bobet

Ruang tamu Naruto

link slot online terpercaya

Pertamina benarkan Ahok ajukan surat pengunduran diri******

Suratnya diajukan per hari ini ke Kementerian BUMN

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) membenarkan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama perusahaan.

"Benar beliau mengajukan pengunduran diri. Suratnya diajukan per hari ini ke Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," ujar VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Fadjar mengatakan, surat tersebut kini akan diproses oleh Kementerian BUMN.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan unggahan Ahok di akun sosial medianya pada Jumat (2/2), yang mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya. Dalam unggahan tersebut, memperlihatkan surat dengan dengan logo PT Pertamina.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," kata Ahok dalam keterangan fotonya.

Ahok menyebutkan pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," ucapnya.

Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa komisaris maupun direksi BUMN yang terlibat dalam kampanye partai politik maupun tim pemenangan calon presiden harus mundur dari jabatan.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah mengeluarkan surat kepada seluruh karyawannya untuk segera mengundurkan diri lantaran hal tersebut sudah tercantum dalam aturan di kementerian.

Baca juga: Ahok instruksikan direksi Pertamina mitigasi risiko
Baca juga: Pertamina membangun resor hingga pusat penelitian di IKN
Baca juga: Erick Thohir meminta Pertamina telusuri isu subsidi elpiji

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Hanya seorang pendeta Tao

sumo77

Bapanas sebut bantuan pangan beras untuk kendalikan harga******

Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan tujuan dari program bantuan pangan beras guna mengendalikan harga.

"Tujuannya adalah terutama untuk mengendalikan khususnya harga beras," kata Ketut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan alasan adanya program bantuan pangan beras tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan produksi beras yang menurun akibat dampak El Nino.

"Kita kaitkan dengan stok, juga kaitkan dengan produksi memang ditambah lagi kita mengalami El Nino. Kita memang sedikit mengalami penurunan produksi relatif ya, artinya tahun 2023 pas-pasan banget produksi kita," ungkap Ketut.

Untuk itu, kata dia, pemerintah memutuskan untuk melakukan langkah antisipasi dengan program bantuan pangan beras tersebut.

"Sehingga pemerintah memutuskan kalau tidak melakukan langkah-langkah baik bantuan pangan maupun SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) maka harga beras ini akan terus melonjak," katanya.

Ia mengatakan agar program bantuan pangan beras itu berjalan lanjar maka titik awalnya ialah penguatan cadangan beras pemerintah.

"Sehingga Bulog diminta untuk buat cadangan berasnya. Setelah itu berikutnya harus ada intervensi pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang memerlukan, dalam hal ini keluarga penerima manfaat (KPM), yang waktu itu kami hitung-hitung sekitar 22 juta (KPM) sehingga ini lah yang menjadi target kami untuk diberikan bantuan pangan dalam hal ini beras," tuturnya.

Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada KPM. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat berpendapatan rendah, yakni KPM berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Besaran bantuan sebanyak 10 kg beras per KPM per bulan.

Pemberian bantuan ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dilanjutkan lagi pada 2024. Bantuan Pangan Beras 2024 disalurkan mulai Januari hingga Maret kepada 22 juta KPM berdasarkan Data P3KE Kemenko PMK. Bantuan akan diperpanjang pada Mei sampai Juni dengan catatan APBN masih memungkinkan.

Bantuan pangan beras bertujuan untuk membantu masyarakat kelas bawah sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak). Bantuan tersebut dinilai sebagai salah satu intervensi pemerintah dalam meredam inflasi.

Pada Kamis (1/2), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras mengalami inflasi sebesar 0,64 persen pada Januari 2024, dengan andil terhadap inflasi utama sebesar 0,03 persen.

Kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, sementara harga beras di 10 provinsi lainnya mengalami penurunan. Catatan BPS lainnya yaitu seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami kenaikan harga beras.

Kenaikan ini disebabkan oleh kurangnya pasokan di sejumlah wilayah, terutama akibat faktor cuaca dan rusaknya beberapa akses jalan. Hal itu membuat distribusi untuk beberapa komoditas pangan menjadi terhambat.

Baca juga: Kepala Bapanas pastikan stok pangan cukup hingga Ramadhan
Baca juga: Kepala Bapanas sebut bantuan pangan beras sangat dibutuhkan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea adalah penyakit

situs tergacor hari ini

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

deposit 100 jadi 200

KPU tambah waktu segmen enam debat kelima jadi 4 menit******

Kalau dari sisi waktu, yang kita 'concise' (ringkas) itu dari sisi moderator-nya. Jadi tidak mengurangi keseluruhan alur debat

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menambah waktu segmen keenam dalam debat kelima atau debat terakhir yang mempertemukan antar-capres menjadi 4 menit dari semula 2 menit.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa keputusan tersebut ditetapkan usai menerima usulan dari tim sukses masing-masing pasangan capres/cawapres dalam rapat evaluasi terakhir dan rapat koordinasi.

"Kami sudah kelola itu, dan kami sudah atur, dan kemudian nanti khusus di segmen keenam atau penutup, maka alokasi waktu untuk closing statement(pernyataan penutup) dari masing-masing calon presiden akan dipenuhi sebanyak 4 menit masing-masing pasangan calon," kata Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat.

Mellaz mengatakan bahwa perubahan waktu tersebut tidak mengubah waktu debat secara keseluruhan, sehingga total waktu pelaksanaan tetap 120 menit.

"Kalau dari sisi waktu, yang kita concise(ringkas) itu dari sisi moderator-nya. Jadi tidak mengurangi keseluruhan alur debat," kata Mellaz menjelaskan.

Sementara itu, Mellaz mengatakan bahwa penambahan waktu dalam debat capres/cawapres bukanlah hal baru.

Baca juga: Pakar: Penyakit tropis terabaikan perlu jadi topik debat capres

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

"Sebenarnya kalau penambahan waktu ini bukan satu hal yang baru. Di pelaksanaan debat pemilu periode 2019 lalu juga sebenarnya ada. Itu juga bagian dari pengalaman-pengalaman yang ada," ujarnya.

Debat kelima yang menampilkan tiga capres, yaitu Anies Baswedan (capres nomor urut 1), Prabowo Subianto (capres nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Debat capres tersebut akan dipandu oleh dua moderator, yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia. Stasiun televisi penyelenggara debat terakhir adalah TV One, ANTV dan Net TV.

Sebelumnya, debat pertama capres Pemilu 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2023. Kemudian, debat kedua cawapres Pemilu 2024 digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023.

Debat ketiga capres Pemilu 2024 digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada tanggal 7 Januari 2024. Setelah itu, debat keempat cawapres Pemilu 2024 digelar di JCC, Senayan, pada tanggal 21 Januari 2024.

Rangkaian debat capres-cawapres kelima yang akan diselenggarakan di JCC, Senayan, pada tanggal 4 Februari 2024 merupakan debat terakhir.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ini profil 12 panelis debat capres terakhir pada Pemilu 2024

Baca juga: KPU: Prabowo urutan pertama sampaikan visi-misi di debat kelima

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

menjadi penulis penyihir

hokislot365

Terminal Kalideres uji kelaikan angkutan pada H******

Jakarta (ANTARA) - Pengelola Terminal Kalideres di Jakarta Barat berencana melakukan uji kelaikan (ramp check) angkutan penumpang pada tujuh hari sebelum (H-7) sampai tujuh hari setelah lebaran (H+7).

Hal tersebut dilakukan menyusul telah dilakukan "ramp check" angkutan pralebaran mulai Selasa (19/2) sampai Sabtu (2/3) lalu.

"Nanti ada lagi 'ramp check' angkutan lebaran. Nah 'ramp check' angkutan lebaran itu selama masa angkutan lebaran, itu nanti H-7 sampai dengan H+7 lebaran," ungkap Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen di Jakarta pada Senin.

Revi mengatakan bahwa "ramp check" tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni teknis utama dan teknis penunjang angkutan.

"Teknis utama itu meliputi sistem rem, sistem roda, sistem kemudi dan sistem lampu supaya dipastikan komponen yang ada pada kendaraan itu berfungsi baik," ungkap Revi.

Baca juga: Terminal Kalideres bakal dirikan sejumlah posko menjelang Idul Fitri

Untuk teknis utama, kata Revi, pihaknya tidak memberikan toleransi kepada Perusahaan Otobus (PO) agar segera diperbaiki.

"Komponen itu kan yang sangat inti. Jadi, itu tidak ada toleransi. Kalau rusak, harus segera diganti, diperbaiki," ungkap Revi.

Sementara itu, untuk teknis penunjang seperti sabuk pengaman, alat dongkrak, alat pemadam kebakaran ringan dan alat pemecah kaca.

"Tapi, kita masih membolehkan jalan, apabila hanya kekurangan (teknis penunjang). Misalnya, itu kan di kendaraan asli, itu kan ada alat pemukul kaca itu," katanya.

Alat tersebut minimal harus punya dua, yaitu di kiri dan kanan. "Misalnya, rata-rata mungkin hanya ada satu. Itu kita peringatkan supaya segera dilengkapi," kata Revi.

Revi mengatakan bahwa terdapat 130 Perusahaan Otobus (PO) yang membuka layanan dan mengoperasikan busnya di Terminal Kalideres. "Kalau untuk PO yang beroperasi itu lebih kurang ada 130 PO," katanya.

Baca juga: Terminal Kalideres uji kelaikan kendaraan pralebaran

PO itu melayani Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian Lampung, Palembang, Bengkulu, Padang, Pekan Baru, Medan serta Aceh.

Pengelola Terminal Kalideres akan membuka posko pemeriksaan kesehatan gratis di lingkungan terminal pada H-10 lebaran 2024.

Masyarakat juga umum dapat memanfaatkan posko kesehatan tersebut. "Itu posko kesehatan gratis, siapa saja, masyarakat boleh (periksa kesehatan) di situ nanti," ungkap Revi.

Baca juga: Loket AKAP Terminal Kalideres beroperasi kembali usai direvitalisasi

Revi mengatakan bahwa pelayanan posko kesehatan tersebut akan dibantu oleh Jasa Raharja dan Palang Merah Indonesia (PMI). "Kita nanti juga dibantu biasanya oleh Jasa Raharja, PMI," kata Revi.

Revi mengatakan bahwa posko kesehatan akan dibuka bersamaan dengan posko lainnya seperti posko pengamanan terpadu, posko "ramp check", posko istirahat pengemudi dan ruang laktasi Ibu menyusui.

"Posko terpadu, posko kesehatan, posko 'ramp check' terus kemudian juga ada pos istirahat pengemudi, juga ruang laktasi ibu menyusui," kata Revi.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

situs slot terhoki

Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keprres) Nomor 20/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Mohammad Mahfud Md. sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani keppres yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat.

Pasca penandatanganan keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri kabinet.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tak akan pergi meninggalkan kewajiban atau yang disebutnya colong playu sebagai Menko Polhukam hingga terbit keputusan presiden.

"Sampai ada keppres. Sampai ada keppres dong. Kalau belum ada keppres lantas saya pergi, 'kan colong playu," kata Mahfud.

Baca juga: Jokowi siapkan keppres soal pengunduran diri Mahfud
Baca juga: Presiden putuskan pengganti Mahfud dalam 2 sampai 3 hari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024