zeus88 demo

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

Basuki Tak Mau Dipanggil 'Aparat' di Usia 80 Tahun Gegara Korupsi Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewanti-wanti jajarannya agar jangan sampai ada kasus korupsi di proyek tol dan terseret kasus di kemudian hari.

Pesan itu disampaikan Basuki saat memberikan sambutan dalam Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami.

Ia berpesan jangan sampai ada mark upharga dalam proses pengadaan hingga korupsi dana dari setiap proyek jalan tol di Indonesia.

"Kita selalu perbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang menyusahkan kita di kemudian hari. Itu tentang tata kelola, harus kita perbaiki. Saya mengajak semua untuk memperbaiki tata kelola ini. Semua pasti telah mendengarkan rumor-rumor di jalan tol ini. Saya tidak ingin itu terjadi terus, saya akan coba (perbaiki)," imbuh Basuki.

Salah satu cara yang diterapkan Basuki untuk memperbaiki tata kelola ini adalah memperketat aturan soal pengadaan. Ia menyebut sudah menyepakati ketentuan baru terkait pengadaan barang dan jasa proyek jalan tol dalam rapat internal Kementerian PUPR.

Ia bakal menambahkan mekanisme anyar, di mana penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) harus disetujui dulu oleh Kementerian PUPR. Setelah itu, baru pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian PUPR, HPS adalah harga barang dan jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan nilai total HPS merupakan hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan.

"Harus kami approvedulu baru bapak boleh melakukan procurement karena sudah diindikasikan oleh eksternal ada hal-hal yang kurang baik di dalam ini," ungkap Basuki.

"Nanti kalau sudah, misalnya bapak mau ruang tertentu untuk dilelangkan, bapak ajukan dulu. Bagaimana investasinya, kami value engineering. Kemudian nanti kami sudah oke, baru bapak silakan melakukan procurement. Karena yang melakukan procurementpasti anggota Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sendiri. Ini yang ditengarai adasomethingdi sini," tambahnya.

Di lain sisi, Basuki menyebut jalan tol yang ada di tanah air belum ada apa-apanya. Ia mengatakan Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan jika ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Teranyar, Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK). Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.

"Walaupun jalan tol di Indonesia yang saat ini sudah ada 71 ruas atau sekitar 2.800 km, kelihatannya sudah banyak, tapi itu semua belum apa-apa. Itu semua dalam rangka kita mengejar ketertinggalan menuju Indonesia maju pada 2045. Sudah tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga 2045, pasti kita membutuhkan konektivitas yang lebih baik lagi," tandasnya.

Terlepas dari itu, belakangan proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevated alias Tol MBZ menjadi perbincangan. Kejaksaan Agung menangkap 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek ini.

Mereka adalah Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Tbk Sofiah Balfas.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut merespons penetapan tersangka dalam proyek dugaan korupsi Tol MBZ. Menurutnya, ini adalah bukti dari bersih-bersih.

"Ya bagus kan kalau memang bersih-bersih BUMN ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup atau oknum itu bisa diselesaikan dari hasil kerja sama kita dan Kejaksaan," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

[Gambas:Video CNN]

Invasi Tao

Belanja Sekarang di Transmart Bayarnya Nanti Pakai Allo Paylater******

Gajian masih lama tapi kebutuhan sehari-hari yang belum dibeli masih banyak? Tenang, di tengah bulan ini kamu bisa belanja di Transmart sekarang bayarnya nanti pakai Allo Paylater.

Caranya dengan melakukan pembayaran menggunakan Allo Paylater atau kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Lihat Juga : Serbu, Transmart Kasih Diskon 50%+20% di Seluruh Gerai Se-Indonesia

Selain itu, bayar belanja di Transmart pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah bisa dapat diskon tambahan sebesar 20 persen.

Diskon tambahan ini bisa didapat jika belanja di pesta diskon seharian Transmart Full Day Sale yang digelar pada Minggu (15/10).

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di semua gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Nah, kalau belanja pas Transmart Full Day Sale, dijamin transaksi belanjanya akan lebih hemat dari hari biasa.

Soalnya, Transmart kasih diskon buat beragam produk, mulai dari pangan segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Jangan lupa mampir ke gerai Transmart terdekat besok ya untuk belanja di Full Day Sale pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah. Selamat belanja!

Kelahiran Kembali Ahli Nujum yang Menakjubkan

Menhub Mulai Pembangunan LRT Rute Velodrome******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, Senin (30/10) pagi.

Ia mengatakan sesuai amanat Presiden Jokowi bahwa tujuan pembangunan angkutan massal, termasuk LRT Fase 1 B Velodrome-Manggarai bermanfaat besar.

Ini bisa digunakan untuk menurunkan kemacetan. Ini juga digunakan memudahkan mobilitas masyarakat terutama yang terintegrasi dengan MRT, KRL hingga kereta cepat.

Ia mengatakan pembangunan angkutan massal memang dilakukan tahap demi tahap. Namun, ia juga menekankan bahwa harus ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk mendukung adanya angkutan massal.

Hal tersebut, kata dia, sudah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meski jabatannya hanya satu tahu tahun.

"Kami lakukan bertahap tetapi Pak Gubernur tidak akan menyia-nyiakan jabatan satu tahun harus menyelesaikan satu tahap, kita harus tepuk tangan untuk Pak Gubernur karena berapa tahun pun kalau tidak ada niatan itu tidak akan terjadi. Kita ingat pada saat MRT sudah belasan tahun tidak pernah dimulai saat Presiden Jokowi itu dimulai," tuturnya.

Oleh karena itu, Budi pun meminta masyarakat dapat berpindah ke angkutan massal. Selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk menurunkan polusi udara.

"Saya sekali lagi mengapresiasi dan mengimbau masyarakat untuk pindah ke angkutan massal karena dengan itu tentu lingkungan baik dan juga kemacetan bahkan kerugian secara finansial itu akan hilang," katanya.

LRT Jakarta trase Velodrome-Manggarai akan memiliki lima stasiun baru, yakni Stasiun Pemuda, Stasiun BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman dan Stasiun Manggarai. Panjang trasenya 6,4 kilometer.

Sedangkan LRT Jakarta trase Pegangsaan Dua-Velodrome memiliki enam stasiun dengan panjang 5,2 kilometer. Jika fase 1B (Velodrome-Manggarai) telah dibangun, LRT Jakarta akan memiliki 11 stasiun di sepanjang rute 12,2 kilometer.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (RAPBD-P) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 PT Jakarta Propertindo (JakPro) mendapatkan anggaran untuk pengerjaan proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai sekitar Rp2,4 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Basuki Tak Mau Dipanggil 'Aparat' di Usia 80 Tahun Gegara Korupsi Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewanti-wanti jajarannya agar jangan sampai ada kasus korupsi di proyek tol dan terseret kasus di kemudian hari.

Pesan itu disampaikan Basuki saat memberikan sambutan dalam Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami.

Ia berpesan jangan sampai ada mark upharga dalam proses pengadaan hingga korupsi dana dari setiap proyek jalan tol di Indonesia.

"Kita selalu perbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang menyusahkan kita di kemudian hari. Itu tentang tata kelola, harus kita perbaiki. Saya mengajak semua untuk memperbaiki tata kelola ini. Semua pasti telah mendengarkan rumor-rumor di jalan tol ini. Saya tidak ingin itu terjadi terus, saya akan coba (perbaiki)," imbuh Basuki.

Salah satu cara yang diterapkan Basuki untuk memperbaiki tata kelola ini adalah memperketat aturan soal pengadaan. Ia menyebut sudah menyepakati ketentuan baru terkait pengadaan barang dan jasa proyek jalan tol dalam rapat internal Kementerian PUPR.

Ia bakal menambahkan mekanisme anyar, di mana penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) harus disetujui dulu oleh Kementerian PUPR. Setelah itu, baru pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian PUPR, HPS adalah harga barang dan jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan nilai total HPS merupakan hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan.

"Harus kami approvedulu baru bapak boleh melakukan procurement karena sudah diindikasikan oleh eksternal ada hal-hal yang kurang baik di dalam ini," ungkap Basuki.

"Nanti kalau sudah, misalnya bapak mau ruang tertentu untuk dilelangkan, bapak ajukan dulu. Bagaimana investasinya, kami value engineering. Kemudian nanti kami sudah oke, baru bapak silakan melakukan procurement. Karena yang melakukan procurementpasti anggota Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sendiri. Ini yang ditengarai adasomethingdi sini," tambahnya.

Di lain sisi, Basuki menyebut jalan tol yang ada di tanah air belum ada apa-apanya. Ia mengatakan Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan jika ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Teranyar, Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 triliun dan masa konsesi 45 tahun terhitung sejak penerbitan surat perintah mulai kerja (SPMK). Jalan tol ini akan dibangun dengan struktur full elevated di atas JORR eksisting dengan jumlah lajur 2x2 selebar 3,5 meter.

"Walaupun jalan tol di Indonesia yang saat ini sudah ada 71 ruas atau sekitar 2.800 km, kelihatannya sudah banyak, tapi itu semua belum apa-apa. Itu semua dalam rangka kita mengejar ketertinggalan menuju Indonesia maju pada 2045. Sudah tinggal sekitar 20 tahun lagi hingga 2045, pasti kita membutuhkan konektivitas yang lebih baik lagi," tandasnya.

Terlepas dari itu, belakangan proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevated alias Tol MBZ menjadi perbincangan. Kejaksaan Agung menangkap 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek ini.

Mereka adalah Ibnu Noval (IBN) sebagai pensiunan BUMN yang pernah menjabat Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, TBS selaku tenaga ahli Jembatan PTLGC, dan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Tbk Sofiah Balfas.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut merespons penetapan tersangka dalam proyek dugaan korupsi Tol MBZ. Menurutnya, ini adalah bukti dari bersih-bersih.

"Ya bagus kan kalau memang bersih-bersih BUMN ini terbukti bahwa banyak pihak yang memang korup atau oknum itu bisa diselesaikan dari hasil kerja sama kita dan Kejaksaan," ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap sudah mengembalikan pengawasanbarang imporyang semula dilakukan di luar kawasan pabeas (post-border)ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Pemusnahan dilakukan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Adapun barang impor yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas yang dilarang untuk impor, beberapa komoditas termasuk besi, elektronik, alat kesehatan, makanan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, hingga mainan anak elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak ada SNI-nya.

Langkah-langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.

Kegiatan pemusnahan tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.

Selain itu, Zulhas bersama Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak Polri juga mengoordinasikan pengetatan arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.

"Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Perpustakaan Tiandao

Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal tiga perusahaan pelat merah yang dituding memasok senjata kejunta militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.

Arya mengatakan penjualan senjata DEFEND ID tidak dilakukan secara langsung. Ia menduga itu dilakukan melainkan melalui pembeli lain.

Lihat Juga : Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Bernilai Rp12,5 T

"Buyer-nya kan enggak hanya satu. Sampai hari ini kita enggak tahu buyeryang mana," katanya.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan RI (DEFEND ID) membantah tiga perusahaan pelat merah di bawah naungannya mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada Februari 2021.

DEFEND ID menegaskan melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara tetangga RI tersebut.

Lihat Juga : Kemlu Buka Suara soal Dugaan Jual-Beli Senjata RI ke Junta Myanmar

"DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021. Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah muncul imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," bunyi pernyataan DEFEND ID yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (4/10).

"Pun halnya dengan PT DI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Klarifikasi ini keluar menyusul laporan yang dilayangkan sejumlah aktivis HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI soal dugaan transaksi jual beli senjata ilegal dari Indonesia ke Myanmar.

Mantan Jaksa Agung Indonesia yang juga pernah mengetuai misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Myanmar, Marzuki Darusman, menuturkan "penjualan ilegal" senjata ini terdiri dari senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan militer lainnya. Ia pun telah mengajukan temuan dan pengaduannya ini ke Komnas HAM RI pada Senin (2/10).

[Gambas:Video CNN]