tidak semua lantamal jadi kodamar, tetapi ada beberapa yang kami siapkan, yang paling rawan dan yang paling siap dari segi fasilitas," kata Laksamana Ali menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL Tahun 2024 di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Walaupun demikian, Ali belum dapat menyebutkan lantamal di mana saja yang diproyeksikan menjadi kodamar. Sejauh ini, ada Lanal Balikpapan, lokasinya dekat Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan menjadi lantamal kemudian kodamar.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2), menyebut rencananya mengubah delapan lantamal menjadi kodamar kelas A dan enam lantamal menjadi kodamar kelas B.

Rencana validasi organisasi lantamal itu juga yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rapim TNI AL Tahun 2024 di Mabesal hari ini. Rapim TNI AL, yang diikuti jajaran pimpinan TNI AL, merupakan tindak lanjut atas Rapim TNI, Rapim TNI-Polri, dan Rapim Kementerian Pertahanan yang seluruhnya digelar pada bulan ini.


 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

erek erek cecak
Ketua MPR dukung pembangunan cyber park di Indonesia
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan sejumlah investor dari luar negeri, di antaranya China, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura di Jakarta, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/HO-Tim Media Ketua MPR RI.
“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semaki
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pembangunan cyber parkdi Indonesia yang didanai di antaranya oleh beberapa investor dari China, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Cyber parkmerupakan kawasan yang difungsikan untuk industri teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan cloud computingyang peruntukannya tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), bahkan pariwisata.

Dalam pertemuan antara Bamsoet — panggilan populer Bambang Soesatyo — dan para investor asing di Jakarta, Sabtu, Bamsoet menyampaikan potensi pemanfaatan cyber park di Indonesia pun cukup besar.

“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semakin membuka potensi konsumen bagi industri pariwisata,” kata Bamsoet dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari siaran resminya di Jakarta, Sabtu.

Dari hasil paparan para investor, cyber parkyang akan dibangun di Indonesia itu direncanakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai investasinya diperkirakan mencapai triliunan rupiah dan proyek itu ditargetkan membuka ratusan ribu pekerjaan baru sekaligus dapat mendatangkan wisatawan dalam negeri dan luar negeri.

“Pemerintah menargetkan perputaran uang pada sektor wisata mencapai Rp3.000 triliun pada 2024 dengan target perjalanan wisata mencapai 1,25–1,5 miliar orang. Itu menunjukkan potensi wisata Indonesia sangat besar,” kata Bamsoet.

Oleh karena itu, dia meyakinkan para investor asing itu tidak khawatir usahanya di Indonesia gagal.

“Investor dari dalam maupun luar negeri tidak perlu khawatir membangun berbagai tempat wisata dengan beragam atraksinya, karena pasti akan laku,” kata Bamsoet.

Dalam rencana para investor, cyber parkitu juga akan dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Rencana itu pun didukung oleh Ketua MPR RI yang juga sepakat pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Bamsoet juga menyampaikan hasil riset dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperkirakan sektor wisata ke depan akan didominasi tren yang terkait erat dengan wisata berkelanjutan (sustainable tourism), misalnya wisata yang menawarkan pengalaman hidup dan kebudayaan masyarakat di tujuan wisata, wisata kebugaran (wellness tourism).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

langit keputusasaan

keras4d
Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah
Arsip foto - Warga negara Jepang Suzuki Hiromasa mengenakan kostum Ultraman saat membersihkan sampah di Pantai Kuta, Badung, Bali, Kamis (29/12/2022). Menjelang pergantian tahun baru 2023, sampah kiriman mulai berserakan di kawasan objek wisata itu akibat dampak cuaca ekstrem yang terjadi sejak Jumat (23/12). ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.
Saitama, Jepang (ANTARA) - Pemerintah Kota Kawaguchi di Prefektur Saitama, Jepang akan mewajibkan pemilik kompleks apartemen baru dengan tipe satu kamar untuk menggunakan tujuh bahasa pada peraturan dasar pemilahan dan pembuangan sampah mulai April mendatang.

Peraturan tersebut bertujuan untuk membantu penduduk multinasional menghindari kesalahan dalam memilah dan membuang sampah yang dapat menyebabkan konflik dengan para tetangga.

Kota Kawaguchi merupakan wilayah yang memiliki populasi warga asing terbesar di antara kota-kota lain di Jepang. Saat ini, terdapat 43.128 orang asing per 1 Januari atau sekitar 7 persen dari total penduduk Kota Kawaguchi. Jumlah itu meningkat dari 39.553 orang asing pada 2023 dan 38.090 orang asing pada 2022.

Pada Juni 2023 lalu, aturan mengenai sampah telah dibuat dalam bahasa Jepang, Inggris, dan China. Namun kini, peraturan direvisi dengan menambahkan bahasa Vietnam, Tagalog, Turki, dan Korea.

Peraturan pemilahan sampah dan daur ulang di Jepang dianggap oleh banyak orang rumit dan membingungkan, terutama bagi mereka yang memiliki pemahaman terbatas terhadap bahasa tersebut atau baru saja datang.

Berbeda dengan di beberapa negara, sampah dari berbagai jenis dikumpulkan pada hari-hari tertentu dalam sepekan. Kemudian, banyak daerah yang mengharuskan sampah tersebut dicuci, disortir, dan disiapkan sesuai standar tertentu yang sudah dipahami dengan baik oleh penduduk setempat.

Oleh karenanya, pemerintah setempat memutuskan perlunya meningkatkan sosialisasi kepada penduduk asing setelah menerima keluhan bahwa sampah tidak disortir atau dibuang secara tidak benar di kawasan yang banyak terdapat apartemen kecil.

Tak hanya itu, pemerintah kota juga meminta pemilik apartemen yang ada untuk membantu menyebarkan kesadaran akan peraturan tersebut.

Baca juga: Gorontalo belajar pengolahan limbah jadi sumber energi di Jepang
Baca juga: Ritel kopi di Jepang gunakan 370 juta gelas sekali pakai pada 2020
Baca juga: RI-Jepang jajaki kerja sama pengelolaan sampah

Sumber : Kyodo-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Raja rutin Kyushu

pagi slot
PBB: Ada 'lubang menganga' dalam dialog untuk akhiri perang di Sudan
Lembaga-lembaga bantuan telah memberikan bantuan yang menyelamatkan jiwa kepada sekitar 7 juta orang di Sudan sejak perang saudara meletus pada 15 April 2023. (Xinhua)
Jenewa (ANTARA) - Kepala Komisi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk pada Jumat (1/3) memperingatkan ada “lubang menganga” dalam dialog efektif untuk mengakhiri perang di Sudan.

Perang di Sudan, terjadi di mana konflik antara tentara dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter sejak April lalu menyebabkan ribuan pembunuhan, pengungsian dan pengungsian, kekurangan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.

“Krisis di Sudan adalah sebuah tragedi yang tampaknya telah masuk ke dalam kabut amnesia global,” kata Turk dalam pidatonya yang disampaikan di acara dialog Enhanced Interactive mengenai Sudan pada sesi ke-55 Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.

“Saat ini, saya khawatir untuk mengatakan ada kesenjangan yang terbuka dalam dialog efektif untuk mengakhiri perang ini,” kata Turk.

Ia mendesak semua negara yang mempunyai pengaruh untuk meningkatkan tekanan pada kedua pihak dan afiliasi mereka untuk merundingkan solusi damai terhadap bencana tersebut, dan untuk mengupayakan serta mempertahankan gencatan senjata.

Turk menyoroti setidaknya 14.600 orang telah terbunuh, dan 26.000 lainnya terluka dalam 11 bulan, dan menyebut situasi tersebut sebagai “mimpi buruk yang nyata.”

Ia mengatakan hampir setengah dari populasi, yaitu 25 juta orang sangat membutuhkan makanan dan bantuan medis, seraya menambahkan bahwa 80 persen rumah sakit sudah tidak berfungsi lagi.

Turk meminta komunitas internasional untuk meringankan penderitaan besar yang dialami rakyat Sudan, serta pihak-pihak yang bertikai agar sepakat untuk kembali ke perdamaian “tanpa penundaan.”

Kepala Hak Asasi Manusia PBB itu menyesalkan bahwa sejauh ini kurang dari 4 persen dari rencana tanggap kemanusiaan Sudan telah didanai, dan mendesak para anggota untuk memenuhi komitmen keuangan mereka.

Baca juga: UNICEF: Jumlah pengungsi anak-anak di Sudan "terbesar di dunia"
Baca juga: PBB prihatin pertempuran kembali pecah di Sudan

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

kehilangan masa remaja

gacor slot 138 login
Ketua MPR dukung pembangunan cyber park di Indonesia
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan sejumlah investor dari luar negeri, di antaranya China, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura di Jakarta, Sabtu (2/3/2024). ANTARA/HO-Tim Media Ketua MPR RI.
“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semaki
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pembangunan cyber parkdi Indonesia yang didanai di antaranya oleh beberapa investor dari China, Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Cyber parkmerupakan kawasan yang difungsikan untuk industri teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan cloud computingyang peruntukannya tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk pendidikan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), bahkan pariwisata.

Dalam pertemuan antara Bamsoet — panggilan populer Bambang Soesatyo — dan para investor asing di Jakarta, Sabtu, Bamsoet menyampaikan potensi pemanfaatan cyber park di Indonesia pun cukup besar.

“Bank Dunia mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia saat ini mencapai 52 juta jiwa (20 persen dari total penduduk), ditambah potensi 115 juta penduduk yang bisa naik menjadi kelas menengah. Semakin meningkatnya jumlah kelas menengah, semakin membuka potensi konsumen bagi industri pariwisata,” kata Bamsoet dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari siaran resminya di Jakarta, Sabtu.

Dari hasil paparan para investor, cyber parkyang akan dibangun di Indonesia itu direncanakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Nilai investasinya diperkirakan mencapai triliunan rupiah dan proyek itu ditargetkan membuka ratusan ribu pekerjaan baru sekaligus dapat mendatangkan wisatawan dalam negeri dan luar negeri.

“Pemerintah menargetkan perputaran uang pada sektor wisata mencapai Rp3.000 triliun pada 2024 dengan target perjalanan wisata mencapai 1,25–1,5 miliar orang. Itu menunjukkan potensi wisata Indonesia sangat besar,” kata Bamsoet.

Oleh karena itu, dia meyakinkan para investor asing itu tidak khawatir usahanya di Indonesia gagal.

“Investor dari dalam maupun luar negeri tidak perlu khawatir membangun berbagai tempat wisata dengan beragam atraksinya, karena pasti akan laku,” kata Bamsoet.

Dalam rencana para investor, cyber parkitu juga akan dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Rencana itu pun didukung oleh Ketua MPR RI yang juga sepakat pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Bamsoet juga menyampaikan hasil riset dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memperkirakan sektor wisata ke depan akan didominasi tren yang terkait erat dengan wisata berkelanjutan (sustainable tourism), misalnya wisata yang menawarkan pengalaman hidup dan kebudayaan masyarakat di tujuan wisata, wisata kebugaran (wellness tourism).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Yutian

hokibet77
Aji soroti efektivitas Persikabo 1973 ketika takluk dari Arema FC
Pelatih Kepala Persikabo 1973 Aji Santoso di Stadion Kapten I Wayan Dipta Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (21/2/2024). (ANTARA/HO-Persikabo 1973)
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Persikabo 1973 Aji Santoso menyoroti efektivitas dari timnya ketika takluk dari Arema FC dengan skor 0-1 pada pekan ke-27 Liga 1 Indonesia di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Sabtu, Aji menilai Persikabo 1973 memiliki beberapa peluang, namun tak ada yang berujung menjadi gol. "Ada beberapa peluang memang sebenarnya, peluang itu cukup disayangkan tidak akurat. Terutama Keven, Dimas, menurut saya sudah betul keputusannya hanya kurang akurat ke arah gawang," ungkap Aji. "Kami ada peluang yang tidak bisa kami manfaatkan dengan baik, sedangkan Arema hanya dapat satu peluang dan bolanya juga bola terima kasih diberi free dari pemain kami," sambungnya. Mantan pelatih Persela Lamongan itu melanjutkan, kekalahan Persikabo terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh mereka sendiri. "Kembali lagi kami mengalami hat-trickkekalahan, sudah saya antisipasi kemasukan-kemasukan hari ini awalnya juga kesalahan dari pemain Persikabo sendiri yang akhirnya bola dicrossing," jelas Aji. "Saya pikir Arema hanya memiliki satu peluang itu saja, kami lebih ada beberapa peluang. Semakin sulit posisi kami berada di sisa tujuh pertandingan ini," pungkasnya. Pada pertandingan tersebut, kekalahan Persikabo 1973 hadir akibat gol semata wayang penyerang Arema FC Charles Lokolingoy menit 48. Akibat kekalahan ini, Persikabo 1973 masih tertahan di peringkat 17 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 17 poin dari 27 pertandingan. Selanjutnya pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia, Persikabo 1973 akan bertandang ke markas Dewa United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Kamis (7/3) mendatang.
Baca juga: Arema FC catatkan tiga kemenangan beruntun seusai tekuk Persikabo 1-0
Baca juga: Kesabaran jadi kunci Arema FC taklukkan Persikabo 1973
Baca juga: Madura United taklukkan Persikabo 3-2

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024