petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

jokiqq

situs slot online 434Jutaan kata 876945Orang-orang telah membaca serialisasi

《jokiqq》

Justin Timberlake gratiskan pertunjukan di London pada Jumat (23/2)******

Justin Timberlake gratiskan pertunjukan di London pada Jumat (23/2)
Penyanyi asal Amerika Serikat Justin Timberlake. (ANTARA/ Instagram @justintimberlake)
Jakarta (ANTARA) - Penyanyi Amerika Serikat Justin Timberlake menggratiskan pertunjukannya di Gedung Bundar Camden, London, selama satu malam, Jumat (23/2) pekan depan, menurut New Musical Express(NME), Minggu.

Pengumuman diketahui dari foto yang diunggah pada akun media sosial Twitter@jtimberlake dari pelantun lagu 'Can't Stop The Feeling' itu, Minggu.

Foto pada media sosialnya menunjukkan sebuah poster terpampang di etalase toko yang ditutup papan bertuliskan: “Justin Timberlake hanya tampil untuk satu malam di London. Gedung Bundar (Roundhouse) 23/2.

Baca juga: Justin Timberlake cetak debut tertingginya lewat lagu 'Selfish'
 
"Tiket-tiket disediakan gratis, tapi tempatnya terbatas (Tickets are free but space is limited)," ujar @jtimberlake, Minggu.

Penggemar perlu mendaftar di "Ticketmaster" untuk memperoleh kesempatan memesan tiket secara gratis. Pendaftaran dibuka dari sekarang hingga Minggu malam pukul 23.59 waktu London.

Satu akun dapat digunakan untuk memesan hingga dua tiket pertunjukan. Jika dipilih, pengguna akun akan mendapat email konfirmasi paling lambat Selasa (20/2) malam.

Tiket yang sudah dikonfirmasi akan muncul secara otomatis pada akun pengguna pada Jumat (23/2) pagi.

Kejutan itu datang setelah Timberlake baru-baru ini mengumumkan tur dunianya pada 2024, yang pertama dalam lima tahun terakhir.

Rangkaian pertunjukan langsung dimulai di Rogers Arena, Vancouver, Amerika Serikat pada 29 April, disusul dengan pertunjukan di Las Vegas, Miami, Chicago, Boston, New York dan masih banyak lagi.

Termasuk rencana tambahan di Brooklyn, bersama dengan pertunjukan tambahan di Seattle, Las Vegas, Boston, dan lain-lain.

Baca juga: Justin Timberlake tulis 100 lagu untuk album baru

Tanggal tur Inggris dan Eropa diperkirakan akan diumumkan di kemudian hari. Timberlake juga baru-baru ini mengumumkan album barunya 'Everything I Thought It Was' bersama single'Selfish' yang menandai perilisan solo pertamanya dalam lebih dari lima tahun. Serta menjadi yang pertama sejak 'Man Of The Woods' dirilis pada 2018, yang menurut NME layak diberi tiga bintang, menemukan dia merangkul kecintaannya terhadap alam bebas dan (sepertinya) suara pun terdengar baru.

NME menambahkan bahwa “Timberlake yang lama bersinar di segala penjuru – dan tahukah Anda? Mereka masih berpikir dia adalah kartu As-nya".

Dalam berita lain, Timberlake baru-baru ini melakukan "reuni" dengan grup lamanya 'N Sync, dan menyanyikan lagu bertajuk 'Better Place'. Timberlake mendeskripsikan lagu tersebut sebagai “surat cinta untuk penggemar 'N Sync”.

Baca juga: Britney Spears puji lagu baru Justin Timberlake "Selfish"

Penerjemah: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

YPH Kamoro lakukan peletakan batu pertama Rumah Transit Pendidikan******

YPH Kamoro lakukan peletakan batu pertama Rumah Transit Pendidikan
Akademisi asal Suku Kamoro Leonardus Tumuka (ANTARA/Dokumentasi pribadi)
Timika (ANTARA) - Yayasan Pelita Harapan (YPH) Kamoro, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Transit Pendidikan Yau Ma'o yang berada di Gorong-Gorong, Kota Timika, Senin.

Akademisi asal Suku Kamoro Leonardus Tumuka di Timika, Senin, mengatakan bahwa kehadiran Rumah Transit Pendidikan Yau Ma'o ini bertujuan untuk menampung anak-anak asli Suku Kamoro yang ada di Kota Timika.

Baca juga: Akademisi: Rumah Transit Yau Ma'o jadi tempat belajar anak

"Jadi, Rumah Transit Pendidikan Yau Ma'o ini menampung anak-anak usia enam hingga 12 tahun yang ditinggal orang tua untuk bekerja," katanya.

Menurut Leonardus, di Rumah Transit Pendidikan Yau Ma'O anak-anak akan mendapat makan pagi, siang, dan sore.

"Selain mendapat jatah makan pagi, siang, dan sore, anak-anak juga akan mendapatkan pendidikan dari pengajar yang disiapkan," ujarnya.

Baca juga: LPMAK bantu pendidikan anak Suku Amungme-Kamoro

Dia menjelaskan pembangunan Rumah Transit Pendidikan Yau Ma'o akan diteruskan hingga ke kampung-kampung lainnya di daerah ini.

"Kebiasaan masyarakat Kamoro jika bapak pergi mencari nafkah mama pasti ikut, sehingga dengan adanya rumah transit ini anak-anak berada di tempat yang tepat," katanya.

Dia berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Mimika, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), dan PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam membina anak-anak asli Suku Kamoro melalui Rumah Transit Pendidikan Yau Ma'o.

Baca juga: Program pendidikan di luar Papua didokumentasikan Lembaga Pengembangan Suku Amungme-Kamoro

"Kami mengharapkan dukungan finansial dari pemerintah, YPMAK, dan juga Freeport guna menunjang pendidikan anak-anak Kamoro di Timika," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik******

KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik
Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajaran menyampaikan keterangan pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/2/2024). . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) membuat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) diketahui masyarakat luas.

"Patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu (kesalahan konversi Formulir Model C1-Plano) dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, keberadaan Sirekap membuat data penghitungan suara lebih transparansi. Data yang dipublikasikan dalam Sirekap pun apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

"Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya," katanya.

Hasyim mengatakan bila Sirekap tidak bekerja, tidak mungkin masyarakat bisa tahu ada kesalahan data dan melaporkannya. Inilah keuntungan adanya Sirekap pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia menjelaskan salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 alan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Formulir D itu, sambung Hasyim, akan diunggah dalam Sirekap, sehingga masyarakat dapat mengeceknya kembali apakah sudah ada kesamaan antara hasil perolehan suara di TPS dan hasil di Sirekap.

Ia menegaskan KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ketua KPU ajak masyarakat dokumentasikan proses pemilu
Baca juga: KPU minta jajaran penyelenggara pemilu untuk jaga integritas
Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap
Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs slot minimal deposit 1000

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
game slot mudah
toge4d
mpo slot 77
kumpulan daftar situs slot
situs gacor parah
slot akun baru gacor
manjur bet slot
slot yang terbaik
tangkas slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 liga slot gacor
Bab 2 jco delivery promo
Bab 3 slotbet
Bab 4 angkasa168 rtp
Bab 5 situs slot138 terbaru
Bab 6 time server thai navy
Bab 7 slot gacor hari ini
Bab 8 poa88
Bab 9 main menghasilkan uang
Bab 10 erek2 melahirkan
Bab 11 kuota4d
Bab 12 ular masuk rumah togel
Bab 13 gacor slot hari ini
Bab 14 tafsir mimpi 2d bergambar
Bab 15 ind168
Bab 16 situs slot gacor dan terpercaya
Bab 17 warga 77 slot
Bab 18 88 net baru
Bab 19 game slot yang lagi gacor malam ini
Bab 20 erek99
Klik untuk melihattersembunyi di tengah350bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

timnas4d
Kepala BPPD Sidoarjo enggan berkomentar usai diperiksa KPK
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, jumat (16/2/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono enggan berkomentar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jumat.

Ari selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 17.42 WIB langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa memberikan komentar kepada wartawan.

Selain Ari, pada hari ini penyidik KPK juga turut memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali serta tiga saksi lainnya, yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan, dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja informasi yang didalami pada pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Baca juga: Ahmad Muhdlor: Temuan KPK jadi pembelajaran untuk Sidoarjo
Baca juga: Kepala BPPD Sidoarjo penuhi panggilan penyidik KPK

Sebelumnya, KPK pada tanggal 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut lantas dipelajari oleh tim KPK, kemudian pada hari Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT ini diamankan uang tunai sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari ASN tersebut.

Baca juga: Dewas nyatakan 90 pegawai bersalah terkait pungli di Rutan KPK
Baca juga: Dewas KPK nyatakan 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW kepada ASN di beberapa kesempatan. Ada larangan untuk tidak membahas potongan tersebut melalui alat komunikasi, di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan mencapai 10—30 persen sesuai dengan besaran insentif yang mereka terima.

Penyerahan uang tersebut secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus pada tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari ASN sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW.  Bukti awal ini akan dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

www slot hoki win
KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik
Ketua KPU Hasyim Asyari beserta jajaran menyampaikan keterangan pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/2/2024). . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku bersyukur sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) membuat penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) diketahui masyarakat luas.

"Patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu (kesalahan konversi Formulir Model C1-Plano) dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Menurutnya, keberadaan Sirekap membuat data penghitungan suara lebih transparansi. Data yang dipublikasikan dalam Sirekap pun apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

"Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya," katanya.

Hasyim mengatakan bila Sirekap tidak bekerja, tidak mungkin masyarakat bisa tahu ada kesalahan data dan melaporkannya. Inilah keuntungan adanya Sirekap pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia menjelaskan salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 alan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Formulir D itu, sambung Hasyim, akan diunggah dalam Sirekap, sehingga masyarakat dapat mengeceknya kembali apakah sudah ada kesamaan antara hasil perolehan suara di TPS dan hasil di Sirekap.

Ia menegaskan KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir.

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari Sistem Informasi Rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada Pemilu 2024 mendatang untuk menciptakan Pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Ketua KPU ajak masyarakat dokumentasikan proses pemilu
Baca juga: KPU minta jajaran penyelenggara pemilu untuk jaga integritas
Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap
Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Karier

sins88
RS Jiwa Naimata Kupang siap tampung caleg stres yang gagal terpilih
Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dr. Aletha D Pian. (ANTARA/Benny Jahang)
Kalau ada caleg gagal yang butuh terapi tentu kami terima," kata Direktur RSJ Naimata Kupang dr. Aletha Pian di Kupang, Selasa.
Kupang (ANTARA) - Manajemen Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kesiapannya untuk menerima dan melayani calon legislatif (caleg) yang membutuhkan terapi ketika stres akibat gagal terpilih pada Pemilu 2024.

"Kalau ada caleg gagal yang butuh terapi tentu kami terima," kata Direktur RSJ Naimata Kupang dr. Aletha Pian di Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kesiapan RSJ Naimata dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien khususnya pasien yang gagal menjadi anggota legislatif akibat kalah dalam Pemilu 2024.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini memang belum ada pasien caleg yang dirawat khusus karena tidak lolos duduk di kursi parlemen dalam Pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024.

"Kalau untuk caleg memang belum ada dan kita berharap tidak ada ya," ujar dia.

Baca juga: Psikolog: Caleg stres karena harapan terlampau tinggi
Baca juga: Psikiater sebut caleg tanpa tujuan jelas rentan alami gangguan mental

Kini RSJ Naimata ujar dia memiliki kapasitas 50 tempat tidur untuk pasien yang memang butuh perawatan akibat stres. Dari jumlah tersebut ada 25 tempat tidur yang sudah terisi oleh pasien masyarakat biasa.

Dia mengatakan bahwa jika ada caleg dengan kondisi stres akibat gagal lolos dengan kondisi yang memang butuh dirawat tentunya, akan dirawat dengan fasilitas yang ada.

Namun jika dalam pemeriksaan hanya perlu rawat jalan saja, maka pasien tersebut tidak perlu dirawat inapkan di RSJ tersebut.

"Tidak ada pelayanan khusus kepada caleg stres. Semuanya sama sebab RSJ inikan disiapkan untuk untuk mereka yang memiliki gangguan mental," ujar dia.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya tidak bisa lagi menambah ketersediaan tepat tidur bagi pasien khususnya untuk mengantisipasi membludak.

Hal ini karena kondisi ruangan yang kecil dan hanya mampu menampung 50 tempat tidur.

"Tetapi di beberapa RS di Kota Kupang ini kan ada spesialis jiwa juga, nanti kalau penuh tentu dipindahkan ke RS tersebut," ujar dia.

Baca juga: Puluhan caleg stress masuk rumah sakit jiwa Abepura
Baca juga: Rumah Sakit Jiwa Naimata di NTT butuh penambahan ruangan perawatan
 

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Istri Cantik CEO dari Surga

slot demo 134
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kooperatif penuhi panggilan KPK
Arsip foto - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali berjalan saat memperingati HUT ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (31/1/2024). Setelah upacara peringatan itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo dan mengamankan empat koper terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/tom.
Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik
Jakarta (ANTARA) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya dalam perkara yang sama.

Ketiga saksi tersebut yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Baca juga: KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

judi slot mudah menang
Inggris panggil dubes Rusia terkait kematian Navalny
Gedung Kementerian Luar Negeri Rusia. ANTARA/Anadolu/am.
Moskow (ANTARA) - Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) mengatakan telah memanggil duta besar Rusia atas kematian tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny.

"Kematiannya harus diselidiki secara penuh dan transparan. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan hari ini memanggil Kedutaan Besar Rusia untuk menjelaskan bahwa kami menganggap pihak berwenang Rusia bertanggung jawab penuh," kata FCDO dalam sebuah pernyataan.

Navalny meninggal pada Jumat (16/2) di koloni penjara Arktik tempat dia menjalani hukuman selama 19 tahun penjara karena tuduhan dalam kasus penipuan dan ekstremisme.

Dinas penjara Rusia mengatakan penyebab kematian sedang diselidiki.

Wakil Presiden AS Kamala Harris mengklaim Rusia bertanggung jawab atas kematian Navalny.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pernyataan yang dilontarkan politisi Barat sangat keterlaluan dan tidak dapat diterima.

Selain itu, Kemenlu Rusia juga mengatakan bahwa adalah hal yang menarik karena pemerintah AS menganggap kematian Navalny lebih penting daripada kematian jurnalis Gonzalo Lira, warga negara AS yang dipenjara dan disiksa di Ukraina karena mengkritik rezim Volodymyr Zelenskyy dan kemudian meninggal di penjara.

Beberapa pemimpin dan media asing lainnya telah menyiapkan tuduhan serupa sebelum kematian Navalny, kata kementerian tersebut, seraya menyebut tindakan mereka sebagai oportunisme moral.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Biden sebut kematian Navalny tunjukkan pentingnya AS bantu Ukraina
Baca juga: Sekjen PBB minta penyelidikan transparan atas kematian Navalny

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Buku alamat Wanjie

lokasi4d
Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan seluruh pengawas pemilu di tingkat berjenjang terus melakukan pengawasan selama proses rekapitulasi suara manual yang saat ini sedang berlangsung
“Seluruh pengawas tingkat kecamatan, kelurahan, desa yang masih bertugas, mengawasi terus jalannya proses rekapitulasi manual,” kata Rahmat di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, penghitungan suara yang akan dipakai adalah secara manual menggunakan C Plano dan bukan menggunakan data yang ada di Sirekap. Karena itu, ia mengimbau pengawas untuk mengawal ketat proses rekapitulasi tersebut.

“Nanti perlu dikawal rekapitulasi yang berjenjang ini. Jangan ada suara yang terbang-terbang, melayang, gitu. Itu yang perlu kita jaga supaya tidak terjadi demikian,” kata dia menambahkan.

Ia pun mengajak para calon legislatif (caleg) untuk ikut serta dalam pengawasan proses rekapitulasi tersebut.

“Teman-teman caleg yang tidak punya saksi, katanya bisa melihat dari luar. Yang namanya tempat rekapitulasi itu harus terbuka. Jangan sampai tertutup. Tidak boleh tirainya itu ditutup. Kalau tertutup, hitung ulang,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi soal adanya intimidasi dalam proses pemilihan, ia juga mengimbau seluruh masyarakat untuk melaporkan kepada penyelenggara pemilu jika menemukan pelanggaran di lapangan.

“Jika kemudian ada kesalahan dari teman-teman penyelenggara, tolong diingatkan. Dan ada pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di situ yang kemudian akan mencatatkannya dalam berita acara khusus jika terjadi pelanggaran. Tidak usah tegang-tegangan, ngotot-ngototan, apalagi harus banting-bantingan. Itu tidak boleh,” kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu: 2.413 tps berpotensi pemungutan suara ulang
Baca juga: Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu
Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024