slot iso 292Jutaan kata 475058Orang-orang telah membaca serialisasi
《lltoto》
Mengecek Fakta Impor Ponsel RI Tembus Rp30 T, Benarkah?******
Impor telepon seluler (ponsel) menjadi salah satu pembahasan dalam debat kelima capres yang berlangsung pada Minggu (4/2) malam. Sebab, nilai impornya disebut tembus Rp30 triliun sepanjang 2023.
"Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam, impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?," isi pertanyaan debat untuk tema teknologi.
Lalu berapakah realisasi impor Indonesia dan dari mana saja?
Realisasi tersebut meningkat tajam dari 2022 yang senilai US.082.133.207 atau Rp16,98 triliun. Nilai impor ponsel memang terus naik setidaknya dari 2019 lalu.
Pada 2019 hanya senilai US5.600.894 atau Rp4,16 triliun. Lalu naik jadi US6.980.185 atau Rp9,21 triliun pada 2020 dan di 2021 naik lagi menjadi US3.168.270 atau Rp13,08 triliun.
Sepanjang 2023, impor terbesar terjadi pada Oktober dengan nilai US8.671.904 atau Rp3,90 triliun. Lalu disusul pada November sebesar US7.267.748 atau Rp3,72 triliun.
Sedangkan, untuk asal negaranya paling banyak berasal dari China sebesar US.951.423.709 atau Rp30,63 triliun. Kedua berasal dari Singapura sebesar US.236.768 atau Rp286,31 miliar dan dari Hong Kong sebesar US0.060 atau Rp6,43 miliar.
Berikut daftar impor ponsel Indonesia sepanjang 2023:
1. China US.951.423.709
2. Singapura US.236.768
3. Hong Kong US0.060
4. Amerika Serikat US8.062
5. Vietnam US6.282
6. Korea Selatan US6.216
7. Australia US.028
8. Jerman US.532
9. Malaysia US.049
10. Inggris US.866
[Gambas:Video CNN]
Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN******
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa belum ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Rencana pembangunangiant sea wallPantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan yang masuk dalam PSN adalah tanggul pantai yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten.
Suroto mengatakan giant sea wallbisa saja ditetapkan sebagai PSN. Namun, saat ini masih dalam tahap kajian.
"Pendanaan juga masih dikaji. Belum jadi PSN," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan yang ditetapkan sebagai PSN adalah tanggul pantai yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kajian terkait tanggul pantai, katanya, sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2011.
Namun, menurut kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), sambungnya, terjadi penurunan permukaan tanah di seluruh Pantura. Karenanya,giant sea walldibutuhkan sebagai solusi.
Lihat Juga :JK Kritik Hilirisasi Jokowi Miskinkan RI: Persis Zaman VOC |
"Perlu kajian yang lebih mendalam untuk memastikan pola penanganan karena aset negara banyak sekali di Pantura. Giant sea wall ini harus jadi proyek yang prioritas menurut saya karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Kemenhub siapkan 18 stasiun kereta api layani mudik motor gratis******
Untuk pendaftaran layanan mudik motor gratis dibatasi, artinya kendaraan bisa berangkat setelah 24 jam didaftarkan oleh pemiliknyaJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan sebanyak 18 stasiun kereta api disiapkan untuk melayani mudik motor gratis saat Idul Fitri 1445 Hijriah.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs bagus hari ini、rajaindo、beli hp cicilan 0 tanpa kartu kredit
Terkait:mgmklub、info link slot gacor malam ini、link judi slot gacor、daftar slot indonesia、atm4d、angka jitu filipina hari ini、rizky88 slot、slot hari ini yang lagi gacor、otan4d、pinjol ilegal tanpa bi checking
bab terbaru:lucky seven slot 88(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa pola operasi imbas tabrakan Kereta Rel Listrik (KRL) Tanah Abang - Rangkasbitung dengan mobil sedan di
jalur antara Stasiun Daru dan Tigaraksa.
External Relations & Corporate Image Care Manager KCI Leza Arlan mengatakan rekayasa pola operasi dilakukan pada dua KRL. Pertama, KRL Nomor 1741 (Rangkasbitung -Tanah Abang) yang perjalanannya menjadi hanya sampai Parungpanjang.
"Kedua, KRL Nomor 1742 (Tanah Abang - Rangkasbitung), perjalanan hanya sampai Parungpanjang," kata Leza dalam keterangan resmi, Kamis (8/2).
Kemudian, KRL Nomor 1700 di Stasiun Parung Panjang terlambat 24 menit, KRL Nomor 1725 di antara Dari-Tigaraksa terlambat 27 menit, dan KRL Nomor 1729 di Stasiun Tigaraksi terlambat 8 menit.
Leza mengatakan tabrakan terjadi pada Kamis (8/2) pukul 12.35 WIB di KM 53+4 antara Stasiun Daru dan Tigaraksa.
"Setelah dilakukan pengecekan jalur dan rangkaian commuter line serta evakuasi mobil. Pada pukul 13.08 WIB Commuter line No. 1694 sudah dapat diberangkatkan kembali menuju Rangkasbitung yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan ulang di Rangkasbitung," kata Leza.
Lihat Juga :![]() |
Info terbaru yang disampaikan akun KAI Commuterline, saat ini evakuasi sudah selesai dilakukan.
"Saat ini proses evakuasi telah selesai. Perjalanan Commuter Line lintas Daru - Tigaraksa dapat dilalui kembali dan dalam proses penguraian kepadatan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," demikian cuitan KAI Commuterline di media sosial X.
(fby/sur)Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa belum ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).
Rencana pembangunangiant sea wallPantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan yang masuk dalam PSN adalah tanggul pantai yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten.
Suroto mengatakan giant sea wallbisa saja ditetapkan sebagai PSN. Namun, saat ini masih dalam tahap kajian.
"Pendanaan juga masih dikaji. Belum jadi PSN," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan yang ditetapkan sebagai PSN adalah tanggul pantai yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kajian terkait tanggul pantai, katanya, sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2011.
Namun, menurut kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), sambungnya, terjadi penurunan permukaan tanah di seluruh Pantura. Karenanya,giant sea walldibutuhkan sebagai solusi.
Lihat Juga :JK Kritik Hilirisasi Jokowi Miskinkan RI: Persis Zaman VOC |
"Perlu kajian yang lebih mendalam untuk memastikan pola penanganan karena aset negara banyak sekali di Pantura. Giant sea wall ini harus jadi proyek yang prioritas menurut saya karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.
Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.
Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.
"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.
Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.
Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.
Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.
Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.
Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.
Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.
"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.
Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.
[Gambas:Video CNN]
"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.
Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.
"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).
Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.
Lihat Juga :Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf |
"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).
Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.
Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.
"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.
(mrh/agt)Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.
Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.
Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?
Lihat Juga :![]() |
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.
"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).
Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.
Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.
Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.
Lihat Juga :Darma Mangkuluhur, Anak Tommy Soeharto yang Buat Lapangan Golf Rp1,2 T |
"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.
"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.
Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.
Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.
"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
《lltoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjaman pertama akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《lltoto》bab terbaru。