belegendwin

Dokter ajaib pengemis

Catatan Kritis Ganjar soal Bangkrut yang Menimpa Sejumlah BUMN******

Bakal calon presiden Ganjar Pranowomenanggapi kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastrukturyang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11).

Ganjar mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan BUMN seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada enggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," katanya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan mereview BUMN-BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang disini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Investasi Transportasi Meningkat, Kemenhub Lembaga Terbaik di ALI 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih penghargaan Terbaik Pertama di Kategori Kementerian/Lembaga pada Anugerah Layanan Investasi (ALI) Tahun 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Kemenhub berhasil mempertahankan gelar tersebut untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya juga meraih penghargaan serupa pada 2022.

Penghargaan ini merupakan hasil penilaian terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah, terhadap kinerja layanan investasi serta upaya percepatan pelaksanaan berusaha bagi pelaku usaha nasional maupun asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (8/11).

Maka dari itu, dia mengharapkan, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan empat aksi utama dalam meningkatkan iklim investasi yang positif di Indonesia.

Pertama adalah dengan meningkatkan realisasi investasi dengan cara memperbaiki iklim investasi dan tata kelola. Kedua, investasi tak hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, kebudayaan dan lingkungan sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari investasi itu sendiri.

Ketiga, peluang dan potensi besar investasi pada sektor halal dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bahkan ditingkatkan. Terakhir adalah dengan menggali terus sektor potensial lainnya di masing-masing daerah agar membawa efek berganda bagi perekonomian daerah sehingga mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

Usai menerima penghargaan, Budi Karya menyampaikan komitmennya untuk mendukung kemajuan investasi Indonesia. Tak lupa ia juga mengapresiasi sejumlah pihak, yakni Presiden dan Wapres yang telah memberikan arahan dan dorongan, serta Menteri Investasi/BKPM yang konsisten dalam upaya mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Ini kedua kalinya kami meraih terbaik pertama dan merupakan pencapaian yang berarti bagi Kementerian Perhubungan. Kami senantiasa berusaha yang terbaik dalam pelayanan dan investasi demi kemajuan Indonesia," ujarnya.

"Perizinan di Kementerian Perhubungan sudah lebih cepat dan tata kelola juga sudah lebih baik, sehingga dapat memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di sektor transportasi," pungkas Budi Karya.

Kekuatan MAX adalah yang utama

Asosiasi Klaim Harga Cabai di Depok Tembus Rp100 Ribu per Kilo******

Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) mengungkapkan harga cabai rawitdi pasar kini sudah menembus Rp100 ribu per kilogram (kg).

Ketua AACI Abdul Hamid mengatakan data tersebut dihimpunnya langsung dari kunjungan ke pasar di Depok, Jawa Barat, hari ini. Menurutnya, harga cabai yang makin pedas imbas hujan yang belum kunjung tiba.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Pekan Ini, Cabai Rawit Melesat dan Beras Mulai Mandek

Meski begitu, Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah di level pedagang eceran belum menembus Rp100 ribu per kg. Cabai jenis ini memang naik Rp1.530 per kg alias 2,47 persen dibandingkan Minggu (22/10), tetapi masih di level Rp63.350 per kg.

Sedangkan harga cabai merah keriting meroket 3,13 persen alias Rp1.470 per kg ke posisi Rp48.380 per kg.

Di lain sisi, Informasi Pangan Jakarta mencatat harga cabai rawit merah berada di Rp74.214 per kg. Harga ini naik Rp2.928 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Lalu, cabai merah keriting meroket Rp1.619 per kg menjadi Rp56.142 per kg dan cabai merah besar melesat Rp1.450 per kg ke level Rp57.725 per kg.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani: Harga Beras Jadi Masalah Besar di Seluruh Dunia

Setan Fana

IHSG Ambruk ke 6.809 Usai 333 Saham Tersungkur******

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.809 pada Jumat (10/11). Indeks saham melemah 28,97 poin atau minus 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,66 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,92 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 184 saham menguat, 333 terkoreksi, dan 227 lainnya stagnan.

Sedangkan bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,73 persen, indeks DAX di Jerman plus 0,81 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis plus 1,13 persen.

Sementara, bursa saham AS melemah. Indeks S&P 500 melemah 0,81 persen, indeks NYSE Compomposite minus 0,76 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,8 persen.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Baize

KPPU Selidiki 44 Pinjol Terkait Dugaan Monopoli Bunga Utang******

KPPUmenyelidiki 44 layanan pinjaman online (pinjol) yang menjadi terlapor dalam dugaan monopoli bunga utang.

Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyebut kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi pada Rabu (25/10) lalu.

"Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menetapkan 44 penyelenggarapeer-to-peer (P2P) lendingsebagai terlapor atas dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999, khususnya pasal 5 terkait penetapan harga," kata Gopprera dalam keterangan resmi, Jumat (27/10).

Penyelidikan awal terhadap para anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) ini dilakukan KPPU sejak awal November 2023. KPPU menyoroti penetapan suku bunga flat 0,8 persen per hari dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh konsumen atau penerima pinjaman.

Mereka menilai penetapan aturan suku bunga AFPI diikuti seluruh anggota fintech yang terdaftar dalam asosiasi tersebut. Padahal, suku bunga yang diatur pada 2021 lalu tidak lebih dari 0,4 persen per hari.

"KPPU telah memperoleh satu alat bukti dugaan pelanggaran Pasal 5 dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan," tuturnya.

"KPPU juga menemukan bahwa tujuan pengaturan AFPI atas penetapan jumlah total bunga, biaya pinjaman, dan biaya-biaya lainnya tersebut adalah untuk melindungi konsumen dari biaya predatory lendingatau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat ketentuan bunga dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman atau tidak memperhatikan kemampuan membayar kembali penerima pinjaman," sambung Gopprera.

Gopprera mengatakan proses penyelidikan, termasuk pemanggilan para terlapor, akan berlangsung tertutup dan memakan waktu selama 60 hari ke depan. Kendati, ia tak menutup kemungkinan ada masa perpanjangan waktu penyelidikan hingga penambahan terlapor.

Ia menegaskan KPPU akan membuktikan apakah 44 pinjol yang menerapkan suku bunga seragam itu buah kongkalikong atau tidak. Menurutnya, setiap pelaku usaha P2P lending normalnya memberikan suku bunga lebih rendah dan variasi dari para pesaing.

Sebelumnya, Ketua AFPI Entjik S Djafar membantah dugaan kartel atau monopoli suku bunga pinjol yang dilakukan para anggotanya.

"Kalau kartel kan monopoli bunga. Menurut saya (monopoli bunga) itu kita melakukan aturan batas minimum. Kalau batas maksimum (0,4 persen) bukan kartel, justru customer protection yang kita lakukan. Jadi untuk memproteksi konsumen, maka tidak boleh lebih dari sini. Yang diuntungkan ya konsumen. Itu yang ada di aturan kita," tegas Entjik dalam Konferensi Pers di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Menurutnya, tuduhan monopoli bunga pinjol bisa berlaku jika AFPI menetapkan batas minimum di angka 3 persen-5 persen. Sedangkan ia mengklaim yang dilakukan asosiasi adalah menetapkan batas maksimum bunga 0,4 persen per hari.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.

Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.

Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.

Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.

Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.

[Gambas:Video CNN]