cara mendaftar thw global

Pembuat mimpi

Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah?******

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam dugaan korupsitata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan Harvey menjadi perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

Lantas siapa pemilik PT RBT?

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemegang saham utama PT RBT adalah seseorang bernama Suparta dengan total kepemilikan saham 73 persen.

Kemudian pemilik saham lainnya ada Surianto dengan saham 17 persen dan Frans Muller sebesar 10 persen.

Selain pemilik saham utama, Suparta juga menjabat sebagai direktur utama PT RBT.

Suparta sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah. Selain Suparta, Kejagung juga menetapkan Reza selalu direktur Business development dari PT RBT sebagai tersangka.

Berdasarkan perannya, Kuntadi menjelaskan Suparta dan Reza selaku jajaran direksi PT RBT melakukan inisiasi pertemuan untuk menjalin kerja sama dengan PT Timah pada tahun 2018.

Pertemuan dilakukan dengan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 yang berinisial MRPT alias RZ dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018 yakni EE alias EML untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal.

"Dalam pertemuan itu, Tersangka SP dan Tersangka RA menentukan harga untuk disetujui Tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Belanja Hemat Kebutuhan Ramadan di Transmart Full Day Sale Hari Ini******

Mau beli kebutuhan di rumah buat stok Ramadan? Belanjanya di Transmart aja mumpung lagi ada Full Day Sale yang hari ini berlangsung, Minggu (10/3).

Khusus periode Transmart Full Day Sale, ada banyak produk-produk terbaik pilihan yang bakal didiskon gede-gedean untuk semua pelanggan.

Lihat Juga : Siap Sambut Ramadan, Transmart Kasih Diskon Aneka Kebutuhan Harian

Nggak cuma itu, setiap pelanggan masih bisa berkesempatan mendapat tambahan diskon sebesar 20 persen selama belanja di periode Full Day Sale.

Diskon tambahan 20 persen ini bisa didapatkan khusus pelanggan yang menggunakan Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Masih belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah? Jangan khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Apabila pelanggan ingin membuka Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Diskon 50 persen plus 20 persen yang ditawarkan di Transmart Full Day Sale ini berlaku sejak toko dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Transmart Full Day Sale juga digelar serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Mumpung masih ada waktu, yuk buruan ke Transmart terdekat sekarang dan borong semua diskonnya.

Wuhuangjing

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Pasrah Driver Ojol Lagi******

Beberapa driverojek online (ojol) sudah ikhlas jika mereka tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) pada momen Lebaran 2024.

Seorang driver Gojek, Muhammad Amin, mengaku tetap bersyukur masih bisa mendapatkan penghasilan, THR baginya hanyalah rezeki tambahan.

Sikap pasrah tersebut diakuinya karena mendengar pihak Gojek menganggap para driver hanya sebatas mitra.

Selama menjadi driver ojol sejak 2018, Amin mengaku tak pernah mendapatkan bayaran uang tunai dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"Setiap Lebaran dapat dari customer aja kadang-kadang kasih, dari aplikator enggak kasih apa-apa," ujar dia lebih lanjut.

Karena Amin merupakan driver 'platinum', ia mengaku hanya pernah mendapat voucher cashback dengan besaran Rp150 ribu dari Gojek. Namun ia tetap bersyukur dengan adanya voucher tersebut.

"Saya enggak menuntut apa-apa sih. Cuma kalau dikasih THR ya, Alhamdulillah," kata dia.

Senada, driver Grab Indonesia bernama Kustam mengatakan bahwa mendapatkan THR dari pihak aplikator di momen Lebaran menjadi harapan semua driver ojol. Hanya saja, ia menyadari bahwa dirinya hanya sebatas mitra, bukan karyawan.

"Sebenarnya kita itu mitra, mitra itu kan cuma rekan ibaratnya, enggak ada insentif," ujar Kustam.

Selama tujuh tahun menjadi driver ojol, Kustam mengaku tidak pernah mendapatkan insentif apa pun dari pihak aplikator di momen Lebaran.

"THR itu kan buat karyawan, kalau kita mah mitra," ujarnya.

Lihat Juga : Asa PNS Menanti THR Cair Hari Ini

Namun demikian, Kustam berharap pihak aplikator bisa mendengar imbauan pemerintah untuk membayarkan THR kepada para driver ojol. Menurutnya, hal itu bisa menjadi cerminan sikap menghargai para driver yang sudah lelah berjuang membantu pelanggan.

"Sebenarnya kita juga perjuangan. Driver juga perjuangan. Harapannya ya ngertiin aja deh, saling ngerti aja. Kita capek juga. Kita membantu juga. Membantu masyarakat juga," kata Kustam.

Sementara itu, driver Grab Indonesia lainnya, Abdul Gafur, berharap tahun ini pihak aplikator bisa membayarkan THR di momen Lebaran. Ia mengaku selama ini belum pernah mendapatkan insentif berupa uang tunai sejak pertama menjadi driver ojol di 2017.

"Selama Lebaran enggak dapat apa-apa, enggak pernah dikasih apa-apa," ujarnya.

Ia mengatakan driver ojol sudah selayaknya mendapatkan THR. Sebab, insentif yang pernah dirasakannya hanya sebatas tarif argo yang dinaikkan Rp2.000.

"Kalau kita kan setiap hari kerja. Kerjaannya cuma ojol aja, enggak kerja yang lain. Kalau misalnya dapat THR itu bagus. Semua jadi bagus," kata Abdul.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Lanjut ke halaman berikutnya...

Perusahaan Sebut Hubungan dengan Driver adalah Mitra, Bukan Kerja

Kota super terapung

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.