daftar game slot terbaik

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Pasar Banjaran Mulai Dibangun, Bupati Bandung Klaim Bukan Swastanisasi******

Pasar Banjaran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandungmulai dibangun. Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan pencanangan tiang pancang atau ground breakingPasar Sehat Banjaran pada Selasa (15/8).

Pembangunan dan pengelolaan Pasar Banjaran diserahkan kepada PT Bangun Niaga Perkasa selaku mitra Bangun Guna Serah (BGS). Dadang menegaskan pembangunan ini bukan swastanisasi.

Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Banjaran ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, warga pedagang, para pembeli, aparat setempat dan warga masyarakat sekitar.

Ia menjelaskan selain melakukan pembangunan fisik, juga akan dilakukan pembenahan dari sisi manajemen, keuangan, serta sosial budaya. Menurutnya, perjuangan Pemkab Bandung dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan tidak hanya sampai revitalisasi pasar saja.

Namun, juga menguatkan para pelaku usaha agar terus berkembang, yaitu melalui penyediaan pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.

"Saya berharap melalui pembangunan Pasar Sehat Banjaran ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan tercipta kondisi pasar yang nyaman sebagai tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli sekaligus dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan," tuturnya.

Dalam acara hari itu hadir pejabat yang mewakili Gubernur Jawa Barat, pimpinan DPRD Kabupaten Bandung, unsur Forkopimda Kabupaten Bandung, hingga para tokoh masyarakat di lingkungan Pasar Banjaran dan para pedagang Pasar Sehat Banjaran.

Lihat Juga : Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Pasar Banjaran Mulai Dibangun, Bupati Bandung Klaim Bukan Swastanisasi******

Pasar Banjaran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandungmulai dibangun. Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan pencanangan tiang pancang atau ground breakingPasar Sehat Banjaran pada Selasa (15/8).

Pembangunan dan pengelolaan Pasar Banjaran diserahkan kepada PT Bangun Niaga Perkasa selaku mitra Bangun Guna Serah (BGS). Dadang menegaskan pembangunan ini bukan swastanisasi.

Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Banjaran ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha, warga pedagang, para pembeli, aparat setempat dan warga masyarakat sekitar.

Ia menjelaskan selain melakukan pembangunan fisik, juga akan dilakukan pembenahan dari sisi manajemen, keuangan, serta sosial budaya. Menurutnya, perjuangan Pemkab Bandung dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan tidak hanya sampai revitalisasi pasar saja.

Namun, juga menguatkan para pelaku usaha agar terus berkembang, yaitu melalui penyediaan pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.

"Saya berharap melalui pembangunan Pasar Sehat Banjaran ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan tercipta kondisi pasar yang nyaman sebagai tempat berinteraksi antara penjual dan pembeli sekaligus dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan," tuturnya.

Dalam acara hari itu hadir pejabat yang mewakili Gubernur Jawa Barat, pimpinan DPRD Kabupaten Bandung, unsur Forkopimda Kabupaten Bandung, hingga para tokoh masyarakat di lingkungan Pasar Banjaran dan para pedagang Pasar Sehat Banjaran.

Lihat Juga : Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Erick Thohir Sebut Petani Indonesia Makin Hari Makin Miskin******

Menteri BUMN Erick Thohir sebut petani Indonesia makin hari makin miskin. Padahal, Indonesia ingin membangun keberlanjutan pangan.

"Kita tidak mungkin membangun keberlanjutan pangan tanpa kita memperhatikan petani kita yang makin hari makin miskin," ucapnya dalam seminar di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Erick mengklaim rata-rata petani hanya memiliki tanah 300 hingga 500 meter persegi. Menurut Erick, lahan itu sempit.

Padahal, kata Erick, Indonesia ini jumlah memiliki penduduk yang banyak, menuju 318 juta orang. Ia menyebut semua penduduk perlu butuh makan.

Sementara, produksi pangan masih kurang. Karenanya, ketahanan pangan juga harus jadi prioritas.

"Ketahanan pangan menjadi prioritas. Memang keringatan, panas di luar, tapi industrialisasi pangan akan menjadi biggest economykita setelah hilirisasi," ucap Erick.

Ia pun ingin produk pertanian dikembangkan. Erick mencontohkan, rumput laut bisa dikelola menjadi obat kanker.

"Banyak tumbuhan kita bisa menjadi alternatif obat-obatan. China ada, India ada, masa kita makan obat kimia terus. Ini harus ada intervensi keseimbangan yang harus kita jalankan, termasuk di industri pangan," katanya.

Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya tak tinggal diam. Ia mencoba untuk memberikan dukungan kepada para petani.

Ia mengklaim BUMN lewat PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan menjadi pendamping petani memberikan bibit yang tepat.

Selain itu, pihaknya juga menjamin pemberian pupuk. Tak hanya itu, BUMN melalui PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga memberikan asuransi gagal panen.

"Kalau gagal panen ada Jasindo. Artinya, kami melindungi petani kita," ucap Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Daftar Perusahaan RI yang Siap Keroyokan Bangun IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyebut delapan perusahaan telah berkomitmen untuk membangun berbagai fasilitas di ibu kota baru, mulai dari sekolah, perkantoran, rumah sakit, hingga hotel.

"Kita saat ini total ada delapan kelompok usaha dalam negeri yang sudah komitmen, sudah sepakat. Hari ini penyelesaian nilai tanah dan kemudian pengalokasian tanahnya. Ini yang sudah kita alokasikan tapi beberapa ada yang perlu kita sesuaikan agar sesuai ketentuan tata ruang," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8).

Agung merinci delapan perusahaan itu di antaranya adalah; Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

"Jumlah negaranya (yang berinvestasi) bergerak, terakhir saya lihat kira-kira 17 negara mungkin sekarang sudah 19 ya," katanya.

Bambang mengatakan sebagian besar investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan China.

Ia menjelaskan pihaknya sudah memberikan data terkait IKN bagi para investor yang telah menyampaikan LOI untuk melakukan perencanaan bisnis.

"Minat (investasi) banyak sekali di berbagai area yang paling banyak mungkin di area energy renewable-sumber energi, teknologi untuk smart city misalnya begitu ya, terus beberapa untukreal estate development,kira-kira yang paling besar gitu," kata Bambang.

[Gambas:Video CNN]

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Respons Perusahaan Tommy Soeharto Digugat Rp731 M Karena Ingkar Janji******

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menanggapi gugatan terkait pelanggaran perjanjian (wanprestasi) yang diajukan perusahaan asal Norwegia, Parbulk II AS (Parbulk).

Direktur Utama HITS Tonny Aulia Achmad mengatakan perusahaan menghormati gugatan itu dan akan menjalankan proses dan prosedur hukum dengan sebaik-baiknya.

"Kami sangat menghargai adanya perbedaan, menghormati prosesnya dan akan jalankan prosedur hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kita serahkan prosesnya kepada pihak berwenang," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (16/8).

Dalam laporan keuangan konsolidasi HITS, lanjut Tonny, gugatan Parbulk itu kembali muncul pada 3 Januari 2023. Tonny menyebut HITS melalui
entitas anak usaha Humpus Sea Transportation Pte., Ltd., yaitu Heritage Maritime Ltd., SA, mengalami wanprestasi atas surat pernyataan penanggungan (Letter of Undertaking) pada 11 Desember 2007.

Tonny mengatakan krisis finansial global pada 2008 menyebabkan tarif jasa pengangkutan kapal saat itu anjlok hingga 70 persen dan Parbulk II AS tidak mengubah nilai tagihan yang dikenakan pada Heritage.

"Heritage merasa keberatan untuk melakukan pembayaran karena Heritage telah mengembalikan kapal tersebut kepada Parbulk II AS untuk memenuhi kontrak, mengingat transaksi tersebut dilakukan dengan skema sewa-beli," katanya.

Tonny menjelaskan Letter of Undertakingtersebut awalnya dibuat dalam rangka kerja sama penyewaan sewa kapal kosong atau Bareboat Charter (BBC) antara Heritage dan Parbulk. Saat itu, Parbulk setuju untuk menyewakan kapal MV Mahakam kepada Heritage dengan tarif sewa US,500 per hari. Penyewaan dilakukan dengan jangka waktu 60 bulan sejak penerimaan kapal pada 14 Desember 2007 dengan jaminan Letter of Undertaking.

Namun, imbuh Tonny, penerbitan Letter of Undertakingyang dilakukan oleh manajemen terdahulu termasuk perbuatan melawan hukum. Karenanya, HITS melayangkan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan pada 5 Oktober 2009. Pada 1 Mei 2011, gugatan dikabulkan sebagian oleh PN Jakarta Selatan dan menyatakan Letter of Undertakingyang diterbitkan HITS adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat perseroan.

Namun, putusan Kasasi Mahkamah Agung pada 14 Desember 2016 membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan yang menyatakan Letter of Undertakingyang diterbitkan HITS adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mengikat perseroan.

"Kami yakin proses hukum ini pada akhirnya akan berpihak kepada kami sehingga proses bisnis akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan Perseroan untuk setinggi tingginya melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya," ujar Tonny.

Lihat Juga : Jokowi Pede Pendapatan Per Kapita RI Melesat Jadi Rp153 Juta di 2033

Parbulk menggugat PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS).

Gugatan itu didaftarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 30 Januari 2023 lalu dengan nomor perkara 116/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL.

Parbulk II AS menggugat HITS karena perusahaan itu telah melanggar perjanjian (wanprestasi) sewa kapal. Dalam perkara ini, Parbulk II AS menunjuk Roni Heilig Marpaung sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Dalam petitumnya, Parbulk II AS meminta hakim menyatakan HITS telah melakukan wanprestasi atas Surat Pernyataan Penanggungan yang ditandatangani oleh tergugat tertanggal 11 Desember 2007.

Perusahaan itu juga meminta hakim menghukum HITS membayar kerugian yang diderita sebesar US.183.659 atau sekitar Rp731,15 miliar (asumsi kurs Rp15.174 per dolar AS).

"Atau nilai yang setara yang dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada saat tanggal pembayaran oleh tergugat," demikian bunyi petitum tersebut seperti dikutip pada Kamis (10/8).

Selanjutnya, Parbulk II AS juga meminta hakim untuk menyatakan putusan terhadap perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding atau kasasi atau bantahan.

Parbulk II AS juga meminta hakim menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijatuhkan sebelumnya atas harta kekayaan milik HITS .

Adapun aset HITS yang diminta untuk disita berupa 599.274 lembar saham di PT Humpuss Transportasi Kimia. Lalu, 182.982 lembar saham di PT Humpuss Maritim Internasional.

kontrak terbatas

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?